Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh guna mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik agar dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Sumatra. Hal ini diungkapkannya, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto meninjau Jembatan Bailey di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

“Jembatan ini adalah urat nadi kegiatan ekonomi di daerah ini. Perannya sangat strategis untuk memulihkan konektivitas dan mobilitas masyarakat yang sempat terputus akibat bencana,” kata AHY.

Menko AHY mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo bertujuan memastikan percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak dan terisolir. Presiden Prabowo berdiskusi dengan dirinya dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin terkait progres pembangunan, serta fungsi jembatan.

“Saya turut mengapresiasi melihat sinergi luar biasa antara aparat dan masyarakat setempat. Yang bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur darurat ini,” ucap AHY

AHY menjelaskan peninjauan ini mengawal penyelesaian infrastruktur penghubung yang memiliki peran bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Jembatan Bailey Sungai Garoga sepanjang 44 meter menjadi solusi sementara menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana Sumatera.

“Jembatan ini dibangun oleh Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Konstruksi jembatan tersebut dirancang mampu menahan beban hingga 25 ton,” ujar AHY.

AHY berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera memulihkan konektivitas utama antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus, memperlancar arus barang, jasa, dan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemerintah akan terus bekerja memastikan proses pemulihan pasca bencana berjalan optimal. Serta, infrastruktur kembali berfungsi, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan bangkit lebih kuat ke depan,” ungkap AHY.

Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan PLN siap melaksanakan arahan Danantara Indonesia untuk memastikan ketersediaan listrik yang aman dan andal di seluruh unit Huntara. “Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung upaya pemulihan demi terwujudnya Sumatera yang lebih tangguh, aman, dan berdaya saing di masa mendatang.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergitas nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat ini menjadi wujud nyata kehadiran negara sekaligus simbol kuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara serius, terencana, dan terukur. Presiden menyampaikan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menangani dampak bencana tanpa harus menetapkan status bencana nasional, namun tetap menjadikannya sebagai prioritas utama pemerintah.

“Kita sebagai bangsa dan negara mampu menghadapi ini. Tidak perlu menyatakan bencana nasional, tetapi ini kita pandang sebagai persoalan yang sangat serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat bersama jajaran kabinet di Kabupaten Aceh Tamiang.

Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang besar serta mengerahkan seluruh unsur Kabinet Merah Putih untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dilakukan secara paralel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, percepatan pemulihan layanan dasar menjadi fokus utama agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan.

“Kita kerahkan semua kekuatan negara. Menteri-menteri turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan dan rakyat terbantu,” kata Presiden Prabowo.

Komitmen tersebut diperkuat dengan langkah nyata Presiden yang tetap berada di lokasi bencana pada malam pergantian tahun serta menggelar rapat terbatas pada hari pertama Tahun Baru 2026. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa mengenal waktu demi memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan hasil yang nyata. Ia menyebut percepatan pemulihan terus dilakukan di 52 kabupaten dan kota terdampak, dengan kemajuan signifikan di sebagian besar wilayah.

“Berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat positif,” ujar Tito.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah memobilisasi TNI dan Polri dalam pembersihan sisa banjir dan longsor, serta mengirim lebih dari 1.000 praja IPDN guna membantu menghidupkan kembali layanan pemerintahan dan publik di daerah terdampak.*

Oleh: Wahyu Gunawan
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara atau Danantara terus memperlihatkan peran strategisnya dalam mendorong penguatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Melalui kombinasi proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembenahan aset transportasi nasional, Danantara menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan yang menyentuh sektor energi, industri, hingga layanan publik.

Salah satu langkah konkret diwujudkan lewat realisasi proyek pembangunan pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini memasuki tahap peletakan batu pertama pada Januari 2026 dan diproyeksikan menjadi pengungkit baru bagi pengembangan energi terbarukan nasional. Fasilitas tersebut berdiri di kawasan Pabrik Gula (PG) Glenmore dengan nilai investasi sekitar USD 40 juta atau setara Rp 600 miliar.

Pabrik bioetanol ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pertamina New & Renewable Energy dan PT Sinergi Gula Nusantara, anak usaha PTPN III (Persero) Holding Perkebunan. Sinergi lintas BUMN tersebut dinilai mencerminkan pendekatan baru Danantara dalam mengonsolidasikan kekuatan aset negara agar menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat lingkungan secara bersamaan.

Kapasitas produksi pabrik dirancang mencapai 30.000 kiloliter per tahun atau sekitar 100 kiloliter per hari. Bioetanol dengan tingkat kemurnian 99,5 persen ini diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan fuel grade bioetanol yang akan dicampurkan dalam bahan bakar ramah lingkungan, termasuk produk seperti Pertamax Green 95. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menyasar aspek bisnis, tetapi juga agenda transisi energi.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menilai proyek bioetanol Banyuwangi sebagai bagian dari portofolio 18 proyek hilirisasi yang mulai direalisasikan tahun ini. Ia menekankan bahwa investasi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menopang infrastruktur dasar energi nasional, sehingga manfaatnya bersifat jangka panjang.

Dari sisi dampak ekonomi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 3.500 hingga 4.500 tenaga kerja selama masa konstruksi, serta ratusan pekerja tetap ketika pabrik beroperasi penuh. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga diproyeksikan signifikan, dengan estimasi mencapai Rp 1,6 triliun per tahun selama periode pembangunan.

Pemilihan PG Glenmore sebagai lokasi pabrik disebut didasarkan pada keunggulan fasilitas tersebut yang tergolong sebagai salah satu pabrik gula paling modern di Indonesia. Pabrik bioetanol akan dibangun bersebelahan dengan area penggilingan gula, sehingga distribusi tetes tebu sebagai bahan baku utama dapat dilakukan secara langsung dan efisien. Skema ini dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan produktivitas.

Direktur Utama SGN Mahmudi menjelaskan bahwa fasilitas di Banyuwangi akan menjadi pabrik bioetanol kedua di lingkungan PTPN Group, setelah proyek berskala besar di Bojonegoro. Dengan tambahan kapasitas ini, PTPN Group diharapkan semakin berperan dalam rantai pasok energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Pertamina NRE memandang proyek Banyuwangi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan biofuel yang diperkirakan menembus 51 juta liter pada 2034. Pembangunan pabrik mencakup penerapan teknologi distilasi dan dehidrasi mutakhir, infrastruktur penyimpanan logistik, serta sistem integrasi fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2026.

Di luar sektor energi, peran strategis Danantara juga mengemuka dalam agenda peremajaan dan penambahan armada transportasi laut nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terkait kondisi armada kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendorong agar dilakukan penambahan armada sekaligus peremajaan kapal-kapal yang dinilai sudah menua. Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, terutama bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada kapal penumpang sebagai moda utama.

Menhub menilai keterbatasan armada sering kali tidak sebanding dengan lonjakan permintaan penumpang pada periode tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial hingga keamanan jika tidak diantisipasi dengan baik. Menurutnya, peremajaan dan penambahan kapal menjadi solusi struktural agar Pelni dapat memberikan layanan yang lebih andal dan manusiawi.

Ia juga menyoroti pola perjalanan masyarakat yang kerap tidak terencana, sementara jadwal singgah kapal Pelni di pelabuhan bersifat periodik. Ketidakseimbangan ini memicu ledakan penumpang pada waktu tertentu dan menempatkan operator dalam posisi serba salah. Karena itu, dukungan investasi melalui Danantara dipandang penting untuk memperkuat kapasitas angkutan laut nasional.

Melalui kombinasi proyek hilirisasi energi dan penguatan armada transportasi, Danantara menunjukkan perannya sebagai katalis strategis dalam transformasi BUMN. Pendekatan ini menegaskan bahwa investasi negara tidak semata mengejar imbal hasil finansial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat ketahanan energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rangkaian langkah yang ditempuh Danantara melalui pengembangan bioetanol dan dukungan peremajaan armada laut mencerminkan arah baru pengelolaan investasi negara yang lebih terintegrasi. Investasi tidak lagi diposisikan semata sebagai penggerak laba korporasi, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki struktur industri, memperkuat layanan publik, dan menjawab tantangan pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Danantara dinilai mampu menjadi jembatan antara kepentingan bisnis BUMN dan kebutuhan strategis nasional, mulai dari transisi energi hingga pemerataan konektivitas antardaerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

Oleh : Michelle Putri Santoso )*

Berbagai apresiasi terus mengemuka terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Kehadiran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis dinilai menjadi titik penting dalam upaya membangun industri nasional yang terintegrasi, mandiri, dan berdaya saing global. Langkah ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga diyakini membawa efek berantai terhadap dunia pendidikan tinggi, riset, serta pengembangan inovasi nasional.

Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof. Widodo, menilai Danantara memiliki peran krusial dalam mengorkestrasi lahirnya ekosistem industri baru di Tanah Air. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui dalam kegiatan Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges yang berlangsung di Jakarta. Menurutnya, kemajuan industri akan secara otomatis mendorong kemajuan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan penghasil sumber daya manusia unggul. Danantara diharapkan jadi salah satu pendorong untuk munculnya inovasi dan industrialisasi baru. Ketika pendanaan kuat untuk industrialisasi baru, maka perguruan tinggi punya kesempatan melakukan hilirisasi.

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga geopolitik global. Diharapkan forum tersebut mampu menghasilkan pandangan komprehensif serta melahirkan seperangkat usulan kebijakan atau policy brief yang dapat menjadi rujukan pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika global.

Selama forum berlangsung, para panelis membahas isu-isu strategis seperti ketahanan ekonomi nasional, transformasi energi, penguatan manajemen kebencanaan, serta peran institusi publik dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif. Mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana, diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana. Melalui forum ini, UB menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis negara dan dunia usaha dalam menghadirkan kontribusi nyata melalui riset, inovasi, dan dialog kebijakan yang konstruktif.

Selama ini perguruan tinggi di Indonesia memiliki banyak peneliti, pakar, dan hasil riset yang potensial. Namun, proses hilirisasi kerap menemui kendala karena belum tersedianya wadah yang kuat dan berkelanjutan. Akibatnya, banyak inovasi berhenti di tahap penelitian dan tidak berkembang menjadi produk industri bernilai tambah tinggi. Ekosistem industri yang maju juga akan berdampak langsung pada sistem pendidikan tinggi.

Pertumbuhan industri akan memacu perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri masa depan. Para dosen mendidik sarjana sudah sangat bagus, tapi ketika sudah lulus tidak mudah mencari pekerjaan di bidang masing-masing. Karena ekosistem industri di Indonesia belum berkembang. Kalau industrinya tumbuh, ekosistem otomatis akan berjalan juga. Widodo menegaskan bahwa Danantara harus mampu menjadi pemecah mata rantai permasalahan industrialisasi nasional. Maka Danantara harus jadi pemecah mata rantai yang selama ini menyebabkan kita tidak mandiri di industri. Ia meyakini, dengan konsolidasi aset negara dan pengelolaan investasi yang terarah, Danantara dapat menjadi katalis lahirnya industri-industri baru berbasis inovasi dalam negeri.

Apresiasi terhadap Danantara juga tercermin dari penghargaan yang berhasil diraih. BPI Danantara mendapatkan penghargaan kategori SOE Transformation and Strategic Investment Reinvention dalam ajang CNBC Indonesia Awarding Night 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Chief Operating Officer (COO) BP Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya Ini komitmen luar biasa. Dengan penghargaan ini belum apa-apa, tapi komitmen di Danantara sangat kuat untuk melakukan perubahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Perubahan ini terlihat dari sisi tata kelola dan pengelolaan bisnis BUMN. Ke depannya, BUMN bisa memberi kontribusi lebih besar. Banyak perubahan di sisi governance dan pengelolaan bisnis yang nanti akan disaksikan seluruh Indonesia.

Saat ini, Danantara merencanakan sedikitnya 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai daerah dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Proyek tersebut mencakup industri smelter aluminium berbasis bauksit di Kalimantan Barat, pengembangan DME batu bara di sejumlah wilayah, industri aspal di Sulawesi Tenggara, mangan sulfat di NTT, stainless steel berbasis nikel di Morowali, hingga industri tembaga, besi baja, oleoresin, oleofood, kelapa, perikanan, rumput laut, kilang minyak, tangki penyimpanan minyak, modul surya terintegrasi, dan bioavtur.

Sejalan dengan langkah Danantara, pemerintah juga terus menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam menjadi strategi utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Ia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan mampu tumbuh di kisaran 5 persen di tengah tekanan global. Rosan juga mencatat, sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp431 triliun atau lebih dari 30 persen total investasi nasional, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 58,1 persen.

Dengan berbagai langkah tersebut, Danantara semakin diapresiasi sebagai motor penggerak transformasi industri nasional. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan perguruan tinggi diyakini akan memperkuat ekosistem industri yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk melompat menuju negara industri maju.

)* Pengamat Ekonomi

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menetapkan arah investasi 2026 dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja dan penguatan fondasi ekonomi sebagai prioritas utama. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pendekatan tersebut menandai penguatan peran investasi negara yang tidak semata mengejar imbal hasil, tetapi juga memastikan manfaat sosial yang luas. Seleksi proyek dilakukan secara ketat untuk menjamin kelayakan finansial sekaligus kontribusi terhadap transformasi ekonomi. Arah kebijakan ini memperlihatkan konsistensi Danantara dalam menghubungkan modal dengan kepentingan jangka panjang.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menegaskan mandat ganda tersebut menjadi landasan pengelolaan investasi ke depan.

“Roadmap investasi disusun agar setiap proyek mampu memberikan keuntungan yang sehat sekaligus mendorong penciptaan nilai bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan P. Roeslani.

Pernyataan itu tercermin pada pemilihan sektor dan skema pembiayaan yang menumbuhkan ekosistem usaha. Investasi diarahkan pada proyek yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan kapasitas industri, serta memperluas jejaring ekonomi domestik dan internasional. Dengan desain seperti ini, manfaat investasi diharapkan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu proyek unggulan adalah pengembangan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Proyek ini diposisikan sebagai simpul layanan jamaah sekaligus penggerak ekonomi halal yang berkelanjutan. Selain memperkuat kehadiran Indonesia di rantai nilai global, proyek tersebut diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

“Pengembangan Kampung Haji berpotensi menciptakan hingga 7.500 lapangan kerja dan menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan setiap tahun,” tegas Rosan P. Roeslani.

Di dalam negeri, Danantara juga memprioritaskan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE). Inisiatif ini menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni pengurangan beban lingkungan dan penguatan ketahanan energi. Selama fase konstruksi, proyek WtE diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja, dengan tambahan pekerjaan tetap saat operasional.

Disiplin tata kelola menjadi prasyarat utama agar target tersebut tercapai. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menekankan pentingnya mitigasi risiko dan prinsip bankable dalam setiap keputusan investasi.

“Setiap proyek harus memenuhi standar kelayakan dan memberikan nilai tambah yang jelas bagi ekonomi Indonesia,” ujar Pandu Patria Sjahrir.

Pendekatan ini memastikan penggunaan modal negara berlangsung optimal dan akuntabel. Pengawasan eksekusi, evaluasi berkala, serta pengelolaan risiko dilakukan untuk menjaga kinerja proyek tetap pada jalurnya. Dengan kombinasi proyek luar negeri dan domestik, Danantara memperluas spektrum dampak ekonomi.

Secara agregat, dua proyek utama tersebut berpotensi menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja. Angka ini memperkuat peran Danantara sebagai katalis pertumbuhan yang menghubungkan investasi dengan penciptaan kerja. Melalui strategi 2026 yang terukur, BPI Danantara menegaskan komitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi nasional. (*)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai memetakan arah investasi tahun 2026 melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Lembaga pengelola investasi yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penciptaan belasan ribu lapangan kerja lewat proyek strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa peta jalan investasi Danantara Investment Management (DIM) dirancang untuk menjalankan mandat ganda: menghasilkan imbal hasil bagi negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Mandat kami jelas menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis.

Salah satu motor penciptaan kerja pada 2026 adalah inisiatif Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Proyek yang berjalan berdasarkan Inpres Nomor 15 Tahun 2025 ini tidak hanya menyasar kebutuhan akomodasi jamaah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi tenaga Indonesia. Rosan memproyeksikan proyek tersebut mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja, dengan ekosistem halal yang terbentuk diperkirakan bernilai lebih dari Rp 2,5 triliun per tahun.

Di dalam negeri, Danantara juga menyiapkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE) sebagai respons atas darurat sampah sekaligus penguatan ketahanan energi. Proyek WtE diperkirakan menyerap 3.500–4.500 tenaga kerja selama konstruksi, serta ratusan pekerjaan tetap saat operasional.

“Proyek seperti WtE menunjukkan bagaimana Danantara mengarahkan modal ke inisiatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan,” jelas Rosan.

Dengan dua contoh proyek tersebut, potensi serapan tenaga kerja diperkirakan melampaui 12.000 orang. Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan disiplin tata kelola dan mitigasi risiko menjadi kunci RKAP 2026.
“Fokus kami adalah memastikan setiap proyek tidak hanya bankable, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dalam riset tertanggal 2 Desember 2025, JPMorgan menilai Danantara berpotensi menjadi value-up story Indonesia melalui perannya dalam reformasi BUMN, penyaluran investasi, dan dukungan pertumbuhan ekonomi. “Kami meyakini Danantara dapat menjadi faktor penentu yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” tulis JP Morgan.

Menurut JPMorgan, pemisahan peran antara BPI Danantara sebagai holding, Danantara Asset Management (DAM), dan DIM menjadi fondasi penting untuk menyeimbangkan kewajiban pelayanan publik dan dorongan profitabilitas BUMN, sehingga berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja, dividen, dan imbal hasil ekuitas.**

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi biasa. Ini berpotensi memunculkan kembali konflik laten yang sudah lama diakhiri,” ujarnya.

Iwan menilai, aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, ada upaya memelintir persepsi seolah negara absen dalam penanganan bencana. “Padahal faktanya, negara hadir sejak awal dengan mengerahkan bantuan dan personel. Karena itu semua pihak perlu menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memperkuat konsolidasi pemulihan melalui koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pemulihan Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. “Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat akan menghadapi Ramadhan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Banda Aceh.

Rapat tersebut melibatkan Wakil Gubernur Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, unsur Forkopimda, hingga organisasi masyarakat sipil. Pratikno mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. “Ini berkat kerja keras semua pihak—pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami berterima kasih atas dedikasi tersebut,” katanya.

Pratikno menambahkan, fokus selanjutnya adalah percepatan pembangunan hunian sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. “Pembangunan huntara sudah dimulai. Kami juga memastikan pemulihan masjid dan musala agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman selama Ramadhan,” ujarnya.

Respons positif datang dari daerah terdampak. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menyebut koordinasi lintas sektor berjalan solid. “Evakuasi cepat, kebutuhan pengungsi terpenuhi, dan pelayanan posko tertib. Ini bukti keseriusan pemerintah,” katanya. Hal senada disampaikan tokoh muda setempat yang menilai kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing sebagai tanda pemulihan berjalan cepat.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan memastikan fase tanggap darurat telah berakhir dan pemerintah daerah fokus pada pemulihan. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pemulihan Aceh tidak hanya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi benteng efektif untuk menutup ruang provokasi separatis pascabencana.

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dapat dinormalisasi. “Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol politik separatis yang membawa beban ideologis dan historis,” ujarnya.

Ali menilai, di tengah situasi pemulihan pascabencana, upaya memunculkan simbol separatis berisiko membangkitkan kembali narasi konflik lama. Ia juga menyoroti pergeseran pola separatisme yang kini merambah ruang digital melalui narasi emosional di media sosial. “Hari ini, media sosial bisa menjadi medan tempur. Situasi duka tidak boleh dieksploitasi untuk provokasi,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memusatkan energi pada percepatan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, pemerintah mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat koordinasi intensif digelar di Banda Aceh untuk memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif.

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. “Percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar membutuhkan gotong royong semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga masyarakat,” ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan pemulihan jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara akses listrik mulai pulih secara bertahap. PLN bersama Kementerian ESDM telah menyalurkan lebih dari 1.000 generator ke desa-desa terpencil. Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengatakan perusahaan memastikan konektivitas tetap terjaga. “Sebagian besar site sudah beroperasi kembali. Untuk lokasi yang terkendala listrik, kami dukung dengan genset,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran pemulihan telah disiapkan. “Dana darurat Rp268 miliar sudah disalurkan ke daerah terdampak. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujarnya.

BNPB mencatat fase awal pemulihan telah mencapai titik signifikan di sejumlah wilayah. Pemerintah dan warga Aceh optimistis, percepatan rehabilitasi infrastruktur tidak hanya memulihkan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi benteng sosial paling efektif untuk menjaga perdamaian dan menutup ruang separatisme pascabencana.

Oleh: Zulfikar Ramdan *)

Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi.

Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu.

Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan.

Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat.

Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata.

Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepatpembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi sarana konsolidasisosial yang efektif. Ketika masyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalam satuirama, ruang bagi isu-isu provokatif semakin menyempit dan tidak mendapatkanresonansi luas.

Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakat Aceh juga ditopang oleh nilaispiritual yang kuat. Tokoh agama menilai bahwa kesabaran dan ketenangan wargadalam menghadapi musibah mencerminkan kedewasaan iman dan sosial. Nilaitersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakan yang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahir dari keyakinan religius ini menjadimodal penting dalam menjaga perdamaian.

Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuat pesan tersebut. Di tengahketerbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugastetap terjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberi energi moral bagi seluruhpihak yang terlibat dalam pemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budaya ini menjadi penanda bahwanilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit.

Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga juga bermunculan. Di sejumlahkecamatan, masyarakat bergotong royong membangun jembatan darurat dari kayuagar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggu bantuan alat berat, wargamemastikan distribusi logistik dan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi inimenunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selaras dengan kebijakanpemerintah, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dari bawah.

Sementara itu, pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan seiring peringatanpotensi cuaca ekstrem dari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatan penyediaanhunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintahpusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalanberkelanjutan.

Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwa gotong royong bukansekadar instrumen pemulihan fisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isuseparatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata dan masyarakat bergerakdengan kesadaran kolektif, narasi konflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkanbahwa solidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalah kekuatan utama untukbangkit, sekaligus menjaga stabilitas dan persatuan di tengah ujian berat.

*) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan

Oleh: Cut Anggina Nurhayati*

Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan kerja pemulihan yang nyata di lapangan menjadi jawaban paling kuat untuk menutup ruang provokasi serta menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pascabencana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun narasi konflik di tengah situasi krisis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, berpandangan bahwa simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme bersenjata masa lalu. Karena itu, menurutnya, normalisasi simbol tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Dalam konteks tersebut, Iwan mengamati adanya perang narasi di ruang publik dan media sosial yang mencoba mendiskreditkan peran negara. Ia menilai sebagian provokasi muncul dengan membingkai seolah negara absen atau tidak responsif, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, narasi semacam itu tidak sejalan dengan realitas kerja pemulihan yang sedang berlangsung dan berisiko merusak kepercayaan publik jika tidak direspons secara proporsional.

Di lapangan, Aceh justru menunjukkan wajah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat sejak fase tanggap darurat, dan kini secara bertahap mengonsolidasikan langkah menuju pemulihan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat secara terbuka menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah yang dinilai sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui kerja konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Pemulihan infrastruktur jalan nasional menjadi indikator penting dari keberlanjutan respons tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menuntaskan penanganan tujuh ruas jalan nasional sepanjang hampir 36 kilometer. Langkah ini dipandang krusial karena jalan merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dengan konektivitas yang kembali normal, aktivitas ekonomi warga mulai bergerak, layanan publik kembali berjalan, dan ritme kehidupan sosial berangsur pulih.

Pengerahan puluhan unit alat berat dan personel lapangan dalam skala besar mencerminkan kapasitas negara dalam bertindak cepat dan terukur. Selain mempercepat pembersihan sedimen dan perbaikan badan jalan, pendekatan padat karya yang melibatkan pekerja lokal juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak. Bagi warga, pemulihan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi sumber harapan yang menguatkan optimisme di tengah keterbatasan.

Perhatian pemerintah tidak berhenti pada jalan nasional. Akses jalan dalam kota yang menghubungkan pasar, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit turut dipulihkan agar layanan dasar kembali berjalan normal. Strategi ini dinilai efektif karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas ekonomi pasar kembali menggeliat, layanan pendidikan dan kesehatan berfungsi kembali, serta ruang publik kembali menjadi pusat interaksi sosial.

Pada level nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa sejumlah wilayah Aceh telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pergeseran fokus penanganan ini dipandang sebagai sinyal kesiapan pemerintah untuk melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara sistematis dan berbasis data. Bagi masyarakat, transisi ini memperkuat keyakinan bahwa pemulihan tidak bersifat sementara, melainkan dirancang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan Aceh dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menyeluruh. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara menjadi fondasi kuat bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BUMN, dan relawan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan.

Perencanaan kawasan hunian sementara yang dilengkapi fasilitas pendukung juga memperkuat pemulihan sosial. Pemerintah dan BUMN dinilai tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi turut memikirkan keberlanjutan kehidupan komunitas. Ruang sosial yang terbangun kembali menjadi sarana konsolidasi warga dan memperkuat ikatan sosial pascabencana.

Dalam konteks ini, fokus Aceh pada fase pemulihan menjadi penangkal paling efektif terhadap isu separatisme. Ketika kebutuhan dasar warga terpenuhi, kepercayaan publik terhadap negara menguat, dan ruang hidup kembali normal, provokasi simbolik kehilangan daya tarik. Masyarakat Aceh menunjukkan bahwa masa depan dibangun melalui kerja bersama, bukan dengan menghidupkan kembali konflik masa lalu.

Pemulihan pascabencana di Aceh akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, hunian, dan fasilitas publik, tetapi juga tentang menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan kehadiran negara yang nyata dan partisipasi aktif masyarakat, Aceh menegaskan pilihannya: bangkit, bersatu, dan melangkah maju, sambil menutup rapat ruang bagi narasi separatisme yang tidak lagi relevan dengan aspirasi rakyat.

*Penulis merupakan Akademisi dan Dosen Kebijakan Publik