Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Rizy Aprilia )*

Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh menuai apresiasi luas dari masyarakat. Setelah bencana alam yang sempat melumpuhkan aktivitas warga, berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai berjalan cepat dan terkoordinasi. Perbaikan rumah rusak, fasilitas umum, akses jalan, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih menjadi bukti nyata kehadiran negara dan solidaritas lintas pihak. Warga menilai langkah ini memberi rasa aman dan harapan untuk kembali menata kehidupan secara normal setelah masa sulit yang mereka alami.

Di sejumlah lokasi terdampak, warga menyebut proses pemulihan dilakukan dengan pendekatan humanis dan partisipatif. Pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan organisasi kemanusiaan bekerja berdampingan mendengarkan kebutuhan warga di lapangan. Bantuan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan jangka menengah, seperti dukungan ekonomi, perbaikan sarana pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menguat.

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengapresiasi kecepatan distribusi bantuan logistik dan transparansi penyalurannya. Kebutuhan pokok seperti pangan, obat-obatan, dan perlengkapan rumah tangga dapat diterima tepat waktu. Selain itu, kehadiran petugas di posko-posko pengungsian dinilai responsif dalam menangani keluhan dan kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Situasi ini menciptakan suasana kebersamaan dan gotong royong yang kuat di tengah proses pemulihan.

Eddy juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, relawan, serta unsur masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan pascabencana, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam melindungi warganya. Ia berharap pola koordinasi dan tata kelola penanganan yang sudah berjalan baik ini dapat dijadikan model dalam menghadapi situasi darurat serupa di masa mendatang, sehingga respons negara semakin cepat, tepat, dan humanis.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai masyarakat Aceh menunjukkan sikap tegas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas daerah. Warga secara terbuka menolak upaya normalisasi simbol-simbol yang dinilai berpotensi memicu ketegangan, termasuk pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga suasana kondusif, terutama di tengah fokus bersama untuk bangkit dari bencana dan membangun kembali kehidupan sosial ekonomi.

Bagi sebagian besar warga, perdamaian yang telah terjaga selama ini merupakan modal utama pembangunan Aceh. Trauma konflik masa lalu masih membekas, sehingga masyarakat tidak ingin kembali terjebak dalam simbolisme yang dapat memecah belah. Warga menilai bahwa pemulihan pascabencana seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan membuka ruang bagi perdebatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak masyarakat.

Mantan Sekjen Forum LSM Aceh, Dr. Wiratmadinata mengajak seluruh elemen untuk menahan diri dan menghormati kesepakatan damai yang telah membawa Aceh ke arah yang lebih stabil. Menurutnya, identitas Aceh dapat diekspresikan melalui budaya, adat, dan kontribusi positif bagi pembangunan, bukan melalui simbol-simbol yang sarat muatan politik dan sejarah konflik. Ajakan ini mendapat dukungan luas dari warga yang menginginkan Aceh tetap aman dan maju.

Aparat dan pemerintah daerah perlu terus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Pendekatan persuasif dan dialogis dinilai lebih efektif dibandingkan tindakan represif. Dengan komunikasi yang terbuka, potensi gesekan dapat dicegah sejak dini. Warga berharap upaya ini terus dilakukan agar fokus pemulihan pascabencana tidak terganggu oleh isu-isu yang dapat memecah konsentrasi dan solidaritas sosial.

Selain itu, penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat dipandang penting sebagai jembatan komunikasi antara warga dan aparat di lapangan. Keterlibatan mereka dapat membantu meredam kesalahpahaman, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, serta menjaga suasana kondusif di lingkungan terdampak. Dengan dukungan elemen lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih tenang, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Secara umum, masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi situasi pascabencana. Apresiasi terhadap kinerja pemulihan berjalan seiring dengan komitmen menjaga perdamaian. Penolakan terhadap normalisasi bendera GAM dipandang sebagai sikap menjaga stabilitas dan masa depan daerah. Dengan semangat kebersamaan, warga berharap Aceh dapat bangkit lebih kuat, aman, dan sejahtera, serta menjadikan pengalaman bencana sebagai pelajaran untuk memperkuat persatuan dan ketahanan sosial. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran kolektif bahwa persatuan dan stabilitas merupakan modal utama dalam mempercepat pemulihan serta mewujudkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan di masa mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara, tinggal di Bireuen

Aceh Tamiang – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah memasuki tahap percepatan rekonstruksi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi prioritas utama untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat.

“Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan adalah urusan reskonstruksi. Artinya, infrastruktur akan sangat dominan,” kata Menko AHY.

Menko AHY menekankan pentingnya percepatan pengerahan alat berat ke titik-titik paling prioritas guna mempercepat pekerjaan konstruksi. Ia menyebutkan, pemulihan akses jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi logistik serta mobilitas warga.

Di kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Tidak hanya itu, Mensesneg turut mengajak masyarakat untuk menyambut tahun baru 2026 dengan penuh optimisme.

“Sekali lagi beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, relawan, masyarakat semuanya. Semoga di tahun baru ini kita bisa hadapi semua masalah ini, semua cobaan ini supaya kita kembali dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Di tengah proses pemulihan tersebut, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat Aceh.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh agenda yang dapat memecah belah. Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah mempercepat pemulihan dan membangkitkan kembali perekonomian Aceh pascabencana.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, mengecam pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi bencana. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

“Ini bukan soal sebuah bendera yang berkibar, ini soal harga diri bangsa. Pengibaran bendera GAM adalah ancaman kedaulatan. Negara tidak boleh diam,” tegas Zulhamdi.

Ia mengingatkan bahwa isu separatisme bukan persoalan sepele dan dapat membuka kembali luka konflik masa lalu di Aceh.

“Persatuan Indonesia harga mati. Aceh adalah bagian sah dari NKRI,” pungkasnya.

BANDA ACEH — Tokoh masyarakat Aceh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menyiapkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai pembentukan lembaga khusus rehab–rekon menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya dampak bencana yang bersifat lintas wilayah dan sektor.

Nasruddin mengatakan, kompleksitas persoalan pascabencana tidak dapat ditangani dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Menurutnya, diperlukan kelembagaan yang terintegrasi, fokus, dan berjangka panjang agar pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. “Kami bersama elemen masyarakat sipil di Aceh berharap ada lembaga khusus yang menangani rehab–rekon secara terpadu, sehingga pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan pemulihan juga membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dalam konteks tersebut, Nasruddin menilai arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan peran keuchik sangat relevan. “Pendataan yang cepat dan akurat adalah fondasi utama penyaluran bantuan. Keuchik paling memahami kondisi warganya,” katanya.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan data terkait kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Menurutnya, data tersebut akan menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan skema bantuan. “Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, menegaskan bahwa penanganan dan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas seluruh pihak. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi korban, mulai dari hunian, kebutuhan pokok, hingga kerusakan infrastruktur. “Maka semua pihak harus menjaga fokus penanganan sehingga tahap rehabilitasi berjalan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Irmawan juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Nasruddin menegaskan sikap serupa dengan mendorong masyarakat Aceh untuk menolak segala bentuk gerakan yang berpotensi memecah belah, termasuk Gerakan Aceh Merdeka. “Saat ini yang dibutuhkan Aceh adalah persatuan untuk bangkit dari bencana, bukan narasi lama yang justru menghambat pemulihan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu mendukung agenda rehabilitasi dan rekonstruksi demi masa depan Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sepanjang 2025.

Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya program optimasi lahan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa perlu membuka lahan baru.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan optimasi lahan menjadi strategi penting untuk mendongkrak produksi padi nasional.

Program ini difokuskan pada perbaikan infrastruktur pertanian dan optimalisasi lahan sawah yang telah ada.

“Kami mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menggiatkan optimasi lahan. Dengan optimasi lahan, sawah yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali kini didorong menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, kegiatan optimasi lahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan Survei, Investigasi, dan Desain (SID), pembangunan dan rehabilitasi tanggul, pintu air, saluran irigasi, serta drainase di tingkat usaha tani.

Program ini juga mencakup pembangunan unit pompa air, pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan olah lahan pasca-oplah.

“Di lapangan sudah banyak bukti. Produktivitas meningkat, panen bisa dilakukan lebih dari dua kali, dan pendapatan petani pun ikut naik,” kata Hermanto.

Hingga 1 Januari 2026, capaian program optimasi lahan menunjukkan hasil signifikan. Dari target 500 ribu hektare pada 2025, realisasi SID telah mencapai 98,64 persen.

Sementara progres konstruksi mencapai 78 persen dan dilaksanakan di 24 provinsi sentra pertanian.

Sejumlah kegiatan masih berlanjut hingga Maret 2026 melalui skema RPATA sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.

Kementerian Pertanian memastikan seluruh target strategis sektor pertanian sepanjang 2025 telah tercapai.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan fokus swasembada pangan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sejauh ini tercapai. Kita memang fokus pada swasembada,” ujarnya.

Sepanjang 2025, pemerintah tidak melakukan impor beras, jagung, maupun gula konsumsi. Kondisi tersebut diperkuat dengan stok Cadangan Beras Pemerintah yang mencapai 3,39 juta ton pada akhir tahun.

Capaian ini menjadi penanda penting bagi kemandirian pangan nasional dan menunjukkan percepatan realisasi target yang sebelumnya dirancang dalam jangka menengah.

Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi atas kinerja sektor pangan nasional di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian.

“Di bidang pangan ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan. Saya memberi waktu empat tahun untuk kita kembali swasembada, ternyata tim pangan kita berhasil. Insya Allah swasembada dalam satu tahun,” ujar Prabowo.

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Capaian tersebut terutama ditopang oleh keberhasilan swasembada beras, seiring melonjaknya produksi nasional dan menguatnya stok cadangan pemerintah.

Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras dapat diraih dalam waktu empat tahun atau pada 2028.

Namun, ia mendorong percepatan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan agar target tersebut bisa dicapai jauh lebih cepat.

“Kita juga sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu empat tahun untuk kita kembali swasembada beras, ternyata tim pangan kita berhasil insyaallah swasembada dalam satu tahun,” ujar Prabowo.

Pada Oktober 2025, Presiden mengungkapkan produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Oktober 2025 telah mencapai 31.038.197 ton. Menurutnya, angka tersebut merupakan produksi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi dasar percepatan target swasembada pangan.

“Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Saya kasih target empat tahun, mereka hasilkan dalam satu tahun,” kata Prabowo.

Selain produksi, Prabowo juga menyoroti penguatan stok cadangan beras pemerintah. Ia menyebut cadangan beras di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, angka tertinggi sepanjang sejarah nasional.

“Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan status swasembada pangan akan diumumkan pada awal Januari 2026.

Ia menyebut produksi beras sepanjang 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton atau meningkat 4,17 juta ton, dengan stok beras nasional sekitar 3,7 juta ton.

Oleh: Dita Permata Siwi )*

Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah secara konsisten membuahkan hasil nyata, baik dari sisi produksi, ketersediaan stok, stabilitas harga, maupun peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor pangan. Pangan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai fondasi kedaulatan dan ketahanan nasional.

Pemerintah sejak awal menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan harus bertumpu pada kekuatan produksi dalam negeri. Melalui Kementerian Pertanian, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan produksi, perlindungan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional. Pendekatan ini terbukti mampu menjaga pasokan beras tetap aman sepanjang 2025, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor.

Salah satu instrumen penting yang dijalankan adalah kebijakan penetapan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Dengan harga yang lebih berpihak, petani memperoleh kepastian usaha sekaligus insentif untuk meningkatkan produksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai capaian sektor pangan sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani di lapangan. Ia menekankan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan tidak semata-mata mengejar peningkatan stok, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produksi yang meningkat harus berjalan seiring dengan harga yang adil dan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Keberhasilan kebijakan tersebut tercermin dari berbagai indikator. Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani pada September 2025 mencapai 124,36. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan petani berada jauh di atas biaya produksi, sebuah kondisi yang menandakan perbaikan kesejahteraan secara nyata. Pemerintah memandang peningkatan NTP sebagai bukti bahwa kebijakan pangan yang diterapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan.

Dari sisi persepsi publik, hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebijakan pangan pemerintah. Mayoritas responden meyakini kenaikan harga gabah berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Selain itu, sebagian besar masyarakat menilai beras SPHP yang disalurkan pemerintah memiliki kualitas baik dan harga terjangkau. Tingginya tingkat kepuasan publik ini memperkuat legitimasi kebijakan pangan nasional.

Penguatan ketahanan pangan pada 2025 juga tidak terbatas pada sektor pertanian konvensional. Pemerintah mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk melalui program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menjadikan program ini sebagai sarana pembinaan sekaligus kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, melihat ketahanan pangan di lapas sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian warga binaan. Melalui pelibatan ribuan narapidana dalam kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah tidak hanya memperluas basis produksi pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengikis stigma lapas semata sebagai tempat penghukuman dan mengubahnya menjadi ruang pembinaan yang bernilai ekonomi dan sosial.

Pulau Nusakambangan dijadikan proyek percontohan dalam program tersebut. Di kawasan ini, pemerintah mengembangkan lahan ketahanan pangan sekaligus mendirikan berbagai balai pelatihan kerja, mulai dari konveksi, pengolahan hasil pertanian, hingga produksi pupuk organik. Konsep ini dirancang agar satu program mampu memberikan banyak manfaat, baik bagi pembinaan warga binaan maupun bagi ketahanan pangan nasional.

Selain menghasilkan produk pangan, pembinaan di lapas juga mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif yang terhubung dengan pasar. Sejumlah produk olahan berbasis sumber daya alam bahkan telah menembus pasar internasional. Pemerintah memandang keberhasilan ini sebagai bukti bahwa ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintah juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menilai bahwa dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan pangan nasional menunjukkan hasil konkret di lapangan. Menurutnya, langkah pemerintah dalam menaikkan harga gabah, menjaga stabilitas pasokan, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga telah memberikan dampak langsung bagi petani.

Ahmad Yohan berpandangan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berhasil menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mendorong agar kebijakan tersebut terus dilanjutkan secara konsisten dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada petani. Fokus pada kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas pangan nasional.

Secara keseluruhan, penguatan ketahanan pangan nasional sepanjang 2025 menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran berhasil menghadirkan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan produksi yang meningkat, stok yang terjaga, kesejahteraan petani yang membaik, serta dukungan publik dan legislatif yang kuat, ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang lebih kokoh. Fondasi ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berdaulat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Dani Pratama )*

Swasembada pangan menjadi pijakan awal yang menentukan arah pembangunan nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak tahun pertama kepemimpinan, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Sepanjang 2025, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah menunjukkan hasil nyata, terutama pada capaian swasembada beras yang memperkuat fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

Pemerintah memandang swasembada pangan bukan sekadar target produksi, melainkan strategi jangka panjang untuk mengamankan kebutuhan dasar rakyat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Dengan pendekatan tersebut, produksi komoditas utama didorong secara agresif melalui perbaikan tata kelola, penguatan insentif bagi petani, serta penataan ulang sistem distribusi. Fokus awal diarahkan pada beras sebagai komoditas strategis, sebelum dilanjutkan ke sumber protein dan komoditas pangan lainnya.

Pada 2025, pemerintahan Prabowo Gibran mengklaim keberhasilan mencapai swasembada beras, ditandai dengan penghentian impor komoditas tersebut. Capaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil konsistensi kebijakan sejak awal tahun, termasuk penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menegaskan optimalisasi penyerapan gabah dan beras petani lokal. Kebijakan ini memastikan hasil panen terserap maksimal, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai bahwa percepatan swasembada beras melampaui target awal yang ditetapkan presiden. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional diperkirakan meningkat signifikan hingga jutaan ton sepanjang 2025. Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring dengan penguatan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog, yang mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini memberikan ruang fiskal dan kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Selain produksi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada faktor biaya produksi petani. Reformasi distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung swasembada pangan. Pada Oktober 2025, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi hingga 20 persen melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola, tanpa menambah beban anggaran negara. Penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk utama yang digunakan petani, sehingga berdampak langsung pada penurunan biaya usaha tani.

Langkah tersebut memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama swasembada pangan. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dan kepastian penyerapan hasil panen, petani memiliki insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah memandang keberpihakan semacam ini sebagai prasyarat mutlak agar swasembada pangan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa peningkatan produksi tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, program perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara masif di berbagai daerah. Perbaikan irigasi seluas jutaan hektare dilakukan secara terintegrasi lintas wilayah administratif, dengan tujuan memastikan ketersediaan air yang memadai bagi lahan pertanian produktif.

Tantangan struktural tetap dihadapi, terutama menyusutnya lahan pertanian di Pulau Jawa akibat tekanan pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti kondisi ini sebagai persoalan serius yang harus diatasi melalui perluasan lumbung pangan di luar Jawa. Pemerintah kemudian mengarahkan pengembangan kawasan pangan baru, termasuk di Merauke, Papua, serta mendorong penggunaan varietas dan bibit unggul yang lebih adaptif dan produktif.

Upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian juga diperkuat melalui kebijakan pengendalian alih fungsi lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, NusronWahid, mengambil langkah moratorium terbatas terhadap perubahan fungsi lahan sawah di wilayah dengan data yang belum sinkron. Pemerintah menilai pembenahan data lahan sebagai fondasi penting agar kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran.

Setelah memperkuat swasembada beras, pemerintah mulai memperluas fokus pada swasembada pangan kaya protein. Menjelang akhir 2025, program peningkatan produksi telur, daging ayam, dan perikanan mulai digencarkan dengan target pencapaian pada 2026. Pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan, pengembangan tambak, serta pembentukan kampung nelayan untuk memperkuat ekosistem produksi protein nasional.

Langkah lanjutan juga diarahkan pada komoditas gula dan garam. Pemerintah merencanakan ekspansi lahan tebu secara signifikan sebagai dasar penghentian impor gula putih. Menteri Pertanian menyampaikan bahwa optimalisasi lahan tebu, khususnya di Jawa Timur, menjadi kunci menuju swasembada gula dalam waktu dekat. Pendekatan ini menegaskan konsistensi pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan secara bertahap dan terukur.

Secara keseluruhan, capaian swasembada pangan pada 2025 mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo Gibran dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Dengan kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, keberpihakan nyata kepada petani, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, swasembada pangan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga fondasi penting bagi ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial.

“Negara harus hadir secara utuh. Kita tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan, penghidupan, dan masa depan masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh Tamiang.

Penanganan dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan langkah tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi jangka menengah hingga panjang guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan data pemerintah hingga awal Januari 2026, bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa, puluhan ribu warga mengungsi, serta kerusakan signifikan pada rumah tinggal, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat bergerak cepat dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI – Polri, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah telah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) serta menyiapkan program relokasi permanen di wilayah yang dinilai rawan bencana. Selain itu, pemulihan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan sarana transportasi menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera berjalan normal.

Di bidang sosial, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik, bantuan tunai, serta santunan bagi keluarga korban meninggal dan luka berat. Program pemulihan ekonomi juga digulirkan melalui bantuan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat agar warga terdampak dapat kembali mandiri.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pemerintah yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai prioritas utama.

“Pendekatan holistik ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara berkelanjutan,” katanya.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah memastikan ketersediaan anggaran pemulihan bencana tanpa mengganggu program prioritas nasional lainnya. Sinergi dengan BUMN, sektor swasta, serta partisipasi publik juga terus diperkuat sebagai bagian dari gotong royong nasional.

Dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memandang serius penanganan bencana dan berkomitmen meringankan beban warga. Presiden juga mengapresiasi inisiatif Danantara dalam percepatan pembangunan huntara, serta meminta koordinasi dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib.

“Saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ini membangun hunian dalam waktu singkat itu suatu prestasi. Nanti saya minta Danantara untuk berkoordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai kolaborasi lintas pihak menjadi kunci percepatan pemulihan. Kecepatan dan ketapatan dalam membangun hunian bagi masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatera Barat merupakan hal yang prinsip.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria mengatakan percepatan pembangunan hunian menjadi komitmen negara untuk memastikan warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dan kegiatan ekonomi secara bertahap.

“Pada prinsipnya kami ingin ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kami berharap hunian ini menjadi tempat tinggal yang aman dan layak, sekaligus mendukung proses pemulihan mereka,” ujarnya

Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan hunian dirancang tidak sekadar cepat, tetapi juga memperhatikan kualitas. Berbagai fasilitas pendukung seperti sarana publik, tempat ibadah, hingga ruang bermain akan dibangun untuk menjaga keberlanjutan aktivitas warga selama masa transisi.

Program ini merupakan bagian dari target pembangunan hingga 15.000 unit hunian yang akan digarap secara bertahap di berbagai wilayah terdampak, menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan lokasi.

“Kami menunggu arahan pemerintah daerah terkait wilayah lain yang membutuhkan dan siap dibangun,” kata Dony.

Senada, Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menyatakan Hutama Karya senantiasa siap dan sedia hadir untuk menjadi bagian dari pembangunan negara.

“Kami dengan semangat bersama seluruh sumber daya yang kami miliki, optimis dapat bersinergi bersama melayani dengan memberikan kontribusi terbaik. Kami yakin, Huntara dapat hadir untuk memulihkan kehidupan yang lebih layak bagi warga yang terdampak,” jelasnya.

Dukungan Hutama Karya merupakan bagian dari kolaborasi lintas pihak dalam transisi penanganan bencana dari fase darurat menuju pemulihan yang lebih terstruktur, termasuk pemulihan layanan dasar agar aktivitas warga berangsur pulih.

Kolaborasi ini berjalan melalui koordinasi dengan Danantara, BP BUMN serta keterlibatan BUMN lainnya dalam program pembangunan huntara di Aceh Tamiang.

Continue Reading

Oleh: Bara Winatha*)

Pemulihan layanan publik pascabencana di tiga provinsi Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai fasilitas vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit, didorong untuk segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat pulih secara bertahap. Percepatan pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan rasa aman masyarakat pascabencana.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa percepatan pemulihan fasilitas publik harus menjadi prioritas utama seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Kepala negara menilai sekolah dan fasilitas kesehatan merupakan simpul utama pemulihan kehidupan sosial masyarakat, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar segera dapat melayani warga kembali. Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Prabowo menekankan pentingnya sinkronisasi data kerusakan dan kebutuhan lapangan agar penanganan tidak tumpang tindih serta benar-benar tepat sasaran. Presiden menilai keberhasilan percepatan pembangunan jembatan dan hunian darurat sebagai bukti bahwa dengan komitmen bersama, hambatan teknis dapat diatasi demi kepentingan rakyat.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen penuh mendampingi masyarakat terdampak sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi. Percepatan pembersihan fasilitas pendidikan menjadi fokus utama agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai kembali sesuai jadwal awal tahun ajaran. Menurutnya, keberlangsungan pendidikan anak-anak tidak boleh terhenti terlalu lama karena dapat berdampak pada masa depan generasi muda. Oleh karena itu, personel Polri bersama masyarakat dan pihak sekolah terus bergotong royong membersihkan lumpur dan sisa material bencana di puluhan sekolah terdampak.

Sigit juga menyampaikan bahwa selain sektor pendidikan, Polri memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia menilai hunian tersebut penting sebagai solusi jangka menengah dan panjang, agar masyarakat memiliki kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Untuk mendukung percepatan pemulihan, Polri mengerahkan lebih dari seribu personel serta alat berat di berbagai titik terdampak. Ia menegaskan bahwa pendampingan Polri tidak berhenti pada pembersihan awal, tetapi berlanjut hingga proses rekonstruksi dan relokasi selesai serta kehidupan masyarakat kembali normal.

Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah terus memantau pemulihan puluhan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana. Ia menjelaskan bahwa prioritas utama Kementerian Kesehatan adalah memastikan layanan kegawatdaruratan, hemodialisis, dan operasi bedah dapat kembali berjalan optimal. Distribusi bantuan alat kesehatan seperti ventilator, EKG, dan oksigen konsentrator terus dilakukan untuk menggantikan fasilitas yang rusak agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu.

Budi juga menekankan pentingnya memastikan tidak terjadi penumpukan pasien di unit gawat darurat serta menjaga ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan di seluruh puskesmas, termasuk di wilayah pelosok yang akses jalannya masih terkendala. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dalam penyediaan genset dan dukungan logistik, agar layanan kesehatan primer tetap berjalan. Pemulihan sektor kesehatan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga memastikan sistem pelayanan dan sumber daya manusia siap melayani masyarakat pascabencana.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa kementeriannya bergerak cepat mempercepat pembersihan sedimen dan penyaluran air bersih untuk mendukung operasional Rumah Sakit. Ia menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, khususnya air bersih, menjadi prasyarat utama agar rumah sakit dapat berfungsi secara maksimal. Kementerian PU akan terus mendampingi pemerintah daerah selama masa tanggap darurat dan pemulihan hingga infrastruktur dasar benar-benar pulih dan berfungsi optimal bagi masyarakat.

Dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Makmun Murod menilai bahwa percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan pascabencana memiliki dampak strategis bagi ketahanan sosial masyarakat. Sekolah, puskesmas, dan rumah sakit bukan hanya bangunan fisik, tetapi ruang sosial yang menjaga keberlanjutan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, percepatan pemulihan layanan dasar berpotensi mempersempit kesenjangan sosial dan memutus trauma masyarakat terdampak bencana.

Makmun menilai langkah Presiden yang mendorong sinergi lintas sektor patut diapresiasi karena menunjukkan kehadiran negara dalam situasi krisis. Ia berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan model ideal penanganan bencana yang harus diperkuat ke depan. Menurutnya, pemulihan pascabencana juga perlu dibarengi dengan perencanaan mitigasi yang lebih matang agar risiko serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Berbagai langkah yang ditempuh lintas sektor menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan layanan publik kembali berjalan secepat mungkin pascabencana. Dorongan Presiden untuk mempercepat pemulihan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit mencerminkan kesadaran bahwa pelayanan dasar merupakan fondasi utama kebangkitan masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, masyarakat terdampak tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga kembali memperoleh rasa aman dan kepastian layanan. Literasi publik mengenai pentingnya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial pascabencana.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.