Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Naufal Mahendra )*

Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya menjaga ritme kinerja pemerintahan. Presiden menempatkan reshuffle sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kebijakan reshuffle yang dilakukan Presiden mencerminkan kewenangan konstitusional yang melekat pada kepala negara. Pemerintah memandang langkah tersebut sebagai bentuk penguatan manajemen kabinet agar tetap adaptif terhadap dinamika nasional.

Perkembangan isu reshuffle telah mencuat sebelum pelantikan resmi dilakukan di Istana Negara. Sejumlah tokoh terlihat hadir sebagai bagian dari proses pergantian dan penataan struktur kabinet yang lebih efektif.

Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan kesiapan untuk menjalankan penugasan baru yang diberikan Presiden. Ia menegaskan secara tidak langsung bahwa keputusan Presiden telah melalui pertimbangan matang sehingga perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hanif juga mengakui bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti posisi yang akan diembannya sebelum pengumuman resmi dilakukan. Pemerintah melihat sikap tersebut sebagai bentuk kesiapan aparatur negara dalam mendukung kebijakan strategis tanpa resistensi.

Komitmen Hanif turut mencerminkan budaya kerja dalam kabinet yang mengedepankan loyalitas terhadap kebijakan Presiden. Pemerintah menilai sikap tersebut penting untuk menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

Selain itu, Hanif juga menyinggung berbagai target strategis di bidang lingkungan hidup yang tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah menargetkan penghapusan praktik open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir pada 2026 sebagai bagian dari reformasi pengelolaan sampah nasional.

Target lain yang menjadi fokus adalah peningkatan tingkat pengelolaan sampah hingga 63,41 persen dalam jangka pendek. Pemerintah juga menetapkan sasaran jangka panjang berupa pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga mencapai 100 persen pada 2029.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan kepala negara tanpa intervensi pihak lain.

Qodari juga mengajak publik untuk menunggu keputusan resmi Presiden terkait perubahan susunan kabinet. Pemerintah memandang pentingnya menjaga stabilitas informasi agar proses transisi berjalan kondusif.

Penegasan mengenai hak prerogatif Presiden menjadi landasan utama dalam memahami reshuffle sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Pemerintah menilai kewenangan tersebut memberikan fleksibilitas dalam menentukan komposisi kabinet sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan reshuffle jilid kelima kemudian memperlihatkan realisasi dari kewenangan tersebut. Presiden melantik sejumlah pejabat baru yang diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Dalam kerangka penguatan kinerja tersebut, penugasan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diarahkan untuk memperkuat orkestrasi komunikasi publik. Pemerintah memandang efektivitas komunikasi sebagai faktor penting agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu, penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan mempertegas fokus pada pengendalian program prioritas. Pemerintah menilai pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki menjadi modal penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan berjalan optimal.

Dalam konteks sektor lingkungan, pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup mencerminkan upaya menghadirkan pendekatan yang lebih progresif. Pemerintah mendorong hadirnya perspektif baru agar penanganan isu lingkungan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan peralihan peran Hanif Faisol Nurofiq ke posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi optimalisasi sumber daya manusia untuk memperkuat sektor pangan.

Selanjutnya, penunjukan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional memperlihatkan perhatian terhadap pengawasan arus komoditas. Pemerintah memandang sektor ini sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Rangkaian penataan tersebut semakin diperkuat melalui penempatan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Presiden Bidang Komunikasi. Pemerintah menekankan pentingnya konsolidasi pesan kebijakan agar setiap program dapat tersampaikan secara konsisten.

Rangkaian reshuffle sebelumnya menunjukkan konsistensi Presiden dalam melakukan evaluasi kabinet. Pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan guna menjaga efektivitas pelaksanaan program nasional.

Pendekatan reshuffle yang dilakukan Presiden menekankan pada penempatan pejabat berdasarkan kebutuhan strategis. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada stagnasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan reshuffle ini juga menunjukkan bahwa reshuffle bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah menempatkan efisiensi sebagai prioritas utama dalam setiap langkah.

Dukungan terhadap kebijakan reshuffle tercermin dari berbagai pandangan yang menegaskan legitimasi kewenangan Presiden. Pemerintah menilai bahwa langkah reshuffle merupakan bentuk kepemimpinan yang tegas dan terukur.

Ke depan, pemerintah berharap komposisi kabinet yang baru mampu mempercepat capaian program strategis. Pemerintah menargetkan sinergi antarpejabat dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Langkah Presiden dalam melakukan reshuffle menegaskan komitmen untuk menjaga ritme kinerja kabinet tetap optimal. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan melalui penguatan struktur dan koordinasi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga melihat bahwa konsistensi dalam melakukan evaluasi kabinet akan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional. Pemerintah menilai bahwa setiap langkah penyesuaian yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat luas.

Pengamat Politik Nasional

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, pemerintah menempatkan isu kesejahteraan buruh sebagai fokus perhatian, yang diwujudkan melalui penguatan dialog dengan para pemangku kepentingan, serta dorongan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih adaptif menghadapi perubahan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan bahwa hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dan rekomendasi terbaik,” tegas Yassierli.

Seiring dengan dinamika global dan percepatan digitalisasi, pemerintah juga mendorong pekerja untuk meningkatkan kompetensi agar tetap kompetitif.

Menurut Yassierli, transformasi dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan (AI) menuntut tenaga kerja Indonesia untuk terus beradaptasi.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah memperluas program pelatihan berbasis kebutuhan industri, mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga penguatan produktivitas kerja.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui optimalisasi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal dan platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring.

Di sisi legislasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru terus berjalan di DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyatakan bahwa revisi regulasi tersebut difokuskan pada keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

“Kami telah mengundang berbagai pihak, termasuk serikat buruh dan pengusaha, untuk memastikan masukan yang komprehensif dalam proses pembahasan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip partisipasi bermakna dalam penyusunan regulasi.

Melalui pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis dapat melahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.

“Melalui pelibatan aktif berbagai pihak, kami optimistis regulasi ketenagakerjaan yang baru akan mampu menjawab tantangan dunia kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” pungkas Indra.

Jakarta — Kesejahteraan buruh yang terus meningkat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika ekonomi global. Upaya pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menunjukkan hasil positif, tercermin dari membaiknya kondisi ketenagakerjaan, meningkatnya perlindungan sosial, serta hubungan industrial yang semakin harmonis.

Peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya diukur dari kenaikan upah, tetapi juga dari akses terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, dan kepastian kerja. Program perlindungan tenaga kerja yang semakin inklusif memberikan rasa aman bagi buruh dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus mendorong produktivitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri. Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja.

Dalam konteks tersebut, ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujarnya.

Akademisi Program Doktor Universitas Bandar Lampung, Idham Manaf menilai pemerintah terus menunjukkan komitmen yang konsisten dalam memperkuat kesejahteraan buruh melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan negara dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.

“Dengan adanya pendekatan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, proses pengambilan kebijakan menjadi lebih inklusif dan partisipatif, sehingga hasilnya lebih dapat diterima oleh semua pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan buruh memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi, keberadaan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.” Kata Idham.

Hubungan industrial yang kondusif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Dialog yang konstruktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah mampu meminimalisasi konflik serta menciptakan solusi yang saling menguntungkan, didukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang semakin efektif.

Di tingkat daerah, sinergi juga terus diperkuat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan Forkopimda Kota Pontianak memperkuat kolaborasi dengan serikat pekerja melalui rapat koordinasi menjelang Hari Buruh Internasional.

“Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi yang sehat dengan para pekerja. Menurutnya, kesejahteraan pekerja tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi memerlukan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.” Tutur Edi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi turut membuka peluang peningkatan kompetensi buruh. Dengan keterampilan yang relevan, buruh memiliki daya saing lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih luas.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan buruh sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang inklusif.

Oleh : Gregorius Davos*

Pembangunan nasional tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesejahteraan manusia yang menjadi penggeraknya. Pemerintah secara konsisten menempatkan peningkatan kesejahteraan buruh sebagai prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional, karena pekerja merupakan fondasi utama yang menjaga keberlanjutan produktivitas dan stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, buruh tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting yang menentukan arah kemajuan bangsa. Ketika kesejahteraan buruh terjamin, maka fondasi negara menjadi lebih kokoh karena tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan komitmen nyata melalui kebijakan pengupahan yang semakin adaptif, terukur, dan berbasis data. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi contoh konkret bagaimana negara menghadirkan kebijakan yang lebih objektif dan transparan. Formula penetapan upah kini mempertimbangkan berbagai variabel penting seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian daerah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pekerja, tetapi juga menciptakan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan keberlanjutan bisnisnya.

Kenaikan UMP nasional pada kisaran rata-rata 5–8 persen pada 2026 menjadi sinyal positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, sekaligus memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pemerintah menegaskan bahwa upah minimum merupakan standar dasar yang wajib dipenuhi, bukan batas maksimum, sehingga perusahaan tetap didorong untuk memberikan kompensasi yang lebih tinggi berdasarkan produktivitas dan kinerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan upah sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian, serta posisi upah terhadap Kebutuhan Hidup Layak. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat lebih fleksibel namun tetap adil dan relevan terhadap kondisi riil di lapangan.

Selain aspek ekonomi, kebijakan pengupahan juga diperkuat melalui regulasi yang menegaskan bahwa upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya dilihat dari sisi peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum dan keadilan sosial. Negara hadir memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya secara layak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Dari perspektif makroekonomi, peningkatan kesejahteraan buruh memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas nasional. Pekerja dengan pendapatan yang layak akan memiliki daya beli yang kuat, sehingga mampu mendorong konsumsi domestik yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika konsumsi meningkat, sektor usaha berkembang, investasi tumbuh, dan penciptaan lapangan kerja semakin luas. Siklus ini menciptakan efek berganda yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan buruh merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kesejahteraan buruh yang meningkat akan berdampak langsung pada kondusivitas wilayah, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pernyataan ini menegaskan bahwa aspek kesejahteraan pekerja tidak terlepas dari dimensi keamanan dan stabilitas sosial.

Di sisi lain, pemerintah juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar lapangan kerja di Indonesia ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan kenaikan upah yang dilakukan secara bertahap merupakan langkah rasional untuk memastikan dunia usaha tetap mampu bertahan dan berkembang tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi pekerja sebagai bagian dari pendekatan yang lebih komprehensif. Program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, serta berbagai insentif bagi sektor padat karya menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh dipandang secara holistik. Langkah ini memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas karena adanya kepastian perlindungan di masa depan.

Ke depan, tantangan global seperti disrupsi teknologi, otomatisasi, serta perubahan struktur industri akan terus memengaruhi dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan buruh harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan pengembangan keterampilan. Pemerintah terus mendorong program peningkatan kompetensi agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dan bersaing di tingkat global.

Pada akhirnya, hubungan antara kesejahteraan buruh dan stabilitas nasional merupakan hubungan yang tidak terpisahkan. Negara yang kuat lahir dari pekerja yang sejahtera, produktif, dan terlindungi. Dengan kebijakan yang adaptif, dialog yang konstruktif, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesejahteraan buruh bukan hanya tujuan, tetapi juga strategi utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil, stabil, dan sejahtera.

)* Pengamat Publik

*) Oleh : Dewi Anjani

Kesejahteraan buruh merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika pembangunan nasional. Buruh tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama roda ekonomi. Ketika kesejahteraan mereka terpenuhi, produktivitas meningkat, hubungan industrial menjadi harmonis, dan potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perhatian terhadap buruh bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya menjaga harmoni sosial secara menyeluruh.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh merupakan faktor penting yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurutnya, Polda Jabar siap mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal setiap aspirasi maupun implementasi kebijakan tenaga kerja di lapangan.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Penetapan upah minimum yang adil, pengawasan ketenagakerjaan yang efektif, serta perluasan jaminan sosial merupakan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Kebijakan yang seimbang akan menciptakan rasa keadilan bagi buruh sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk terus berkembang.

Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas di lapangan. Pendekatan dialogis dan preventif perlu terus diperkuat agar setiap potensi permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan konstruktif. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat harmoni sosial dan stabilitas keamanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan peningkatan kesejahteraan buruh merupakan kunci utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah dinamika pembangunan nasional. Ketika buruh mendapatkan haknya secara adil, baik dari sisi upah, perlindungan kerja, maupun jaminan sosial, maka stabilitas hubungan industrial akan terjaga dan potensi konflik dapat diminimalkan. Pemerintah terus mendorong sinergi antara dunia usaha dan pekerja agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang seimbang dan berkeadilan.

Lingkungan kerja yang aman, pemberian upah yang layak, serta kesempatan pengembangan kompetensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup buruh. Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan tidak hanya akan mendapatkan loyalitas tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan citra positif di mata publik.

Peningkatan kesejahteraan buruh juga tidak terlepas dari peran serikat pekerja sebagai jembatan komunikasi antara buruh dan manajemen. Serikat pekerja yang kuat dan profesional dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan hak-hak buruh secara konstruktif. Dialog sosial yang terbuka dan berkelanjutan akan membantu menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga potensi konflik dapat ditekan.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi buruh menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Buruh yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan industri. Dengan demikian, mereka tidak hanya memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam dunia kerja.

Walikota Cilegon, Robinsar menjelaskan kesejahteraan buruh juga berkaitan erat dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas. Buruh yang sejahtera akan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, serta berkontribusi dalam aktivitas ekonomi di lingkungannya. Dampak positif ini akan menciptakan efek berantai yang memperkuat stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Cilegon terus mendorong berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan kerja sama dengan dunia industri. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya siap pakai, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dengan adanya keterhubungan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja, peluang kerja yang berkualitas dapat semakin terbuka luas.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan. Melalui kemitraan yang berkelanjutan, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan buruh. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat harmoni sosial serta menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, penting pula adanya penguatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat tepat sasaran. Pendekatan partisipatif yang melibatkan buruh sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa memiliki serta kepercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga hubungan industrial tetap kondusif.

Pada akhirnya, menjaga harmoni sosial melalui peningkatan kesejahteraan buruh merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan akan menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis Adalah Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dipastikan akan berlangsung secara transparan. Hal ini ditegaskan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, guna menjamin keadilan serta kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses persidangan. Ia meminta oditur militer dan majelis hakim untuk membuka jalannya sidang kepada publik agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung.

“Kami juga meminta supaya oditur militer dan para hakim supaya benar-benar membuka secara transparan untuk biar supaya disampaikan kepada publik agar publik juga bisa mengikuti perkembangan secara saksama,” ujar Pigai.

Menurut Pigai, Kementerian HAM sejak awal telah bersikap tegas dengan mengutuk keras peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang tidak dapat ditoleransi.

“Kementerian HAM menyampaikan mengutuk tindakan bahkan menyatakan premanisme terhadap peristiwa tersebut,” ungkapnya.

Saat ini, proses hukum telah memasuki tahap persidangan di lingkungan peradilan militer, setelah para tersangka ditetapkan. Pigai menegaskan bahwa keterbukaan persidangan penting untuk mencegah munculnya kecurigaan publik sekaligus memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Sementara itu, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, menyampaikan bahwa penunjukan dilakukan berdasarkan penetapan kepala pengadilan melalui sistem aplikasi.

“Sudah, sudah ada penetapan majelis hakimnya untuk sidang nanti,” ujarnya.

Majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto sebagai ketua, serta Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin sebagai anggota. Penunjukan tersebut dilakukan melalui sistem Aplikasi Smart Majelis, dan seluruh tahapan administrasi perkara telah dinyatakan rampung.

Pengadilan juga memastikan bahwa persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti setiap perkembangan proses hukum secara langsung.

Dalam perkara ini, empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menjadi terdakwa, yakni Kapten Nandala Dwi Prasetia, Lettu Sami Lakka, Lettu Budhi Hariyanto Widhi, dan Serda Edi Sudarko. Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, mengungkapkan bahwa motif sementara kasus ini diduga dilatarbelakangi dendam pribadi terhadap korban. Namun, penjelasan lebih rinci akan disampaikan dalam persidangan saat pembacaan dakwaan.

Dengan telah ditetapkannya majelis hakim, perkara ini kini tinggal menunggu jadwal sidang untuk memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan. Transparansi yang dijanjikan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas proses hukum serta menjawab harapan publik atas penegakan keadilan yang objektif dan terbuka.

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas intervensi sosial, khususnya di sektor pendidikan bagi keluarga miskin.

“Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” kata Mensos.

Gus Ipul merinci bahwa terdapat dua jalur utama dalam proses rekrutmen tersebut. Jalur pertama dilakukan melalui pemanfaatan data DTSEN yang kemudian diverifikasi secara langsung di lapangan.

“Jalur yang pertama adalah jalur yang berada di dalam DTSEN ada di dalam DTSEN kemudian didatangi rumahnya, dicocokkan apakah sesuai data dengan kenyataan di lapangan, kemudian bertemu dengan orang tuanya, kalau orang tuanya setuju tentu akan kita tidak lanjuti untuk menjadi calon siswa Sekolah Rakyat,” lanjutnya.

Sementara itu, jalur kedua dilakukan melalui pendekatan proaktif dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berpotensi terdapat anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.

“Jalur kedua adalah jangkauan yang lewat kegiatan langkah-langkah proaktif, misalnya kita medantangi titik-titik tertentu yang kita lihat itu sebagai tempat dimana ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara aktif dalam menjangkau anak-anak yang rentan putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan.

“Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat Sekolah Rakyat,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen Sekolah Rakyat memang dirancang tanpa mekanisme pendaftaran terbuka.

Pendekatan ini bertujuan agar program benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2.

“Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan,” kata Agus.

Ia menambahkan bahwa integrasi data menjadi kunci dalam memastikan seluruh program sosial berjalan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” pungkasnya.

[w.R]

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui pendekatan yang semakin terarah, pemerintah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah sistem rekrutmen siswa berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini dirancang untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan secara tepat dan akurat. Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak langsung.

Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak langsung.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan melalui pendekatan proaktif berbasis penjangkauan. “Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan data DTSEN yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan dengan mendatangi rumah calon siswa. “Setelah itu bertemu dengan orang tuanya, jika disetujui, maka akan ditindaklanjuti menjadi calon siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penjangkauan aktif ke berbagai titik yang berpotensi terdapat anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan. “Misalnya kita mendatangi lokasi yang kita lihat ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah,” tambahnya. Pendekatan ini memastikan tidak ada anak yang terlewat dari program pendidikan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penggunaan DTSEN menjadi kunci utama agar program tepat sasaran. “Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN,” ujarnya.

Dengan pendekatan berbasis data yang terintegrasi, program Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan akurasi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan sosial secara keseluruhan. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus menghadirkan solusi konkret dan berdampak langsung dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa sistem rekrutmen Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang berada pada desil 1 dan desil 2. Menurutnya, program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.

Dengan tidak dibukanya pendaftaran umum, pemerintah memastikan bahwa peluang pendidikan dalam program ini tidak diperebutkan secara bebas, melainkan diarahkan secara spesifik kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini menandai perubahan paradigma dari sistem berbasis permintaan menjadi sistem berbasis kebutuhan yang terukur.

Agus Jabo Priyono menekankan bahwa integrasi program berbasis data menjadi fondasi utama dalam memastikan efektivitas kebijakan sosial. DTSEN hadir sebagai instrumen penting yang menggabungkan berbagai sumber data untuk menghasilkan gambaran yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih presisi dan berdampak nyata.

Dalam implementasinya, pemerintah juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk berkoordinasi apabila menemukan kendala di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan tetap relevan dengan kondisi aktual masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan akurasi data.

Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Adrianus Ala, menambahkan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh kepada daerah dalam proses rekrutmen Sekolah Rakyat. Ia menyebutkan bahwa pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN akan terus didorong agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

Menurut Adrianus Ala, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Dengan basis data yang kuat, intervensi sosial dapat dirancang secara lebih terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga bantuan sosial lainnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga telah menegaskan bahwa penggunaan DTSEN menjadi langkah penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengedepankan pendekatan berbasis data dalam setiap kebijakan sosial.

Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini juga mendapatkan dukungan penuh. Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Hanafi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan langsung kepada calon siswa yang telah teridentifikasi dalam DTSEN.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Hanafi juga menjamin bahwa rekrutmen bebas dari praktik “jalur belakang” atau intervensi pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 8 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menuntut integritas penuh dalam setiap program pemerintah.

Untuk menjaga akuntabilitas, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Melalui aplikasi pengecekan DTSEN, publik dapat memverifikasi status data dan melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Partisipasi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan terpercaya.

Selain itu, pemerintah menerapkan sistem verifikasi berlapis yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari SDM PKH, Dinas Sosial, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Jika ditemukan perbedaan antara data administratif dan fakta aktual, tim akan melakukan survei langsung untuk validasi.

Pendekatan berbasis data ini menjadi langkah maju dalam reformasi kebijakan sosial di Indonesia. Dengan memanfaatkan DTSEN, pemerintah tidak hanya meningkatkan akurasi penargetan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan.

Program Sekolah Rakyat, dalam konteks ini, menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pendidikan dapat diintegrasikan dengan sistem data nasional untuk menghasilkan dampak yang lebih luas. Anak-anak dari keluarga miskin kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan berkualitas, tanpa harus bersaing dengan kelompok yang lebih mampu.

Ke depan, penggunaan data dalam kebijakan sosial diharapkan terus diperluas dan disempurnakan. Tantangan seperti pembaruan data dan integrasi lintas sektor perlu terus diatasi agar sistem ini tetap relevan dan efektif. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, DTSEN diyakini akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang modern dan berkeadilan.

Pada akhirnya, pendekatan data-driven dalam rekrutmen Sekolah Rakyat bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang keadilan. Dengan memastikan bahwa bantuan dan layanan pendidikan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, pemerintah telah mengambil langkah penting dalam mewujudkan pemerataan kesempatan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Pemerhati Sosial

Oleh: Asep Faturahman)*

Prinsip equity in education atau keadilan dalam pendidikan menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses belajar, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dalam pendidikan upaya ini semakin diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat paling rentan.

Melalui pendekatan berbasis data, pemerintah memastikan bahwa akses pendidikan tidak lagi bergantung pada kemampuan administratif atau inisiatif individu untuk mendaftar, melainkan dijemput secara aktif oleh negara. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat dilakukan dengan mengacu pada DTSEN. Skema ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2, sehingga prinsip keadilan dalam pendidikan dapat diwujudkan secara konkret.

Pendekatan ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan yang selama ini masih menjadi tantangan. Dengan DTSEN, pemerintah memiliki basis data terpadu yang mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat. Hal ini memungkinkan intervensi pendidikan dilakukan secara lebih presisi, sehingga bantuan dan layanan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau mekanisme umum.

Agus Jabo menekankan bahwa integrasi program berbasis data menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh intervensi sosial berjalan efektif. Dalam kerangka equity in education, integrasi ini sangat penting karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial lainnya seperti kemiskinan, akses layanan dasar, dan kondisi lingkungan. Dengan DTSEN sebagai rujukan tunggal, berbagai program dapat disinergikan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat berbasis DTSEN juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana utama di lapangan, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan kebijakan dan teknis. Ketika terjadi kendala, koordinasi yang solid menjadi solusi untuk memastikan program tetap berjalan optimal. Sinergi ini memperkuat upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kemensos, Adrianus Ala mengatakan bahwa pemerintah mendorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis data sebagai bagian dari strategi intervensi sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian akses pendidikan, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga dan komunitas sebagai lingkungan pendukung bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan.

Melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat kepada kelompok desil 1 hingga 4. Hal ini memperluas cakupan manfaat program sekaligus menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi keberhasilan pendidikan. Dalam perspektif equity in education, langkah ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari akses masuk sekolah, tetapi juga dari keberlanjutan dan kualitas proses belajar.

Komitmen terhadap keadilan pendidikan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor di tingkat nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membahas perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis DTSEN, sekaligus menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pendidikan dan perlindungan sosial agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Integrasi antara penyaluran bantuan sosial dan akses pendidikan menjadi faktor penting dalam menciptakan keadilan yang nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan struktural.

Pemanfaatan DTSEN dalam program Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret dari implementasi equity in education di Indonesia. Pendekatan berbasis data memungkinkan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan tepat sasaran. Negara tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkan.

Selain itu, penguatan DTSEN sebagai instrumen kebijakan akan semakin menentukan keberhasilan upaya pemerataan pendidikan. Dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan, program Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model kebijakan yang mampu menjawab tantangan kesenjangan pendidikan. Dalam kerangka ini, keadilan pendidikan tidak lagi menjadi konsep normatif, melainkan realitas yang dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi DTSEN dalam Sekolah Rakyat juga membuka ruang bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat secara berkala menilai efektivitas program, mengidentifikasi celah kebijakan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan secara cepat dan tepat. Hal ini memperkuat tata kelola pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Pemanfaatan DTSEN turut mendorong transformasi digital dalam tata kelola layanan sosial dan pendidikan. Integrasi data lintas sektor tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan fondasi ini, upaya mewujudkan equity in education semakin memiliki pijakan yang kuat, menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi yang lebih berdaya dan berkeadilan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut