Yearly Archives: 2026

Oleh : Andhika Rachma )*

Di tengah fokus nasional pada pemulihan pascabencana di Aceh, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi separatisme yang memanfaatkan media sosial. Belakangan beredar video di platform TikTok dari akun @uncle.mus7 dan @bang_brewok yang diduga mengajak WNI di Malaysia menggalang dana untuk pembelian senjata bagi gerakan makar di Aceh. Pola ini menunjukkan upaya sistematis menyusupkan narasi konflik lama ke ruang digital, berpotensi mengganggu stabilitas, memecah persatuan, dan mengalihkan perhatian publik dari agenda kemanusiaan serta pemulihan yang sedang berjalan.

Saat ini, Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan fisik semata, tetapi juga pada aspek sosial yang mendorong masyarakat untuk bersama-sama menolak narasi-narasi provokatif, termasuk yang berkaitan dengan simbol-simbol separatis yang muncul di ruang publik belakangan ini. Tindakan preventif terhadap penyebaran simbol atau atribut yang menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan bagian dari usaha negara menjaga ketentraman dan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah proses pemulihan.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan pengibaran atribut/bendera itu merupakan bentuk provokasi terhadap masyarakat. Pemerintah telah menjaga perdamaian berarti menutup semua ruang bagi kebangkitan simbol konflik masa lalu

Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, bersama pemerintah daerah memastikan bahwa segala bentuk provokasi yang bisa mengganggu stabilitas tidak diberi ruang berkembang, karena hal tersebut berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda kemanusiaan yang jauh lebih penting saat ini.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI menekankan tidak akan menoleransi adanya kelompok yang memprovokasi masyarakat di tengah upaya percepatan pemulihan bencana di Sumatra. Ia mengatakan, seluruh unsur TNI, kementerian/lembaga, dan masyarakat saat ini tengah fokus membantu korban bencana. Setiap tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu pemulihan akan ditindak secara tegas, sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat dan ikhtiar bersama untuk mempercepat proses pemulihan.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kembali Aceh juga tertuang jelas dalam arah kebijakan pemulihan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum (PU) bersama seluruh jajaran teknis secara intensif bekerja di lapangan untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Kementerian PU telah memprioritaskan pemulihan konektivitas di berbagai titik strategis yang memiliki peran penting bagi kehidupan sosial ekonomi warga Aceh, termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan kabupaten di dataran tinggi dengan pusat-pusat distribusi logistik.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa seluruh personel teknis di Aceh tetap siaga memulihkan akses warga dan jalur distribusi logistik. Pihaknya tidak hanya memulihkan konektivitas, tetapi juga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas permukiman. Masyarakat Aceh harus segera kembali pada aktivitas yang aman dan produktif.

Pemasangan jembatan darurat seperti jembatan Bailey dan pembersihan material longsor menjadi bagian dari langkah konkret yang dilakukan untuk membuka kembali akses yang sempat terputus. Keberhasilan pembukaan kembali sejumlah jalur utama menunjukkan progres signifikan dalam upaya memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan.

Pemerintah pusat juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat rekonstruksi pascabanjir. Instruksi Presiden kepada seluruh kementerian, lembaga, serta unsur TNI dan Polri adalah untuk terus bekerja tanpa henti dan memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Pendekatan yang holistik ini mencakup tidak hanya pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan layanan dasar seperti pasokan energi dan logistik, distribusi bantuan secara merata ke seluruh wilayah, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

Upaya menjaga kondusivitas sosial juga melibatkan himbauan kepada masyarakat untuk menolak narasi yang berpotensi memecah belah dan tetap fokus pada pemulihan pascabencana. Pemerintah, bersama para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, terus mengimbau warga untuk menjaga kerukunan dan tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak relevan dengan kepentingan nyata masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun suasana yang harmonis dan mempercepat pemulihan Aceh secara menyeluruh. Dalam suasana yang tetap kondusif, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan pascabencana dengan lebih efektif dan efisien.

Masyarakat Aceh telah menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi dalam menghadapi bencana ini. Implementasi berbagai program pemulihan tidak hanya melibatkan aparat pemerintah, tetapi juga relawan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Dukungan lintas sektor ini mencerminkan nilai-nilai persatuan bangsa yang kuat, di mana setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan Aceh tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga mampu bangkit lebih kuat dan tangguh.

Dengan kerja keras, sinergi, dan rasa solidaritas yang terus terjaga, proses pemulihan yang tengah berjalan diprediksi akan membawa Aceh menuju kondisi yang lebih stabil dan sejahtera dalam waktu yang semakin dekat. Pemerintah optimistis bahwa dengan menjaga kondusivitas dan mempercepat pemulihan infrastruktur, Aceh akan mampu menghadapi masa depan dengan fondasi yang lebih baik, menguatkan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang selama ini menjadi ciri khas Aceh.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Banda Aceh – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh seiring meningkatnya distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak.

Di tengah proses penanganan kemanusiaan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga ruang publik tetap kondusif dan terbebas dari segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Percepatan pemulihan tersebut menjadi salah satu hasil utama Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang melibatkan DPR, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah di Aceh.

Rapat ini menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa seluruh pihak sepakat untuk bergerak bersama dalam percepatan pemulihan Aceh.

“Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” ujarnya.

Selain itu, rapat juga menyepakati penempatan person in charge (PIC) dari masing-masing kementerian dan lembaga di Aceh untuk mempermudah koordinasi di lapangan.

“Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk menempatkan PIC sementara di tempat ini agar koordinasi dengan pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat,” kata Dasco.

Terkait aspek keamanan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa seluruh unsur TNI, kementerian, lembaga, dan masyarakat saat ini fokus membantu percepatan pemulihan bencana di Aceh.

“TNI dan semua kementerian/lembaga, dan masyarakat, sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” ujar Agus.

Ia menekankan tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan provokasi.

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan mengganggu proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan persatuan dalam membantu korban bencana. Ia menekankan pentingnya solidaritas di tengah bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh secara sporadis.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan menjaga kekompakan agar bantuan kepada masyarakat terdampak dapat tersalurkan dengan baik dan proses pemulihan berjalan lebih cepat,” ujar Fadhlullah.

Menurutnya, dukungan semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam memastikan pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. (*)

[edRW]

Jakarta — Pemerintah terus memacu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus penguatan konektivitas antar wilayah. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan berkelanjutan agar dampak banjir tidak berkepanjangan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga.

“Kerja sama dan semangat gotong royong antara warga, relawan, TNI, dan Kementerian Pekerjaan Umum sangat membantu mempercepat proses pembangunan ini. Semoga seluruhnya bersama-sama saling membantu, saling menguatkan, dan saling mendukung,” kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan juga diharapkan dapat mempercepat kebangkitan ekonomi daerah. Dengan demikian, percepatan perbaikan infrastruktur tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan, percepatan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi fokus utama Pemerintah. Tujuannya agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Melalui percepatan perbaikan jalan dan jembatan pascabanjir, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat sekaligus menjaga keutuhan wilayah.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” ujar Dody.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Militer Unas, Selamat Ginting, menilai pengibaran bendera GAM tidak bisa dilepaskan dari kepentingan tertentu.

Ia menyebut ada simbol separatis yang dimunculkan di media sosial, bahkan ada aktor politik yang diduga menunggangi warga Aceh untuk kepentingan agenda politik tertentu.

“Dalam banyak konflik pasca-damai di dunia, eskalasi tidak selalu dimulai dari senjata. Ia sering diawali dari normalisasi simbol, provokasi psikologis, sabotase logistik dan infrastruktur darurat,” paparnya.

Menurutnya, targetnya bukan kemenangan militer, melainkan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Dan situasi bencana seperti ini seharusnya menyatukan semuanya.

“Bencana seharusnya menyatukan,” tegasnya.

Oleh: Teguh Ahmad Suryadi )*

Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan momentum tahunan yang selalu diiringi lonjakan mobilitas masyarakat secara signifikan, terutama di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial nasional. Peningkatan volume kendaraan di jalan tol, jalan arteri, pelabuhan, hingga kawasan wisata menuntut kesiapan negara dalam memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pada penyelenggaraan Nataru 2025, kinerja pemerintah dalam merekayasa dan mengelola arus lalu lintas dinilai berhasil menghadirkan situasi yang relatif lancar, aman, dan kondusif.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan matang dan pelaksanaan terukur yang dilakukan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama kementerian dan lembaga terkait. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara adaptif dengan mempertimbangkan dinamika lapangan, mulai dari pengaturan arus kendaraan, manajemen waktu perjalanan, hingga penguatan pengawasan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas mobilitas yang aman selama periode libur panjang.

Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, yang dinilai bekerja tanpa pamrih dan tanpa mengenal lelah. Kepemimpinan Kakorlantas tercermin dari keterlibatan langsung dalam pemantauan lapangan, khususnya di titik-titik vital yang berpotensi mengalami kepadatan. Kehadiran pimpinan di lapangan dinilai mampu mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Nasky, koordinasi intensif antara Korlantas Polri, pengelola jalan tol, Kementerian Perhubungan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci terciptanya kondisi lalu lintas yang kondusif selama Nataru. Sinergi lintas sektor tersebut memungkinkan penerapan rekayasa lalu lintas secara fleksibel dan responsif, sehingga puncak arus mudik dan libur Nataru dapat dilalui dengan relatif terkendali.

Nasky juga menyoroti capaian penting berupa penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas selama masa arus mudik. Berdasarkan data yang diperolehnya, terjadi penurunan signifikan sekitar 23,3 persen dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan preventif, pengawasan ketat, serta edukasi kepada pengguna jalan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap keselamatan publik.

Apresiasi serupa disampaikan Pengamat Lalu Lintas dan Transportasi, Banter Adis yang menilai bahwa pelaksanaan Operasi Lilin 2025 mencatatkan hasil yang sangat positif, terutama pada hari pertama dan kedua operasi yang menunjukkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, termasuk korban meninggal dunia, hingga sekitar 60 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lalu lintas dan pengamanan terpadu selama masa Natal dan Tahun Baru.

Banter menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya bertumpu pada kesiapan personel di lapangan, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi digital yang semakin presisi. Salah satu inovasi yang dinilai sangat membantu adalah penggunaan ETLE Drone Patrol Presisi, yang memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real time, termasuk di titik-titik blind spot jalan tol. Dengan dukungan teknologi tersebut, potensi pelanggaran dan gangguan lalu lintas dapat terdeteksi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Selain penguatan pengawasan, Polri bersama instansi terkait juga menyiapkan langkah pengamanan komprehensif selama libur Nataru. Pendirian posko pengamanan dan posko bencana dilakukan secara strategis, disertai kesiapan alat berat untuk menghadapi potensi bencana alam, kecelakaan, maupun dampak cuaca ekstrem. Di sektor pelabuhan dan penyeberangan, pengamanan diperkuat melalui penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen penyeberangan, seperti pengaturan delay system serta penyesuaian kebijakan angkutan barang. Kebijakan ini dinilai efektif dalam menjaga keselamatan sekaligus kelancaran arus penyeberangan masyarakat.

Di sisi lain, Banter juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan, kewaspadaan terhadap kondisi cuaca, serta kedisiplinan berlalu lintas menjadi faktor krusial agar berbagai kebijakan yang diterapkan aparat dapat memberikan hasil maksimal.

Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa fatalitas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia selama arus mudik Nataru 2025 mengalami penurunan sebesar 23,23 persen. Meskipun demikian, Korlantas Polri tetap konsisten melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap kendaraan sumbu tiga atau truk besar yang melanggar ketentuan selama masa Nataru. Pengaturan waktu operasional kendaraan berat di jalan arteri diterapkan secara tegas namun proporsional demi menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.

Secara keseluruhan, kinerja pemerintah dalam merekayasa dan mengelola arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 patut diapresiasi. Sinergi antarinstansi, kepemimpinan yang kuat, serta pemanfaatan teknologi modern membuktikan bahwa kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi secara efektif. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan terus mempercayai kinerja pemerintah dalam mengelola lalu lintas selama periode Nataru, sekaligus berpartisipasi aktif dengan mematuhi aturan demi terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Anggota Pusat Kajian Transportasi

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi salah satu momentum penting yang kembali menguji kesiapsiagaan negara dalam menjamin rasa aman masyarakat. Dengan mobilitas publik yang sangat tinggi, libur akhir tahun selalu menghadirkan potensi risiko, mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, hingga ancaman bencana alam akibat cuaca ekstrem. Namun, rangkaian perayaan akhir tahun kali ini menunjukkan satu pesan kuat: negara hadir dan bekerja, sementara publik memberikan apresiasi atas kinerja aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Sejak awal, pemerintah telah menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan agenda strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya pengamanan yang terpadu, antisipatif, dan humanis. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan keselamatan masyarakat dan stabilitas keamanan sebagai prioritas utama. Pendekatan ini mencerminkan wajah pemerintahan yang tegas sekaligus mengedepankan sisi kemanusiaan.

Evaluasi pengamanan tahun-tahun sebelumnya menjadi pijakan penting dalam menyiapkan langkah-langkah strategis. Pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya, jumlah pelaku perjalanan mencapai sekitar 95 juta orang. Meski demikian, situasi tetap terkendali dan relatif kondusif. Bahkan, data menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan lalu lintas sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, disertai penurunan jumlah korban kecelakaan. Fakta ini menjadi indikator nyata bahwa sinergi antarinstansi berjalan efektif dan mampu memberikan dampak langsung bagi keselamatan publik.

Memasuki akhir 2025 dan awal 2026, tantangan tidak semakin ringan. Peningkatan mobilitas masyarakat berpotensi memicu kepadatan lalu lintas, kejahatan jalanan, hingga praktik premanisme. Di sisi lain, kondisi cuaca ekstrem juga menimbulkan risiko bencana di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Justru, dengan pendekatan antisipatif dan koordinasi lintas sektor, berbagai potensi gangguan dapat dikelola sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi krisis.

Langkah konkret terlihat dari kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengerahkan lebih dari 147 ribu personel gabungan dalam Operasi Lilin 2025. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mencakup rumah ibadah, pusat perbelanjaan, simpul transportasi, hingga lokasi perayaan tahun baru. Keterlibatan TNI, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya urusan satu institusi, melainkan tanggung jawab kolektif bangsa.

Kehadiran langsung Kapolri di tengah jemaat Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta memberikan pesan simbolik yang kuat. Negara menjamin kebebasan beribadah dan memastikan setiap warga dapat merayakan hari besar keagamaannya dengan aman dan khidmat. Lebih dari itu, ajakan untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di Sumatera memperlihatkan bahwa pengamanan tidak berdiri sendiri, tetapi berpadu dengan empati sosial dan solidaritas kebangsaan.

Polri bersama seluruh stakeholder terkait berkomitmen melakukan pengamanan Nataru dengan sebaik-baiknya, melalui sinergi lintas instansi, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan Nataru diharapkan berjalan aman, tertib dan kondusif.

Dari sektor transportasi, pemerintah juga menunjukkan keseriusannya. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turun langsung meninjau Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Langkah ini menegaskan bahwa keselamatan dan pelayanan publik tidak boleh lengah meski satu fase perayaan telah terlewati. Antisipasi lonjakan penumpang, pengecekan kelaikan sarana transportasi, serta kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem menjadi fokus utama. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah bekerja hingga ke detail teknis demi memastikan kelancaran arus mudik dan balik libur akhir tahun.

Bali, sebagai salah satu pintu masuk utama pariwisata nasional dan internasional, menjadi etalase penting wajah Indonesia. Keamanan bandara, pelabuhan, dan objek wisata di Pulau Dewata bukan hanya soal kenyamanan wisatawan, tetapi juga citra negara di mata dunia. Dalam konteks ini, sinergi antara aparat keamanan, operator transportasi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Apresiasi publik terhadap aparat keamanan juga terlihat di daerah. Di Kabupaten Garut, misalnya, sinergi antara awak media dan jajaran kepolisian selama Operasi Lilin Lodaya 2025 menjadi potret hubungan yang konstruktif. Dukungan moril berupa pemberian makanan dan minuman kepada petugas di lapangan mencerminkan pengakuan atas kerja keras aparat yang berjaga sejak pagi hingga larut malam. Pelayanan yang humanis dan profesional terbukti berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan global yang tidak ringan, keberhasilan menjaga kondusivitas akhir tahun memberikan optimisme bagi publik. Apresiasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan aparat keamanan menjadi modal sosial yang berharga. Ke depan, semangat sinergi ini perlu terus dipertahankan agar setiap agenda nasional, sekecil apa pun, dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan bermartabat. Negara hadir, aparat bekerja, dan masyarakat pun merasa terlindungi.

Jakarta – Pengamanan perayaan Tahun Baru di berbagai daerah berjalan lancar dengan situasi yang tetap kondusif. Aktivitas masyarakat terpantau terkendali berkat kesiapsiagaan aparat dan sinergi lintas instansi.

Kondisi tersebut tak terlepas dari koordinasi Polri, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

“Berkat kolaborasi dan sinergitas, kami semuanya tetap berada di lapangan untuk meyakinkan bahwa perayaan tahun baru nanti berjalan dengan lancar, termasuk kesiapan kita, pengamanan arus balik. Baik yang ada di pelabuhan, di jalan tol, termasuk juga yang ada di arteri,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Selain pada akses jalan, ia juga menjamin kelancaran kegiatan di tempat pariwisata. Menurutnya, negara hadir untuk memberikan keamanan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan liburan.

“Demikian juga yang sedang melakukan wisata, liburan, dan perjalanannya tentunya negara harus hadir untuk menjamin baik Harkamtibmas dan Kamseltibcarlantas berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Atas kinerja Kakorlantas Polri tersebut, Analis Kebijakan Publik dan Politik, Nasky Putra Tandjung, menilai Kakorlantas Polri bergerak cepat dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau wilayah-wilayah yang menjadi titik vital dan rawan kemacetan menjelang libur panjang.

Ia memberikan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, serta sinergi dan kolaborasi antara Korlantas Polri, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, sehingga puncak arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan lancar, tertib, dan kondusif.

“Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho beserta jajaran atas kinerja dan dedikasi yang luar biasa dalam memantau, mengawal, serta memastikan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru berjalan lancar dan kondusif,” kata Nasky.

Jakarta – Pendekatan pengamanan humanis menjadi kunci utama dalam menjaga perayaan malam pergantian Tahun Baru 2025–2026 berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Pengamanan humanis juga diperkuat secara nasional melalui keterlibatan Polri yang mengerahkan 234.000 personel di seluruh Indonesia. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pendekatan keamanan dilakukan secara terpadu dan mengedepankan nilai kemanusiaan.

“Pengamanan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan empati dan kebersamaan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sinergi lintas instansi serta kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan perayaan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan bermakna bagi semua.

Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memastikan kesiapsiagaan personel di berbagai titik keramaian dengan mengedepankan pelayanan persuasif serta respons cepat terhadap kebutuhan warga.

Sebanyak 288 personel Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk mendukung pengamanan malam tahun baru. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara terukur dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

“Personel URC kami siagakan untuk memastikan setiap aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis,” ujar Satriadi Gunawan.

Dalam pelaksanaannya, personel URC didukung oleh 144 unit kendaraan roda dua guna mempercepat mobilitas dan respons terhadap pengaduan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar setiap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditangani secara cepat tanpa menimbulkan keresahan.

“Dukungan kendaraan operasional memungkinkan personel bergerak sigap dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” jelas Satriadi Gunawan.

Pengamanan difokuskan di sejumlah lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas perayaan, seperti Bundaran HI, FX Sudirman, kawasan SCBD, Semanggi, Dukuh Atas, Sarinah, Thamrin, Lapangan Banteng, Kota Tua, serta titik-titik lainnya. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu menciptakan rasa aman sekaligus menjaga suasana perayaan tetap kondusif.

Menurut Satriadi Gunawan, URC Satpol PP juga berperan dalam menindaklanjuti laporan warga terkait aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

“Jika ada laporan dari masyarakat, unit reaksi cepat akan segera turun untuk memberikan solusi secara persuasif dan profesional,” tuturnya.

Selain aspek pengamanan, Satpol PP DKI Jakarta turut mengimbau masyarakat agar merayakan pergantian tahun secara sederhana dan penuh empati, termasuk dengan mengurangi penggunaan kembang api.

“Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Satriadi Gunawan.

Pengamanan humanis juga diperkuat secara nasional melalui keterlibatan Polri yang mengerahkan 234.000 personel di seluruh Indonesia. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pendekatan keamanan dilakukan secara terpadu dan mengedepankan nilai kemanusiaan.

“Pengamanan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan empati dan kebersamaan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sinergi lintas instansi serta kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan perayaan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan bermakna bagi semua.