Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi desa. Pelaksanaan program MBG membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan desa memiliki potensi besar untuk mendukung keberhasilan MBG melalui penyediaan bahan pangan lokal yang berkelanjutan. Potensi tersebut ditopang oleh lebih dari 45 ribu BUMDes yang bergerak di sektor pangan, pertanian, dan kelautan.

“BUMDesa saat ini jumlahnya lebih dari 45 ribu dengan usaha di bidang Desa Tematik, yaitu pangan, pertanian, dan kelautan,” ungkapnya.

Menurut Yandri, saat ini hampir 1.000 BUMDes telah menjadi pemasok bahan baku Program MBG. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap hasil produksi desa sehingga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Kelautan atas pendampingan program Kemendes selama ini. Saat ini hampir 1.000 BUMDesa jadi penyuplai bahan baku Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem pendukung MBG melalui pengembangan desa tematik dan penguatan ketahanan pangan. Kebijakan alokasi Dana Desa untuk sektor pangan diharapkan semakin meningkatkan kapasitas desa dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya usaha-usaha produktif berbasis potensi lokal.

Yandri berharap semakin banyak BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih yang terlibat sebagai pemasok kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Semakin kuat rantai pasok pangan yang dibangun dari desa, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan, mulai dari meningkatnya penyerapan hasil produksi lokal, terciptanya peluang usaha baru, hingga bertambahnya pendapatan masyarakat.

Dengan ekosistem yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi desa, MBG tidak hanya menjadi investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang mendorong kemandirian desa melalui penguatan produksi pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terpancing provokasi untuk berdemonstrasi mengingat program tersebut terus dievaluasi dan diawasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghapus program tersebut. Anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp270 triliun dan masih berpotensi diturunkan kembali.

“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Menurutnya, penyempurnaan dilakukan karena pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal pelaksanaan. Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Mereka (unit kerja DJPb di daerah) kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” kata Bendahara Negara tersebut.

Ia menegaskan pemerintah juga memiliki mekanisme penyesuaian anggaran apabila rekomendasi perbaikan tidak dijalankan. “Nah kalau enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu baru saya bisa potong anggarannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan jawaban pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan MBG.

“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.

Saat ini pemerintah mengevaluasi ketepatan sasaran penerima, operasional SPPG, kualitas menu, tata kelola, hingga mekanisme pembayaran yang diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun. BGN pun memastikan efisiensi tidak akan mengurangi alokasi bahan baku makanan.

Dengan langkah evaluasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap publik menyikapi dinamika seputar MBG secara objektif dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat mengaburkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. *

Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis telah membuka peluang yang luas bagi UMKM untuk berpartisipasi sebagai pemasok berbagai kebutuhan pangan.

“Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok di tingkat daerah,:” kata Adhy Karyono.

Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan dinilai mampu memperkuat rantai pasok sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

“Program ini melahirkan kesempatan pekerjaan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat juga meningkat,” ungkap Adhy Karyono.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lainnya menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan program sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi.

Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal, pelaku usaha memperoleh peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Satuan Tugas MBG yang diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Satgas tersebut bertugas memantau pelaksanaan program setiap hari, mulai dari kualitas makanan bergizi, keamanan pangan, hingga distribusi bahan baku,” jelas Adhy.

Menurut Adhy, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan1 Itahun 2026 mencapai 5,96 persen. Angka tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi dari UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem Program MBG.

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan I sudah mencapai 5,96 persen. Salah satunya karena kontribusi ekonomi yang meningkat dari UMKM akibat ekosistem rantai pasok Program MBG,” tuturnya.

Melalui penguatan ekosistem UMKM dalam Program MBG, pemerintah optimistis tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. [-RWA]

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil tidak akan berhenti dan program tersebut menjadi investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. MBG merupakan tekad Presiden Prabowo Subianto yang akan terus dijalankan sampai tujuannya tercapai.

“Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil. Kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan,” ujar Hashim saat ditemui awak media di Jakarta.

Menurut Hashim, program MBG merupakan gagasan Prabowo sejak sekitar tahun 2006. Program itu lahir dari cita-cita Prabowo untuk memperbaiki kesehatan anak-anak Indonesia, terutama yang terdampak stunting. MBG juga menjadi janji kampanye Prabowo jauh sebelum terpilih sebagai Presiden.

“Ini suatu janji kampanye Prabowo Subianto sejak tahun 2009, waktu dia masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019, dan dilanjutkan 2024. Itu janji kampanye Prabowo Subianto bahwa anak-anak di Indonesia semuanya yang menghendaki akan dapat makanan bergizi gratis, supaya kondisi yang sangat-sangat berat, yaitu stunting bisa kita tanggulangi,” katanya.

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga terkait, termasuk anggota Srikandi Jaga Desa harus ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan.

“Program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana, ya,” ucap Hashim.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak berhenti dan terus berjalan. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Qodari menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan dan tata kelola MBG.

Penegasan tersebut penting untuk meluruskan persepsi publik. Evaluasi bukan berarti program gagal. Evaluasi justru menjadi cara pemerintah memastikan MBG berjalan dengan standar yang lebih baik. Pemerintah melakukan pembenahan terhadap penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, hingga keterlibatan vendor lokal.

“Dengan demikian, kritik terhadap MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan manfaat yang sudah dirasakan jutaan anak Indonesia. Kritik lebih tepat ditempatkan sebagai dorongan agar pelaksanaan program semakin tertib, transparan, dan berkualitas. Program sebesar MBG tentu memiliki tantangan di lapangan, tetapi tantangan itu tidak boleh membuat negara mundur dari upaya memperbaiki gizi generasi muda,” jelasnya.

MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata. Pemerintah membenahi sistemnya karena kualitas tetap menjadi prioritas. Anak-anak tetap makan, sementara tata kelola terus diperkuat. Inilah pesan utama yang perlu disampaikan kepada publik: MBG tidak dihentikan, tetapi dievaluasi agar semakin aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, serta efisiensi pelaksanaan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa evaluasi program difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Evaluasi juga menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat Program MBG semakin optimal,” ujar Qodari.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mengarahkan penyempurnaan program untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan semakin efektif dan berkualitas.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang akan terus dijalankan dengan berbagai penyempurnaan agar semakin efisien dan tepat sasaran.

“MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya. Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” kata Purbaya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari optimalisasi program.

“Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.

Selain efisiensi, Purbaya memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala sehingga tata kelola program semakin akuntabel.

Berbagai langkah penyempurnaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas Program MBG melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, peningkatan standar layanan, serta efisiensi pelaksanaan. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh penerima manfaat.

NABIRE – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, program tersebut tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan komoditas daerah, dan penguatan tata kelola yang transparan.

Selama semester I 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire mencatat sebanyak 32.002 penerima manfaat telah menerima layanan MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 28.113 peserta didik serta 3.889 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program didukung oleh 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan evaluasi yang dilakukan selama enam bulan pertama menjadi dasar penyempurnaan program agar jangkauannya semakin luas dan kualitas layanan terus meningkat. “Evaluasi ini bukan sekadar melihat berapa banyak makanan yang telah disalurkan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam membangun sumber daya manusia Papua yang sehat sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi daerah,” ujar Marsel Asyerem.

Selain menghadirkan manfaat di bidang gizi, MBG turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap dalam operasional 14 SPPG, termasuk 180 Orang Asli Papua (OAP). Dengan penghasilan harian antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu, program tersebut mendorong perputaran ekonomi lokal yang diperkirakan mencapai Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar setiap bulan.

BGN Nabire juga terus mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai bahan baku utama penyediaan makanan bergizi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di Kabupaten Nabire seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan program.

Marsel Asyerem menegaskan bahwa perluasan manfaat MBG tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima layanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin semakin banyak hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal terserap sehingga manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Marsel Asyerem.

Untuk memperkuat akuntabilitas, pelaksanaan MBG didukung melalui Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan MBG (SIAP-MBG). Platform digital tersebut memungkinkan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi makanan dipantau secara terbuka sehingga meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya berjalan optimal. “Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” pungkas Azrulah Kainage.

Perluasan jangkauan MBG di Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah dan tata kelola yang semakin baik, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Papua.

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) terus mengawal program ini dengan pendekatan ilmiah, menekankan bahwa peran ahli gizi sangat vital dalam menyusun menu sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan melakukan uji organoleptik demi memastikan keamanan serta kelayakan makanan.

Ahli gizi sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai krusial sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat menjadi unsur utama dalam melakukan pencegahan penyakit tidak menular, dan upaya percepatan penurunan stunting.

Ketua Umum DPP PERSAGI Ir. Doddy Izwardy mengatakan rekomendasi tersebut berfokus pada penguatan ketahanan gizi, keamanan pangan, kesehatan saluran cerna, hingga edukasi masyarakat.

DPP PERSAGI tengah menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pembangunan gizi nasional. Hal itu dibahas dalam Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI, yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan penguatan kebijakan.

Menurutnya, peran organisasi profesi dibutuhkan untuk mendukung target Indonesia Emas 2045 dan penurunan stunting.

“Nanti kita akan berikan kepada pemerintah, ke Bapak Presiden, hasil dari semua tim ini. Karena tujuan kita adalah 2045 yang 19 tahun lagi, yang stunting-nya harus 5%. Kami lah yang berusaha memberikan ke pemerintah karena kami kepakaran dari profesi,” kata Doddy di sela Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI yang digelar di Trans Luxury Hotel Surabaya.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa forum ilmiah ini sangat penting untuk memperkuat keamanan pangan, ketahanan gizi, serta edukasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak, pelajar, santri, ibu hamil, dan balita, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur.

“Forum ini menjadi ruang konferensi ilmiah untuk membahas ketahanan pangan, ketepatan gizi, keamanan pangan, hingga penguatan edukasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka secara resmi TIN II Persagi. Menurutnya, ekosistem MBG melibatkan banyak sektor, mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga distributor bahan pangan. Keterlibatan berbagai sektor tersebut menciptakan perputaran ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dampak Program MBG bukan hanya pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku distribusi pangan,” jelasnya.

Pelaksanaan MBG juga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun secara nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap industri padat karya nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK guna mempercepat pemetaan persoalan industri, mencegah PHK, menjaga keberlangsungan usaha, dan memastikan perlindungan hak-hak pekerja.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa langkah cepat pemerintah dan DPR merupakan bentuk keseriusan negara dalam merespons kekhawatiran para pekerja di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global.
“Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR,” kata Dasco.
Ia menegaskan bahwa pembentukan satgas tersebut bertujuan memutus rantai birokrasi yang panjang dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan sehingga setiap potensi PHK dapat direspons secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Satgas ini diharapkan menjadi kanal percepatan penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya, hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri,” ujarnya.
Penguatan koordinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui pembentukan resmi Satgas Mitigasi PHK yang dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Langkah ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Satgas ini dibentuk untuk mengantisipasi maraknya gelombang PHK di berbagai sektor dan memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi,” ujar Prasetyo Hadi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunggu hingga terjadi PHK dalam jumlah besar sebelum mengambil tindakan, melainkan akan melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang rentan mengalami tekanan agar solusi dapat disiapkan lebih awal.
“Pemerintah akan memetakan persoalan industri dan mencari jalan keluar terbaik agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tetap terlindungi,” kata Prasetyo.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut pemerintah telah mulai menjalankan sejumlah kebijakan konkret untuk mencegah terjadinya gelombang PHK, khususnya pada sektor padat karya yang memiliki jumlah tenaga kerja besar.
“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK,” ujar Said Iqbal.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan daya saing industri nasional di tengah ketatnya persaingan global dan meningkatnya biaya produksi.
“Langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja,” katanya.
Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri, investasi padat karya, pembangunan infrastruktur, serta penguatan pelatihan vokasi guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI memperkuat langkah perlindungan terhadap pekerja melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Kehadiran Satgas ini menjadi wujud komitmen negara dalam mengantisipasi dan menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, khususnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dan DPR agar setiap potensi PHK dapat terdeteksi serta ditangani lebih cepat. Dengan koordinasi yang berjalan secara rutin, berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan diharapkan dapat segera ditemukan solusinya sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi mitigasi PHK. Menurutnya, koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan respons terhadap persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

“Ke depan, Satgas Mitigasi PHK yang melibatkan pemerintah dan DPR akan mengadakan pertemuan secara berkala guna memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi setiap potensi PHK,” ujar Dasco.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dipercaya sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memetakan berbagai persoalan yang tengah dihadapi sektor industri. Pemetaan tersebut dilakukan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penyebab munculnya ancaman PHK.

Prasetyo menjelaskan bahwa faktor pemicu PHK tidak selalu berasal dari penurunan permintaan pasar. Sejumlah perusahaan juga menghadapi kendala permodalan akibat persoalan yang terjadi pada lembaga keuangan tempat mereka menyimpan dana usaha. Kondisi tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan meskipun secara fundamental perusahaan masih tergolong sehat.

“Sebagian perusahaan memang mengalami penurunan permintaan pasar. Namun, ada pula yang menghadapi kendala permodalan karena dana mereka tersimpan di lembaga perbankan yang sedang bermasalah. Dampaknya, perusahaan yang sebenarnya memiliki kondisi usaha yang baik ikut terdampak dan menghadapi kesulitan,” jelas Prasetyo.

Ia menambahkan, Satgas akan mengidentifikasi setiap kasus secara rinci untuk menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Selain mencegah potensi PHK, Satgas juga akan menangani perusahaan yang telah melakukan PHK tetapi belum memenuhi kewajibannya kepada pekerja. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap perlindungan terhadap pekerja dapat semakin optimal sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha nasional.

Oleh: Dimas Aryaputra )*

Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri dengan memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan, pendampingan, dan penyelesaian hak secara optimal. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK menjadi salah satu upaya strategis yang diharapkan mampu mempercepat koordinasi lintas lembaga dalam mendeteksi persoalan sejak dini, memetakan akar permasalahan, serta menghadirkan solusi yang tepat agar stabilitas ketenagakerjaan tetap terjaga dan keberlangsungan dunia usaha dapat dipertahankan di tengah dinamika ekonomi global.

Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menilai sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan secara lebih efektif. Menurutnya, keberadaan Satgas Mitigasi PHK tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja. Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa koordinasi rutin antara DPR dan pemerintah akan terus dilakukan sehingga setiap indikasi PHK dapat dipantau, dibahas, dan ditindaklanjuti secara cepat sebelum memberikan dampak yang lebih luas terhadap pekerja maupun sektor industri.

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan koordinasi yang terpusat dan terintegrasi sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara komprehensif. Di bawah koordinasi Satgas, pemerintah mulai melakukan pemetaan terhadap kondisi perusahaan di berbagai sektor untuk mengetahui penyebab utama munculnya potensi PHK sekaligus menyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing industri.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses pemetaan dilakukan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri agar identifikasi terhadap setiap persoalan dapat berlangsung lebih menyeluruh. Menurutnya, penyebab terjadinya PHK tidak selalu dipicu oleh menurunnya permintaan pasar atau melemahnya aktivitas produksi. Dalam sejumlah kasus, terdapat perusahaan yang memiliki kondisi operasional sehat, tetapi menghadapi persoalan pembiayaan akibat dana yang tersimpan pada lembaga perbankan yang mengalami kendala. Situasi tersebut kemudian berdampak terhadap arus kas perusahaan hingga akhirnya memengaruhi kemampuan mempertahankan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah memandang setiap kasus perlu dikaji secara mendalam agar solusi yang diberikan benar-benar menjawab sumber persoalan yang dihadapi perusahaan.

Pendekatan berbasis identifikasi masalah menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan Satgas Mitigasi PHK. Pemerintah tidak ingin menerapkan kebijakan yang bersifat umum terhadap seluruh perusahaan karena karakteristik persoalan setiap industri berbeda-beda. Ada perusahaan yang menghadapi penurunan permintaan pasar, ada yang mengalami kendala pembiayaan, sementara sebagian lainnya menghadapi konflik internal manajemen yang turut memengaruhi keberlangsungan usaha. Dengan memahami akar persoalan secara rinci, pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian yang lebih efektif sehingga risiko PHK dapat ditekan semaksimal mungkin.

Selain berfokus pada upaya pencegahan, pemerintah juga memastikan bahwa perusahaan yang telah melakukan PHK tetap menjadi perhatian Satgas Mitigasi PHK. Pendampingan tidak hanya diberikan kepada perusahaan agar dapat menyelesaikan persoalannya, tetapi juga kepada para pekerja yang terdampak sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengedepankan penyelamatan dunia usaha, melainkan juga menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.

Prasetyo Hadi menilai persoalan PHK harus dilihat secara menyeluruh karena faktor penyebabnya sangat beragam. Tidak semua kasus berkaitan dengan ketersediaan bahan baku seperti gas atau batu bara, melainkan dapat pula dipengaruhi dinamika internal perusahaan, termasuk tata kelola manajemen maupun persoalan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah memilih pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, DPR, serta aparat penegak hukum agar proses mitigasi dapat berjalan lebih cepat, objektif, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kebijakan pembentukan Satgas Mitigasi PHK juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi sekaligus menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dan pekerja. Kepastian bahwa setiap persoalan perusahaan akan didampingi sejak tahap awal diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk terus melakukan ekspansi dan mempertahankan tenaga kerja. Di sisi lain, pekerja memperoleh jaminan bahwa negara hadir dalam memastikan hak-hak mereka tidak diabaikan apabila perusahaan menghadapi kesulitan ataupun ketika PHK tidak dapat dihindari.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian yang memperkuat fondasi ketenagakerjaan dan perekonomian nasional. Berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan pelatihan vokasi, hingga pengembangan program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja terus dijalankan secara konsisten.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, DPR RI, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, keberadaan Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja sekaligus memastikan perlindungan terhadap pekerja berjalan secara optimal. Langkah kolaboratif tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan setelah terjadi PHK, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan sejak dini agar dunia usaha tetap tumbuh, lapangan pekerjaan terus terjaga, dan kesejahteraan pekerja Indonesia semakin meningkat di masa mendatang.

*) Penulis Isu Ketenagakerjaan dan Ekonomi