Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Cut Anggina Nurhayati*

Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan kerja pemulihan yang nyata di lapangan menjadi jawaban paling kuat untuk menutup ruang provokasi serta menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pascabencana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun narasi konflik di tengah situasi krisis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, berpandangan bahwa simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme bersenjata masa lalu. Karena itu, menurutnya, normalisasi simbol tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Dalam konteks tersebut, Iwan mengamati adanya perang narasi di ruang publik dan media sosial yang mencoba mendiskreditkan peran negara. Ia menilai sebagian provokasi muncul dengan membingkai seolah negara absen atau tidak responsif, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, narasi semacam itu tidak sejalan dengan realitas kerja pemulihan yang sedang berlangsung dan berisiko merusak kepercayaan publik jika tidak direspons secara proporsional.

Di lapangan, Aceh justru menunjukkan wajah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat sejak fase tanggap darurat, dan kini secara bertahap mengonsolidasikan langkah menuju pemulihan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat secara terbuka menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah yang dinilai sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui kerja konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Pemulihan infrastruktur jalan nasional menjadi indikator penting dari keberlanjutan respons tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menuntaskan penanganan tujuh ruas jalan nasional sepanjang hampir 36 kilometer. Langkah ini dipandang krusial karena jalan merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dengan konektivitas yang kembali normal, aktivitas ekonomi warga mulai bergerak, layanan publik kembali berjalan, dan ritme kehidupan sosial berangsur pulih.

Pengerahan puluhan unit alat berat dan personel lapangan dalam skala besar mencerminkan kapasitas negara dalam bertindak cepat dan terukur. Selain mempercepat pembersihan sedimen dan perbaikan badan jalan, pendekatan padat karya yang melibatkan pekerja lokal juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak. Bagi warga, pemulihan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi sumber harapan yang menguatkan optimisme di tengah keterbatasan.

Perhatian pemerintah tidak berhenti pada jalan nasional. Akses jalan dalam kota yang menghubungkan pasar, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit turut dipulihkan agar layanan dasar kembali berjalan normal. Strategi ini dinilai efektif karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas ekonomi pasar kembali menggeliat, layanan pendidikan dan kesehatan berfungsi kembali, serta ruang publik kembali menjadi pusat interaksi sosial.

Pada level nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa sejumlah wilayah Aceh telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pergeseran fokus penanganan ini dipandang sebagai sinyal kesiapan pemerintah untuk melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara sistematis dan berbasis data. Bagi masyarakat, transisi ini memperkuat keyakinan bahwa pemulihan tidak bersifat sementara, melainkan dirancang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan Aceh dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menyeluruh. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara menjadi fondasi kuat bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BUMN, dan relawan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan.

Perencanaan kawasan hunian sementara yang dilengkapi fasilitas pendukung juga memperkuat pemulihan sosial. Pemerintah dan BUMN dinilai tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi turut memikirkan keberlanjutan kehidupan komunitas. Ruang sosial yang terbangun kembali menjadi sarana konsolidasi warga dan memperkuat ikatan sosial pascabencana.

Dalam konteks ini, fokus Aceh pada fase pemulihan menjadi penangkal paling efektif terhadap isu separatisme. Ketika kebutuhan dasar warga terpenuhi, kepercayaan publik terhadap negara menguat, dan ruang hidup kembali normal, provokasi simbolik kehilangan daya tarik. Masyarakat Aceh menunjukkan bahwa masa depan dibangun melalui kerja bersama, bukan dengan menghidupkan kembali konflik masa lalu.

Pemulihan pascabencana di Aceh akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, hunian, dan fasilitas publik, tetapi juga tentang menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan kehadiran negara yang nyata dan partisipasi aktif masyarakat, Aceh menegaskan pilihannya: bangkit, bersatu, dan melangkah maju, sambil menutup rapat ruang bagi narasi separatisme yang tidak lagi relevan dengan aspirasi rakyat.

*Penulis merupakan Akademisi dan Dosen Kebijakan Publik

PAPUA – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Serangkaian penyerangan yang menyasar aparat keamanan serta warga sipil menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun.

Data Kepolisian Daerah Papua mencatat, sepanjang 2025 terjadi 104 kasus kekerasan bersenjata di wilayah hukum Polda Papua yang mengakibatkan 94 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 64 korban merupakan warga sipil, sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, serta 15 anggota OPM. Selain korban meninggal, tercatat 120 orang mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menjadi pihak paling dirugikan dalam konflik yang diciptakan OPM.

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menegaskan bahwa OPM masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. “KKB atau OPM masih menjadi ancaman di Tanah Papua dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Warga sipil justru menjadi korban terbesar dari aksi kekerasan tersebut,” ujarnya. Menurutnya, kondisi ini membantah klaim OPM yang kerap mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua.

Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa pelaku melakukan aksi dengan cara menyasar korban di rumah atau tempat usaha, bahkan berpura-pura sebagai pembeli. “Modus tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan dilakukan secara terencana untuk menebar teror,” katanya.

Pemerintah bersama TNI dan Polri menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan melalui langkah tegas dan terukur, tanpa mengesampingkan pendekatan humanis. Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa kehadiran aparat bertujuan melindungi masyarakat. “TNI hadir sebagai penjaga kedamaian dengan mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat dan budaya lokal, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, aparat keamanan mendorong peran aktif pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyuarakan perdamaian. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar masyarakat tidak terus terjebak dalam siklus ketakutan.

Pemerintah menegaskan bahwa mengutuk kekejaman OPM merupakan bagian dari upaya melindungi hak hidup warga sipil dan menjaga keutuhan bangsa. Dengan sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan demi terciptanya rasa aman dan percepatan pembangunan.

Timika – Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua terus dimaksimalkan di tengah dinamika yang ada. Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang lebih kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih tenang meski tantangan keamanan masih terus dihadapi.

Pendekatan yang humanis dan terintegrasi dengan tokoh masyarakat serta pemda menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan rasa aman dan keteraturan sosial. Pendekatan ini dinilai efektif membangun kepercayaan serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“TNI hadir di Papua sebagai penjaga kedamaian. Kami menekankan kepada setiap prajurit agar mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Perdamaian hanya dapat terwujud apabila kepercayaan antara TNI dan rakyat terus terjaga,” tegas Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto.

Ia menambahkan, stabilitas keamanan di Papua merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Stabilitas keamanan di Papua tidak dapat terwujud secara sepihak, melainkan melalui sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran aktivitas warga serta percepatan pembangunan di Papua,” ungkapnya.

Di tengah upaya tersebut, aparat keamanan menyoroti masih masifnya kekerasan yang dilakukan OPM. Kapolda Papua Irjen Patrige Renwarin mencatat, sepanjang 2025 terdapat 94 orang meninggal dunia akibat aksi OPM dari 104 kasus kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua.

“KKB [OPM] memang masih menjadi ancaman bagi keamanan di Tanah Papua hingga membuat warga menjadi ketakutan,” katanya.

Korban meninggal dunia tersebut terdiri atas sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, 64 warga sipil, dan 15 anggota OPM. Selain itu, tercatat 120 orang luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut.

Kekejaman OPM yang menyasar aparat dan warga sipil dinilai sebagai ancaman serius terhadap kemanusiaan dan persatuan bangsa. Kapolda Papua menegaskan, penanganan OPM membutuhkan peran aktif seluruh elemen daerah.

“Semua pihak diharapkan berperan aktif dalam mendukung pendekatan humanis yang dilakukan Polri, sehingga dengan tampilnya pemda, DPRD dan para tokoh diharapkan dapat menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif,” ujarnya.

Pemerintah bersama TNI-Polri menegaskan komitmen menjaga Papua tetap aman melalui langkah tegas, terukur, dan berlandaskan pendekatan humanis demi terwujudnya perdamaian berkelanjutan di wilayah Papua.

Oleh : Loa Murib

Kekerasan bersenjata yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menegaskan wajah kejam kelompok tersebut, terutama ketika warga sipil berulang kali menjadi korban utama. Sepanjang 2025, eskalasi kekerasan di Tanah Papua menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena sasaran tidak lagi terbatas pada aparat keamanan, melainkan juga masyarakat biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tindakan OPM telah melampaui batas perjuangan politik dan berubah menjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang mengoyak rasa kemanusiaan.

Data yang disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 104 kasus kekerasan di wilayah hukum Polda Papua yang menyebabkan 94 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban adalah warga sipil, yakni sebanyak 64 orang, disusul aparat TNI dan Polri, serta anggota kelompok bersenjata itu sendiri. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa warga sipil telah menjadi pihak paling dirugikan dalam konflik yang diciptakan OPM, sekaligus membantah klaim kelompok tersebut yang sering mengatasnamakan kepentingan rakyat Papua.

Kekerasan terhadap warga sipil bukanlah insiden yang bersifat sporadis, melainkan dilakukan secara sistematis dan terencana. Penyerangan terhadap warga pendatang di Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi contoh nyata bagaimana teror dijalankan dengan modus yang licik dan tidak berperikemanusiaan. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa penyerangan dilakukan dengan cara menyasar korban di rumah atau tempat usaha, bahkan dengan berpura-pura sebagai pembeli. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat jahat yang terstruktur dan bertujuan menciptakan ketakutan luas di tengah masyarakat.

Korban dalam peristiwa Yahukimo adalah warga sipil yang menjalani aktivitas ekonomi sederhana untuk menghidupi keluarga. Mereka tidak terlibat dalam konflik, tidak membawa senjata, dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Namun, OPM tetap menjadikan mereka target kekerasan, menggunakan senjata tajam dengan cara brutal. Fakta bahwa para pelaku menyerang secara tiba-tiba dan melarikan diri setelah melukai korban memperlihatkan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun, baik politik maupun sosial.

Jika ditelaah dari perspektif hak asasi manusia, tindakan OPM telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Pembunuhan, penganiayaan serius, serta teror terhadap penduduk sipil merupakan kejahatan yang bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dan hukum internasional. OPM tidak hanya merampas hak hidup warga, tetapi juga menghancurkan rasa aman, mengganggu aktivitas sosial ekonomi, dan menciptakan trauma berkepanjangan bagi masyarakat Papua, baik asli maupun pendatang.

Pernyataan Kapolda Papua yang menegaskan bahwa OPM masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan di Tanah Papua mencerminkan situasi objektif di lapangan. Ketakutan warga untuk beraktivitas normal adalah konsekuensi langsung dari teror bersenjata yang terus berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negara tanpa kecuali, sekaligus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tegas terhadap para pelaku kekerasan.

Upaya penanganan yang dilakukan aparat keamanan saat ini tidak semata-mata mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan langkah humanis. Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk tampil di garis depan menyuarakan perdamaian. Pendekatan ini menjadi krusial agar masyarakat tidak terus terjebak dalam siklus ketakutan dan kekerasan yang diciptakan oleh kelompok bersenjata.

Namun demikian, pendekatan humanis tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten tetap menjadi prasyarat utama untuk memutus mata rantai kekerasan. Pernyataan Brigjen Faizal Ramadhani yang menegaskan komitmen Satgas Damai Cartenz untuk memburu dan memproses hukum para pelaku penyerangan menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan rasa keadilan bagi para korban. Proses hukum yang transparan dan akuntabel juga penting untuk mencegah propaganda yang kerap dimainkan OPM di tingkat lokal maupun internasional.

Menyoroti kekejaman OPM bukan berarti menutup mata terhadap kompleksitas persoalan Papua. Namun, membiarkan kekerasan terhadap warga sipil atas nama apa pun adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Masyarakat Papua berhak hidup aman, bekerja dengan tenang, dan membangun masa depan tanpa bayang-bayang teror. Kekerasan bersenjata yang menyasar warga tak berdosa justru menjadi penghambat utama bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian di Tanah Papua.

Oleh karena itu, narasi publik perlu diarahkan secara jujur dan berimbang dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Kekejaman OPM harus diungkap apa adanya agar tidak terjadi pembelokan opini yang menyesatkan. Dukungan terhadap langkah-langkah damai, penegakan hukum, serta kolaborasi semua elemen bangsa menjadi kunci untuk menghentikan pelanggaran HAM berat dan mengembalikan rasa aman di Papua. Tanpa itu semua, warga sipil akan terus menjadi korban dari kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : yohanes Wandikbo )*

Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi melalui kelompok kriminal bersenjata kembali menorehkan luka mendalam bagi Tanah Papua. Aksi kekerasan yang menyasar aparat keamanan dan warga sipil sepanjang 2025 menunjukkan pola teror yang sistematis, merusak rasa aman, serta menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah menunjukkan ketegasan yang berlandaskan hukum, sekaligus menguatkan pendekatan humanis agar masyarakat Papua terlindungi dan masa depan damai tetap terjaga.

Fakta di lapangan menegaskan bahwa ancaman OPM bukan isapan jempol. Data penegakan hukum memperlihatkan korban jiwa dan luka yang signifikan akibat rentetan serangan bersenjata. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin menjelaskan bahwa sepanjang 2025 tercatat ratusan kasus kekerasan yang tersebar di berbagai wilayah hukum, dengan puluhan korban meninggal dari unsur aparat keamanan, warga sipil, dan juga pelaku bersenjata. Angka tersebut menggambarkan dampak luas teror OPM yang tidak mengenal batas kemanusiaan, karena masyarakat sipil kerap menjadi sasaran ketakutan dan pemerasan ruang hidup.

Kondisi keamanan yang tertekan berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi. Sekolah terganggu, layanan kesehatan terhambat, dan mobilitas warga dibatasi oleh rasa cemas. Kekejaman OPM merusak tatanan sosial yang selama ini dibangun dengan kerja keras, kolaborasi, dan kepercayaan. Oleh karena itu, mengutuk tindakan tersebut bukan sekadar sikap moral, melainkan keharusan konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah melalui Polri dan TNI menjalankan mandat dengan pendekatan yang terukur. Penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan, namun tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan keselamatan warga. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk tampil di garis depan membangun keteduhan. Keterlibatan pemangku kepentingan lokal menjadi kunci agar pesan damai sampai ke akar rumput, sekaligus memutus siklus kekerasan yang diproduksi oleh OPM.

Pendekatan humanis yang dijalankan aparat patut diapresiasi. Upaya dialog, perlindungan warga, serta pelayanan kemasyarakatan menjadi instrumen penting untuk merebut kembali ruang aman. Negara hadir bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan empati, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Inilah garis kebijakan yang tepat: tegas terhadap kejahatan, ramah terhadap masyarakat.

Di sisi operasional, pemetaan wilayah rawan dilakukan secara cermat agar pengamanan efektif dan proporsional. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menguraikan bahwa sejumlah kabupaten menjadi episentrum gangguan keamanan akibat aktivitas OPM, dengan intensitas tertinggi di wilayah tertentu Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Data kejadian sepanjang 2025 memperlihatkan pola gangguan berulang yang menuntut kehadiran aparat secara konsisten, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Satgas Damai Cartenz menjalankan mandat di berbagai kabupaten lintas provinsi dengan fokus menjaga stabilitas dan keselamatan warga. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menegaskan peningkatan pengamanan dan penegakan hukum terus dilakukan untuk menekan gangguan OPM, seraya memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Kerja ini bukan pekerjaan singkat; diperlukan kesabaran, ketelitian intelijen, dan dukungan publik agar hasilnya berkelanjutan.

Mendukung kebijakan pemerintah berarti menolak normalisasi kekerasan. OPM bukan representasi aspirasi rakyat Papua; kekerasan bersenjata justru memperdalam ketertinggalan dan memperpanjang penderitaan. Aspirasi pun harus ditempuh melalui jalur damai dan demokratis, bukan dengan senjata yang menodong warga.

Mengutuk kekejaman OPM berarti meneguhkan komitmen pada Indonesia yang damai dan berkeadilan. Pemerintah telah menapaki jalan yang benar dengan kombinasi ketegasan dan kemanusiaan. Dukungan publik menjadi energi penting agar upaya ini berbuah stabilitas, rasa aman, dan harapan baru bagi Tanah Papua. Negara tidak boleh mundur, dan masyarakat Papua berhak hidup tanpa bayang-bayang teror.

Hal ini untuk memperkuat konsensus nasional bahwa kekerasan bersenjata tidak memiliki tempat di Tanah Papua. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mengedepankan penegakan hukum tegas, pendekatan humanis, dan percepatan pembangunan merupakan jalan paling rasional untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan persatuan seluruh elemen bangsa, konsistensi aparat, dan partisipasi aktif masyarakat lokal, Papua dapat bergerak menuju stabilitas yang berkelanjutan, terbebas dari teror OPM, serta menatap masa depan yang damai, aman, dan sejahtera.

Situasi keamanan di Tanah Papua harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas, yakni menjaga keutuhan negara sekaligus melindungi hak hidup masyarakat sipil dari ancaman kekerasan. Negara tidak boleh kalah oleh teror, namun juga tidak boleh kehilangan wajah kemanusiaannya. Kebijakan pemerintah yang memadukan penegakan hukum tegas terhadap OPM dengan pendekatan humanis, dialog sosial, serta percepatan pembangunan merupakan strategi yang tepat dan relevan dengan karakter sosial Papua. Dukungan publik, khususnya dari tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, menjadi faktor penentu keberhasilan upaya tersebut. Dengan sinergi yang solid, konsistensi kebijakan, dan keberanian menolak segala bentuk pembenaran atas kekerasan, Tanah Papua dapat keluar dari lingkaran konflik berkepanjangan menuju kondisi yang aman, kondusif, dan bermartabat, di mana pembangunan berjalan, masyarakat terlindungi, dan masa depan generasi Papua terjamin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025.

Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan langsung ke lokasi bencana, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan.

Langkah tersebut memperlihatkan perhatian negara sekaligus memastikan koordinasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berjalan optimal agar tidak ada warga yang terisolasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada percepatan pemulihan wilayah terdampak.

“Intinya, beliau ingin memastikan proses pemulihan dapat dijalankan secepat mungkin dan apabila terdapat kendala, kita akan mencari jalan keluar bersama,” kata Prasetyo.

“Salah satunya adalah bagaimana permohonan untuk segera menormalisasi seluruh wilayah terdampak,” tambahnya.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas publik.

Hingga awal Januari 2026, pembangunan hunian sementara di Aceh telah mencapai sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 unit untuk tiga provinsi terdampak.

Presiden juga memastikan sekolah dan puskesmas segera difungsikan kembali agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.

Dalam aspek mitigasi jangka panjang, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang berfokus pada pengerukan sungai dangkal dan pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan strategi tersebut kepada Presiden.

“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan,” ujar Sjafrie.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” tambahnya.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak ragu menyediakan anggaran tambahan untuk operasi berskala besar tersebut.

“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan,” ujar Presiden.

Terkait status bencana, pemerintah memandang situasi tersebut sangat serius meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

“Kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.

“Kita memandang sangat serius. Dan kita akan habis-habisan untuk membantu,” tegasnya.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan negara hadir penuh dalam memastikan keselamatan, pemulihan, dan masa depan masyarakat Sumatera pascabencana.

SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel.

Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Dalam arahannya, Presiden memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.

Pemerintah menginstruksikan kementerian terkait untuk segera memfungsikan kembali sekolah dan puskesmas agar layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak terhenti.

Presiden juga meminta seluruh jajaran bekerja secara nonstop demi mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak.

Pembangunan hunian menjadi fokus berikutnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak, dengan progres awal 500 unit yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Presiden turut menjanjikan bantuan penggantian rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bencana.

Pengawasan ketat diterapkan guna mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan.

Kehadiran Presiden di lokasi bencana, termasuk menghabiskan momen pergantian tahun 2026 bersama pengungsi di Tapanuli Selatan serta peninjauan ke Aceh Tamiang, memperkuat pesan keseriusan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Presiden menjelaskan pendekatan kepemimpinannya yang mengutamakan bukti nyata dibandingkan retorika.

“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah siap untuk di… tapi tidak boleh kita apa, tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat,” ujar Prabowo.

“Saya percaya dengan bukti, evidence based itu cara bekerja saya,” tambahnya.

Presiden juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan publik.

“Kita tidak menolak bantuan hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan dan harus ikhlas,” kata Prabowo.

Upaya mitigasi jangka panjang turut diperkuat melalui rencana normalisasi sungai.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan strategi pengerukan sungai dangkal.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

“Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi,” tegas Presiden menyambut langkah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan efektivitas penggunaan alat dredging.

“Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big…big engineering operation,” tegas Kepala Negara.

Pemerintah memastikan seluruh langkah tersebut dijalankan tanpa menghambat pembiayaan demi meringankan penderitaan masyarakat terdampak.

Oleh: Teuku Faisal Ibrahim

Presiden Prabowo Subianto memilih menunjukkan kerja nyata di lapangan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026, kepala negara secara konsisten menempatkan kehadiran langsung, percepatan pemulihan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti sebagai pendekatan utama dalam penanganan krisis kemanusiaan tersebut.

Langkah simbolik sekaligus substantif terlihat ketika Presiden menghabiskan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan. Kehadiran tersebut menegaskan bahwa negara tidak mengambil jarak dari penderitaan warga terdampak.

Presiden kemudian melanjutkan agenda kerja awal tahun dengan meninjau lokasi bencana di Aceh Tamiang, menyapa pengungsi, serta mengecek langsung progres pembangunan hunian sementara. Pola tersebut memperlihatkan pilihan kepemimpinan yang mengutamakan observasi langsung sebelum menetapkan keputusan strategis.

Pendekatan lapangan tersebut tidak berhenti pada kunjungan simbolik. Presiden menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa jeda demi mempercepat pemulihan kehidupan warga.

Sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas awal agar layanan dasar kembali berjalan. Pada saat bersamaan, pemerintah menggenjot pembangunan hunian sementara dan permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden menuntut proses pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi. Presiden mengarahkan agar setiap kendala di lapangan segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.

Peninjauan langsung terhadap ratusan unit hunian sementara di Aceh Tamiang memperlihatkan komitmen tersebut. Pemerintah mencatat progres pembangunan sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 hunian untuk tiga provinsi terdampak, dengan sebagian didukung oleh kolaborasi lintas pihak.

Kehadiran Presiden juga dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan koordinasi pusat dan daerah. Rapat terbatas dengan para menteri, kepala daerah, serta pimpinan lembaga digelar langsung di lokasi bencana.

Model kerja tersebut memungkinkan pemerintah pusat memperoleh gambaran kebutuhan riil daerah sekaligus melakukan koreksi cepat terhadap kebijakan yang berjalan kurang efektif. Interaksi langsung dengan warga turut memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir bukan sekadar melalui pernyataan, melainkan tindakan.

Di sektor infrastruktur strategis, Presiden memantau pemulihan akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana. Peninjauan pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Tapanuli Selatan, menunjukkan fokus pemerintah pada konektivitas sebagai kunci pemulihan ekonomi dan distribusi bantuan. Presiden juga mengarahkan Sekretaris Kabinet untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar menjadi tahap awal rehabilitasi wilayah terdampak.

Aspek pencegahan jangka panjang turut mendapat perhatian serius. Presiden menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang bertugas melakukan normalisasi sungai-sungai dangkal akibat sedimentasi lumpur.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan bahwa pengerukan sungai tidak hanya bertujuan mencegah banjir berulang, tetapi juga mempermudah mobilisasi alat berat dan pemanfaatan air berlumpur menjadi air bersih. Operasi tersebut dirancang sebagai pekerjaan rekayasa skala besar dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta pakar teknik.

Presiden merespons usulan tersebut dengan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam aspek pembiayaan. Kepala negara menegaskan bahwa urusan anggaran tidak boleh menghambat keselamatan rakyat.

Pemerintah menyiapkan komitmen pendanaan hingga puluhan triliun rupiah demi memastikan operasi normalisasi sungai berjalan optimal. Sikap tersebut memperlihatkan keberanian mengambil keputusan fiskal demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

Dalam dimensi kepemimpinan, Kepala Negara menempatkan kritik dan hujatan sebagai bagian dari konsekuensi jabatan. Pada sejumlah rapat terbatas, Presiden menekankan bahwa pemimpin harus siap menerima serangan opini, namun tidak boleh kehilangan fokus dalam mengurangi penderitaan rakyat.

Kehadiran pejabat di lokasi bencana, menurut Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mencatat kekurangan, memahami masalah, serta mengambil keputusan yang dapat dipercepat, bukan hanya sekadar untuk kepentingan seremonial saja. Namun sayangnya, tidak sedikit publik yang masih belum paham mengenai hal itu.

Pendekatan kerja yang berbasis pada bukti konkret menjadi benang merah bagi seluruh kebijakan pemerintah itu. Presiden memilih untuk membiarkan hasil kerja di lapangan dapat berbicara secara langsung dan nyata bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat terdampak bencana, alih-alih hanya sekadar memperbanyak narasi semata.

Transparansi pada penyaluran bantuan dan akuntabilitas penggunaan anggaran terus ditekankan agar tidak sampai membuka celah penyimpangan dari oknum di level manapun dan dengan cara apapun. Presiden juga terus membuka ruang partisipasi aktif dari seluruh publik dalam bentuk bantuan, dengan syarat bahwa mekanismenya harus jelas dan penyalurannya dapat terpantau langsung.

Rangkaian langkah tersebut telah dengan sangat nyata menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk Aceh hinggaSumatera tidak dijalankan secara reaktif semata oleh pemerintah.

Alih-alih demikian, Presiden Prabowo memadukan adanya kehadiran secara langsung, mobilisasi sumber daya, kebijakan anggaran yang berani, serta pengawasan ketat sebagai satu kesatuan strategi dalam menangani bencana.

Bukti lapangan tersebut menegaskan bagaimana peran nyata memang sudah dilakukan oleh negara yang selama ini telah terus aktif, tegas, dan terukur dalam menghadapi krisis, sekaligus juga upaya yang dijalankan oleh pemerintah itu menjadi fondasi kuat bagi pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh: Siti Aisyah Usman

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinan yang berpijak pada kehadiran langsung dan kerja nyata saat menghadapi bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera.

Sejak awal Januari 2026, kepala negara secara konsisten menunjukkan optimisme sebagai modal utama dalam menggerakkan seluruh proses pemulihan, sekaligus memastikan negara hadir secara serius dan terkoordinasi di tengah masyarakat terdampak.

Momentum pergantian tahun tidak digunakan Presiden Prabowo sebagai agenda seremonial semata. Ia memilih merayakan malam Tahun Baru 2026 bersama para pengungsi di Desa Batu Hela, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kehadiran tersebut memperlihatkan pesan kuat bahwa pemulihan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga tentang dukungan psikologis dan kepercayaan negara kepada warganya. Presiden menyampaikan harapan agar tahun 2026 membawa kebaikan dan kekuatan baru, terutama bagi masyarakat yang sedang bangkit dari bencana.

Optimisme Presiden Prabowo tidak berdiri di ruang hampa. Pemerintah menetapkan target pemulihan yang jelas dan terukur. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kondisi wilayah terdampak di Sumatera ditargetkan pulih dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan.

Laporan lapangan menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya di Tapanuli Selatan, di mana akses transportasi berhasil dibuka dan tidak lagi terdapat desa yang sepenuhnya terisolasi. Di Sumatera Utara secara umum, jumlah desa terputus akses menurun drastis, menandakan percepatan kerja lintas sektor berjalan efektif.

Komitmen pemulihan juga tercermin dalam program pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah di berbagai wilayah Sumatera.

Di Aceh Tamiang, 500 unit hunian pertama diproyeksikan rampung dalam waktu singkat sebagai tahap awal pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Langkah tersebut menegaskan bahwa negara tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan bergerak cepat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden Prabowo turut menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan status Bencana Nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada kapasitas negara yang dinilai masih sangat mampu menangani situasi secara mandiri dan terkoordinasi.

Pemerintah tetap membuka ruang partisipasi publik, namun memastikan seluruh bantuan berjalan melalui prosedur yang jelas, akuntabel, dan tepat sasaran. Pendekatan tersebut memperlihatkan kepercayaan diri negara sekaligus kehati-hatian dalam tata kelola penanganan bencana.

Instruksi Presiden kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga berlangsung tanpa jeda. Para menteri diminta berpencar ke berbagai daerah terdampak untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

Presiden menilai kehadiran pejabat di lokasi bukan sekadar kunjungan simbolik, melainkan sarana untuk mengidentifikasi persoalan, mencatat kekurangan, dan mengambil keputusan strategis secara cepat. Pola kerja tersebut memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

Dalam konteks komunikasi publik, Presiden Prabowo mengakui jarang memberikan keterangan pers terkait penanganan bencana. Sikap tersebut berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat Indonesia lebih mempercayai bukti nyata dibandingkan narasi.

Presiden menempatkan kerja dari seluruh jajarannya memang berbasis pada bukti konkret di lapangan sebagai prinsip utama, sembari mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak terpengaruh oleh adanya hujatan maupun kritik yang justru bersifat destruktif.

Fokus utama dari pemerintah adalah tetap pada upaya pengurangan penderitaan rakyat dan langkah semakin percepatan pemulihan wilayah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor itu.

Keseriusan pemerintah juga tampak secara nyata dalam kebijakan struktural jangka menengah yang telah diputuskan oleh Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto menyetujui adanya pembentukan Satuan Tugas Kuala yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Satgas itu difokuskan pada upaya pengerukan sungai-sungai yang dangkal akibat terjadinya sedimentasi lumpur, sekaligus juga melakukan pengolahan air berlumpur sehingga bisa menjadi air bersih yang mampu dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terdampak bencana. Operasi teknik yang berskala besar tersebut memang sengaja dirancang untuk dapat mencakup wilayah Aceh Tamiang, Bireuen, hingga daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memperkaya strategi dalam rangkaian dan upaya untuk menangani bencana tersebut, yakni dengan mengusulkan adanya pemanfaatan teknologi dredging yang biasa digunakan oleh para penambang di Bangka Belitung.

Presiden kemudian langsung merespons usulan tersebut secara progresif dengan menyetujui dilangsungkannya operasi besar tanpa membatasi kebutuhan anggaran sama sekali. Presiden menegaskan bahwa pembiayaan tidak boleh sampai menjadi penghambat, selama memang hal itu bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dari sebuah bencana seperti sekarang ini.

Rangkaian kebijakan tersebut telah secara nyata menggambarkan bagaimana pendekatan kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Negara, yakni dengan terus menempatkan optimisme sebagai energi penggerak bagi semua pihak dalam menghadapi sebuah krisis.

Meski begitu, namun Presiden Prabowo ternyata tidak hanya sekadar menyampaikan harapanberupa angan-angan dan kata-kata semata, tetapi mengikat optimisme itu dengan target yang terukur dan jelas, kerja teknis, serta keberanian dalam mengambil berbagai macam keputusan besar.

Di tengah tantangan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, seperti Aceh hingga Sumatera, optimisme tersebut menjadi pesan yang sangat konkretbahwa pemulihan bukan hanya sekadar janji dari pemerintah saja, melainkan menjadi proses nyata yang saat ini tengah terus berjalan. (*)

Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Pembangunan massal 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang tahun 2025 menandai fase penting penguatan layanan gizi nasional yang digerakkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam membangun infrastruktur layanan gizi secara cepat dan terukur, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sepanjang 2025, BGN memfokuskan kerja pada pembentukan sistem dan kesiapan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari tahap awal yang hanya didukung 190 SPPG pada Januari 2025, jumlah unit meningkat drastis menjadi 19.188 SPPG di akhir tahun.

Perluasan tersebut memperlihatkan strategi pembangunan yang bersifat masif, namun tetap mengedepankan tata kelola dan keberlanjutan. Fondasi tersebut kemudian menjadi pijakan utama pengoperasian penuh SPPG mulai 8 Januari 2026.

Dengan jumlah unit tersebut, layanan MBG diproyeksikan menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat pada awal 2026. Sasaran tersebut mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui yang selama ini menjadi kelompok prioritas intervensi gizi.

Dalam beberapa bulan berikutnya, jangkauan layanan bahkan diproyeksikan meningkat hingga 82,9 juta orang, sebuah angka yang merefleksikan skala program gizi terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia.

Peran strategis SPPG menjadi kunci dalam pencapaian tersebut. Setiap SPPG berfungsi sebagai dapur produksi sekaligus pusat distribusi makanan bergizi yang harus memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Kehadiran tenaga ahli gizi serta kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada kuantitas, tetapi juga diarahkan pada kualitas layanan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan intervensi gizi berjalan aman, konsisten, dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh capaian sepanjang 2025 merupakan hasil kerja terukur dalam membangun fondasi layanan MBG yang berkelanjutan. Menurutnya, kesiapan operasional SPPG memungkinkan program berjalan dengan cakupan luas sejak awal tahun anggaran, sekaligus membuka ruang peningkatan kualitas layanan pada 2026. Dadan juga menempatkan penguatan edukasi gizi sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang agar masyarakat semakin memahami pentingnya pola konsumsi sehat.

Dampak pembangunan SPPG tidak hanya terasa pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi lokal. Ribuan dapur MBG menyerap tenaga kerja setempat, mulai dari juru masak hingga tenaga distribusi.

Pengadaan bahan baku dari petani dan pelaku usaha lokal turut menggerakkan rantai ekonomi di daerah. Dalam konteks tersebut, program gizi bertransformasi menjadi instrumen pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat yang bersifat inklusif.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mendorong kebangkitan ekonomi, serta memperluas lapangan kerja.

Presiden secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut masih memerlukan percepatan agar menjangkau seluruh sasaran. Namun, komitmen untuk bekerja lebih cepat dan memastikan seluruh anak memperoleh akses makan bergizi menjadi pesan utama yang terus disampaikan dalam berbagai kesempatan.

Di wilayah timur Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan adanya pengoperasian hingga sebanyak ribuan SPPG, termasuk 2.500 unit di Papua pada tahun 2026ini.

Target tersebut jelas menegaskan bahwa pemerataan layanan gizi secara gratis terus menjadi prioritas secara nasional tanpa memandang wilayah. MBG diposisikan sebagai instrumen percepatan pembangunan sumber daya manusia, terutama di daerah yang selama ini menghadapi tantangan ketimpangan akses gizi.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang secara langsung dari anggota parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai bahwa penyaluran MBG kepada para ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bentuk intervensi langsung yang bersifat sangat strategis dari pemerintah.

Fokus pemerintah pada upaya pemenuhan gizi dalam 1.000 hari pertama kehidupan dipandang merupakan hal yang penting untuk dapat menentukan kualitas kesehatan danbagaimana tumbuh kembang anak di masa depan.

Netty juga mengapresiasi tinggi adanya pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga yang selama ini terus berperan sebagai ujung tombak distribusi di lapangan.

Meski demikian, perhatian serius terhadap kualitas menu tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah. Orientasi menu yang sesuai dengan bagaimana kebutuhan gizi para ibu dan balita serta upaya penghindaran pangan ultra-proses terus menjadi syarat agar manfaat dari program itu dapat benar-benar berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlanjutan pelaksanaan MBG.

Pembangunan massal hingga sebanyak 19.188 SPPG menunjukkan secara nyata bahwa memang layanan gizi nasional yang diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi berada hanya pada tahap wacana semata.

Langkah tersebut telah mampu menghadirkan bukti yang sangat konkret bahwa negara terus hadir secara sistematis untuk menjamin akses gizi gratis bagi segenap masyarakat. Dengan fondasi yang telah dibangun cukup kuat sepanjang tahun 2025lalu, kemudian pada tahun 2026 ini akan bisa menjadi momentum yang penting bagi terwujudnya penguatan kualitas, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan layanan gizi nasional. (*)

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara