Arsip Tahunan: 2026

Jakarta- Percepatan program 3 juta rumah kian terlihat setelah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersedia menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan investasi ini memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo Subianto memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat.

Untuk diketahui, hunian vertical (rumah susun) rencananya dibangun di Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, seluas 30 hektare. Lahan tersebut merupakan hibah dari Lippo Group kepada pemerintah untuk digunakan membangun hunian murah bagi masyarakat.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan mendukung pembiayaan pembangunan gedung-gedung hunian dan juga melibatkan BUMN karya dalam pengerjaannya. “Pertama dari pembiayaannya kita akan dukung secara full dan juga kita punya kami punya BUMN-BUMN karya yang kita bisa bergerak bekerja sama juga di dalam proyek ini,” ujar Rosan.

Rosan menuturkan, sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, dipastikan bahwa pengembangan kawasan hunian dapat dirancang secara matang.

Rosan menjelaskan, Danantara akan membangun hunian pada sebagian lahan hibah, yakni sekitar 12,8 hektare. Di lahan itu, nantinya akan dibangun 18 tower dan setiap tower rumah susun terdiri dari 32 lantai.

Rosan memperkirakan, investasi yang perlu dikucurkan oleh Danantara sebesar Rp 14-16 Triliun. “Perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai more less ya kurang lebih range-nya antara Rp 14-16 triliun,” ungkap Rosan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam program pembangunan rumah rakyat. Dukungan Danantara juga dinilai penting dalam memperkuat skema pembiayaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir pembangunan rumah susun subsidi tercatat sekitar 140 ribu unit. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan melalui skema baru yang melibatkan berbagai sumber pembiayaan. Salah satunya melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, badan usaha milik negara, serta sektor swasta.

Dia optimis pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. “Ini kerja tim. Tanpa dukungan semua pihak, program ini tidak akan berjalan,” pungkas Ara.

Jakarta — Pemerintah melalui Danantara terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sementara ketersediaan hunian yang terjangkau belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pengelolaan investasi strategis, Danantara diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan perumahan rakyat sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam langkah awal pengembangan program tersebut, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa peninjauan lokasi pembangunan menjadi bagian dari proses memastikan kesiapan proyek hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peninjauan dilakukan untuk melihat potensi pengembangan kawasan serta kesiapan infrastruktur yang mendukung pembangunan perumahan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan.

Keterlibatan Danantara di sektor perumahan dipandang sebagai langkah penting untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Dengan kapasitas pengelolaan investasi yang besar, lembaga ini diharapkan mampu mendorong pembangunan perumahan dalam skala besar sehingga biaya pembangunan dapat ditekan dan harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Program pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta pengembang perumahan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kawasan hunian yang tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta ruang publik yang memadai.

Dukungan terhadap pengembangan hunian rakyat juga datang dari kementerian yang menangani sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sekaligus menekan backlog perumahan yang terus meningkat.

“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.” tegas Sirait.

Dalam jangka panjang, penguatan investasi di sektor perumahan melalui Danantara diharapkan dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan membawa Indonesia resmi bergabung ke dalam Board of Peace (BoP).

Keputusan strategis tersebut bertujuan untuk mengawal stabilitas serta rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, Palestina, langsung dari meja perundingan internasional.

Melalui keterlibatan aktif di lembaga rintisan Amerika Serikat itu, Indonesia berkomitmen memastikan hak kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keanggotaan tersebut merupakan manifestasi strategi diplomasi proaktif.

“Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within,” katanya.

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ujar Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi.

“Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” tegasnya.

Visi serupa melandasi pandangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

Ia menyebut BoP sebagai satu-satunya forum konkret saat ini untuk mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.

“Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.

Ia menekankan agar publik memberi kesempatan pada upaya tersebut sebelum menghakimi hasilnya.

“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya.

“Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tuturnya.

Melengkapi perspektif tersebut, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf menilai keterlibatan itu sebagai langkah taktis menghadapi kebuntuan diplomasi global.

“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam ‘addressing the elephant in the room’, di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat,” jelas Subhan.

Ia menekankan bahwa keanggotaan tersebut bukanlah aliansi militer yang mengikat kedaulatan negara.

“BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” pungkasnya.

Melalui posisi itu, Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menyuarakan keadilan bagi Palestina secara langsung di jantung pengambilan keputusan. (*)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss.

Langkah strategis tersebut menandai era baru peran aktif Indonesia dalam mewujudkan stabilitas global, terutama dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui jalur formal internasional.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi mendalam dengan para pemimpin dunia.

Beliau menyebut Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within untuk memperjuangkan keadilan dari dalam sistem.

“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Kamis (05/03/2026).

Muhadjir menambahkan bahwa komitmen terhadap solusi dua negara tetap menjadi kompas utama.

“Tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menekankan bahwa pemerintah mengedepankan dialog daripada konfrontasi fisik.

Sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, ia meyakini efektivitas diplomasi dalam meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

“Pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron dengan optimis.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, melihat keanggotaan Indonesia di BoP sebagai instrumen vital untuk meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.

Ia menilai posisi Indonesia sangat tawar dalam menekan kekuatan besar agar menghentikan kekerasan.

“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelas Yahya.

Partisipasi Indonesia dalam BoP mencakup kesiapan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta peran sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Mandat tersebut memperkuat fokus pada rekonstruksi Gaza dan penghentian kekerasan secara permanen.

Keterlibatan itu menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa suara kemanusiaan ke meja perundingan tertinggi dunia demi mewujudkan tatanan global yang lebih adil dan damai. (*)

Jakarta – Pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Melalui penguatan pengawasan dan transparansi program MBG, pemerintah berupaya memastikan setiap penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menjelaskan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk mengunggah menu program Makan MBG lewat media sosial sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.

“BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” ujar Sonny.

Ia menambahkan, langkah tersebut diambil untuk memastikan masyarakat dapat melihat secara transparan kualitas serta komposisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program.

Di sisi lain, BGN juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 492 SPPG di wilayah Sumatra mulai 9 Maret 2026. Adapun kebijakan ini diambil karena ratusan dapur layanan tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar kelayakan dalam pengelolaan makanan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menyatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari dari penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program MBG.

“Suspend (penghentian sementara) ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Karena program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegas Harjito.

Langkah penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG. Melalui penertiban ini, pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas penyedia makanan bagi penerima manfaat telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kualitas pangan sebelum kembali beroperasi.

BGN menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara hingga seluruh SPPG yang terdampak melengkapi persyaratan sertifikasi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan tetap menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dengan perluasan cakupan program di berbagai daerah. Pengawasan dilakukan di tingkat pusat serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Hingga akhir Februari 2026, program MBG tercatat telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui lebih dari 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2026, mencakup pelajar, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

Seiring dengan perluasan jangkauan tersebut, pemerintah menilai pengawasan menjadi elemen penting agar kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran berjalan sesuai standar. Berbagai pihak mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga pengawas dilibatkan untuk memastikan program ini berjalan akuntabel dan berkelanjutan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pengawasan terhadap dapur MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah sangat diperlukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

“Bupati, camat, sampai lurah boleh ikut mengawasi dapur-dapur MBG. Ini penting agar pelaksanaannya benar-benar sesuai standar dan masyarakat juga bisa melihat langsung prosesnya,” ujar Nanik.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif tersebut bertujuan membangun sistem pengawasan yang terbuka. Dengan keterlibatan berbagai pihak, potensi kesalahan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Di sisi lain, pemerintah juga menilai kritik dari masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkuat pengawasan program.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menilai partisipasi publik justru menjadi energi positif bagi penyempurnaan program.

“Kritik dari masyarakat justru menjadi bagian dari pengawasan publik yang penting. Pemerintah terbuka terhadap masukan karena tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak,” kata Hariqo.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan pengawasan publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program strategis ini. Pemerintah juga terus mendorong transparansi dalam pelaksanaan MBG, termasuk melalui sistem pelaporan serta keterlibatan masyarakat dalam memantau implementasi di lapangan.

Program MBG tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah semata, tetapi juga gerakan nasional untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Pengawasan yang kuat, transparansi pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting agar MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.*

Oleh Andita Marlan )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Untuk pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang, kehadiran program MBG patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan bergizi yang memadai. Lebih dari sekadar program bantuan, MBG adalah bentuk investasi negara dalam memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.

Langkah pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan transparan dan akuntabel menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki akun media sosial resmi di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kebijakan ini membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan setiap hari kepada para penerima manfaat. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengevaluasi program merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan adanya publikasi rutin terkait menu makanan, kualitas gizi, hingga rincian harga, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah program tersebut telah dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pendekatan transparansi melalui media sosial ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sistem pelayanan publik yang terbuka dan partisipatif. Dalam praktiknya, transparansi tidak hanya sekadar membuka informasi kepada publik, tetapi juga menciptakan tanggung jawab moral bagi para pengelola program agar selalu memberikan pelayanan terbaik. Situasi ini pada akhirnya mendorong para pengelola program untuk menjaga kualitas layanan secara konsisten, karena setiap kekurangan akan dengan mudah diketahui oleh publik.

Upaya memperkuat transparansi juga terlihat dari kebijakan yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan arahan agar dilakukan evaluasi menu sekaligus peningkatan keterbukaan informasi terkait harga makanan dalam program MBG. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pencantuman label pada setiap paket makanan yang berisi rincian harga masing-masing komponen serta informasi kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Langkah ini menjadi bentuk konkret transparansi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara jelas kualitas makanan yang diterima oleh para siswa.

Keterbukaan informasi tersebut sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran yang sempat muncul di tengah masyarakat mengenai kualitas dan pengelolaan program MBG. Dengan adanya informasi yang jelas mengenai komposisi makanan dan nilai gizi yang disajikan, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Transparansi seperti ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan program sosial secara profesional dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, dukungan terhadap program MBG juga datang dari lembaga legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa pengawasan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi penerima. Menurut Indah Kurniawati, partisipasi publik dalam mengawasi implementasi program di lapangan akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Lebih jauh, Indah Kurniawati juga menekankan bahwa program MBG memiliki nilai strategis sebagai investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang unggul. Pemenuhan gizi yang baik sejak masa kanak-kanak bahkan sejak masa kehamilan menjadi faktor penting dalam membentuk kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Oleh karena itu, program MBG tidak dapat dipandang semata sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.

Keberadaan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan program ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola kebijakan pemenuhan gizi secara nasional. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa berbagai program pemenuhan gizi dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran. Dengan sistem pengawasan yang melibatkan pemerintah, parlemen, dan masyarakat, pelaksanaan program MBG memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program tersebut. Transparansi yang diterapkan melalui berbagai mekanisme pengawasan publik merupakan langkah maju dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dengan dukungan masyarakat serta komitmen kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, program MBG dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizi jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalam perjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel.

Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukungan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal 2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebih dari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia.

Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetap terjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alih menutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulai dari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapur SPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publik lainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasi ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel.

Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap pengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program. Model pengawasan sosial seperti ini menjadi bukti bahwa pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai program publik yang partisipatif, bukan sekadar kebijakan yang berjalan secara tertutup.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, juga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan program MBG, terutama terkait isu anggaran dan pengadaan bahan pangan. Ia menjelaskan bahwa setiap SPPG didorong untuk mempublikasikan informasi mengenai harga bahan makanan serta komposisi menu yang digunakan. Transparansi tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi atau informasi yang tidak akurat mengenai pengelolaan anggaran program.

Menurutnya, MBG sejak awal tidak dirancang sebagai skema bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, sistem anggaran dan insentif di dalamnya dirancang agar tetap efisien namun tetap akuntabel. Bahkan, BGN menegaskan bahwa pagu anggaran sekitar Rp15 ribu per menu sudah mencakup berbagai komponen operasional, termasuk insentif bagi penyelenggara SPPG, sehingga tidak ada ruang bagi praktik manipulasi anggaran seperti yang sering dispekulasikan di ruang publik.

Penjelasan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga integritas program melalui tata kelola yang jelas dan terbuka. Dengan informasi yang dipublikasikan secara transparan, masyarakat dapat memahami bahwa dana negara digunakan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan standar yang terukur.

Di tingkat operasional, praktik transparansi juga terlihat langsung di lapangan. Asisten Lapangan SPPG Kademangan 2, Sekar Ayu Bulan Firdaus, menggambarkan bagaimana dapur MBG tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga menyampaikan informasi terkait harga menu dan kandungan gizi kepada publik. Dengan memaparkan komposisi bahan makanan serta nilai gizinya, masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap menu dirancang berdasarkan kebutuhan nutrisi penerima manfaat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada edukasi gizi. Ketika masyarakat mengetahui kandungan gizi dari menu yang disajikan, mereka sekaligus memperoleh pemahaman tentang pola makan sehat. Dengan demikian, MBG tidak sekadar memberikan makanan gratis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi bagi generasi masa depan.

Selain itu, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebagian besar anggaran program dialokasikan untuk pembelian bahan pangan yang berasal dari produk pertanian domestik. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, MBG menunjukkan pendekatan kebijakan yang holistik. Program ini tidak hanya menyasar persoalan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesehatan siswa, serta membangun budaya transparansi dalam pengelolaan program publik.

Di tengah dinamika informasi yang cepat dan sering kali dipenuhi spekulasi, langkah pemerintah membuka akses informasi mengenai menu, anggaran, dan operasional MBG menjadi sinyal kuat bahwa program ini dijalankan dengan integritas. Transparansi yang diterapkan bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi merupakan bagian dari tata kelola yang ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dananta Prawira *)

Dinamika geopolitik di Timur Tengah sering kali memicu reaksi emosional yang kuat di dalam negeri, terutama ketika berkaitan dengan isu kemerdekaan Palestina. Belakangan ini, muncul desakan dari berbagai pihak agar Pemerintah Indonesia segera menyatakan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Namun, dalam menavigasi kebijakan luar negeri yang kompleks, keputusan strategis tidak boleh diambil berdasarkan tekanan sesaat atau sentimen reaktif. Langkah Indonesia untuk tetap bertahan dan mengkaji posisi di dalam BoP merupakan cerminan dari diplomasi yang matang, objektif, dan terukur demi kepentingan jangka panjang bangsa Palestina itu sendiri.

Sikap tenang pemerintah dalam menghadapi desakan ini sejatinya selaras dengan mandat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keluar dari sebuah forum internasional secara tergesa-gesa justru berisiko menutup pintu dialog yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. Board of Peace harus dilihat sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Sebagai sebuah wadah yang relatif baru, BoP memberikan ruang bagi Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya untuk menyuarakan kepentingan Gaza di meja perundingan yang melibatkan aktor-aktor kunci global.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah, KH Zaitun Rasmin, memberikan perspektif yang sangat relevan mengenai hal ini. KH Zaitun Rasmin menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru meninggalkan BoP karena forum ini masih menyimpan peluang nyata untuk membantu warga di Gaza. Menurut pandangannya, BoP saat ini merupakan wadah yang paling memungkinkan untuk membicarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina secara formal. Jika Indonesia menarik diri sekarang, timbul pertanyaan mendasar mengenai saluran alternatif apa yang lebih efektif dan instan yang bisa digunakan pemerintah untuk menghentikan penderitaan di Palestina. Menarik diri tanpa rencana substitusi yang lebih kuat hanya akan melemahkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Lebih lanjut, KH Zaitun Rasmin menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai situasi. Banyak pihak mencoba mengaitkan keberadaan BoP dengan ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Padahal, jika ditelaah secara kronologis, konflik tersebut sudah terjadi jauh sebelum BoP terbentuk. Oleh karena itu, menyalahkan BoP atas eskalasi keamanan di kawasan tersebut adalah sebuah kekeliruan logika. Alih-alih terprovokasi oleh situasi yang cair, para pemuka agama dan tokoh masyarakat diharapkan tetap jernih melihat bahwa diplomasi adalah perjuangan maraton, bukan lari cepat.

Keberadaan Indonesia di dalam BoP juga didasarkan pada substansi yang konkret, bukan sekadar formalitas keanggotaan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, memaparkan bahwa terdapat poin-poin rencana perdamaian Gaza yang sangat menguntungkan posisi Palestina di dalam kerangka kerja BoP. Salah satu poin krusial menyebutkan bahwa Gaza direncanakan akan berada di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Komite Palestina, bukan oleh kekuatan asing atau penjajah. Selain itu, terdapat penekanan tegas bahwa Israel harus meninggalkan Gaza dan tidak diperbolehkan melakukan okupansi maupun aneksasi lebih lanjut.

Data yang dipaparkan Ulta Levenia tersebut menepis anggapan bahwa BoP tidak berpihak pada kepentingan Palestina. Bahkan, terdapat peta jalan menuju penentuan nasib sendiri atau self-determination bagi rakyat Palestina. Melalui BoP, dunia internasional didorong untuk mengakui otoritas Palestina sebagai representasi sah masyarakat Gaza. Jika Indonesia keluar, maka satu suara vokal yang konsisten mengawal poin-poin keadilan tersebut akan hilang dari ruang sidang BoP. Hal ini justru akan merugikan perjuangan diplomasi yang sedang berjalan menuju solusi dua negara.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga telah menegaskan bahwa partisipasi di BoP adalah bagian dari upaya memperkuat rekonstruksi pascakonflik dan stabilitas di kawasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi serta komitmen abadi terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, komunikasi intensif terus dilakukan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Pakistan yang juga tergabung dalam BoP. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa blok negara Islam tetap solid dan tidak terpecah oleh narasi yang merugikan.

Saat ini, pemerintah memang mengambil langkah untuk menangguhkan atau meletakkan status keanggotaan pada posisi on hold guna melakukan kajian mendalam. Langkah ini jauh lebih bijaksana daripada menyatakan keluar secara permanen. Dengan status tersebut, Indonesia tetap memiliki akses informasi dan pengaruh, sembari menunjukkan sikap kritis terhadap efektivitas forum. Diplomasi tidak selamanya tentang setuju atau tidak setuju, melainkan tentang bagaimana tetap berada di dalam sirkulasi pengambilan keputusan agar kepentingan nasional dan kemanusiaan tetap terjaga.

Perjuangan untuk Palestina membutuhkan strategi yang berlapis. Ada kalanya perjuangan dilakukan melalui aksi massa dan bantuan kemanusiaan, namun ada kalanya pula perjuangan harus dilakukan melalui lobi-lobi di meja perundingan yang dingin. Penting bagi bangsa ini untuk tidak melupakan sejarah perjuangan panjang yang telah dilakukan sejak era Bung Karno. Indonesia tidak boleh berhenti bersuara sampai genosida berhenti dan Palestina merdeka, namun suara tersebut akan terdengar lebih lantang jika diteriakkan dari dalam sistem yang sedang merumuskan masa depan kawasan.

*) Peniliti dan Pengamat Dinamika Geopolitik Global

Oleh: Dimas Aditya Putra
Keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) menghadirkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar segera keluar dari forum tersebut. Namun pendekatan diplomasi yang dijalankan dari dalam forum justru menunjukkan potensi yang jauh lebih efektif dibandingkan sikap menarik diri secara tergesa-gesa.

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuka akses langsung terhadap proses perundingan yang membahas masa depan Gaza dan Palestina. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia tidak sekadar menyampaikan sikap moral, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah perdamaian.

Dalam dinamika diplomasi internasional, kehadiran di meja perundingan sering kali menjadi faktor pembeda antara negara yang mampu memengaruhi kebijakan global dan negara yang hanya menjadi pengamat dari luar.

Strategi diplomasi dari dalam forum tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan sekaligus memperkuat posisi diplomatik di tingkat global. Dengan berada di dalam forum, Indonesia memiliki peluang membangun koalisi bersama negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa terhadap kemerdekaan Palestina.

Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin memandang desakan agar Indonesia keluar dari BoP perlu disikapi secara objektif dan tidak reaktif. Ia menilai konflik serta serangan militer di kawasan Timur Tengah sudah berlangsung jauh sebelum forum tersebut terbentuk. Oleh karena itu, mengaitkan seluruh dinamika konflik dengan keberadaan BoP dinilai kurang tepat.

Zaitun Rasmin juga mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan jika Indonesia justru memilih keluar dari forum tersebut. Menurutnya, peluang untuk memperjuangkan nasib masyarakat Gaza masih terbuka selama Indonesia memiliki ruang berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas konflik tersebut. Keberadaan BoP bahkan dianggap sebagai salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara, khususnya negara mayoritas Muslim, mendorong agenda perdamaian secara langsung.

Pandangan tersebut menekankan bahwa diplomasi tidak selalu memberikan hasil instan. Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan memerlukan kesabaran serta konsistensi. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik yang harus dijalankan secara maksimal.

Zaitun Rasmin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen tersebut bahkan telah menjadi bagian dari amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Oleh sebab itu, upaya memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti hanya karena adanya perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi.

Pendekatan yang lebih bijak menurutnya adalah menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan para tokoh masyarakat. Para ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam memberikan masukan yang konstruktif, sementara pemerintah menjalankan tugas diplomasi sesuai dengan mandat yang dimilikinya.

Pemerintah sendiri menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap pandangan publik. Pemerintah mendengarkan berbagai masukan sembari terus mencermati perkembangan situasi geopolitik.

Nusron menilai diplomasi melalui BoP tetap menjadi salah satu jalan yang patut dicoba untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Pemerintah melihat forum tersebut sebagai ruang perundingan yang saat ini tersedia untuk membahas penyelesaian konflik Palestina secara lebih terarah. Tanpa forum tersebut, proses negosiasi perdamaian berisiko kehilangan wadah yang jelas.

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pemerintah menilai langkah diplomatik yang telah diambil perlu terlebih dahulu dijalankan dan dievaluasi secara objektif sebelum muncul keputusan untuk menarik diri.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak selalu bersifat hitam putih. Dalam banyak kasus, negara perlu tetap berada di dalam sebuah forum untuk memantau dinamika yang terjadi sekaligus memperjuangkan kepentingannya secara langsung.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan dengan lebih efektif.

Muhaimin menilai berbagai upaya diplomasi global yang dijalankan pemerintah selama ini berfokus pada pencarian akses yang lebih luas untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Hambatan dalam penyaluran bantuan selama konflik berlangsung membuat diplomasi menjadi instrumen penting untuk membuka jalur bantuan yang lebih aman dan terkoordinasi.

Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional seperti BoP memungkinkan koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai negara dalam membantu masyarakat Palestina. Langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu kemanusiaan di panggung global.

Diplomasi dari dalam forum internasional pada akhirnya memberi peluang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan dibandingkan sikap menarik diri secara prematur. Dengan tetap berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa suara solidaritas terhadap Palestina tetap terdengar kuat dalam proses perundingan global.

Karena itu, keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar dari BoP dapat dipahami sebagai strategi diplomatik yang rasional. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga pengaruh Indonesia di panggung internasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih nyata bagi upaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. (*)

*) Pakar Hubungan Internasional