Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Veritonaldi

Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah transisi energi dunia menempatkan isu ketahanan energi sebagai salah satu agenda paling strategis bagi Indonesia. Dalam konteks ini, langkah pemerintah memperkokoh ketahanan energi tidak dapat dibaca sekadar sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai strategi besar menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan politik nasional. Energi adalah fondasi pembangunan; ketika pasokan terganggu atau harganya bergejolak, seluruh sendi kehidupan ikut terdampak, dari industri hingga rumah tangga.

Pendekatan yang kini semakin mengemuka adalah integrasi hulu hingga hilir. Pandangan ini sejalan dengan penekanan Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi, yang menilai penguatan sektor hulu semata tidak cukup tanpa kesiapan sektor tengah dan hilir. Produksi migas yang meningkat tanpa diimbangi infrastruktur distribusi, penyimpanan, dan pasar yang siap justru berpotensi menimbulkan inefisiensi. Dalam perspektif ini, ketahanan energi bukan hanya soal seberapa banyak sumber daya diangkat dari perut bumi, tetapi seberapa rapi seluruh rantai pasok dikelola.

Karakteristik minyak dan gas yang berbeda juga menuntut kebijakan berbeda. Minyak relatif lebih fleksibel karena bisa disimpan, sementara gas menuntut kesiapan infrastruktur dan serapan pasar secara simultan. Karena itu, perencanaan energi nasional perlu berbasis data permintaan jangka panjang, peta industri pengguna, serta kesiapan jaringan distribusi. Tanpa itu, lonjakan produksi gas bisa berubah menjadi beban biaya.

Peran badan usaha milik negara menjadi krusial dalam konteks integrasi tersebut. Pertamina dipandang sebagai tulang punggung yang menghubungkan kepentingan hulu dan hilir. Ketika perusahaan energi nasional mampu beroperasi efisien, profesional, dan transparan, maka orkestrasi rantai pasok dari sumur hingga konsumen akhir dapat berjalan lebih mulus. Di saat yang sama, regulator seperti SKK Migas terus didorong memperbaiki tata kelola agar iklim usaha semakin pasti dan menarik bagi investor.

Optimisme terhadap ketahanan energi juga ditopang tren produksi yang mulai membaik dan ekspansi perusahaan nasional di luar negeri. Aktivitas di berbagai kawasan menunjukkan upaya diversifikasi sumber pasokan. Di dalam negeri, penguatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Kilang Balikpapan, memperlihatkan keseriusan mendorong hilirisasi agar impor produk jadi bisa ditekan. Hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga instrumen kedaulatan energi.

Namun, ketahanan energi tidak identik dengan energi murah. Konsep yang lebih relevan adalah energi terjangkau. Harga energi perlu mencerminkan struktur biaya produksi yang rasional agar sektor energi sehat secara finansial dan mampu berinvestasi kembali. Subsidi yang tidak tepat sasaran berisiko menimbulkan distorsi dan ketergantungan. Karena itu, penguatan daya beli masyarakat dan efisiensi sistem produksi-distribusi menjadi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah aksesibilitas. Ketahanan energi baru bermakna jika seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati layanan energi. Pemerataan listrik dan bahan bakar menjadi bagian dari keadilan pembangunan. Setelah akses terpenuhi, barulah aspek lingkungan mendapat porsi lebih besar, terutama dalam konteks komitmen iklim.

Dari sisi kebijakan makro, pandangan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan bahwa ketahanan energi harus menjadi landasan seluruh program energi, termasuk transisi menuju energi bersih. Ia memandang kebutuhan energi yang terus meningkat dan tingginya impor menjadikan energi bagian integral dari ketahanan nasional. Dalam forum diskusi energi di The Bimasena, ia mendorong transparansi dan keterbukaan agar kebijakan lebih komprehensif.

Realitas global menunjukkan transisi energi tidak selalu berjalan rapi. Energi fosil masih dominan, sementara energi terbarukan tumbuh cepat. Situasi ini menuntut Indonesia bersikap pragmatis: mendorong transisi, tetapi tetap menjaga pasokan. Menutup keran energi fosil terlalu cepat tanpa kesiapan alternatif justru bisa melemahkan ketahanan.

Tantangan besar lainnya adalah investasi. Kebutuhan ratusan miliar dolar untuk transisi energi menuntut kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, modal akan lari ke negara lain yang dianggap lebih ramah investasi. Karena itu, rencana revisi berbagai undang-undang di sektor energi menjadi sinyal penting. Kepastian hukum dapat menurunkan risiko dan mempercepat proyek strategis.

Transisi energi juga perlu dikaitkan dengan industrialisasi domestik. Pengembangan panel surya, turbin, kabel, dan komponen lain di dalam negeri akan menciptakan lapangan kerja serta memperkuat struktur industri. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga transformasi ekonomi.

Dalam kerangka besar tersebut, langkah strategis pemerintah sebenarnya berada di jalur yang tepat: memperkuat hulu, membenahi hilir, mendorong hilirisasi, memperbaiki tata kelola, serta menyiapkan regulasi pendukung transisi. Tantangannya adalah konsistensi implementasi dan koordinasi antarlembaga. Ketahanan energi bukan proyek jangka pendek satu pemerintahan, melainkan agenda lintas generasi.

Di tengah ketidakpastian global, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjamin energi bagi rakyat dan industrinya. Ketika energi tersedia, terjangkau, dan relatif bersih, maka fondasi menuju Indonesia maju semakin kokoh. Ketahanan energi pada akhirnya adalah tentang kedaulatan, daya saing, dan masa depan pembangunan nasional.

*Penulis adalah Peneliti dari Lembaga Studi Indonesia Strategis

Oleh : Andhika Rahcma

Percepatan pembangunan listrik di pedesaan Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero), pemerintah menggencarkan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk membuka akses listrik di wilayah terpencil yang lama tertinggal. Upaya ini bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga mendorong transformasi sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi yakni menghadirkan listrik bagi semua tanpa terkecuali, seperti program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) hingga pelosok Tanah Air.

Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan energi berkelanjutan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan potensi sumber energi baru terbarukan di wilayah ini, serta mempercepat pemerataan akses listrik sampai ke desa-desa terpencil. Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran yang luput dari perhatian pembangunan energi, tetapi sebagai bagian integratif dari strategi ketahanan energi nasional yang memanfaatkan potensi energi lokal seperti tenaga surya dan air.

Program Lisdes yang dicanangkan pemerintah bertujuan menjamin seluruh desa di Indonesia, termasuk yang terpencil dan terisolir, menikmati akses listrik yang cukup paling lambat tahun 2030. Di Papua sendiri, upaya ini telah menunjukkan hasil nyata dengan pemerintah memperluas jaringan listrik, membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di sejumlah desa yang sebelumnya tidak teraliri listrik PLN. Program ini berhasil menghadirkan akses listrik di berbagai kampung di Papua seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen, SUPiori, dan Biak Numfor, dengan ribuan rumah warga kini sudah terhubung listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan untuk menjadikan Papua sebagai tonggak keadilan energi yang nyata. Tak hanya itu, PLN telah menyiapkan inovasi PLTS atap/SuperSUN sebagai sumber energi listrik yang akan disalurkan ke 693 sekolah di Papua untuk mendukung peningkatan proses belajar-mengajar yang modern dan inklusif.

Pemerintah juga memprioritaskan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk memastikan ketahanan energi jangka panjang. Di distrik-distrik yang tersebar di alam Papua, PLTS dan PLTMH digunakan untuk memasok listrik secara lokal, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan mencemari lingkungan. Selain itu, PLN juga telah memperkenalkan sistem SuperSUN, sebuah inovasi pembangkit listrik tenaga surya mikro yang dilengkapi dengan baterai, sehingga mampu menyediakan listrik secara andal meskipun jaringan utama belum terjangkau.

Salah satu contoh konkret adalah keberhasilan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang menghadirkan listrik bersih melalui PLTMH dan PLTS di Kampung Ausem, Papua. Ini bukan hanya sekadar menyediakan lampu di rumah warga di malam hari, tetapi juga membuka peluang baru bagi kegiatan ekonomi produktif yang selama ini terkendala karena minimnya pasokan energi. Hadirnya listrik 24 jam di kampung tersebut menjadi simbol kemajuan yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Percepatan elektrifikasi desa di Papua merupakan bagian dari tujuan besar pemerintah menjadikan rasio elektrifikasi nasional mendekati 100 persen. Menurut data terbaru, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai hampir 99,83 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Indonesia kini sudah menikmati akses listrik, termasuk di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Papua. Ini merupakan hasil dari sinergi berbagai program, termasuk penyediaan jaringan listrik, PLTS atap, serta sistem microgrid di pulau-pulau kecil yang belum tersambung jaringan listrik utama.

Selain itu, pemerintah juga menggabungkan upaya memperluas akses listrik dengan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di hilir untuk mendukung pemanfaatan energi yang telah tersedia tersebut. Penguatan SDM di Papua menjadi fokus penting agar masyarakat lokal juga dapat terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur energi, serta dapat menciptakan peluang ekonomi baru berbasis energi. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan akses listrik, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya energi secara mandiri.

Di sisi lain, pemerintah juga menggencarkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik desa. Program ini turut membantu keluarga miskin di berbagai daerah, termasuk Papua, untuk mendapatkan sambungan listrik baru tanpa biaya pemasangan, sehingga membuka pintu peluang mereka untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Upaya pemerintah dalam menghadirkan listrik sampai ke desa-desa di Papua sejatinya juga menjadi bagian dari strategi besar menuju ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan listrik yang cukup, tetapi juga bagaimana listrik tersebut dihasilkan secara efisien, ramah lingkungan, serta dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Keberadaan listrik membawa perubahan besar dalam aspek sosial dan ekonomi, karena listrik merupakan energi dasar yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, serta memperluas akses informasi dan komunikasi yang selama ini terbatas di wilayah terpencil. Di masa depan, misi ini dilanjutkan sebagai investasi besar dalam pengembangan energi terbarukan yang lebih luas di desa-desa di seluruh Indonesia melalui berbagai teknologi energi bersih.

)*Pengamat Publik

Papua – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi hingga ke wilayah terluar dengan menjadikan Papua sebagai kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Kebijakan strategis yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan energi sekaligus menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap fokus pemerintah dalam mempercepat program listrik desa di Papua. Ia menilai kebijakan tersebut harus segera diterjemahkan dalam langkah operasional oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN kelistrikan dan kementerian teknis, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, masih banyak wilayah Papua yang belum menikmati akses listrik layak, meskipun memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Kondisi ini harus segera diatasi melalui percepatan program berbasis energi baru terbarukan.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Papua menyimpan potensi energi air, surya, dan berbagai sumber energi terbarukan lain yang strategis untuk dikembangkan. Selain mendorong kesejahteraan masyarakat lokal, pengembangan ini juga akan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Rivqy menekankan bahwa transisi menuju energi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial. Pemerataan listrik, menurutnya, merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang inklusif.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.

Di tingkat implementasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN (Persero) terus memperluas akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini menyasar ribuan rumah tangga tidak mampu di wilayah Papua Tengah.

Manajer PLN UP3 Nabire, Rakhel Rumbewas, menjelaskan BPBL menargetkan 3.500 rumah tangga di Kabupaten Nabire, Deyiyai, Dogiyai, dan Paniai. Program ini mencakup pemasangan instalasi dan meteran listrik baru secara gratis bagi warga penerima manfaat.

“Dari alokasi 3.500 tersebut, pelanggannya sudah ada, tinggal kita menyelesaikan pemasangan instalasi listrik dan meteran di lapangan, tinggal 20 persen yang belum terpasang,” jelasnya.

Selain penyambungan gratis, pemerintah daerah juga memberikan bantuan token listrik guna memastikan masyarakat dapat langsung menikmati manfaat elektrifikasi. Dukungan lintas level pemerintahan ini mempercepat terwujudnya desa-desa berlistrik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan sinergi kebijakan nasional dan implementasi teknis di lapangan, percepatan listrik desa di Papua diproyeksikan menjadi pengungkit utama pemerataan pembangunan sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia dari pinggiran.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global sepanjang tahun 2026. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi dunia, serta perubahan pola konsumsi energi internasional menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang adaptif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

International Energy Agency (IEA) menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2026 diperkirakan melambat, sementara pasokan global berpotensi tetap berada di atas permintaan. Kondisi ini berpotensi memicu volatilitas harga energi yang dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Pemerintah memandang situasi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat fondasi kebijakan energi nasional agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan energi nasional tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan energi yang difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi, peningkatan produksi energi domestik, pembangunan infrastruktur energi, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan terjangkau, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga terus mendorong efisiensi konsumsi energi dan optimalisasi sumber daya nasional melalui berbagai program strategis lintas kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu pilar utama stabilitas nasional.

“Ketahanan energi adalah fondasi penting bagi kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memastikan rakyat mendapatkan akses energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah situasi global yang tidak menentu,” ujar Presiden.

Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya reformasi tata kelola energi agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Pemerintah tidak hanya menjaga keterjangkauan energi, tetapi juga memastikan investasi di sektor energi terus meningkat. Kita ingin sistem energi nasional lebih kuat, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan energi baru terbarukan akan menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Kebijakan ketahanan energi nasional pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi energi jangka panjang. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, peningkatan produksi energi domestik, reformasi tata kelola, serta percepatan transisi energi bersih, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Akselerasi pembangunan ini menegaskan keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung prestasi.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) saat ini mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 yang dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Menurutnya, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menteri PU.

Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp1,165 triliun termasuk PPN dan dilaksanakan oleh Waskita–CAG KSO. Kawasan pendidikan ini dirancang terpadu—bukan hanya ruang belajar, tetapi juga hunian dan fasilitas pendukung yang lengkap.

Sarana yang dibangun mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra-putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan gedung ibadah, lapangan olahraga dan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga sistem pengolahan air limbah (IPAL).

Kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 28 November 2025 dan ditargetkan rampung akhir Juni 2026, sehingga kegiatan belajar mengajar diharapkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026–2027.

Dukungan lintas kementerian juga terlihat dari kunjungan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) rintisan 78 Sragen, Jawa Tengah, Rabu (11/2/2026), sekaligus mengecek progres pembangunan permanen. Di hadapan siswa, Agus Jabo menegaskan keberpihakan program ini.

“Pak Presiden membuat Sekolah Rakyat memang untuk kalian, supaya kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Semangat ya. Jangan rendah diri,” ujarnya memberi motivasi.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berlangsung di 104 lokasi pada 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar.

Melalui percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen, pemerintah memperkuat pondasi pembangunan SDM yang berkelanjutan agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, punya kesempatan yang sama untuk maju.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai strategi konkret memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini menjadi bagian dari agenda besar penguatan sumber daya manusia nasional yang diposisikan sebagai kunci utama keluar dari jebakan kemiskinan struktural.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat didesain sebagai model pendidikan inklusif yang menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Percepatan pembangunan kini memasuki fase krusial dengan cakupan nasional yang semakin luas.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Ia menyebut, kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

“Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Dipastikan fasilitas Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan,” ujar Dody.

Ditambahkannya, percepatan pembangunan dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek yang terukur dan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Menurutnya, pembangunan fisik tidak boleh mengorbankan standar mutu, mengingat sekolah merupakan ruang tumbuh generasi masa depan.

“Melalui percepatan pembangunan ini, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemerataan pendidikan sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” katanya.

Dari sisi kebijakan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang tumbuh yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Ia menekankan bahwa sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan wahana pembentukan karakter dan kepemimpinan.

“Sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin bangsa yang hebat. Investasi pada infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui satu generasi,” ujarnya.

Dengan pendekatan komprehensif tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil belajar. Kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta dukungan fasilitas penunjang dirancang agar memenuhi standar nasional pendidikan.

“Melalui penguatan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta peningkatan mutu pembelajaran, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyinergikan program Sekolah Rakyat dengan agenda prioritas Presiden Prabowo dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

“Implementasi Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan progresif dan memberi dampak nyata. Saat ini di Jatim telah beroperasi 26 Sekolah Rakyat dan menjadi jumlah terbanyak nasional,” jelasnya.

“Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan,” pungkasnya.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi serta 102 kabupaten dan kota. Program ini ditargetkan mampu menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA.

Dengan percepatan yang terukur dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi katalis transformasi sosial di berbagai daerah. Pemerintah optimistis, melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas, kualitas hidup masyarakat Indonesia akan meningkat secara berkelanjutan.

Oleh: Juana Syahril)*

Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui jalur pendidikan. Program ini tidak sekadar membuka akses belajar, tetapi dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh aspek karakter, kedisiplinan, hingga pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan terintegrasi, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya negara memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada aspek penguatan kedisiplinan siswa. Dukungan di lapangan bersama TNI dinilai memberikan dampak positif terhadap proses pembentukan karakter peserta didik. Sinergi lintas sektor ini memperkuat fondasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan tanggung jawab.

Penguatan kedisiplinan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa disiplin merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk membentuk karakter dan kemandirian. Dalam enam bulan pelaksanaan program, perubahan signifikan mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya belum terbiasa dengan jadwal terstruktur dan aktivitas belajar yang padat, kini mampu beradaptasi dan mengikuti kegiatan dengan lebih tertib dan nyaman. Transformasi ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang terarah mampu membentuk kebiasaan positif yang berdampak jangka panjang.

Kualitas hidup tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengelola waktu, tanggung jawab, serta membangun cita-cita. Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Dengan sistem pembelajaran yang terjadwal dan pembinaan yang konsisten, siswa dibiasakan hidup teratur, fokus pada tujuan, dan memiliki semangat untuk berkembang. Perubahan perilaku ini menjadi modal sosial yang penting dalam meningkatkan taraf hidup di masa depan.

Program Sekolah Rakyat menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kelompok ini selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan layanan sosial. Presiden menyebut mereka sebagai The Invisible People, yaitu warga yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Melalui Sekolah Rakyat, negara berupaya memastikan bahwa anak-anak dari kelompok tersebut memperoleh pendidikan yang layak sebagai pintu masuk peningkatan kesejahteraan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat hampir empat juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup generasi mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pendidikan dipandang sebagai solusi fundamental untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mobilitas sosial.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada integrasi program pendidikan dengan pemberdayaan keluarga. Anak memperoleh pendidikan gratis hingga lulus, sementara keluarganya mendapatkan akses pada berbagai program pendukung seperti bantuan sosial, perbaikan rumah, kepesertaan PBI-JK, serta keanggotaan Kopdes Merah-Putih. Pendekatan ini dirancang agar peningkatan kualitas hidup tidak hanya dirasakan individu siswa, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

Dengan skema tersebut, Sekolah Rakyat mendorong keluarga penerima manfaat untuk naik kelas secara sosial dan ekonomi. Pendidikan anak menjadi titik awal perubahan, sementara intervensi sosial memastikan keberlanjutan dampak. Strategi ini mencerminkan paradigma pembangunan yang menyeluruh, di mana pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berjalan secara simultan.

Dalam rangka mempersiapkan masa depan siswa, Sekolah Rakyat juga mengembangkan hilirisasi lulusan melalui tes DNA talent berbasis kecerdasan artifisial. Pemetaan minat dan bakat dilakukan untuk membantu siswa menentukan jalur pendidikan lanjutan atau pilihan karier yang sesuai. Langkah ini memperkuat kualitas hidup jangka panjang dengan memastikan setiap lulusan memiliki arah pengembangan diri yang jelas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kesiapan untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung kebijakan pemerintah tahun 2026, termasuk program Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen negara.

Keterlibatan Polri hingga tingkat akar rumput melalui jejaring Bhabinkamtibmas memperkuat identifikasi dan pendampingan keluarga sasaran. Dengan sinergi yang solid, pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup membutuhkan kerja bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata upaya meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang inklusif dan terintegrasi. Program ini tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga membangun karakter, memperkuat kedisiplinan, serta memberdayakan keluarga secara menyeluruh. Dengan dukungan lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas, sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dari arus pembangunan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh Indra Kusnandar )*

Pembangunan kualitas hidup masyarakat merupakan agenda fundamental dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu instrumen paling strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan yang inklusif, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebabnya percepatan Sekolah Rakyat menjadi relevan dan mendesak. Program ini tidak sekadar menjawab kebutuhan pendidikan dasar, tetapi juga dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat kurang mampu.

Sekolah Rakyat diposisikan sebagai manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan layak akibat faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan fungsi pendidikan, hunian, dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup peserta didik dan keluarganya secara berkelanjutan.

Komitmen kuat pemerintah pusat terhadap percepatan Sekolah Rakyat tercermin dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap mendukung percepatan program ini di daerah dan menempatkannya sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan program simbolik, melainkan agenda strategis nasional yang memerlukan kerja bersama lintas sektor dan lintas wilayah. Gus Ipul juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam merespons agar percepatan pembangunan dapat berjalan seiring antara pusat dan daerah.

Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan bahwa percepatan harus dibarengi dengan kehati-hatian. Kepastian status lahan menjadi prasyarat utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang digunakan harus benar-benar bersih dari persoalan hukum, aman dari potensi konflik, serta tidak berada di wilayah rawan bencana. Penekanan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan bebas dari risiko yang dapat merugikan negara maupun masyarakat di kemudian hari.

Peran Kementerian Pekerjaan Umum juga menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat secara nyata. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur pendidikan yang memadai dipandang sebagai fondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan berkualitas agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 menjadi contoh konkret dari sinergi tersebut. Proyek ini dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya. Penyebaran lokasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Jawa Timur dipilih sebagai salah satu wilayah percontohan karena memiliki keragaman tantangan pendidikan yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, lapangan olahraga, lapangan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga instalasi pengolahan air limbah. Kelengkapan fasilitas ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan pendidikan yang memperhatikan aspek akademik, sosial, spiritual, dan kesehatan lingkungan.

Dukungan terhadap percepatan Sekolah Rakyat juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Ia menilai kebutuhan akan Sekolah Rakyat di NTB sangat mendesak mengingat masih banyak masyarakat yang menantikan akses pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Mori menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi agar proses administrasi dapat segera dipenuhi dan pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dimulai tanpa hambatan.

Pandangan Mori Hanafi mencerminkan suara masyarakat daerah yang berharap besar pada kehadiran Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas kesenjangan pendidikan. Di wilayah seperti NTB, Sekolah Rakyat bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga simbol harapan baru bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan anak-anak mereka. Kehadiran sekolah ini diyakini dapat menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pada akhirnya, percepatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Program ini menggabungkan visi pembangunan manusia, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan dalam satu kebijakan strategis. Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan yang inklusif dan bermutu bukan hanya mencerdaskan individu, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mAenegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan dan akan diperluas jangkauannya hingga menjangkau 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026.

Program tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” kata Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden juga menekankan perluasan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang luas di daerah. Program ini dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan membentuk ekosistem usaha lokal.

Saat ini, MBG telah mengoperasikan 22.275 unit dapur SPPG, di luar 13.829 unit yang masih dalam proses pengajuan dan penilaian. Dengan jumlah tersebut, program MBG dinilai berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” ujar Presiden.

Menanggapi keraguan publik terkait risiko pelaksanaan MBG dalam skala nasional, Presiden menegaskan bahwa data menunjukkan tingkat keberhasilan program yang sangat tinggi.

“Statistiknya 0,008… Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa MBG telah memproduksi sekitar 3,7 miliar porsi makanan sejak diluncurkan dan terus diawasi secara ketat. Presiden juga menyebut bahwa program ini mendapat perhatian internasional.

“White House mempelajari MBG kita,” ucapnya.

Ke depan, pemerintah memastikan perluasan jangkauan MBG akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap mengedepankan standar keamanan pangan serta keberlanjutan program.

MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. #

Grobogan – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI resmi memulai perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi nasional yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan ditetapkan sebagai daerah percontohan kick off karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah yang kuat, serta potensi kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan rantai pangan lokal.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Presiden menilai MBG telah membentuk ekosistem usaha baru yang melibatkan petani, peternak, koperasi, hingga BUMDes sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi terbesar bangsa adalah pada manusia, bukan hanya pada sumber daya alam. Menurutnya, jika Indonesia hanya bergantung pada kekayaan alam, suatu saat sumber daya tersebut akan menipis. Oleh karena itu, pilihan paling strategis adalah membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden juga menegaskan bahwa MBG dirancang secara inklusif untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Melalui BGN, Presiden ingin negara hadir secara nyata dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi kelompok prioritas. Ini bukan janji, tetapi kerja terukur untuk generasi masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menyambut positif penunjukan daerahnya sebagai lokasi kick off. Menurutnya, MBG akan memperkuat ekonomi desa karena bahan baku pangan banyak diserap dari petani lokal dan BUMDes.

“Implementasi program BGN mutlak kami dukung. Pemerintah daerah terus mengingatkan pengelola dapur SPPG agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama kepala SPPG dan ahli gizi, demi menjamin keamanan dan kualitas layanan,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi tonggak penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMDes.

“MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan wilayah, dan penguatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” jelasnya.

Gunalan menambahkan bahwa banyak negara telah berhasil menerapkan program serupa. Program ini harus berjalan sekarang demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

Melalui sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan BUMDes, MBG diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga menghidupkan rantai pangan nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.