Arsip Tahunan: 2026

Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai respons positif dari masyarakat. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia periode 2–8 Maret 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden mencapai 74,1 persen, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka 75,1 persen. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tepat sasaran. “Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujarnya dalam rilis survei.

Lebih lanjut, Masduri menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari sejumlah program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dalam survei tersebut, program MBG menjadi yang paling menonjol dengan tingkat keterasakan mencapai 36,5 persen. “Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” tambahnya.

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan gizi, memiliki dampak signifikan dalam membangun persepsi positif publik terhadap pemerintah. Program MBG dinilai mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Respons positif terhadap MBG juga terlihat dari pernyataan kepala daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2027, “Ternyata keberhasilan ini sebagian besar ditunjang oleh program-program yang dikucurkan pemerintah pusat ke Gorontalo. Ini harus kita jaga di tahun 2026 untuk masuk di 2027 dengan baik,” ungkap Gusnar. “MBG ini jangan dilihat dapurnya saja, tapi ekosistem yang melingkupi dia. Kalau MBG berjalan sesuai rencana maka semua orang memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan,” jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa program ini telah memberikan manfaat nyata dan diharapkan dapat terus berlanjut serta diperluas jangkauannya di masa mendatang.

Oleh: Asep Faturahman)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu satu setengah tahun masa pemerintahan, berbagai capaian positif berhasil diraih, dengan MBG tampil sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat persepsi publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai responsif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini mencapai 75,1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan dan implementasi program pemerintah. Kepuasan ini juga tercermin dari penilaian terhadap kepemimpinan Presiden secara personal yang mencapai 74,9 persen, serta tingkat kepuasan terhadap jalannya pemerintahan secara keseluruhan sebesar 74,1 persen.

Tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi program MBG yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Program ini menjadi salah satu indikator utama yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap MBG mencapai 23 persen, menjadikannya sebagai program dengan pengaruh paling besar dibandingkan indikator lainnya. Angka ini melampaui kepuasan terhadap bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebesar 13,8 persen, serta persepsi terhadap kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sebesar 10,2 persen.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan bahwa keberhasilan MBG menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Program ini dinilai berhasil menghadirkan solusi konkret dalam pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan cakupan yang luas dan implementasi yang terarah, MBG memperlihatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain memberikan manfaat langsung dalam aspek pemenuhan gizi, MBG juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dampak positif ini turut memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan MBG juga berjalan seiring dengan capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Survei menunjukkan bahwa 77,8 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain itu, 69,9 persen responden menyatakan bahwa pemerintah mampu menjaga keamanan nasional, sementara 69,4 persen lainnya menilai pemerintah berhasil menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk MBG.

Penilaian positif terhadap stabilitas sosial dan politik menunjukkan bahwa pemerintah mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Hal ini menjadi landasan penting dalam memastikan program-program prioritas dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berdiri sebagai program sosial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi metodologi, survei yang dilakukan oleh Poltracking memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Penelitian ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada periode 2 hingga 8 Maret 2026 melalui wawancara tatap muka langsung, sehingga menghasilkan data yang akurat dan representatif.

Selain itu, Peneliti Poltracking, Yoki Alvetro, mengatakan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas hasil survei. Sebanyak 20 persen dari total sampel dilakukan pengecekan ulang melalui kunjungan langsung, sementara seluruh data yang masuk ke pusat data telah diverifikasi secara penuh. Hasilnya menunjukkan tidak adanya kesalahan berarti dalam proses quality control, sehingga temuan survei dapat dipercaya sebagai gambaran kondisi opini publik saat ini.

Selain itu, keberhasilan implementasi MBG juga memperlihatkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan distribusi program berjalan efektif dan merata. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kapasitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Efektivitas distribusi dan pengawasan yang terjaga turut menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap program tersebut.

Dengan berbagai capaian tersebut, MBG terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Ditopang oleh stabilitas nasional yang terjaga serta kepemimpinan yang efektif, pemerintah berhasil membangun persepsi positif yang kuat di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan MBG mencerminkan efektivitas pendekatan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa kebijakan yang berfokus pada kebutuhan dasar rakyat mampu memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan dukungan publik yang terus terjaga, pemerintah memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan berbagai program prioritas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada periode 2–8 Maret 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahkan sedikit lebih tinggi, yakni 75,1 persen.

Angka ini menjadi indikator kuat bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah kepemimpinan nasional. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan legitimasi pemerintah yang tetap solid dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis. Dalam konteks politik modern, legitimasi bukan hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Tingginya tingkat kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dinilai berhasil menjawab kebutuhan masyarakat. Program-program yang bersifat langsung, konkret, dan menyentuh kehidupan sehari-hari menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi positif publik. Dalam hal ini, pemerintah dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak nyata.

Salah satu program yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut sebagai kebijakan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kehadiran MBG tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Efektivitas program ini menjadi salah satu faktor penting yang menjaga tingkat kepuasan publik tetap tinggi.

Dalam perspektif komunikasi politik, kebijakan yang bersifat tangible atau nyata memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Program MBG menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang sederhana namun menyentuh kebutuhan dasar dapat menghasilkan dampak elektoral yang signifikan. Masyarakat tidak hanya mendengar janji, tetapi merasakan langsung manfaat dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah berjalan secara efektif. Narasi yang dibangun tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga didukung oleh implementasi nyata di lapangan. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, capaian kepuasan publik sebesar 74,1 persen tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam mengelola persepsi publik. Dalam teori komunikasi politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada realitas itu sendiri. Pemerintah yang mampu mengkomunikasikan kebijakan secara jelas, konsisten, dan meyakinkan akan lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat.

Dalam konteks ini, optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pesan retoris, melainkan bagian dari strategi membangun harapan kolektif. Optimisme tersebut menjadi energi sosial yang mendorong masyarakat untuk percaya bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat.

Program MBG juga menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat bertransformasi menjadi instrumen politik yang efektif. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara langsung, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat secara alami. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah tidak hanya secara formal, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa legitimasi bersifat dinamis. Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konsistensi kebijakan dan keberhasilan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menjaga kualitas program serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan nyata dan komunikasi yang efektif mampu menciptakan stabilitas politik. Stabilitas ini menjadi modal penting dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang lebih luas, termasuk dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, keberhasilan program MBG juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan serupa di sektor lain. Pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini dapat menjadi model dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan berdampak luas.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi antara narasi dan realisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikomunikasikan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya terjaga, tetapi juga terus meningkat.

Kepuasan publik yang tinggi saat ini harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kinerja, bukan sebagai titik akhir. Pemerintah perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika yang ada, sehingga mampu mempertahankan legitimasi di tengah perubahan zaman.

Pada akhirnya, legitimasi yang kuat tidak hanya dibangun melalui angka-angka survei, tetapi melalui hubungan yang kokoh antara pemerintah dan rakyat. Program MBG telah membuktikan bahwa kebijakan yang tepat sasaran dapat menjadi jembatan antara keduanya. Dengan menjaga konsistensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan, pemerintah memiliki peluang besar untuk terus mendapatkan dukungan publik yang luas dan berkelanjutan.

*) Pemerhati politik

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan ekonomi global yang kian kompleks. Berbagai kebijakan strategis disiapkan untuk melindungi pekerja, terutama dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan daya beli akibat gejolak ekonomi internasional.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa konflik global telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor industri nasional, khususnya manufaktur. “Konflik global menekan sektor industri melalui kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Yusak menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas PHK bukan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk program pelatihan ulang atau reskilling gratis bagi pekerja terdampak PHK. “Negara harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan sekaligus menjamin penyaluran tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, buruh yang terdampak PHK membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini menuntut adanya kebijakan inovatif melalui kolaborasi lintas sektor, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pelaku usaha. Praktik outsourcing yang kerap dipilih perusahaan demi efisiensi biaya masih menjadi isu krusial. Yusak menilai bahwa penguatan perlindungan pekerja dapat menjadi langkah realistis, antara lain melalui pemberian insentif, jaminan Tunjangan Hari Raya (THR), serta perlindungan kesehatan untuk menjaga daya beli buruh.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai payung hukum yang memberikan kepastian kerja dan mencegah praktik eksploitasi. “Proses legislasi di DPR perlu dikawal agar segera disahkan,” tegasnya.

Yusak juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan Dewan Perserikatan Buruh Nasional sebagai langkah strategis dalam memastikan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan buruh. Menurutnya, jika direalisasikan secara optimal, lembaga tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak pekerja di Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah akan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, sehingga kesejahteraan buruh tetap terjamin di tengah dinamika global. (*)

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan buruh dan kelompok rentan.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, kebijakan yang diambil dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi yang mengedepankan peran aktif negara dalam melindungi masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh yang terus diperkuat.

“Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme,” ujar Yusak.

Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial terus dilakukan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini menjadi penting untuk mengantisipasi dampak konflik global yang berpotensi menekan sektor industri, khususnya manufaktur, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran.

Yusak menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang strategis.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, termasuk melalui program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak PHK.

Upaya ini dinilai penting agar para pekerja tetap memiliki daya saing serta akses terhadap peluang kerja yang layak di tengah perubahan struktur ekonomi.

Lebih lanjut, isu keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha juga menjadi perhatian.

Praktik outsourcing yang masih digunakan di berbagai sektor dinilai perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan pekerja, termasuk melalui pemberian insentif, jaminan kesehatan, serta pemenuhan hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) guna menjaga daya beli dan mencegah kerentanan sosial.

Di sisi lain, upaya mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan juga tercermin dalam pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan kerja secara adil, serta mencegah praktik eksploitasi terhadap pekerja domestik.

Selain itu, wacana pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi dan perlindungan buruh secara berkelanjutan.

“Jika dapat direalisasikan secara optimal, Dewan Perserikatan Buruh Nasional akan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan buruh serta memperkuat posisi tawar pekerja,” tegas Yusak.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Institute sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung pendekatan ekonomi “sosialisme kerakyatan” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

Pendekatan tersebut tercermin dari intervensi aktif negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan yang berpihak pada buruh. Program ini dinilai tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Presiden Prabowo mengedepankan intervensi aktif negara melalui program-program pro-rakyat sebagai bentuk ekonomi jalan tengah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

Di tengah tekanan ekonomi global, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Namun demikian, dinamika global tetap memberi tekanan pada sektor industri, khususnya manufaktur, yang berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran. Dalam konteks ini, penguatan perlindungan sosial melalui program seperti PKH, BPNT, dan JKN menjadi krusial.

Yusak juga menyoroti bahwa kenaikan upah buruh saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan biaya hidup. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih proporsional guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, penanganan PHK dinilai tidak cukup hanya melalui pembentukan Satgas. Pemerintah didorong menghadirkan solusi komprehensif, termasuk program pelatihan ulang (reskilling) gratis serta jaminan penyaluran tenaga kerja bagi pekerja terdampak.

Di sisi lain, isu outsourcing dan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian. Meski penghapusan outsourcing belum memiliki arah kebijakan konkret, penguatan perlindungan melalui insentif, THR, serta jaminan kesehatan dinilai sebagai langkah realistis.

“RUU PRT sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi pekerja,” tegas Yusak.

Ia menambahkan, kompleksitas persoalan ketenagakerjaan memerlukan kebijakan inovatif dan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional guna memperkuat perlindungan dan keberlanjutan kehidupan pekerja di Indonesia.

Jakarta, – Arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai semakin menunjukkan karakter kuat sebagai ekonomi kerakyatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, dalam wawancara terbarunya.

Menurut Yusak, pendekatan yang diusung pemerintah saat ini merupakan bentuk “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme, di mana negara hadir secara aktif melalui berbagai program strategis. “Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun demikian, Yusak juga mengingatkan bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait keseimbangan antara upah buruh dan biaya hidup yang terus meningkat.

“Kenaikan upah yang belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan hidup menuntut kebijakan yang lebih proporsional. Regulasi sebenarnya sudah ada, tetapi implementasinya perlu diperkuat agar tidak memicu ketidakpuasan buruh,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut mendorong sebagian pekerja untuk menyalurkan aspirasi melalui serikat hingga ke ranah politik.

Lebih lanjut, Yusak menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai pembentukan Satgas PHK saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan program nyata yang menyentuh kebutuhan korban PHK.

“Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis agar tenaga kerja yang terdampak dapat memiliki keterampilan baru. Negara harus hadir tidak hanya dalam penanganan, tetapi juga dalam memastikan penyaluran kerja,” tegasnya.

Menurutnya, buruh yang kehilangan pekerjaan membutuhkan jaminan nyata dari negara untuk dapat kembali bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan, dengan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan solusi yang cepat dan adaptif.

Di sisi lain, Yusak juga menyoroti praktik outsourcing yang masih menjadi pilihan perusahaan karena faktor efisiensi. Ia menilai bahwa meskipun penghapusan outsourcing belum memiliki kebijakan konkret, pemerintah tetap dapat memperkuat perlindungan pekerja melalui kebijakan yang lebih progresif.

“Langkah yang bisa dilakukan adalah memastikan pekerja outsourcing tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti THR, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya,” ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah dinilai tengah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial, sehingga menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

JAKARTA — Sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan pro rakyat yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan global.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, mengatakan pemerintah mengusung pendekatan ekonomi sosialisme kerakyatan dengan peran aktif negara sebagai penyeimbang antara kapitalisme dan sosialisme. “Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas,” ujarnya.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah juga memilih untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Yusak menilai langkah ini penting dalam menjaga stabilitas nasional. “Keputusan tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena mampu meredam gejolak ekonomi, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba memicu kekhawatiran publik,” katanya.

Menurut dia, konflik global turut menekan sektor industri, khususnya manufaktur, akibat kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Langkah ini penting untuk menjaga daya tahan masyarakat,” ucapnya.

Yusak juga menyoroti program MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. “Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dengan upah terstandarisasi,” katanya.

Namun demikian, ia menilai tantangan ketenagakerjaan masih kompleks. Kenaikan upah yang belum sebanding dengan biaya hidup serta maraknya PHK membutuhkan kebijakan lebih komprehensif. “Satgas PHK bukan solusi tunggal. Pemerintah perlu menghadirkan program reskilling gratis dan menjamin penyaluran tenaga kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, perlindungan buruh juga perlu diperkuat melalui regulasi, termasuk percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). “RUU ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi,” katanya.

Sementara itu, masyarakat turut menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah. Toto, salah satu warga, mengatakan berbagai program yang digagas Presiden Prabowo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. “Program-program tersebut perlu dikawal agar benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah dinilai terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

JAKARTA – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Di tengah dinamika ekonomi global, langkah-langkah yang diambil dinilai mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi kerakyatan dengan peran aktif negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah menghadirkan kebijakan yang menempatkan buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, melalui program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja. Kebijakan ini dinilai mampu meredam potensi gejolak ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat secara luas.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program-program ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kesejahteraan buruh dan keluarganya tetap terjaga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi inovasi strategis yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang kerja baru.

“MBG merupakan investasi sosial jangka panjang yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yusak.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif di tengah perubahan ekonomi global.

Di sisi lain, dukungan terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja.

Lebih lanjut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan melalui penguatan jaminan kesejahteraan, seperti tunjangan hari raya dan perlindungan kesehatan.

“Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi buruh serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan mereka,” tutur Yusak.

Dengan berbagai kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Oleh: Sari Pramesti)*

Sekolah Unggul Garuda Transformasi (SUGT) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Di tengah arus disrupsi teknologi dan kompetisi sumber daya manusia yang semakin ketat, sistem pendidikan dituntut tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner dalam menyiapkan talenta masa depan.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah meluncurkan program SUGT sebagai Langkah strategis memperkuat fondasi pendidikan nasional dan mencetak talenta unggul berdaya saing global. Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, mengatakan program SUGT merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Program pendidikan yang diluncurkan 27 Maret 2026 ini dirancang untuk mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya unggul tetapi juga berkarakter. Brian menjelaskan, SUGT menyasar siswa SMA/MA dengan rekam jejak prestasi akademik yang kuat. Sekolah terpilih akan diperkuat melalui berbagai intervensi strategis, mulai dari peningkatan kapasitas guru, pengayaan kurikulum berbasis sains dan teknologi, hingga pembinaan siswa menuju perguruan tinggi terbaik dunia.

Sementara itu, Dirjen Saintek Ahmad Najib Burhani menjelaskan, program ini merupakan bagian dari ekosistem Sekolah Garuda yang mencakup penguatan sekolah unggulan, pembangunan sekolah baru, serta dukungan beasiswa ke perguruan tinggi global.

Pada 2025, program ini telah menjangkau 12 sekolah. Tahun 2026 ditargetkan bertambah sekitar 30 sekolah baru, dengan proyeksi mencapai 80 sekolah pada 2029. Dampak program juga telah meluas melalui skema pengimbasan ke 680 SMA/MA di berbagai daerah.

Pemerintah membuka kolaborasi dengan perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Padjadjaran. Langkah ini menjadi kunci dalam menghadirkan program pengayaan komprehensif, antara lain mencakup pelatihan internasional bagi guru (seperti SAT dan IELTS), riset kolaboratif, penguatan kompetensi STEM, hingga pengembangan soft skills dan personal branding siswa.

Dengan ini, pemerintah menegaskan bahwa SUGT tidak bertujuan menciptakan eksklusivitas, melainkan menjadikan sekolah terpilih sebagai pusat keunggulan (hub) yang memberi dampak luas bagi ekosistem pendidikan di sekitarnya. Selain itu, SUGT merepresentasikan upaya strategis dalam mentransformasi ekosistem pembelajaran menjadi lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pengembangan potensi individu.

Dampak nyata kehadiran SUGT sudah terlihat dari lahirnya talenta muda Indonesia dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Sekolah ini menjadi salah satu dari 12 sekolah pionir dalam program SUGT, di antaranya SMA Taruna Nusantara, SMA Pradita Dirgantara, SMA Unggul Del, SMAN Unggulan MH Thamrin, serta MAN Insan Cendekia di berbagai wilayah.

Salah satu capaian nyata program ini ditunjukkan oleh siswa SMA Taruna Nusantara, Maulana Ariq Abhyasa Ruchiat, yang berhasil meraih 15 Letter of Acceptance (LoA) dari berbagai perguruan tinggi ternama dunia, antara lain University of British Columbia, University of Toronto, McGill University, hingga Monash University.

Selain itu, Ariq juga memperoleh sejumlah beasiswa internasional, di antaranya Outstanding International Student Award dari University of British Columbia senilai CAD 25.000, Global Excellence Scholarship dari University of Minnesota sebesar USD 40.000, serta beasiswa 50 persen dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Di lingkungan sekolah, ia aktif dalam tim riset ilmiah, tim akademik kimia, serta menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Karakter. Masih banyak prestasi yang diraih Ariq di bidang lainnya.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa Program SMA Unggul Garuda Transformasi tidak hanya mendorong prestasi, tetapi juga membangun karakter, kepemimpinan, dan kesiapan global siswa.

Pjs Kepala Humas SMA Taruna Nusantara, Muhammad Ibrahim, menegaskan bahwa pendekatan Sekolah Garuda berfokus pada kesiapan menyeluruh siswa dalam menghadapi kompetisi global. Program ini tidak hanya memperkuat manajemen sekolah dan kapasitas guru, tetapi juga membangun ekosistem pembinaan siswa secara terarah dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, setiap siswa mendapatkan pendampingan personal yang terstruktur, mulai dari pengembangan profil akademik hingga strategi aplikasi ke perguruan tinggi dunia. Selain kemampuan akademik, siswa juga didorong memiliki karakter kebangsaan agar muncul komitmen kuat untuk berkontribusi membangun Indonesia.

Melalui pendekatan yang terintegrasi antara akademik, karakter, dan keterampilan abad ke-21, inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat lahirnya talenta nasional yang inovatif, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan global.

Keberhasilan yang ditunjukkan SMA Taruna Nusantara juga diharapkan menjadi standar baru dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dengan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, SUGT diyakini menjadi motor penggerak lahirnya generasi unggul yang tidak hanya berprestasi di kancah global, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk kembali dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

)* Pengamat Pendidikan