Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai angka 74,1 persen. Hasil ini menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan menjelang satu setengah tahun pemerintahan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan angka yang tinggi, yakni 74,1 persen. Hasil ini dinilai cukup menarik, mengingat berbagai dinamika global yang berpotensi menekan ekspektasi publik.

“Kinerja pemerintahan dalam hal ini Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming angkanya 74,1 persen publik puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Temuan ini menarik, karena ada banyak sebenarnya yang barangkali berpotensi untuk menurunkan ekspektasi apalagi dampak ketegangan geopolitik global, tapi angka kepuasan terhadap pemerintah sejauh ini masih bertahan di atas 74 persen,” jelas Masduri.

Ia menambahkan, faktor pendorong kepuasan pada hasil survei, di antaranya program makan bergizi gratis, bantuan pemerintah tepat sasaran, serta persepsi kepemimpinan yang dinilai tegas.

“Alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23 persen itu disokong oleh kepuasan terhadap MBG. Kemudian, menyusul setelah MBG, ada bantuan yang dinilai tepat sasaran sebesar Rp13,8 persen dan kepemimpinan tegas dan berwibawa 10,2 persen,” ujarnya.

Selain itu, Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mencapai 75,1 persen.

“Berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi 75,1 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepuasan ini menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah,” kata Masduri.

Dengan kombinasi kepercayaan dan kepuasan yang tinggi, hasil survei ini menunjukkan legitimasi publik terhadap pemerintah masih kuat, sekaligus menjadi basis penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah dinamika global.

Survei Poltracking diselanggarakan pada 2 – 8 Maret 2026 terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi dengan wawancara tatap muka. Adapun responden survei dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error survei +/- 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program ini ditargetkan mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial (bansos) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Langkah ini dinilai sebagai transformasi penting dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif yang berorientasi pada kemandirian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma penerima bansos menjadi pelaku ekonomi aktif. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam koperasi akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.

“Para penerima program bansos yang menjadi anggota koperasi diharapkan dapat meningkat derajat hidup dan kesejahteraannya, sehingga penerima manfaat dapat menjadi mandiri di masa mendatang,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa KDKMP diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa melalui kekuatan kolektif yang berbasis gotong royong.

Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul turut mendorong percepatan integrasi penerima bansos ke dalam ekosistem koperasi. Ia menilai, skema ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan jalan keluar permanen dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini adalah bagian dari pemberdayaan keluarga penerima manfaat, salah satu diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat untuk menjadi pekerja di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujar Gus Ipul.

“Dengan begitu kita akan bisa mengukur dengan baik, berapa keluarga-keluarga ini yang sudah diberdayakan dan sudah lepas dari keluarga penerima bansos, dia menjadi keluarga yang lebih mandiri karena sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih daripada yang dia terima ketika menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial, jadi ini adalah satu hal yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema operasional yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja di desa. Berbagai jenis pekerjaan telah dipetakan untuk menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari sektor logistik hingga pengelolaan aset koperasi.

“Sedang kita skemakan, yang pasti nanti ada driver, tentu saja karena ada mobil dan lain sebagainya, ada satpam, ada penjaga gudangnya dan lain sebagainya, ini masih proses pematangan,” jelas Farida.

Dengan pendekatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi sosial-ekonomi desa, sekaligus membuka jalan bagi jutaan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi penerima bantuan sosial (bansos) agar semakin berdaya dan mampu meningkatkan taraf hidup melalui keterlibatan aktif dalam Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi berbasis masyarakat, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi penerima bansos untuk terlibat dalam aktivitas produktif di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bansos merupakan instrumen penting yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi pijakan menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah berkomitmen menjadikan bansos sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

“Bansos adalah jembatan menuju kemandirian. Kita ingin masyarakat berkembang, naik kelas, dan memiliki masa depan ekonomi yang lebih kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk berkolaborasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang usaha. “

Koperasi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tempat di mana setiap individu dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah inklusif yang membuka berbagai peluang usaha, mulai dari distribusi pangan, pengolahan hasil pertanian, hingga pengembangan layanan ekonomi lainnya. Program ini memberikan kesempatan nyata bagi penerima bansos untuk memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan keterampilan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan adanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi koperasi. Dengan pendekatan ini, penerima bansos didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri dan tangguh.

“Dengan dukungan yang terarah, masyarakat akan semakin percaya diri untuk berkembang dan menciptakan peluang baru,” tambahnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah optimistis terwujudnya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Penerima bansos tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemandirian. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat dari desa.

Oleh : Adi Hertanto )*

Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban konkret atas tantangan struktural kemiskinan yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia. Dalam lanskap pembangunan nasional yang terus bergerak maju, pendekatan berbasis komunitas seperti koperasi menjadi semakin relevan karena tidak hanya menyasar aspek ekonomi semata, tetapi juga membangun kemandirian, solidaritas, dan daya tahan sosial. Koperasi Merah Putih, dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, mampu berperan sebagai instrumen strategis untuk mendorong masyarakat bertransformasi dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Konsep graduasi dari kemiskinan sendiri menekankan pada proses berkelanjutan di mana individu atau keluarga tidak hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertahan dan berkembang secara mandiri. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih memainkan peran penting melalui penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta penguatan jaringan pemasaran. Bagi masyarakat kecil, akses terhadap modal usaha sering kali menjadi hambatan utama. Koperasi hadir memotong rantai ketergantungan pada lembaga keuangan informal yang berbiaya tinggi, sekaligus memberikan skema pembiayaan yang lebih adil dan inklusif.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerangkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, Koperasi Merah Putih dipastikan akan menjadi instrumen penting untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di Indonesia.

Lebih dari itu, koperasi juga menjadi ruang belajar yang efektif bagi anggotanya. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas, masyarakat didorong untuk mengelola usaha secara profesional, memahami manajemen keuangan, hingga mengadopsi inovasi dalam produksi dan pemasaran. Pendekatan ini sangat penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya memberikan “ikan”, tetapi juga “kail” yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri.

Keunggulan lain dari Koperasi Merah Putih terletak pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat. Ketika anggota koperasi terlibat dalam aktivitas produksi dan distribusi secara kolektif, tercipta rantai nilai yang saling menguatkan. Produk-produk lokal dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan koperasi, sementara keuntungan yang dihasilkan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Pola ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam konteks pembangunan nasional, Koperasi Merah Putih juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan realitas di tingkat akar rumput. Ketika berbagai program bantuan sosial diarahkan untuk bersifat produktif, koperasi menjadi wadah ideal untuk mengelola dan mengoptimalkan bantuan tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan pemberdayaan melalui koperasi adalah misi besar pemerintah agar kapasitas produksi dalam negeri tumbuh pesat. Pihaknya berharap gerai-gerai Koperasi Merah Putih menjadi sarana pertumbuhan produktivitas masyarakat melalui produk berbasis ekonomi kreatif dan pertanian. Kemudian pemerintah akan terus mendorong Koperasi Merah Putih menjadi kekuatan ekonomi nasional. Dan nantinya mampu menjawab tantangan kemiskinan dan kemandirian bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan tetap ada, mulai dari tata kelola koperasi yang perlu terus diperbaiki hingga peningkatan kepercayaan masyarakat. Namun, dengan komitmen bersama antara pemerintah, pengelola koperasi, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat diatasi. Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi menjadi kunci agar koperasi tetap relevan dan dipercaya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Di sinilah pentingnya pengawasan serta pendampingan berkelanjutan agar koperasi dapat tumbuh sehat dan profesional.

Koperasi Merah Putih juga memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan. Di banyak wilayah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. Kehadiran koperasi menjadi solusi yang menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan sistem yang berbasis keanggotaan, koperasi mampu membangun kepercayaan sekaligus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Lebih jauh lagi, koperasi dapat menjadi motor penggerak kewirausahaan. Anggota koperasi didorong untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Dengan dukungan modal, pelatihan, dan jaringan, berbagai usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang. Ketika usaha-usaha ini berhasil, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

Koperasi Merah Putih adalah cerminan dari semangat kolektif bangsa dalam mengatasi kemiskinan. Ia mengajarkan bahwa solusi terbaik tidak selalu datang dari luar, tetapi dapat tumbuh dari kekuatan internal masyarakat itu sendiri. Dengan memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas, dan membuka akses ekonomi, koperasi menjadi jalan yang efektif untuk mencapai kemandirian. Dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, Koperasi Merah Putih berdiri sebagai pilar penting yang memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam arus pembangunan.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial (Bansos) semata, melainkan juga pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu strategi yang diharapkan mampu mentransformasi penerima Bansos menjadi pelaku ekonomi produktif. Program ini tidak hanya mengedepankan aspek perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan melalui pendekatan ekonomi berbasis komunitas.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah bagi masyarakat desa, khususnya mereka yang selama ini menjadi penerima Bansos, untuk beralih dari posisi pasif menjadi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan, koperasi ini diharapkan mampu membuka akses terhadap modal, pelatihan, serta jaringan pasar yang lebih luas. Hal ini penting mengingat salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial sebagai penggerak utama di tingkat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan bahwa program ini tidak hanya mendorong penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi anggota koperasi, tetapi juga membuka peluang kerja langsung di dalam ekosistem usaha tersebut. Setiap koperasi dirancang dapat menyerap sekitar 15–18 tenaga kerja. Dengan target pembentukan 80.000 unit koperasi, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mendekati 1,4 juta orang.

Skema ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat proses graduasi dari kelompok desil terbawah. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga akan memfasilitasi penerima manfaat menjadi anggota koperasi melalui skema iuran yang lebih fleksibel. Saat ini, aturan tengah disiapkan agar simpanan pokok dapat dibayarkan secara bertahap dengan beban yang terjangkau. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan dan manfaat ekonomi koperasi bagi kelompok rentan.

Ferry mengatakan keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki peluang memperoleh penghasilan tambahan melalui keanggotaan di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menurut Ferry, keikutsertaan dalam koperasi membuka akses terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap akhir tahun, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat miskin.

Kemenkop akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial, termasuk integrasi data penerima manfaat PKH agar proses rekrutmen dan pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan untuk mendorong kemandirian penerima bantuan sosial. Keterlibatan dalam koperasi akan mendorong transformasi peran masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang memiliki sumber pendapatan tetap.

Gus Ipul mengatakan terdapat sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat yang akan diarahkan menjadi anggota koperasi desa. Meski tidak seluruhnya direkrut sebagai pekerja, keanggotaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Perekrutan tenaga kerja akan diprioritaskan bagi KPM usia produktif, disertai pemetaan dan pelatihan sesuai kapasitas masing-masing.

Dari sisi implementasi, pembangunan koperasi terus berjalan. Saat ini tercatat 34.608 titik masih dalam tahap konstruksi, sementara 4.741 titik telah rampung sepenuhnya. Koperasi yang telah selesai akan dilengkapi secara bertahap dengan sarana operasional, termasuk fasilitas pendukung dan alat transportasi. Pemerintah juga tengah mematangkan kebutuhan tenaga kerja di setiap unit koperasi, mulai dari pengemudi, petugas keamanan, hingga pengelola gudang.

Selanjutnya, proses rekrutmen akan diintegrasikan dengan basis data Kementerian Sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4 yang dinilai memenuhi kualifikasi. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap koperasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial bagi penerima bantuan.

Transformasi penerima Bansos menjadi mandiri melalui Koperasi Merah Putih tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola pikir (mindset) masyarakat. Selama ini, sebagian penerima Bansos mungkin terbiasa dengan pola konsumtif dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang intensif agar mereka dapat beralih menjadi pelaku usaha yang produktif.

Selain itu, aspek manajemen koperasi juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program ini. Pendampingan dari tenaga ahli juga menjadi penting untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan infrastruktur dan akses pasar juga tidak kalah penting. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan Koperasi Merah Putih.

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun dari desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Koperasi Merah Putih merupakan inovasi kebijakan yang menjanjikan dalam upaya mentransformasi penerima bansos menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Dengan pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan, partisipasi, dan keberlanjutan, program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Walis Darma )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah diplomasi yang terarah dengan mengunjungi Istana Kremlin dan melanjutkannya ke Istana Élysée. Rangkaian kunjungan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membaca arah baru geopolitik global sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah perubahan dunia yang cepat.

Di Moskow, Prabowo melakukan pertemuan intensif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pembahasan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa kunjungannya juga bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan bergerak cepat. Pemerintah menilai penting untuk terus memperkuat komunikasi dengan mitra strategis guna menghadapi ketidakpastian global.

Dalam pandangan pemerintah, Rusia dinilai memiliki peran yang konstruktif dalam menjaga keseimbangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu untuk memperdalam dialog strategis dengan Moskow, termasuk dalam merumuskan langkah menghadapi tantangan global ke depan.

Selain isu geopolitik, pembahasan juga difokuskan pada penguatan kerja sama di berbagai sektor prioritas, terutama energi dan ekonomi. Pemerintah melihat kolaborasi ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan kedua negara tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam proses keanggotaan di BRICS. Dukungan ini dipandang sebagai bentuk kepercayaan terhadap posisi Indonesia sebagai mitra strategis di tingkat global.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar lima jam menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Kerja sama yang disepakati mencakup sektor energi, pendidikan, teknologi, pertanian, hingga investasi pada pengembangan industri nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berorientasi pada hasil konkret yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin juga menyampaikan undangan kepada Prabowo untuk kembali berkunjung ke Rusia. Pemerintah memandang undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus sinyal kuat terhadap keinginan kedua negara untuk mempererat hubungan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Menurut pemerintah, penguatan hubungan dengan Rusia menjadi bagian dari strategi diversifikasi mitra global Indonesia. Dengan memperluas jaringan kerja sama, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi dan memperkuat posisinya dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

Usai menyelesaikan agenda di Moskow, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke Paris. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa keberangkatan tersebut dilakukan segera setelah pertemuan panjang dengan Presiden Putin, dengan waktu tempuh sekitar tiga setengah jam sebelum tiba di Paris menjelang tengah malam waktu setempat.

Menurut Teddy, durasi pertemuan yang cukup panjang di Kremlin mencerminkan kedalaman pembahasan serta keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pemerintah menilai bahwa kerja sama yang dibangun tidak hanya mencakup sektor energi, tetapi juga sumber daya mineral dan pengembangan industri nasional.

Setibanya di Paris, Prabowo dijadwalkan melanjutkan agenda diplomasi melalui pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Pertemuan ini dipandang sebagai kelanjutan dari strategi diplomasi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara kunci di Eropa.

Dalam penjelasannya, Teddy menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait perkembangan global. Pemerintah menilai penting untuk terus memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas internasional dan mendorong perdamaian dunia.

Pendekatan diplomasi yang dilakukan Prabowo mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Dengan membangun komunikasi intensif baik dengan Rusia maupun Prancis, Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan dalam hubungan internasional yang saling menguntungkan.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada satu kawasan, tetapi secara aktif memperluas kemitraan lintas kawasan. Strategi tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kerja sama baru, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global.

Selain itu, penguatan kerja sama di sektor energi menjadi benang merah dalam rangkaian kunjungan ini. Pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah fluktuasi global yang dapat memengaruhi pasokan dan harga energi.

Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional juga semakin diperkuat melalui pendekatan diplomasi yang proaktif. Dengan dukungan mitra strategis, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global yang inklusif dan berkeadilan.

Rangkaian kunjungan dari Kremlin ke Élysée pada akhirnya mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan diplomasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah menilai bahwa kerja sama yang kuat dengan mitra global akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dengan langkah yang terukur dan terarah, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk tetap menjadi aktor penting dalam percaturan global. Diplomasi yang dijalankan tidak hanya bertujuan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang.

*Pengamat Politik Global dan Keamanan Internasional

Oleh: Citra Laksmi Dewi )*

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian diplomasi strategisnya di Eropa dengan mengunjungi Paris setelah menuntaskan agenda penting di Moskow. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperluas kemitraan internasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kedatangan Prabowo di Paris menjadi bagian dari strategi besar Indonesia dalam memperkuat posisi di panggung global, khususnya melalui kerja sama dengan negara-negara kunci di Eropa. Agenda ini juga menunjukkan kesinambungan diplomasi yang terarah, setelah sebelumnya melakukan pembahasan strategis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Di Paris, Prabowo disambut secara resmi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Penyambutan militer yang melibatkan pasukan kehormatan mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta penghargaan tinggi terhadap Indonesia sebagai mitra strategis.

Pertemuan antara kedua pemimpin berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Dalam pembicaraan empat mata, keduanya membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas yang selama ini telah terjalin dengan baik. Fokus pembahasan diarahkan pada langkah konkret untuk memperdalam kolaborasi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai mitra penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Kerja sama yang telah berjalan mencakup sektor pertahanan, termasuk penguatan industri dan pengadaan alat utama sistem persenjataan, yang menjadi bagian dari upaya modernisasi pertahanan nasional.

Selain itu, kolaborasi di bidang energi dan transisi energi menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memenuhi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama juga diperluas ke sektor infrastruktur dan transportasi yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kemitraan dengan Prancis diharapkan mampu menghadirkan investasi serta transfer teknologi yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional.

Di bidang pendidikan dan riset, kedua negara terus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melihat penguatan kerja sama ini sebagai investasi jangka panjang yang akan mendukung daya saing Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, sektor ekonomi kreatif dan penanganan perubahan iklim turut menjadi bagian dari agenda pembahasan. Langkah ini menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam membangun kemitraan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap isu global yang lebih luas.

Berdasarkan keterangan pemerintah, kunjungan ini merupakan kelanjutan dari diplomasi strategis Indonesia di kawasan Eropa. Setelah membangun komunikasi intensif dengan Rusia, pemerintah melanjutkan pendekatan ke Prancis guna menciptakan keseimbangan kerja sama yang saling melengkapi.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Macron berlangsung cukup intensif dan mencakup berbagai isu strategis. Ia menyampaikan bahwa kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin serta menyelaraskan pandangan terhadap isu-isu global.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan posisi strategisnya dalam menghadapi dinamika geopolitik internasional. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga stabilitas global serta mendorong terciptanya perdamaian dunia sebagai bagian dari peran aktif Indonesia di kancah internasional.

Langkah diplomasi yang dilakukan Prabowo mencerminkan pendekatan aktif dan adaptif pemerintah dalam merespons perubahan lanskap global. Dengan memperkuat kemitraan di Eropa, Indonesia berupaya membuka peluang kerja sama yang lebih luas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Upaya ini juga dinilai sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk memperluas akses pasar dan memperkuat jaringan perdagangan internasional. Kemitraan dengan negara-negara Eropa, termasuk Prancis, diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintah memandang bahwa penguatan hubungan dengan mitra strategis seperti Prancis akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Dengan diplomasi yang konsisten dan terarah, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus hadir sebagai aktor penting dalam menjaga keseimbangan global sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan luar negeri.

Langkah ini juga memperlihatkan upaya Indonesia dalam memperkuat peran sebagai jembatan kerja sama antara kawasan Asia dan Eropa. Pemerintah tidak hanya berfokus pada hubungan bilateral, tetapi juga mendorong sinergi dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas.

Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia berupaya memperluas pengaruh diplomatik sekaligus meningkatkan kontribusi dalam penyelesaian berbagai tantangan global, termasuk stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan transformasi digital. Pendekatan ini mempertegas arah kebijakan luar negeri yang adaptif, terbuka, dan berorientasi pada kemitraan jangka panjang yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional serta memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin dinamis.

*) Peneliti Kebijakan Luar Negeri

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjalankan rangkaian diplomasi strategis melalui kunjungan ke Moskow dan Paris sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks. Lawatan ini menitikberatkan pada penguatan stabilitas global sekaligus memastikan ketahanan ekonomi nasional, khususnya di sektor energi.

Di Moskow, Presiden Prabowo melakukan pertemuan penting dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Agenda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, terutama dalam sektor energi yang dinilai krusial bagi stabilitas nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kunjungan tersebut diarahkan untuk menjamin kebutuhan energi Indonesia. “Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga membawa misi yang lebih luas dalam konteks global. “Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global,” imbuh Teddy. Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah konkret dalam mengamankan kepentingan nasional. “Untuk amankan minyak, ya harus ke mana-mana,” tegasnya.

Hasil konkret dari pertemuan tersebut terlihat dari komitmen tambahan pasokan energi dari Rusia, termasuk minyak mentah dan LPG. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan dengan pihak Rusia menunjukkan perkembangan positif. “Kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” ujarnya.

Setelah dari Moskow, Presiden Prabowo melanjutkan diplomasi ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Kunjungan ini menegaskan kesinambungan strategi Indonesia dalam membangun kemitraan global yang seimbang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis. Pertemuan empat mata tersebut juga menjadi forum penting untuk bertukar pandangan mengenai situasi global yang terus berkembang.

Rangkaian kunjungan ke Moskow dan Paris mencerminkan langkah diplomasi aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kemitraan strategis dengan negara-negara kunci dunia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah diplomasi global yang dilakukannya diarahkan untuk mengamankan kepentingan nasional, terutama di sektor energi, di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa dalam kunjungan ke Rusia, Prabowo akan memastikan ketersediaan pasokan minyak bagi Indonesia.

Ia menekankan bahwa agenda utama mencakup penguatan ketahanan energi melalui kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah Rusia.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujar Teddy.

Selain itu, pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan membahas perkembangan geopolitik global. Teddy menyebut Indonesia akan menyuarakan perannya dalam menjaga stabilitas dunia.

“Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global,” ucapnya.

Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan memperoleh pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Prabowo dan Putin di Kremlin.

Bahlil mengungkapkan hasil pembahasan menunjukkan perkembangan positif.

“Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” ujarnya.

Selain itu, peluang kolaborasi juga terbuka pada pengembangan penyimpanan minyak, pasokan jangka panjang, hingga sektor nuklir dan mineral.

“Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional,” tegas Bahlil.

Ia menilai kemitraan dengan Rusia menjadi opsi strategis mengingat kapasitas produksi energi negara tersebut yang besar.

“Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insyaallah bisa kita mendapatkan yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan kesiapan infrastruktur dalam negeri.

“Untuk crude dari Rusia, Refinery Unit/kilang yang dimiliki Pertamina mampu dan dapat mengolahnya untuk menjadi produk olahan dari crude tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pertamina akan mengikuti kebijakan pemerintah dalam impor minyak.

“Pertamina tentunya akan mendukung dan turut berperan dalam penyediaan energi di dalam negeri dan pendistribusiannya mulai dari pengolahan hingga menjadi produk,” kata Roberth.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Program Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga membuka peluang besar bagi keluarga difabel yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses layanan dasar. Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi negara untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi fisik keluarga, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa proses seleksi dalam Program Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data, tanpa membuka ruang bagi praktik titipan maupun suap. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka pendaftaran umum, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan langsung kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan, termasuk keluarga difabel yang sering kali berada dalam kelompok rentan.

Kelompok desil 1 merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang menjadi prioritas utama dalam berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, desil 2 masih tergolong miskin meskipun berada sedikit di atas desil 1. Dengan menggunakan basis data tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih terarah dan menghindari potensi penyimpangan dalam proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, masyarakat tidak perlu melakukan pendekatan tertentu apalagi sampai mengeluarkan biaya untuk dapat masuk ke program tersebut. Segala bentuk permintaan bayaran dinyatakan sebagai penipuan yang harus dihindari. Integritas dalam pelaksanaan program menjadi kunci utama keberhasilan, sehingga tidak boleh ada praktik suap maupun penyimpangan dalam proses seleksi.

Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi keluarga difabel, program ini menjadi harapan baru karena memberikan akses pendidikan tanpa beban biaya yang selama ini menjadi hambatan utama.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat juga terus dikebut untuk memastikan program dapat berjalan sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa proyek Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah yang tidak boleh mengalami keterlambatan signifikan. Menurutnya, percepatan pembangunan harus dilakukan dengan serius agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti keluarga difabel.

Keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang lengkap. Mulai dari tempat tinggal berupa asrama, konsumsi harian, hingga perlengkapan sekolah disediakan secara gratis. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung anak-anak dari keluarga miskin untuk dapat fokus belajar tanpa terbebani kebutuhan dasar sehari-hari.

Kisah Kuat, seorang penyandang disabilitas dari Kabupaten Sukoharjo, menjadi contoh nyata bagaimana Program Sekolah Rakyat memberikan dampak positif bagi keluarga difabel. Kuat yang selama ini bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kini merasakan manfaat langsung dari program tersebut setelah anaknya diterima di Sekolah Rakyat.

Seorang warga difabel, Kuat, mengatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Ia merasakan bahwa fasilitas yang diberikan, mulai dari pendidikan gratis hingga kebutuhan sehari-hari, memberikan peluang bagi anaknya untuk belajar dengan lebih baik dan meraih cita-cita yang lebih tinggi.

Menurutnya, selama ini keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Namun dengan adanya program ini, ia merasa mendapatkan dukungan penuh dari negara dalam memastikan masa depan anaknya. Fakta tersebut mencerminkan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan.

Secara lebih luas, Program Sekolah Rakyat juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, pemerintah berupaya menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam mengurangi kemiskinan.

Selain itu, pendekatan inklusif yang diterapkan dalam program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal, termasuk keluarga difabel. Ke depan, pemerintah menargetkan ekspansi Program Sekolah Rakyat dengan pembangunan ratusan sekolah baru di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin dan difabel, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Program Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar kebijakan pendidikan, tetapi juga merupakan strategi besar dalam membangun masa depan bangsa. Melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berupaya menciptakan perubahan struktural yang mampu mengangkat derajat masyarakat miskin, termasuk keluarga difabel. Akses pendidikan bagi keluarga difabel melalui program ini telah membuka pintu bagi masa depan yang lebih baik, dan juga memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.