Arsip Tahunan: 2026

*) Oleh: Gilang Maulana Putra

Active Case Finding (ACF) dalam kerangka Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu terobosan penting dalam memperkuat sistem kesehatan publik di Indonesia, khususnya dalam pengendalian Tuberkulosis (Tb). Pendekatan ini tidak lagi menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, melainkan secara aktif menjemput kasus di tengah masyarakat. Dalam konteks epidemiologi penyakit menular seperti Tb, strategi proaktif ini bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kebutuhan mendesak untuk memutus rantai penularan yang selama ini sulit dikendalikan. Oleh karena itu, integrasi ACF dengan CKG mencerminkan upaya negara menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif, preventif, dan berbasis komunitas. Lebih jauh, kebijakan ini mempertegas pergeseran paradigma dari kuratif ke promotif dan preventif dalam sistem kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa implementasi ACF di lapangan harus diikuti dengan ketuntasan pengobatan pasien Tb sebagai prioritas utama. Penekanan ini relevan mengingat keberhasilan terapi Tb sangat bergantung pada kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pelacakan kontak erat sebagai bagian integral dari strategi pengendalian, karena setiap kasus Tb berpotensi menular kepada lingkungan terdekat. Dengan estimasi bahwa dari 1.600 kasus dapat menjangkau sekitar 6.000 individu yang perlu diskrining, terlihat bahwa pendekatan ini berbasis kalkulasi epidemiologis yang matang. Oleh karena itu, pernyataan dr. Benjamin Paulus Octavianus memperkuat urgensi ACF sebagai strategi sistemik, bukan sekadar intervensi sporadis.

Di sisi lain, dr. Benjamin Paulus Octavianus juga menekankan pentingnya pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kelompok berisiko sebagai langkah preventif yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pengobatan kasus aktif, tetapi juga berupaya menekan potensi munculnya kasus baru. Dalam kerangka kesehatan masyarakat, intervensi preventif seperti TPT memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap penurunan insiden Tb. Dengan demikian, strategi yang menggabungkan deteksi aktif, pelacakan kontak, dan terapi pencegahan mencerminkan desain kebijakan yang komprehensif. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengendalian Tb memerlukan pendekatan berlapis yang saling terintegrasi.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, melihat bahwa integrasi ACF dengan layanan CKG memberikan dampak konkret dalam meningkatkan penemuan kasus serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, pendekatan ini efektif karena menghilangkan hambatan biaya yang selama ini menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam skrining kesehatan. Dengan akses yang lebih terbuka, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam memeriksakan kondisi kesehatannya, termasuk deteksi dini Tb. Lebih jauh, Arief Rohman juga menekankan bahwa penanganan Tb tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas Tb.

Peningkatan penemuan kasus melalui ACF menandakan bahwa selama ini masih terdapat celah dalam sistem deteksi Tb yang menyebabkan banyak kasus tidak terlaporkan. Kondisi ini berpotensi memperpanjang rantai penularan di masyarakat tanpa disadari. Dengan pendekatan aktif yang diusung dalam ACF, negara mampu mengidentifikasi kasus-kasus tersembunyi dan segera mengintegrasikannya ke dalam sistem pengobatan yang terstandar. Hal ini sekaligus memperkuat sistem surveilans kesehatan nasional yang selama ini menghadapi tantangan dalam menjangkau populasi rentan. Dengan demikian, ACF berfungsi tidak hanya sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap kelemahan sistem sebelumnya.

Selain itu, dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menjadi indikator penting bahwa program ini mendapatkan legitimasi kuat dari sisi legislatif. Ia menilai bahwa ACF yang terintegrasi dengan CKG merupakan langkah strategis dalam menurunkan angka kasus Tb di Indonesia. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan program melalui kebijakan anggaran dan regulasi yang memadai. Dalam konteks kebijakan publik, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Edy Wuryanto memperkuat posisi ACF sebagai prioritas nasional dalam agenda kesehatan.

Namun demikian, tantangan implementasi tetap perlu diantisipasi secara serius agar program ini tidak kehilangan momentum. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, distribusi logistik yang efisien, serta koordinasi antar sektor menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan ACF di lapangan. Tanpa dukungan sistem yang kuat, potensi besar dari program ini dapat terhambat oleh kendala teknis dan administratif. Oleh karena itu, penguatan layanan kesehatan primer menjadi langkah strategis yang harus berjalan seiring dengan implementasi ACF. Investasi pada kapasitas sistem kesehatan akan menentukan sejauh mana program ini mampu mencapai target yang diharapkan.

Selanjutnya, integrasi ACF dengan CKG juga membuka peluang untuk memperluas cakupan deteksi penyakit lain secara bersamaan, sehingga menciptakan efisiensi dalam sistem layanan kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan satu intervensi memberikan manfaat multipel bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, model integratif seperti ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan kesehatan lainnya. Dengan demikian, ACF tidak hanya berkontribusi pada pengendalian Tb, tetapi juga memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang secara strategis dapat menghasilkan dampak yang luas dan berkelanjutan.

*) Konselor Kepatuhan Pengobatan TBC.

Oleh: Bara Winatha *)

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan preventif di Indonesia. Melalui pendekatan yang semakin komprehensif, program ini telah berkembang menjadi deteksi dini berbagai, termasuk gangguan penglihatan dan tuberkulosis (TBC). CKG hadir sebagai upaya strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih luas, mudah dijangkau, dan berkualitas.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa penguatan program CKG dilakukan melalui perluasan cakupan layanan, termasuk skrining kesehatan mata sebagai bagian dari deteksi dini gangguan penglihatan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kondisi yang lebih serius melalui pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap dengan dukungan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta mitra internasional. Budi juga menekankan bahwa kerja sama global memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas layanan, baik dari sisi teknologi, edukasi, maupun standar pemeriksaan.

Selain pemeriksaan dasar, CKG terus memainkan peran penting dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat deteksi dini kasus TBC. Indonesia masih menghadapi beban TBC yang sangat besar, dengan jumlah kasus yang tinggi setiap tahunnya. Dalam kondisi tersebut, deteksi dini menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan peluang kesembuhan pasien.

Benjamin menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan, tetapi juga mencakup pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan, serta penguatan peran masyarakat. Setiap kasus yang berhasil ditemukan dan diobati merupakan kontribusi nyata dalam menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, percepatan eliminasi TBC membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri. Program CKG dengan target menjangkau jutaan masyarakat menjadi salah satu upaya konkret untuk memperluas jangkauan deteksi.

Dalam upaya mendukung eliminasi TBC, inovasi juga menjadi elemen penting. Pengembangan alat diagnostik, obat, serta kandidat vaksin menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada solusi berkelanjutan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan TBC, terutama dalam menghadapi tantangan seperti resistansi obat dan kasus yang belum terdiagnosis. Dengan kombinasi antara deteksi dini dan inovasi teknologi, pemerintah berupaya menciptakan sistem penanganan yang lebih komprehensif.

Kolaborasi global turut memainkan peran strategis dalam memperkuat upaya ini. Perwakilan WHO Indonesia, Setiawan Jati Laksono, mengatakan bahwa dukungan internasional tetap diperlukan mengingat TBC masih menjadi ancaman global. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menyumbang proporsi signifikan terhadap total kasus TBC dunia, sehingga upaya eliminasi di dalam negeri juga berkontribusi terhadap penanganan global.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra internasional menjadi sangat penting. Program CKG tidak hanya menjadi alat deteksi, tetapi juga pintu masuk untuk intervensi yang lebih luas. Misalnya, kerja sama dengan kementerian lain dalam memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal, seperti peningkatan ventilasi rumah, menjadi langkah preventif yang signifikan. Selain itu, upaya peningkatan gizi masyarakat juga menjadi bagian integral dalam memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Kolaborasi lintas sektor juga terlihat dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga medis, organisasi internasional, hingga komunitas lokal, program CKG mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada kemampuan membangun jaringan kerja yang efektif terutama dalam penanganan kasus TBC di Indonesia.

Lebih jauh, program CKG juga memiliki peran penting dalam membangun budaya kesehatan di masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan rutin, masyarakat didorong untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Perubahan perilaku ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan, di mana pencegahan menjadi prioritas utama. Edukasi yang terus dilakukan diharapkan mampu mengubah paradigma dari pengobatan menjadi pencegahan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program CKG akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi serta kualitas kolaborasi yang terbangun. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diterjemahkan dengan baik di lapangan. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga perlu terus diperkuat agar program ini benar-benar menjadi milik bersama.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, program CKG memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, mitra global, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Dalam upaya mengeliminasi TBC, pendekatan yang terintegrasi antara deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan diharapkan mampu mempercepat pencapaian target nasional.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) saat ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk dalam mendukung percepatan penanganan tuberkulosis (TBC) di tingkat nasional.

Pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dinilai menjadi kunci untuk mengatasi tantangan besar penyakit menular ini, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, menegaskan bahwa TBC merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan kesehatan nasional.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada penguatan deteksi dini serta peningkatan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hingga tuntas.

“Kita fokus pada pemberantasan tuberkulosis sebagai bagian dari program prioritas. Intinya adalah kolaborasi lintas sektor agar penanganan TB bisa berjalan optimal. CKG menjadi pintu masuk penting untuk memperluas skrining dan menemukan kasus lebih awal,” ujar Benjamin.

Upaya ini menjadi semakin relevan mengingat Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan, dengan kontribusi sekitar 10 persen dari total kasus global.

Di wilayah Papua, sekitar 4 persen kasus nasional berasal dari wilayah tersebut, namun tantangan terbesar terletak pada rendahnya penemuan kasus dan belum optimalnya pelacakan kontak erat pasien.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong integrasi skrining TBC melalui CKG, pelacakan kontak secara masif, serta penguatan pendampingan pasien berbasis komunitas.

Sistem pelaporan juga terus dikembangkan secara real-time guna memastikan respons yang cepat dan tepat di lapangan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC.

“Dukungan kebijakan daerah sangat menentukan keberhasilan program ini. Intervensi harus terarah, terukur, dan melibatkan seluruh elemen,” tegasnya.

Komitmen tersebut juga disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua, Drs. Mathius D. Fakhiri, menyatakan kesiapan daerahnya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan TBC.

“Kami optimis dengan dukungan pusat dan kolaborasi lintas sektor, penanganan TBC di Papua akan semakin baik. Namun, dukungan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan tenaga kesehatan dan pembiayaan, tetap sangat dibutuhkan,” katanya.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor, program CKG diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta mendukung upaya percepatan eliminasi TBC di Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai salah satu instrumen utama dalam deteksi dini penyakit. Pada 2026, program ini menjadi andalan dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional.

CKG dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan secara luas dan merata kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui program ini, pemerintah mendorong deteksi dini penyakit menular, termasuk TBC, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa deteksi dini menjadi kunci dalam menekan angka kasus TBC di Indonesia.

“CKG menjadi langkah strategis untuk menemukan kasus lebih awal sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan penularan dapat ditekan,” ujarnya.

Pemerintah mencatat bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan beban TBC tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan pelacakan kasus secara aktif. Program CKG menjadi bagian dari strategi tersebut dengan menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah harus memastikan layanan yang berkualitas dapat diakses oleh semua,” tegasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, program CKG juga terintegrasi dengan sistem rujukan dan tindak lanjut pengobatan. Masyarakat yang terdeteksi memiliki gejala TBC akan langsung diarahkan untuk mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk.

Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta tenaga medis untuk memastikan implementasi program berjalan optimal. Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan cakupan deteksi dan pengobatan.

Sepanjang 2026, pemerintah melaporkan peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti program CKG. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan kasus TBC. Data yang terintegrasi memungkinkan penanganan yang lebih cepat serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Melalui optimalisasi program CKG, pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mempercepat penanggulangan TBC. Program ini diharapkan mampu menekan angka kasus serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

JAKARTA – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kian menunjukkan arah yang terintegrasi melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, militer, daerah, hingga perguruan tinggi dan industri. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tekanan geopolitik global, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok pangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 komandan satuan. “Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kini menempatkan sektor pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, bukan sekadar urusan produksi. Untuk itu, konsolidasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar sistem pangan nasional dapat berjalan efektif dari hulu hingga hilir. “Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari penguatan di tingkat akar rumput, pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan target hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperkuat distribusi pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok.

Di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan capaian signifikan dalam penguatan ketahanan pangan. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa wilayahnya berhasil menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan skor 81,98, disertai surplus beras mencapai 1,2 juta ton pada awal 2026. “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan. Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat tetap bisa membeli dengan harga wajar,” kata Muhidin.

Sementara itu, sinergi lintas sektor juga diperkuat melalui kolaborasi riset dan industri. Universitas Gadjah Mada melalui Fakultas Teknik bekerja sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan PT Agrotekno Estetika Laboratoris dalam pengembangan inovasi pemanfaatan energi panas bumi menjadi pupuk ramah lingkungan melalui proyek Katrili.

Dekan Fakultas Teknik UGM, Selo, menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjembatani riset dan implementasi teknologi. “Pengembangan Katrili menjadi contoh konkret integrasi energi dan pangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau 2026. Langkah strategis tersebut dilakukan melalui koordinasi antarkementerian/lembaga dalam memperkuat cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah memastikan produksi pangan nasional tetap berada dalam kondisi aman didukung stok beras nasional yang kuat dan langkah mitigasi yang terkoordinasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi dinamika iklim saat ini berada dalam kondisi terkendali.

“Kalau dampak ini, ada El Nino, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita sudah 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Amran.

Penguatan ketahanan pangan nasional tersebut didukung kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air, serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian. Sinergi tersebut difokuskan pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi sumber air, percepatan tanam, serta penyediaan sarana produksi pertanian guna menjaga stabilitas hasil panen selama musim kemarau berlangsung.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kering, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung program irigasi dan penyediaan benih unggul. Lebih dari Rp3 triliun di antaranya difokuskan untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air di wilayah rawan kekeringan.

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa secara umum kondisi iklim Indonesia masih mendukung sektor pertanian meskipun kewaspadaan terhadap potensi kekeringan tetap diperlukan.

“Kondisi iklim Indonesia sebenarnya sangat baik untuk pertanian. Kekeringan tidak terjadi setiap saat dan kita sudah cukup familiar dalam menghadapinya,” ujarnya.

BMKG memproyeksikan musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dengan puncak kekeringan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga September. Potensi El Nino tahun ini diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat dengan probabilitas sekitar 50–60 persen.

“Kecenderungannya, semakin kuat El Nino maka Indonesia akan semakin kering. Namun kondisi ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah,” katanya.

Oleh: Anne Cantika )*

Sinergi lintas sektor menjadi kata kunci dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga gangguan rantai pasok menuntut pendekatan yang tidak bisa lagi bersifat parsial. Ketahanan pangan bukan sekadar urusan sektor pertanian, melainkan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif dengan menempatkan sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat.

Pemerintah, sebagai penggerak utama, telah mengambil peran strategis melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Upaya peningkatan produksi pertanian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan penguatan infrastruktur, digitalisasi sistem distribusi, serta dukungan pembiayaan yang inklusif. Di sisi lain, sektor swasta turut berkontribusi melalui investasi pada teknologi pertanian modern, pengolahan hasil panen, hingga penguatan rantai pasok yang lebih efisien. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, di mana setiap aktor memiliki peran yang jelas dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah potensi musim kemarau 2026, didukung kondisi cadangan beras yang kuat serta langkah mitigasi terkoordinasi lintas sektor. Penguatan ketahanan pangan tersebut ditopang sinergi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Tidak kalah penting, peran akademisi dan lembaga riset menjadi tulang punggung dalam menghadirkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Pengembangan bibit unggul, teknologi irigasi hemat air, serta sistem pertanian presisi merupakan contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan diterjemahkan menjadi solusi konkret. Ketika inovasi ini diadopsi oleh petani dengan dukungan pemerintah dan dunia usaha, maka produktivitas meningkat tanpa harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Di sinilah letak kekuatan sinergi, yakni menghubungkan pengetahuan dengan praktik lapangan secara efektif.

Masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro di sektor pangan, juga memiliki posisi sentral dalam ekosistem ini. Pemberdayaan mereka melalui pelatihan, akses terhadap teknologi, dan kemudahan permodalan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kesejahteraan. Program-program berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan lokal turut memperkaya pendekatan ketahanan pangan, menjadikannya lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya di berbagai daerah. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga gerakan kolektif yang tumbuh dari tingkat akar rumput.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian Dr. Hermanto mengatakan strategi menghadapi kemarau tidak semata fokus pada mitigasi, tetapi juga tetap mendorong peningkatan produksi sebagai bagian dari agenda besar swasembada pangan berkelanjutan. Melalui berbagai program strategis, Ditjen LIP mendorong optimalisasi lahan (oplah) hingga 300 ribu hektare, khususnya pada lahan eksisting dengan indeks pertanaman rendah agar produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, kunci keberhasilan menghadapi musim kemarau terletak pada sinergi lintas sektor yang solid. Dengan koordinasi yang kuat dan langkah antisipatif yang terukur, produksi pangan nasional diyakini tetap terjaga meskipun di tengah tantangan iklim.

Pendekatan kolaboratif ini membuka peluang besar dalam mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu atau dua komoditas utama dapat dikurangi dengan mengembangkan potensi pangan lokal yang beragam. Di sinilah peran sinergi menjadi krusial, karena pengembangan komoditas alternatif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari riset, produksi, hingga pemasaran. Dengan diversifikasi yang kuat, ketahanan pangan menjadi lebih resilien terhadap berbagai risiko eksternal.

Dalam konteks global, sinergi lintas sektor juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatan pangannya sekaligus berkontribusi pada stabilitas pangan dunia. Kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset membuka akses terhadap teknologi, pasar, dan praktik terbaik dari berbagai negara. Namun, kekuatan utama tetap terletak pada soliditas kolaborasi di dalam negeri yang menjadi fondasi bagi setiap langkah ke luar.

Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks, namun dengan fondasi sinergi yang kuat, Indonesia memiliki modal besar untuk menjawabnya. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dalam menjaga kolaborasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan secara terintegrasi. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antaraktor, sehingga sinergi yang terbangun dapat terus berkelanjutan.

Dengan demikian, sinergi lintas sektor bukan sekadar strategi, melainkan kebutuhan mendasar dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketika seluruh elemen bangsa bergerak bersama dalam satu visi, maka ketahanan pangan tidak hanya menjadi tujuan yang dapat dicapai, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Indonesia, dengan segala potensi dan kekuatan kolaboratifnya, berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Masalah Pangan

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah nyata negara dalam merespons berbagai ancaman digital yang semakin kompleks, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat serta meningkatnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital yang tidak ramah anak, Indonesia dinilai mengambil langkah maju melalui hadirnya PP TUNAS. Regulasi tersebut bukan sekadar perangkat hukum, tetapi juga mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan regulasi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak memperoleh ruang digital yang lebih aman.

“PP TUNAS menjadi bukti negara hadir menjaga anak-anak Indonesia agar tumbuh di lingkungan digital yang sehat dan terlindungi. Platform digital tidak cukup hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi anak,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, implementasi PP TUNAS dilakukan melalui sinergi lintas sektor, termasuk bersama berbagai platform digital global. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perlindungan anak tidak berhenti pada regulasi, tetapi berjalan efektif melalui pengawasan dan tanggung jawab bersama.

Ia menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar kebijakan tersebut memberi dampak nyata.

“Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar implementasinya benar-benar efektif,” katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai implementasi PP TUNAS menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara nasional.

“Negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak terlindungi, termasuk saat beraktivitas di ruang digital yang terus berkembang,” ujar Arifah.

Dari sisi pengawasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai PP Nomor 17 Tahun 2025 memberi dukungan bagi orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era teknologi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut regulasi ini membantu orang tua menghadapi derasnya arus algoritma dan konten digital.

“PP Tunas menjadi instrumen yang membantu orang tua agar tidak menghadapi tantangan digital sendirian dalam mendampingi anak,” kata Jasra.

Menurut Jasra, lahirnya PP TUNAS merupakan respons terhadap berbagai ancaman yang dihadapi anak di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko kecanduan gawai.

“Regulasi ini hadir untuk menjawab meningkatnya ancaman digital terhadap anak dan memperkuat sistem perlindungan yang lebih adaptif,” ujarnya.

Ia menambahkan aturan tersebut disusun melalui kajian panjang, berlandaskan amanat konstitusi dan komitmen terhadap Konvensi Hak Anak.

“Setelah pandemi, akses internet anak meningkat sangat pesat. Peluangnya besar, tetapi ancamannya juga nyata dan tidak boleh diabaikan,” tutur Jasra.

Melalui PP TUNAS, pemerintah menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi agenda strategis yang dijalankan melalui regulasi, kolaborasi, serta pengawasan berkelanjutan. Kebijakan ini dinilai menandai langkah Indonesia memperkuat komitmen menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi generasi masa depan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketahanan pangan tetap menjadi isu penting bagi Indonesia, terutama di tengah tekanan global seperti perubahan iklim, naik-turunnya harga komoditas, dan gangguan rantai pasok. Kondisi ini membuat upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, pelaku usaha, petani, hingga Masyarakat, agar ketahanan pangan nasional bisa tetap terjaga secara berkelanjutan.

Konsep collaborative governance menekankan pada sinergi lintas sektor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pangan, hal ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan sumber daya. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika tantangan pangan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Kementerian Pertanian menjadi salah satu aktor utama dalam mendorong kolaborasi ini. Upaya percepatan tanam serentak, misalnya, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Kementan menekankan bahwa percepatan tanam serentak dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi di tengah ancaman krisis global. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani di lapangan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa secara nasional, gerakan tanam serentak mencakup 25 provinsi dengan total target tanam mencapai sekitar 50 ribu hektare yang tersebar pada lokasi Oplah pada 2024 seluas 20.000 hektare, Oplah 2025 seluas 18.800 hektare, serta CSR 2025 seluas 10.322 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas 1.116 hektare.

Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam.

Menurut Idha, keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah.

Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan TNI dalam sektor pertanian. TNI turut memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan koperasi desa yang diandalkan untuk mendistribusikan pangan lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil produksi tidak terhambat dalam proses distribusi, terutama di wilayah terpencil atau rawan akses. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem logistik pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan nasional tercapai berkat sinergi dan disiplin TNI. Dukungan tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan program pertanian hingga ke tingkat petani. Keterlibatan TNI berlangsung dari tingkat bintara pembina desa hingga pimpinan tertinggi. Peran ini memastikan program pertanian berjalan efektif di lapangan.

Capaian sektor pertanian saat ini menunjukkan hasil signifikan. Produksi pangan nasional telah mencapai sekitar 34,69 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah menembus 5,12 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut diakui lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA). Data tersebut juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan TNI menjadi kekuatan utama dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Peran ini diperkuat hingga tingkat desa dengan koperasi sebagai ujung tombak.

Peran TNI menjadi semakin strategis di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok pangan global. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi. Ketahanan pangan tidak lagi sekadar soal produksi. Pangan kini menjadi bagian dari strategi pertahanan negara.

Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan produktivitas, sementara urbanisasi dapat mengurangi lahan pertanian. Dalam situasi ini, pendekatan kolaboratif menjadi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong inovasi berbasis teknologi untuk mendukung sistem pangan yang tangguh.

Collaborative governance menawarkan kerangka yang relevan dan efektif dalam membangun ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, TNI, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen jangka panjang, namun dengan kolaborasi yang solid, ketahanan pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi anak di ruang digital melalui PP 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks, terutama terkait paparan konten negatif, eksploitasi daring, hingga kecanduan teknologi yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa PP TUNAS merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari risiko dunia digital.

“PP TUNAS ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ruang digital yang aman dan sehat. Kami ingin platform digital tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga ruang yang melindungi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat sejumlah platform global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi ini.

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dengan melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat. PP TUNAS mengatur kewajiban platform dalam memperkuat moderasi konten, meningkatkan sistem keamanan, serta menyediakan fitur perlindungan anak yang lebih ketat. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data anak juga menjadi perhatian utama.

Selain itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menilai klasifikasi usia anak dalam PP TUNAS telah sesuai dengan aspek tumbuh kembang.

“Sejauh ini masih sesuai dengan kaidah ilmiah. Kita memang tidak bisa sepenuhnya meniadakan akses karena ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan,” kata Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga selaras dengan rekomendasi internasional, termasuk dari American Academy of Pediatrics, yang menekankan pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan teknologi, PP TUNAS tidak hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga penguatan literasi digital bagi anak dan orang tua. Di sisi lain, regulasi ini mendorong pelaku industri untuk menghadirkan inovasi layanan yang lebih aman, termasuk penguatan algoritma penyaring konten dan fitur kontrol orang tua.

Implementasi PP TUNAS mencerminkan upaya Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan generasi muda secara optimal di tengah pesatnya transformasi teknologi.