Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Juana Syahril)*

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Dua instrumen hukum ini menandai berakhirnya penggunaan sistem hukum pidana kolonial dan membuka babak baru penegakan hukum yang lebih modern, terukur, serta berkeadilan. Implementasi yang serentak di seluruh Indonesia menunjukkan kesiapan negara dalam memastikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam memastikan transisi berjalan efektif. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kesiapan penuh dengan menyiapkan berbagai pedoman teknis sebagai dasar pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Bareskrim Polri telah menyusun panduan komprehensif, termasuk format administrasi penyidikan tindak pidana yang selaras dengan aturan terbaru. Pedoman tersebut telah disahkan oleh pimpinan tertinggi Bareskrim dan menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran.

Implementasi pedoman ini berlaku menyeluruh di lingkungan Polri. Seluruh unsur penegakan hukum, mulai dari fungsi reserse kriminal, Baharkam, Korps Lalu Lintas, Kortas Tipikor, hingga Densus 88 Antiteror, menjalankan tugas berdasarkan ketentuan baru tersebut. Dengan keseragaman pedoman, proses penyidikan diharapkan berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan perbedaan tafsir dalam penerapan hukum pidana.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga memastikan kesiapan institusional dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang tentang KUHAP baru. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa secara kelembagaan Kejaksaan telah membangun kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Perjanjian Kerja Sama. Sinergi tersebut melibatkan Polri, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, serta Mahkamah Agung, sehingga tercipta keselarasan dalam seluruh tahapan penegakan hukum.

Langkah teknis juga menjadi perhatian utama Korps Adhyaksa. Peningkatan kapasitas jaksa dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis, forum diskusi kelompok, dan pelatihan kolaboratif lintas lembaga. Selain itu, Kejaksaan melakukan penyesuaian kebijakan internal dengan menyusun ulang standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis. Upaya ini bertujuan memastikan keseragaman pola penanganan perkara pidana di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang setara tanpa memandang lokasi.

Pemerintah menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai hasil dari proses panjang reformasi hukum pidana yang telah dimulai sejak era Reformasi 1998. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta Undang-Undang tentang KUHAP baru, Indonesia secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Pergantian ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa.

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemberlakuan kedua beleid tersebut membuka babak baru penegakan hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Menurutnya, hukum pidana nasional kini dirancang lebih manusiawi dan berkeadilan, sejalan dengan perkembangan prinsip hak asasi manusia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan mendasar juga terlihat pada pendekatan yang digunakan. KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 dinilai tidak lagi relevan karena cenderung represif dan menitikberatkan pada pidana penjara. KUHP Nasional yang baru menggeser paradigma tersebut dengan mengedepankan keadilan restoratif, pemulihan korban, serta keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan sosial.

Pembaruan KUHAP turut memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Prosedur hukum acara yang lebih jelas dan terukur memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum sekaligus perlindungan bagi warga negara. Dengan sinkronisasi antara KUHP dan KUHAP baru, seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, implementasi KUHP dan KUHAP baru mencerminkan komitmen kuat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang modern dan berkeadilan. Kesiapan Polri, Kejaksaan, serta dukungan lintas lembaga menjadi modal penting untuk memastikan aturan ini diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia. Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana dapat meningkat, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat, dan tujuan besar reformasi hukum pidana nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi KUHP dan KUHAP baru juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia serta pemahaman masyarakat terhadap perubahan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi bagian penting dari agenda pembaruan hukum pidana nasional. Aparat penegak hukum didorong untuk tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga mampu menerapkan semangat pembaruan hukum dalam praktik sehari-hari.

Di sisi lain, penerapan KUHP dan KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana nasional. Kepastian hukum yang lebih jelas, mekanisme penanganan perkara yang terkoordinasi, serta pendekatan yang lebih humanis diyakini akan menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi stabilitas nasional.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.

Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons atas dinamika ekonomi nasional dan daerah, sekaligus upaya memastikan daya beli pekerja tetap terjaga di awal tahun.

Airlangga menyampaikan bahwa penetapan UMP 2026 telah melalui proses yang matang dan komprehensif demi meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

“Ini menjadi patokan agar para pekerja mendapatkan upah sesuai kebutuhan dan peningkatan harga-harga di masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap komponen penentu kenaikan upah minimum.

Salah satunya dengan memperbesar angka alfa indeks ke kisaran 0,5 persen hingga 0,9 persen. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi inflasi sekaligus memastikan daya beli pekerja tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan formulasi tersebut, pemerintah meyakini besaran UMP 2026 sudah cukup layak untuk dijadikan acuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Airlangga menekankan bahwa UMP merupakan standar minimal, bukan batas maksimal pengupahan.

Dunia usaha diharapkan mampu mendorong sistem pengupahan berbasis produktivitas agar sejalan dengan kinerja perusahaan.

“Ini merupakan standar minimal. Kami berharap dunia usaha dapat mendorong pengupahan berbasis produktivitas, sehingga sejalan dengan kinerja perusahaan,” ungkapnya.

Di tingkat daerah, proses penetapan UMP 2026 terus berjalan dan sebagian besar pemerintah daerah telah mengumumkan besarannya. Salah satunya Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik Rp333.115 dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761 per bulan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil melalui pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.

Ia menilai kenaikan tersebut sebagai langkah adaptif untuk menjawab kebutuhan hidup masyarakat ibu kota tanpa menghambat iklim investasi.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, H. Junaidi, menyambut positif penetapan UMP Tahun 2026.

“Kita semua berharap besaran UMP yang baru ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kalteng, khususnya bagi para pekerja dengan penghasilan minimum,” ujar Junaidi.

Menurut Junaidi, kenaikan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga berpotensi mendorong daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah.

“Hal ini tentu dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat, menciptakan iklim kerja yang lebih adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai daerah.

[w.R]

[edRW]

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan daya beli pekerja melalui kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 yang disusun secara objektif, terukur, dan berkeadilan. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak narasi provokatif yang mendorong aksi demonstrasi buruh secara masif dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta iklim perekonomian.

Penetapan UMP 2026 di seluruh provinsi dilakukan berdasarkan formula pengupahan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas tenaga kerja. Pemerintah menilai kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan UMP 2026 dirancang untuk memberikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan daya tahan sektor usaha.

“Kenaikan UMP 2026 mampu menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja. Namun pada saat yang sama, kami juga harus memastikan dunia usaha tetap sehat agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan lapangan kerja tetap tersedia,” ujar Yassierli.

Pemerintah menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu UMP untuk memprovokasi buruh agar melakukan aksi demonstrasi yang tidak konstruktif. Menurut pemerintah, seluruh aspirasi pekerja telah difasilitasi melalui mekanisme dialog sosial, termasuk Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa penetapan UMP 2026 di DKI Jakarta telah melalui proses kajian yang matang dan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami menetapkan UMP 2026 berdasarkan aturan yang berlaku dan kondisi ekonomi Jakarta, tetapi kami menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan pekerja itu sendiri,” tegasnya.

Pemerintah menilai stabilitas sosial dan ekonomi merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pekerja.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dialog sosial, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, serta memastikan kebijakan pengupahan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Continue Reading

Oleh: Maya Anggina Putri*

Kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 patut ditempatkan dalam kerangka besar komitmen negara menjaga kesejahteraan buruh sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan tantangan domestik yang kompleks, pemerintah mengambil pendekatan realistis dan terukur dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Kenaikan UMP 2026 bukan sekadar keputusan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga daya beli pekerja, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mempertahankan iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks ini, ajakan aksi demonstrasi yang bersifat provokatif justru berpotensi mengaburkan substansi kebijakan dan merugikan kepentingan buruh itu sendiri.

Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus menjamin keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Pendekatan ini menjadi penting mengingat sektor ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan iklim investasi dan stabilitas hubungan industrial. Pemerintah pusat melalui regulasi pengupahan terbaru memberikan ruang dialog sosial dan fleksibilitas daerah agar penetapan UMP mencerminkan kondisi riil ekonomi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi buruh tetap dijamin, namun diharapkan dilakukan melalui mekanisme dialog yang konstruktif, bukan melalui mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Penetapan UMP 2026 di DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876 per bulan mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pekerja perkotaan. Kenaikan sekitar 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan upaya pemerintah menyesuaikan upah dengan perkembangan kebutuhan hidup. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa penetapan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang pengupahan, melalui pembahasan mendalam di Dewan Pengupahan Daerah yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Penggunaan indeks alfa 0,75 dipilih agar kenaikan upah berada di atas laju inflasi, sehingga daya beli riil pekerja tetap terjaga.

Kebijakan UMP di Jakarta juga dilengkapi dengan berbagai insentif non-upah yang memperkuat perlindungan ekonomi buruh. Pemerintah daerah memasukkan dukungan di sektor transportasi, pangan, dan kesehatan sebagai bagian dari pendekatan komprehensif peningkatan kesejahteraan. Program Kartu Pekerja Jakarta, yang memberikan akses transportasi publik gratis bagi pekerja berpenghasilan hingga 1,15 kali UMP, menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk menekan beban biaya hidup pekerja secara langsung. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada angka upah, tetapi juga pada kualitas hidup pekerja secara menyeluruh.

Dukungan terhadap kebijakan kenaikan UMP 2026 juga datang dari unsur legislatif. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Ade Suherman menilai kenaikan UMP sebagai sinyal keberpihakan pemerintah terhadap buruh di tengah tantangan ekonomi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar kenaikan upah tidak berujung pada terbatasnya kesempatan kerja. Menurutnya, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha menjadi kunci agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani yang melihat kenaikan UMP sebagai bagian dari proses perbaikan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Ia menilai bahwa keberlanjutan kebijakan pengupahan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga standar hidup pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal dan kondisi ekonomi daerah. Optimisme tersebut didukung oleh tren perekonomian yang membaik dan ruang fiskal yang semakin kuat untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja.

Di tingkat nasional, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang menekankan semangat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha. Ia menilai UMP tidak boleh dipahami semata sebagai angka, melainkan refleksi kondisi ekonomi daerah yang realistis dan berkeadilan. Kenaikan UMP yang proporsional diyakini mampu mendorong daya beli masyarakat dan memberikan efek berganda bagi sektor UMKM serta perdagangan lokal, selama diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Dari perspektif dunia usaha, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengingatkan bahwa kepastian berusaha merupakan kepentingan bersama, termasuk bagi pekerja. Ia menilai aksi demonstrasi yang menuntut kenaikan upah secara berlebihan berpotensi mengganggu iklim investasi dan mempersempit ruang ekspansi usaha. Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya dan ketidakpastian global, stabilitas menjadi faktor krusial agar perusahaan tetap mampu bertahan dan menyerap tenaga kerja. Dalam kondisi tersebut, buruh justru menjadi pihak paling rentan apabila kegiatan usaha terganggu.

Penetapan UMP 2026 yang telah dilakukan di sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif dalam menjaga keseimbangan kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa kebijakan pengupahan disertai dengan berbagai program pendukung, seperti bantuan hari raya, diskon iuran jaminan sosial, dan peningkatan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Langkah ini memperkuat pesan bahwa kesejahteraan buruh tidak dipisahkan dari stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, menolak provokasi demonstrasi yang mengaburkan substansi kebijakan UMP menjadi sikap rasional dan bertanggung jawab. Kebijakan UMP 2026 telah dirancang melalui dialog, data, dan pertimbangan menyeluruh untuk menjaga daya beli buruh sekaligus memastikan keberlanjutan usaha. Stabilitas hubungan industrial yang terjaga akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana buruh, pengusaha, dan negara bergerak dalam satu arah untuk kepentingan bersama.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk mendongkrak kesejahteraan buruh sekaligus meredam potensi aksi massa yang kerap muncul akibat ketimpangan pengupahan dan ketidakpastian ekonomi. Penetapan UMP bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Dalam konteks ekonomi nasional yang terus berupaya pulih dan bertransformasi, kebijakan UMP 2026 dirancang lebih adaptif terhadap dinamika inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja, sehingga mampu memberikan kepastian pendapatan yang lebih layak bagi buruh tanpa menimbulkan guncangan signifikan bagi pelaku usaha.

Pendekatan yang lebih terukur ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap beban hidup pekerja yang meningkat, mulai dari kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, hingga kesehatan, yang semuanya menuntut peningkatan daya beli secara berkelanjutan. Dengan UMP yang lebih realistis dan berkeadilan, buruh diharapkan merasakan peningkatan kesejahteraan yang konkret, bukan hanya dalam bentuk nominal gaji, tetapi juga dalam rasa aman dan optimisme terhadap masa depan.

Di sisi lain, kepastian kebijakan yang disusun melalui formula dan dialog yang jelas turut membantu meredam keresahan yang sering berujung pada aksi massa, karena buruh merasa aspirasinya didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Stabilitas hubungan industrial yang tercipta dari kebijakan UMP yang kredibel akan berdampak positif pada iklim investasi dan produktivitas nasional, karena dunia usaha dapat merencanakan operasionalnya dengan lebih pasti, sementara pekerja terdorong untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah terkait formula penetapan UMP 2026. Keputusan tersebut diketahui memperluas rentang indeks tertentu (alfa) menjadi 0,5 hingga 0,9. Selain itu, Presiden Prabowo dinilai telah meningkatkan porsi kontribusi tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, UMP 2026 juga diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan antarwilayah, mengingat disparitas biaya hidup dan tingkat ekonomi daerah yang beragam, sehingga penetapannya mempertimbangkan kondisi riil masing-masing provinsi tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial. Ketika buruh memperoleh upah yang lebih layak, efek bergandanya akan terasa pada konsumsi domestik yang meningkat, pertumbuhan sektor riil, serta penguatan ekonomi lokal, yang pada akhirnya kembali menciptakan lapangan kerja baru. Dalam situasi seperti ini, potensi konflik sosial dan aksi protes dapat ditekan karena masyarakat pekerja merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah, bukan sekadar janji normatif.

Pemerintah pun menunjukkan komitmen untuk mengedepankan dialog sosial yang konstruktif dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, sehingga perbedaan pandangan dapat dikelola secara dewasa dan solutif. Narasi positif ini penting untuk terus dibangun agar kebijakan UMP tidak selalu dipersepsikan sebagai sumber polemik, melainkan sebagai alat bersama untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas. Dengan komunikasi publik yang transparan dan konsisten, buruh akan lebih memahami dasar perhitungan UMP, sementara pengusaha dapat menyesuaikan strategi bisnisnya secara bertahap.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono mengatakan kenaikan UMP 2026 yang proporsional berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja dengan upah minimum. Peningkatan daya beli ini diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan memberikan efek positif bagi UMKM, perdagangan, serta sektor jasa lokal. Keseimbangan antara kenaikan upah dan produktivitas adalah kunci agar dunia usaha tetap kompetitif

Keberhasilan UMP 2026 bukan hanya diukur dari besaran kenaikannya, tetapi dari kemampuannya menciptakan rasa keadilan, menumbuhkan kepercayaan, dan menjaga harmoni sosial. Jika kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten dan diawasi dengan baik, maka UMP 2026 berpotensi menjadi titik temu antara kepentingan ekonomi dan sosial, di mana kesejahteraan buruh meningkat, produktivitas nasional terjaga, dan aksi massa yang merugikan semua pihak dapat diminimalkan secara signifikan.

Selain itu, penguatan kebijakan UMP 2026 juga perlu dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berhenti pada penetapan angka upah, tetapi juga mendorong pengawasan yang lebih efektif agar implementasi UMP di lapangan benar-benar dipatuhi, terutama di sektor-sektor padat karya yang selama ini rentan terhadap pelanggaran hak pekerja. Kepastian penegakan aturan ini akan menumbuhkan rasa keadilan di kalangan buruh dan mencegah kecemburuan sosial yang sering menjadi pemicu aksi protes.

Di saat yang sama, kebijakan pendukung seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan vokasi, dan insentif bagi perusahaan yang patuh terhadap regulasi upah menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing usaha. Dengan buruh yang lebih terampil dan produktif, kenaikan UMP tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi nilai tambah bagi perusahaan. Sinergi antara kebijakan upah, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan iklim usaha yang kondusif akan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan eskalasi konflik, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menegaskan bahwa kesejahteraan buruh dan stabilitas sosial dapat berjalan beriringan dalam kerangka pembangunan nasional.

)* Pengamat Ekonomi

Aceh – Pemerintah menegaskan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh menjadi prioritas utama. Upaya ini difokuskan pada pemulihan infrastruktur, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal secara bertahap.

Di tengah proses tersebut, pemerintah mengajak masyarakat tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk munculnya kembali isu dan simbol separatisme. Provokasi semacam ini dinilai dapat mengalihkan fokus dari agenda kemanusiaan dan mengganggu stabilitas wilayah pascabencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut roda perekonomian di sejumlah wilayah terdampak mulai bergerak seiring pemulihan infrastruktur dasar. Aktivitas pasar kembali berjalan, menandakan adanya harapan bagi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kondisi tersebut terlihat di Aceh Tamiang. Perbaikan serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Pidie Jaya dan Meureudu.

“Produk ekonomi sudah mulai berputar dan masyarakat kembali melakukan aktivitas jual beli meski pembersihan masih berlangsung. Kembalinya aktivitas pasar mendorong rantai pasok barang masuk dan dibeli, sehingga sektor ekonomi perlahan kembali bergerak,” ujarnya.

BNPB juga terus mempercepat distribusi bantuan logistik ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Di Aceh total 19,6 ton dan Sumatera Utara 30,2 ton telah disalurkan. Buffer stock juga sudah tersalurkan,” tutur Abdul.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Maruli Simajuntak mengungkapkan dugaan sabotase terhadap jembatan Bailey sebagai akses darurat warga terdampak. Aparat menemukan sejumlah baut jembatan dilepas oleh pihak tak dikenal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Irmawan meminta semua pihak tidak terprovokasi.

“Kami berharap isu ini tidak melebar dan menghambat fokus utama, yakni penanganan korban bencana,” ujarnya.

Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas.

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan mengganggu proses pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Penolakan terhadap simbol separatisme juga datang dari warga terdampak. Seorang korban banjir di Bireuen, Muhammad, mengaku khawatir isu politik menggeser perhatian.

“Kami sudah lelah hidup di bawah tenda. Kami ingin semua pihak fokus membantu korban,” katanya.

Jakarta — Pemerintah semakin memperkuat langkah strategis dalam proses pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor hebat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu. Upaya intensif ini menjadi prioritas nasional guna memastikan konektivitas, layanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dapat kembali beroperasi normal dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga terus berkoordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk pembukaan akses jalan dan perbaikan jembatan yang terputus. Di beberapa titik strategis, progres pemulihan menunjukkan hasil positif, seperti pulihnya jaringan listrik, layanan BBM, serta konektivitas antarkabupaten yang perlahan kembali lancar.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menangani dampak darurat tetapi juga mempersiapkan tahap rekonstruksi secara cepat.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah perintahkan untuk mempersiapkan proses rehabilitasi rekonstruksi (lokasi terdampak bencana). Karena rehab rekon ini juga harus dilakukan secara cepat,” kata Pratikno.

Pratikno turut menyoroti peran penting koordinasi lintas kementerian untuk memastikan semua akses utama, mulai dari jalan nasional hingga jaringan listrik dan telekomunikasi, segera pulih. Pemerintah juga mengerahkan berbagai alat berat dan sumber daya untuk membuka akses di jalur-jalur yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan pemerintah sudah memulai fase pemulihan bergeser ke penanganan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk perbaikan jaringan jalan provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

“Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” ujar Abdul.

Abdul juga menegaskan perlunya normalisasi sungai dan pengurangan risiko bencana susulan mengingat potensi hujan masih tinggi di beberapa wilayah yang terdampak. Kerja sama seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan serta menjamin keselamatan masyarakat.

Dalam aspek pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan anggaran Negara telah disiapkan untuk mendukung proses pemulihan yang luas ini. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan melalui APBN 2026 untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.

“Untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi Rp51 triliun, jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana,” kata Purbaya.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan dana tersebut tidak mengganggu program sosial lain, sambil tetap menunggu masukan teknis dari BNPB dan satuan tugas pemulihan. Dengan anggaran yang cukup dan mekanisme penyerapan yang terkoordinasi, proses pemulihan diharapkan berjalan efektif dan tepat waktu.

Seiring dengan perbaikan infrastruktur, pemerintah mendorong pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah pascabencana. Beberapa sekolah yang sempat rusak dipersiapkan untuk dibuka kembali pada awal semester ini, menunjukkan momentum bangkitnya kehidupan masyarakat pascaprobadi musibah kemanusiaan tersebut.

Langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat untuk tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat terhadap potensi bencana di masa depan. Pemerintah yakin bahwa melalui kerja bersama lintas sektor, proses pemulihan Sumatra akan berjalan semakin lancar, menjadikan wilayah tersebut lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.***

Oleh: Alifia Sukma )*

Pemerintah menegaskan komitmennya membangun Aceh secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui percepatan pemulihan pascabencana, penguatan layanan dasar, serta penjagaan stabilitas sosial dan politik. Pendekatan ini mencerminkan kehadiran negara yang utuh, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh di masa depan.

Pemulihan pascabencana dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperkuat persatuan dan keadilan pembangunan antardaerah. Pemerintah menilai bahwa kebijakan nyata, pelayanan publik yang kembali berjalan, serta infrastruktur yang pulih menjadi pesan kuat bahwa Aceh tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian. Dalam konteks ini, pemulihan fisik dan stabilitas sosial ditempatkan sebagai dua aspek yang saling berkaitan.

Salah satu fokus utama pemulihan adalah sektor kelistrikan yang menjadi penopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. PT PLN bergerak cepat memulihkan jaringan distribusi listrik di wilayah terdampak, terutama di desa-desa yang masih mengalami pemadaman akibat kerusakan infrastruktur. Dari lebih dari 6.500 desa di Aceh, sebanyak 176 desa ditetapkan sebagai prioritas percepatan karena terdampak langsung bencana dan berada di wilayah dengan akses sulit.

Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Timur membutuhkan upaya ekstra mengingat kondisi geografis yang berat serta kerusakan jalan yang menghambat mobilisasi peralatan. Pemerintah menilai tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan tertundanya pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemulihan kelistrikan dijalankan sebagai bagian dari mandat negara untuk memastikan seluruh warga kembali mendapatkan layanan dasar. Dalam pandangannya, negara harus hadir hingga ke wilayah terjauh, sehingga hambatan akses dan kondisi medan tidak boleh mengurangi kecepatan pemulihan.

Untuk itu, PLN mengerahkan personel dan peralatan dengan dukungan lintas sektor, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Koordinasi tersebut difokuskan pada pembukaan jalur distribusi, pengamanan petugas di lapangan, serta percepatan pengiriman material kelistrikan ke lokasi-lokasi terpencil agar pemulihan berjalan merata.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah mendampingi Presiden Republik Indonesia dalam peninjauan langsung hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Kehadiran Presiden dan jajaran kabinet di lapangan dipandang sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam memastikan penanganan korban berjalan sesuai rencana.

Muzakir Manaf menekankan bahwa Pemerintah Aceh terus menjaga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dalam seluruh tahapan penanganan bencana. Menurutnya, pemulihan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Peninjauan langsung ke lokasi pengungsian dinilai penting untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, pemerintah juga memberi perhatian serius pada aspek stabilitas dan persatuan. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa munculnya kembali simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah konflik Aceh. Ia berpandangan bahwa simbol tersebut membawa muatan ideologis yang kuat dan tidak dapat dinormalisasi sebagai ekspresi budaya semata.

Ali juga menilai bahwa bentuk separatisme saat ini tidak selalu muncul dalam wujud kekerasan fisik, melainkan berkembang melalui narasi simbolik dan emosional, terutama di ruang digital. Media sosial dipandang sebagai arena baru bagi provokasi yang berpotensi memanfaatkan situasi duka pascabencana untuk membangun sentimen anti-negara. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dinilai berisiko memicu gesekan sosial dan mengganggu proses pemulihan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan pemerintah yang memilih fokus pada pembangunan konkret dan kesejahteraan masyarakat sebagai cara paling efektif menjaga perdamaian. Percepatan pemulihan listrik, pembangunan hunian sementara, serta normalisasi layanan publik diposisikan sebagai langkah strategis untuk menutup ruang ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Penolakan terhadap simbol separatisme juga disuarakan langsung oleh masyarakat terdampak. Para korban bencana menyatakan keinginan agar semua pihak fokus pada penanganan kemanusiaan dan penyaluran bantuan. Seorang korban banjir di Bireuen, Muhammad, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehadiran simbol GAM dapat menggeser isu bencana ke ranah politik, sementara para pengungsi masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar di tenda-tenda pengungsian.

Sikap serupa ditegaskan oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang meminta agar tidak ada pihak-pihak melakukan provokasi. Ia menilai provokasi di tengah masa pemulihan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, tidak hanya di Aceh tetapi juga di wilayah lain yang terdampak bencana seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Pemerintah memahami bahwa membangun Aceh tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, aparat keamanan, hingga masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bahwa pemulihan Aceh dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan dalam bingkai NKRI.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Pembangunan, pemulihan, dan penjagaan stabilitas dijalankan secara simultan agar Aceh dapat bangkit lebih kuat, tanpa memberi ruang bagi kembalinya konflik dan perpecahan.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Politik Dalam Negeri

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemulihan infrastruktur pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra menunjukkan hasil yang semakin nyata. Salah satu indikator paling signifikan adalah kembalinya kelancaran distribusi logistik setelah akses jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang sebelumnya rusak atau terputus kini berhasil dipulihkan.

Kondisi ini menjadi bukti konkret percepatan pembangunan dan respons cepat pemerintah dalam menangani dampak bencana sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui langkah cepat dan terkoordinasi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak melakukan pemulihan infrastruktur secara masif.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), didukung TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan, mengerahkan alat berat, material konstruksi, serta tenaga teknis untuk membuka kembali akses jalan yang terdampak. Penanganan darurat dilakukan terlebih dahulu agar jalur logistik dapat kembali difungsikan, diikuti dengan perbaikan permanen untuk menjamin ketahanan infrastruktur ke depan.

Hasil dari upaya tersebut kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Arus kendaraan logistik yang sempat tersendat kini kembali normal. Truk pengangkut sembako, hasil pertanian, dan barang kebutuhan lainnya dapat melintas tanpa hambatan berarti. Di sejumlah daerah, waktu tempuh distribusi yang sebelumnya meningkat drastis akibat harus memutar jauh, kini kembali efisien. Hal ini berdampak positif terhadap stabilitas harga barang di pasar dan ketersediaan pasokan di berbagai wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, mengatakan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur darat menjadi kunci untuk menurunkan jumlah pengungsi sekaligus memperlancar distribusi bantuan dan logistik ke wilayah terdampak. Pembukaan akses jalan menjadi prioritas krusial karena berpengaruh langsung pada evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar.

BNPB melaporkan sejumlah ruas jalan yang sebelumnya terputus kini mulai dapat dilalui, termasuk jalur dari Bener Meriah menuju Bireuen. Beberapa jalur alternatif telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Ada tambahan proses pembukaan akses jalan Bener Meriah–Bireuen. Saat ini, beberapa jalur alternatif sudah mulai dilewati.

Abdul Muhari mengatakan Jalan Nasional dari Tekengon menuju Blangkejeren yang sebelumnya proses pemulihan kini telah berfungsi normal. Lalu seluruh jalur yang menghubungkan Banda Aceh menuju Medan juga telah bisa dilintasi.

Abdul Muhari juga menyampaikan jumlah ruas jalan terdampak pasca bencana terdapat 38 titik. Kini dua ruas Jalan alternatif berada di Bts. Bireuen/Bener Meriah – Bener Meriah/Aceh Tengah (Jalan Alternatif di Jembatan Putus Weihni Enang-Enang dan Jamur Ujung) dan Genting Gerbang – Sp. Uning (Jalan Alternatif di Jembatan Putus Titi Merah).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan 12 koridor jalan nasional utama di Sumatera Utara kini sudah bisa dilalui setelah terjadinya bencana banjir dan longsor.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemulihan jalan nasional menjadi prioritas dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju rehabilitasi infrastruktur. Kementerian PU bergerak cepat memastikan jalur-jalur utama kembali fungsional agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terhambat, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan. Langkah ini penting untuk memastikan kegiatan ekonomi dan distribusi logistik kembali berjalan normal.

Beberapa koridor jalan nasional yang sudah beroperasi antara lain Tarutung – Sipirok sepanjang 68 km dengan penyempurnaan sementara (detour) untuk keselamatan pengguna. Koridor Sibolga – Batangtoru kini terhubung dengan konstruksi timbunan tanah di atas alur sungai baru dan dapat dilalui kendaraan roda empat, meski akan ditutup sementara saat hujan deras. Batangtoru – Singkuang sudah dapat dilalui, terbatas untuk kendaraan ringan, dengan pekerjaan pemadatan agregat dan perbaikan lanjutan mengingat cuaca masih hujan. Koridor Sidikalang – Singkil – Barus – Sorkam – Sibolga juga sudah bisa digunakan, memastikan konektivitas di wilayah Lintas Barat Sumatera.

Selain ruas di Lintas Barat, beberapa koridor penting lain yang sudah dapat dilalui meliputi: Padang Sidempuan – Panyabungan – Batas Provinsi Sumatera Barat, Padang Sidempuan – Batangtoru, dan Singkuang – Natal – Simpang Gambir – Batas Provinsi Sumatera Barat. Ruas Batas Provinsi Aceh – Simpang Pangkalan Susu – Batas Tanjung Pura – Binjai kini beroperasi normal seiring surutnya genangan banjir.

Jalan tol seperti Medan – Pangkalan Brandan, Medan – Sinaksak, dan Tebing Tinggi – Kisaran juga sudah dapat dilewati dan berfungsi seperti biasa. Hal ini memungkinkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat kembali lancar pasca bencana.

Keberhasilan pemulihan akses jalan dan kelancaran distribusi logistik pascabanjir Sumatra menjadi gambaran nyata pentingnya kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Respons cepat, perencanaan yang matang, serta komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur terbukti mampu meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pengalaman dari pemulihan pascabanjir di Sumatra menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dengan infrastruktur yang andal, distribusi logistik dapat tetap terjaga, bahkan di tengah tantangan bencana alam, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

SEMARANG – Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. Dwita Ria Gunadi, menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar program populis, melainkan langkah terukur yang menempatkan desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

“Tujuan utama Presiden Prabowo menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih adalah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan mampu mandiri, berdaulat, dan memiliki kekuatan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Dwita Ria.

Ia menjelaskan, KDMP tidak hanya difungsikan sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi dirancang sebagai lembaga ekonomi desa yang terintegrasi. Perannya mencakup pusat distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM lokal, hingga perlindungan bagi petani dan pelaku usaha kecil dari praktik ekonomi yang merugikan.

“Presiden Prabowo ingin koperasi kembali menjadi soko guru ekonomi rakyat. KDMP hadir untuk memangkas rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, serta melindungi masyarakat desa dari praktik ekonomi yang merugikan,” katanya.

Dwita Ria menambahkan, konsep KDMP sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila yang mengedepankan prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial. Dengan tata kelola yang baik, koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Implementasi KDMP di daerah juga menunjukkan progres signifikan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, mengungkapkan bahwa dari total 8.523 desa dan kelurahan di provinsi tersebut, seluruh Koperasi Merah Putih telah berbadan hukum. Struktur pengurus dan pengawas pun telah terbentuk secara lengkap di seluruh unit koperasi.

“Dari sisi sumber daya manusia, penguatan kapasitas terus dilakukan melalui berbagai program pelatihan. Hingga saat ini, pelatihan telah menjangkau 1.120 pendamping serta lebih dari 17 ribu pengurus koperasi,” kata Bayu. Menurutnya, langkah ini menjadi modal strategis untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi desa di Jawa Tengah.

[edRW]