Arsip Tahunan: 2026

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil maupun menyusui. Hingga akhir tahun, puluhan ribu warga Papua Tengah telah merasakan langsung manfaat dari program prioritas pemerintah tersebut.

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, Program MBG telah menjangkau sebanyak 46.871 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri atas 45.368 anak sekolah serta 1.503 balita dan ibu hamil atau menyusui yang membutuhkan asupan gizi seimbang. Menurutnya, capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan secara terencana dan berkelanjutan.

“Program MBG dirancang untuk menjawab tantangan gizi di Papua Tengah, terutama dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak serta menjaga kesehatan ibu dan balita. Hasil yang dicapai sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk memperluas program ke wilayah lain,” ujar Nalen.

Dari sisi implementasi, hingga kini telah terbentuk 30 SPPG yang tersebar di tiga kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Keberadaan SPPG dinilai menjadi tulang punggung pelaksanaan program karena berperan langsung dalam proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi agar tepat sasaran. Sistem pelayanan gizi berbasis wilayah ini juga disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga efektivitas program dapat terus terjaga.

Selain berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, Program MBG juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi lokal. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 935 tenaga kerja terserap dalam operasional SPPG. Penyerapan tenaga kerja tersebut meliputi berbagai bidang, mulai dari pengolahan bahan pangan, distribusi makanan, hingga administrasi, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama.

“Program ini tidak hanya berbicara soal gizi, tetapi juga membuka peluang kerja dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar lokasi SPPG,” kata Nalen.

Pemerintah daerah di Papua Tengah pun terus mendorong percepatan perluasan cakupan Program MBG. Kabupaten-kabupaten yang belum terlayani saat ini masih menjalani proses koordinasi intensif guna memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan logistik. Sinergi antara pemerintah daerah, BGN, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar perluasan program dapat berjalan optimal.

Nalen berharap pada 2026 seluruh kabupaten di Papua Tengah sudah dapat menikmati manfaat Program MBG secara merata. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045.

Oleh: Elias Sondegau *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua sepanjang 2025 menandai babak baru kehadiran negara dalam menjawab persoalan paling mendasar pembangunan manusia di wilayah Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ini tidak ditempatkan sebagai sekadar program bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki fondasi gizi, kesehatan, dan kualitas generasi muda Papua. Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan orientasi pembangunan yang lebih berani, langsung, dan menyentuh akar persoalan yang selama ini menghambat kemajuan wilayah timur Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Papua menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan layanan dasar, tingginya kerentanan gizi, serta keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan. Pemerintahan Prabowo–Gibran merespons kondisi tersebut dengan intervensi langsung melalui MBG, yang dirancang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Program ini menyasar anak-anak sekolah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan sasaran yang jelas, MBG menjadi instrumen negara untuk memutus rantai masalah gizi sejak dini, bukan sekadar meredam dampak sosialnya.

Capaian sepanjang 2025 menunjukkan bahwa MBG di Papua bergerak melampaui tahap percontohan. Ratusan ribu penerima manfaat telah dijangkau melalui ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai provinsi di wilayah Papua. Data Badan Gizi Nasional (BGN) memperlihatkan bahwa sebagian besar penerima adalah anak usia sekolah, sementara sisanya berasal dari kelompok 3B yang membutuhkan perhatian gizi khusus. Fakta ini menegaskan bahwa MBG dijalankan dengan pendekatan berbasis data dan prioritas, bukan kebijakan seragam yang mengabaikan karakteristik wilayah.

Penguatan infrastruktur layanan melalui SPPG menjadi kunci keberhasilan program ini. Keberadaan dapur-dapur MBG bukan hanya memastikan distribusi makanan bergizi berjalan konsisten, tetapi juga membangun sistem pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Di Papua Tengah, misalnya, puluhan SPPG telah beroperasi dan menjangkau puluhan ribu penerima manfaat sepanjang 2025. Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalensius Situmorang, pernah menegaskan bahwa perluasan SPPG dilakukan secara bertahap dan terukur agar distribusi gizi benar-benar tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas implementasi, bukan sekadar mengejar angka.

Dampak MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Program ini juga menciptakan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. Ribuan tenaga kerja terserap dalam operasional SPPG, mulai dari tenaga dapur hingga distribusi. Mayoritas pekerja berasal dari lingkungan sekitar, termasuk Orang Asli Papua, sehingga MBG sekaligus menjadi sumber penghidupan baru bagi banyak keluarga. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menilai bahwa meski cakupan program belum sepenuhnya mencapai target, dampak ekonomi dan sosialnya sudah terasa luas. Pandangan ini menguatkan argumen bahwa MBG dirancang sebagai kebijakan multiplikatif, bukan program satu dimensi.

Sinergi lintas sektor turut memperkuat keberlanjutan MBG di Papua. Keterlibatan aparat keamanan, khususnya kepolisian, dalam mendukung operasional SPPG di wilayah 3T menunjukkan bahwa stabilitas dan pembangunan sosial berjalan beriringan. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memandang dukungan institusinya sebagai bagian dari komitmen negara memastikan program strategis nasional berjalan hingga ke wilayah paling sulit dijangkau. Pendekatan ini penting di Papua, di mana tantangan geografis dan keamanan kerap menjadi hambatan utama pembangunan.

Aspek mutu dan pengawasan juga menjadi fondasi penting MBG. Setiap SPPG diwajibkan memenuhi standar higienitas yang ketat, didukung tenaga ahli gizi dan penjamah makanan bersertifikat. Pengawasan ini memastikan bahwa tujuan peningkatan kualitas gizi benar-benar tercapai, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Dalam konteks Papua, kualitas pelaksanaan menjadi krusial karena dampak kebijakan sangat menentukan masa depan generasi muda.

Fleksibilitas kebijakan MBG semakin menegaskan kematangan desain program ini. Penyesuaian sasaran saat libur sekolah, dengan mengalihkan distribusi kepada kelompok 3B melalui jejaring posyandu, menunjukkan bahwa MBG mampu beradaptasi dengan dinamika lokal tanpa kehilangan fokus. Integrasi program nasional dengan struktur sosial setempat membuat MBG lebih efektif, efisien, dan diterima masyarakat.

Komitmen pemerintah pusat terhadap keberlanjutan MBG tercermin dari target jangka menengah yang jelas. Presiden Prabowo menargetkan seluruh SPPG di Papua beroperasi penuh paling lambat 17 Agustus 2026. Target ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mencerminkan tekad politik untuk memastikan bahwa pembangunan manusia di Papua tidak tertinggal. Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu. Gubernur Papua, Matius Fakhiri, memandang MBG sebagai bukti bahwa kebijakan pusat kini hadir dalam bentuk intervensi nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pelaksanaan program MBG di Papua sepanjang 2025 memperlihatkan wajah baru kebijakan publik yang lebih berani, terukur, dan berpihak pada pembangunan manusia. Program ini memang bukan jawaban instan atas seluruh persoalan Papua, tetapi menjadi fondasi penting untuk membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan konsistensi kebijakan, pengawasan yang kuat, serta sinergi lintas sektor, MBG berpotensi menjadi salah satu warisan paling signifikan pemerintahan Prabowo–Gibran bagi masa depan Papua dan Indonesia.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Yohanes Mambraku*

Sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan yang sangat serius dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tersebut tampak jelas dari sisi anggaran, perluasan jangkauan layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang kian nyata dirasakan masyarakat. MBG tidak hanya dijalankan sebagai program bantuan, tetapi diposisikan sebagai kebijakan strategis nasional yang dirancang secara adil, kontekstual, dan berpihak pada wilayah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua.

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan skema pembiayaan MBG yang disesuaikan dengan kondisi objektif wilayah. Penyesuaian ini menjadi penanda kuat bahwa pembangunan gizi nasional tidak diseragamkan, melainkan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan riil masyarakat. Papua, dengan tingkat kemahalan dan kompleksitas medan yang tinggi, memperoleh perhatian khusus agar kualitas layanan gizi tetap optimal dan berkelanjutan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis di Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan Pulau Jawa. Penjelasan tersebut disampaikan pada 31 Desember 2025 dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dadan Hindayana mengatakan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sekitar 750 ribu orang, dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan wilayah Jawa.

Kebijakan anggaran tersebut mencerminkan penyesuaian pemerintah terhadap indeks kemahalan Papua. Jika di Pulau Jawa kebutuhan anggaran untuk sekitar 750 ribu penerima manfaat berada di kisaran Rp7,5 triliun, maka untuk Papua angkanya mencapai kurang lebih Rp25 triliun. Penyesuaian ini memastikan bahwa kualitas makanan, distribusi logistik, serta operasional dapur MBG tetap terjaga tanpa mengorbankan kesinambungan program jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan optimal di Papua. Percepatan pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas, dengan harapan seluruh SPPG di Papua sudah bekerja dan berproduksi penuh. Arahan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keterbatasan infrastruktur di Papua yang tidak mudah. Hingga akhir 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 179 SPPG telah terbentuk di seluruh Tanah Papua dari target total 2.500 SPPG. Di sisi lain, minat investor terhadap pembangunan dapur MBG terus menguat, ditandai dengan ratusan pihak yang telah mendaftarkan diri untuk terlibat dalam pengembangan SPPG di berbagai daerah Papua.

Pada tingkat regional, implementasi MBG menunjukkan hasil konkret, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Papua Tengah Nalensius Situmorang mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2025 telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat. Sebanyak 45.368 penerima merupakan anak sekolah, sementara 1.503 lainnya terdiri dari balita serta ibu hamil dan menyusui.

Keberadaan 30 SPPG yang telah beroperasi di Papua Tengah tidak hanya memperkuat distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Ratusan tenaga kerja lokal terserap dalam operasional dapur MBG, memperlihatkan bahwa program ini memberikan efek berganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Dampak positif MBG juga dirasakan secara lebih luas di seluruh Tanah Papua. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar mengatakan bahwa manfaat Program Makan Bergizi Gratis telah terasa dan berdampak positif. MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Papua, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan ribuan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua.

Selain aspek kesehatan dan ekonomi, MBG turut memperkuat kohesi sosial dan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat Papua. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai pengelola, juru masak, hingga tenaga distribusi menjadikan dapur MBG sebagai pusat kolaborasi sosial yang menumbuhkan rasa memiliki dan optimisme baru. Program ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak bersifat simbolik, melainkan hadir nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan penguatan anggaran yang signifikan, percepatan pembangunan SPPG, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan investor, Program Makan Bergizi Gratis di Papua bergerak menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Sepanjang 2025, capaian MBG menjadi bukti konkret keberhasilan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menempatkan Papua sebagai bagian strategis dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Program MBG di Papua terus dilaksanakan pengawasan yang kuat, serta sinergi lintas sektor agar dampak positif yang telah dirasakan sepanjang 2025 dapat terus diperluas. Penguatan peran UMKM lokal, pemanfaatan bahan pangan daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Papua menjadi kunci agar MBG tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian jangka panjang. Dengan komitmen yang terjaga dan pelaksanaan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah, MBG berpotensi menjadi model pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengawal masa depan generasi Papua.

*Penulis merupakan Penggiat UMKM dan Ekonomi Rakyat Papua

Jakarta – Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor.

“Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi, Pak Ara kerja keras, semua menteri kita kontak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak pasti ada jalan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan Indonesia memiliki kekayaan yang besar, namun harus dikelola secara lebih baik agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat.

“Negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri. Sekarang, harus kita kelola dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya persatuan dan kekompakan seluruh elemen bangsa sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

“Kuncinya adalah kekompakan, kerja sama, unity, persatuan. Kita harus setia kepada nilai-nilai, setia kepada tanah air, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat kecil dari berbagai lapisan.

“Kemerdekaan Republik Indonesia dihasilkan oleh wong cilik, oleh petani-petani, oleh nelayan-nelayan, oleh kiai-kiai di pesantren, oleh guru-guru,” imbuhnya.

Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal 50.030 unit rumah subsidi FLPP yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pada acara tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY menegaskan program rumah subsidi FLPP merupakan bentuk nyata kehadiran negara.

“Sebanyak 50.030 unit rumah dilaksanakan akadnya secara serentak di 33 provinsi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan adil untuk memiliki rumah,” ujar AHY.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran FLPP sepanjang 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak 2010.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP,” ujar Heru. ***

Jakarta – Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat.

Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP telah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 serta agenda penyerapan tenaga kerja nasional.

Program ini dinilai mampu menggerakkan ratusan industri turunan di sektor perumahan.

“Kami yakin bahwa Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP sudah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Kami juga mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah yang merupakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar.

Ia menegaskan, pembangunan perumahan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menyediakan hunian layak, aktivitas pembangunan rumah juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka jutaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah, lanjut Maruarar, tetap berkomitmen menjalankan program rumah bersubsidi guna mengurangi backlog perumahan nasional.

Salah satu langkah konkret adalah mempertahankan suku bunga KPR FLPP agar tetap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita sudah putuskan bahwa suku bunga KPR FLPP untuk rumah subsidi tetap 5 persen. Tetap 5 persen, jadi tidak diubah. Kemudian hari Senin tanggal 29 September 2025 mendatang jam 12 siang rencananya akan dilaunching 25.000 rumah subsidi di Bogor oleh Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000-unit rumah pada 2025 diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja.

Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar pembangunan rumah memberi manfaat luas, termasuk bagi pekerja informal.

“Rumah subsidi itu bisa buat ART, ada buat ojek, ada buat pekerja informal. Kita yakin pembangunan rumah ini harus ada manfaatnya,” terang Maruarar.

Sementara itu, Direktur Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Muhammad Iqbal, mengatakan penyaluran KPP menunjukkan perkembangan positif.

Pada 2025, realisasi penyaluran KPP nasional mencapai Rp267,1 miliar kepada 117 debitur, dengan BNI menjadi salah satu penyalur terbesar.

“BNI terus memperluas akses pembiayaan KPP dengan dukungan berbagai pihak guna mendorong keberhasilan Program 3 Juta Rumah,” ujar Iqbal. ****

Oleh: Nina Kumala Sari )*

Tahun 2025 menjadi fase penting dalam perjalanan kebijakan perumahan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin terbuka lebar. Pemerintah tidak hanya melanjutkan program yang telah ada, tetapi melakukan percepatan dan pembaruan kebijakan secara nyata, menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen utama keadilan sosial.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Akad Massal 50.030 unit rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi simbol kuat keberpihakan negara. Rumah-rumah subsidi yang diserahterimakan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, menandakan bahwa pembangunan perumahan tidak lagi terpusat, melainkan dirancang untuk menjangkau masyarakat secara merata. Pendekatan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah menjadikan hunian layak sebagai hak dasar, bukan sekadar komoditas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa salah satu terobosan paling signifikan pada 2025 adalah peningkatan kuota rumah subsidi dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Kebijakan tersebut, menurutnya, mendapat respons luas dari masyarakat karena langsung menyentuh kebutuhan kelompok yang selama ini sulit mengakses kepemilikan rumah. Penerima manfaat datang dari beragam latar belakang pekerjaan, mulai dari pekerja sektor informal, tenaga pendidik, hingga penyandang disabilitas, yang selama ini kerap berada di luar jangkauan pembiayaan perbankan konvensional.

Selain memperbesar kuota, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi yang berdampak langsung pada penurunan biaya kepemilikan rumah. Penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi langkah strategis yang menghilangkan hambatan administratif. Maruarar menilai kebijakan ini sebagai bentuk konkret kehadiran negara, karena beban biaya awal yang selama bertahun-tahun menjadi kendala utama kini dapat ditekan secara signifikan.

Dari sisi ekonomi, program rumah subsidi dirancang sebagai penggerak aktivitas produktif. Maruarar menekankan bahwa pembangunan satu unit rumah melibatkan setidaknya lima tenaga kerja langsung, belum termasuk sektor pendukung seperti penyedia material bangunan, transportasi, dan usaha kecil di sekitar lokasi proyek. Dengan skala pembangunan ratusan ribu unit, dampak ekonomi yang tercipta bersifat luas dan berlapis, sekaligus menjadi instrumen penciptaan lapangan kerja yang efektif.

Pendekatan pemerintah yang menyeluruh ini juga mendapat penguatan dari Kantor Staf Presiden. Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo melalui Kementerian PKP sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.

Menurut Qodari, kebijakan perumahan tidak hanya mempermudah masyarakat memiliki rumah, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki hunian yang sudah ada serta mendukung tempat usaha rakyat kecil agar lebih layak dan produktif.

Qodari memandang program ini sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo dalam mengurangi berbagai bentuk kesenjangan. Perumahan ditempatkan sejajar dengan isu pendidikan dan gizi sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang.

Oleh karena itu, Kantor Staf Presiden mengambil peran aktif dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Di era Prabowo–Gibran, program perumahan juga diperkuat melalui inovasi pembiayaan. Maruarar menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat untuk perumahan dengan subsidi bunga hingga 5 persen. Skema ini membuka peluang baru bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sekaligus menjalankan usaha kecil, sehingga hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset produktif yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

Kebijakan bunga FLPP yang tetap terjaga di angka rendah turut memperkuat daya beli masyarakat. Stabilitas bunga memberikan kepastian jangka panjang bagi penerima manfaat, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap program pemerintah. Dalam konteks ini, negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin keberlanjutan pembiayaan bagi rakyat kecil.

Secara keseluruhan, arah kebijakan perumahan pada 2025 menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Akses terhadap rumah layak tidak lagi dipandang sebagai privilese kelompok tertentu, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dukungan kebijakan dari Kementerian PKP, serta pengawalan dari Kantor Staf Presiden, sektor perumahan berkembang menjadi instrumen strategis pemerataan kesejahteraan.

Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika domestik, pemerintah memilih langkah afirmatif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembukaan akses rumah layak yang kian luas di tahun 2025 menjadi bukti bahwa era Prabowo–Gibran menempatkan kebijakan publik pada jalur yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Haikal Putra )*

Capaian program rumah subsidi sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan pemerintah yang secara konsisten berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah tantangan backlog perumahan nasional yang masih besar, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui peningkatan kuota, penyederhanaan regulasi, serta penguatan pembiayaan yang berkelanjutan. Program perumahan rakyat tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemerataan kesejahteraan dan penggerak ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan persoalan perumahan sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa masih puluhan juta rakyat Indonesia belum memiliki rumah layak, sehingga negara wajib hadir dengan kebijakan yang konkret dan terukur.

Menurut Presiden, kekayaan nasional yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara lebih baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil. Oleh karena itu, percepatan program rumah subsidi dipandang sebagai bagian dari koreksi tata kelola pembangunan agar lebih adil dan merata.

Komitmen tersebut tercermin dari keputusan pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit pada 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menilai kebijakan ini sebagai tonggak penting dalam sejarah program perumahan nasional. Ia menegaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan yang terbesar sejak FLPP dijalankan dan menjadi bukti keberanian pemerintah mengambil langkah progresif dalam waktu singkat sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Maruarar menjelaskan bahwa program rumah subsidi dirancang tidak hanya untuk menyediakan hunian layak, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Setiap unit rumah yang dibangun melibatkan tenaga kerja langsung dan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan di sektor bahan bangunan, logistik, hingga usaha kecil di sekitar kawasan perumahan. Dengan skala pembangunan ratusan ribu unit, efek berganda yang dihasilkan dinilai signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Lebih jauh, Maruarar menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, termasuk tumbuhnya pengembang-pengembang lokal yang berasal dari lapisan masyarakat bawah. Ia memandang kebijakan rumah subsidi telah membuka ruang mobilitas ekonomi, di mana pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. Fenomena ini dipandang sebagai bukti bahwa distribusi ekonomi melalui sektor perumahan berjalan secara nyata dan inklusif.

Dari sisi implementasi, data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat narasi keberhasilan tersebut. Hingga akhir 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp34,64 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak 2010. Meski belum sepenuhnya mencapai target 350 ribu unit, realisasi hampir 80 persen dinilai sebagai prestasi besar di tengah dinamika ekonomi nasional.

Komposisi penerima manfaat FLPP juga mencerminkan sasaran kebijakan yang tepat. Mayoritas rumah subsidi dinikmati oleh pekerja swasta dan wiraswasta, disusul aparatur sipil negara serta anggota TNI dan Polri. Peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa akses kepemilikan rumah semakin terbuka luas. Secara wilayah, distribusi penerima manfaat yang merata di berbagai provinsi menegaskan upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan spasial dalam pembangunan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa program rumah subsidi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. Ia memandang kepemilikan rumah sebagai fondasi penting bagi kualitas hidup, rasa aman, dan masa depan keluarga. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga pada kualitas lingkungan permukiman.

AHY menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya penataan kawasan permukiman secara menyeluruh, mulai dari tingkat rumah hingga skala wilayah. Penataan yang terencana, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau dan tata ruang yang baik, dipandang sebagai kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk, terutama di kawasan perkotaan. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan perumahan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan pendukung turut memperkuat efektivitas program rumah subsidi. Pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mempercepat dan menggratiskan proses Persetujuan Bangunan Gedung, serta menjaga suku bunga FLPP tetap di angka 5 persen. Rangkaian kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara yang tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan dalam langkah-langkah konkret.

Secara keseluruhan, capaian rumah subsidi 2025 menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dukungan kebijakan dari Kementerian PKP, serta orkestrasi lintas sektor di bawah koordinasi Menko Infrastruktur, program perumahan rakyat berkembang menjadi instrumen strategis negara. Tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga menghadirkan harapan, stabilitas sosial, dan fondasi kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Aceh – Pemerintah pusat mengoptimalkan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, dengan menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai dampak bencana di daerah tersebut paling parah dibandingkan wilayah terdampak lainnya.

“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” kata Tito.

Ia menjelaskan, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah sudah menunjukkan kemajuan pemulihan.

Di Aceh, 11 dari 18 kabupaten terdampak mulai membaik, sementara tujuh daerah masih membutuhkan perhatian khusus.

“Tujuh daerah di Aceh ini perlu atensi spesifik, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ujarnya.

Menurut Tito, kondisi geografis membuat Aceh Tamiang paling terdampak.

“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga banjir masuk ke wilayah cekungan ini,” jelasnya.

Ia menegaskan, indikator pemulihan tidak hanya dilihat dari surutnya banjir atau perbaikan fisik, tetapi juga dari berjalannya pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkap Tito.

Tito mengakui, dua pekan lalu kondisi tersebut belum terlihat. Namun, saat kunjungan terakhir, mulai tampak tanda-tanda pemulihan.

“Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah pusat mengerahkan tambahan personel dan sumber daya, termasuk 1.138 Praja IPDN guna membantu pembersihan kantor pemerintahan dan pemulihan layanan publik.

Di tengah proses pemulihan, pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan agar simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi.

“Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol politik separatis yang membawa beban ideologis dan historis,” ucapnya.

Ali menilai situasi pascabencana rentan dimanfaatkan untuk provokasi.

“Hari ini, media sosial bisa menjadi medan tempur. Situasi duka tidak boleh dieksploitasi untuk provokasi,” katanya.

Sementara itu, Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi.

“Percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar membutuhkan gotong royong semua pihak,” ujarnya.

Pemerintah memastikan pemulihan infrastruktur, listrik, dan konektivitas terus dikebut agar masyarakat Aceh segera bangkit.

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan warga.

“Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan, penghidupan, dan masa depan masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya, pemulihan harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan tahap tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan data pemerintah hingga awal Januari 2026, bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa, puluhan ribu warga mengungsi, serta kerusakan pada rumah tinggal, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat bergerak cepat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan hunian sementara dan menyiapkan relokasi permanen di wilayah rawan bencana. Pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan sarana transportasi juga dipercepat agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat segera pulih. Di bidang sosial, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik, bantuan tunai, serta santunan bagi keluarga korban meninggal dan luka berat, disertai program pemulihan ekonomi melalui bantuan usaha mikro.

Senada, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.

“Pendekatan holistik ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerapkan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penanganan bencana.

“TSM bukan sekadar istilah. Ini adalah cara kerja agar pemulihan berjalan cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Ivan.

Ia menambahkan, Presiden juga menegaskan agar tidak ada praktik wisata bencana oleh pejabat, serta menunjuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Jembatan untuk mempercepat kerja di lapangan.

Oleh: Maulana Zikra )*

Penanganan bencana bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga tentang keseriusan negara hadir di saat rakyat membutuhkan, dan di sinilah kita diajak melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong sinergi pusat dan daerah agar pemulihan di Sumatra berjalan nyata, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi refleksi atas capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir yang menunjukkan arah kerja semakin tegas dan terkoordinasi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memandang penanganan bencana sebagai agenda prioritas negara, bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk meringankan beban masyarakat terdampak, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Dalam pandangan ini, negara tidak boleh absen atau bekerja setengah hati, sehingga koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah harus berjalan disiplin dan tertib. Apresiasi Presiden terhadap inisiatif Danantara dalam percepatan pembangunan hunian sementara menjadi contoh bahwa pemerintah terbuka pada kolaborasi, selama tujuan akhirnya jelas, yakni menghadirkan tempat tinggal layak bagi warga dalam waktu singkat dan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo terlihat dari penekanannya agar setiap upaya penanganan bencana dilakukan secara konkret, bukan simbolik. Ia berulang kali mengingatkan agar tidak ada praktik kunjungan seremonial tanpa kerja nyata, yang sering disebut sebagai wisata bencana, karena kehadiran pejabat di lapangan seharusnya membawa solusi langsung, bukan sekadar dokumentasi. Arahan ini memperlihatkan standar etika baru dalam tata kelola kebencanaan, di mana empati harus diterjemahkan menjadi tindakan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya pernyataan di ruang rapat.

Penjelasan mengenai cara kerja pemerintah diperkuat oleh Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono yang menyebut bahwa penanganan bencana di era Presiden Prabowo dijalankan dengan pendekatan TSM, yakni Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pendekatan ini bukan jargon, melainkan arahan langsung Presiden yang disampaikan berulang kali dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, hingga saat meninjau lokasi bencana. Dengan TSM, setiap tahapan mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dirancang jelas, dijalankan lintas sektor, dan dieksekusi secara luas agar dampaknya terasa merata.

Kehadiran Presiden di berbagai wilayah terdampak juga selalu dibarengi dengan kehadiran para pejabat teknis yang relevan, seperti Menteri Pekerjaan Umum, Panglima TNI, Kepala Staf TNI, Menteri ESDM, hingga Direktur Utama PLN. Pola ini menunjukkan bahwa kunjungan Presiden bukan sekadar simbol kepedulian, tetapi forum pengambilan keputusan cepat di lapangan. Hasilnya terlihat dari pembangunan jembatan darurat oleh aparat TNI yang mampu diselesaikan kurang dari satu minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan awal, sekaligus menjadi bukti bahwa koordinasi yang tegas dapat memangkas birokrasi berbelit.

Untuk memastikan percepatan berjalan konsisten, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Jembatan. Penunjukan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang menempatkan figur dengan kapasitas lapangan dan komando jelas agar proses pemulihan tidak tersendat. Latar belakang Presiden sebagai prajurit tempur juga membentuk karakter kepemimpinan yang terbiasa mengecek langsung pelaksanaan perintah dan memastikan manfaatnya dirasakan rakyat, termasuk dari sisi psikologis melalui kehadiran negara yang memberi rasa aman dan harapan.

Dalam satu tahun terakhir, keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat dari respons cepat bencana, tetapi juga dari konsistensi kebijakan pemulihan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, percepatan perbaikan fasilitas publik, bantuan stimulan, pemenuhan logistik, perbaikan infrastruktur air bersih, hingga restrukturisasi kredit bagi warga terdampak menjadi rangkaian kebijakan yang menunjukkan kesinambungan antara perencanaan dan eksekusi. Capaian ini memperkuat narasi bahwa negara tidak berhenti pada tahap darurat, melainkan hadir sampai kehidupan warga kembali normal.

Sinergi lintas lembaga juga tercermin dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di rumah dinas Presiden Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan laporan perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi di tiga provinsi di Sumatra, sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk memastikan pemulihan berjalan optimal melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas laporan penanggulangan bencana serta penugasan khusus Presiden di awal tahun kepada para peserta rapat. Penugasan ini menandai bahwa agenda kebencanaan tetap menjadi fokus utama pemerintahan, sekaligus memperlihatkan pola kerja yang menuntut akuntabilitas setiap aktor yang terlibat. Dalam konteks ini, penanganan bencana bukan hanya soal respons cepat, tetapi juga tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.

Pada akhirnya, penguatan sinergi pusat dan daerah dalam penanganan bencana Sumatra menunjukkan arah kepemimpinan yang menuntut kerja nyata, kolaborasi, dan empati, sehingga pembaca diajak untuk terus mengawal dan mendukung kebijakan publik yang berpihak pada keselelamatan dan pemulihan rakyat, karena keberhasilan negara dalam menghadapi bencana adalah cerminan kepedulian kita bersama terhadap masa depan Indonesia.
)* Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik