Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Muhammad Zaki )*

Stabilitas energi menjadi fondasi penting bagi kenyamanan ibadah selama Ramadhan 2026. Ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mobilitas masyarakat meluas, dan konsumsi energi melonjak, negara hadir memastikan pasokan bahan bakar minyak dan listrik tetap terjaga.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengelolaan energi tidak hanya diposisikan sebagai urusan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketenangan sosial dan keberlanjutan ekonomi selama bulan suci.

Pengamanan pasokan energi sepanjang Ramadhan memperlihatkan keseriusan pemerintah membaca pola kebutuhan masyarakat. Konsumsi BBM meningkat seiring aktivitas transportasi dan distribusi barang, sementara kebutuhan listrik melonjak pada malam hari saat ibadah dan kegiatan keluarga berlangsung lebih intens. Stabilitas pada dua sektor tersebut menjadi syarat utama agar Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk tanpa gangguan pemadaman atau kelangkaan bahan bakar.

Perhatian terhadap ketahanan energi juga tercermin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, yang menempatkan isu BBM sebagai agenda strategis. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas menegaskan bahwa stok BBM nasional berada di atas batas minimum coverage days yang telah disepakati.

Untuk bensin, ketahanan stok melampaui 25 hari, sementara solar berada di atas 15 hari. Kondisi tersebut memberikan ruang aman bagi sistem energi nasional dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri.

Ketahanan tersebut tidak hanya terlihat pada bensin dan solar. Avtur tercatat memiliki cadangan hampir 30 hari, sedangkan minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Angka tersebut menunjukkan kesiapan menyeluruh, baik untuk transportasi udara, sektor logistik, maupun kebutuhan rumah tangga tertentu. Ketersediaan energi pada level tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar mengandalkan optimisme, tetapi bekerja berbasis perhitungan dan pengawasan berlapis.

Aspek krusial lain terletak pada distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah terdampak bencana. Wahyudi Anas menjelaskan bahwa pasokan subsidi dan kompensasi negara di Pulau Sumatera disiapkan secara memadai untuk mendukung mobilitas alat berat, operasional posko, serta penyediaan energi di hunian sementara.

Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan memastikan distribusi tetap berjalan lancar di tengah proses pemulihan. Dalam konteks Ramadhan, keberlanjutan pasokan di wilayah rentan tersebut memiliki makna sosial yang besar karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, yang menilai penanganan sektor energi di Sumatera mendapat respons positif dari Komisi XII DPR RI.

Menurutnya, sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait memperlihatkan progres nyata dalam pemulihan pascabencana sekaligus menjaga kesiapan energi selama Ramadhan. Kesiapan tersebut mencakup BBM dan listrik, dua sektor yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.

Listrik memegang peran strategis selama Ramadhan karena lonjakan konsumsi pada malam hari menuntut keandalan pasokan. Kesiapan PLN memastikan kelistrikan tetap terjaga di berbagai wilayah, sehingga ibadah, aktivitas usaha, dan layanan publik berlangsung tanpa gangguan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai kunjungan kerja tersebut sebagai momentum penguatan kolaborasi lintas instansi, dengan penekanan pada peran PLN dan Pertamina menjaga pasokan energi tetap terkendali, terutama di wilayah terdampak bencana. Pandangan tersebut menegaskan energi sebagai wujud kehadiran negara dalam meringankan beban sosial masyarakat.

Secara lebih luas, ketahanan energi selama Ramadhan 2026 menunjukkan kematangan tata kelola sektor energi nasional yang semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pengelolaan stok berbasis coverage days, koordinasi antarlembaga, serta perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pola kerja tersebut menempatkan aspek keandalan pasokan dan pemerataan distribusi sebagai prioritas utama, terutama pada periode dengan tekanan konsumsi tinggi.

Tantangan ketergantungan impor untuk produk tertentu memang masih ada, namun manajemen distribusi yang disiplin dan kesiapan cadangan strategis mampu menjadi bantalan yang efektif dalam meredam gejolak.

Kombinasi antara pengawasan lapangan, kesiapan infrastruktur, dan respons cepat terhadap potensi gangguan memperlihatkan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari besaran stok, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik.

Energi yang aman menghadirkan rasa nyaman dalam beribadah. Ketika lampu tetap menyala, dapur tetap berfungsi, dan transportasi berjalan lancar, masyarakat dapat memusatkan perhatian pada esensi Ramadhan tanpa kecemasan akan gangguan kebutuhan dasar.

Stabilitas pasokan energi tersebut menopang ritme kehidupan sehari-hari, mulai dari sahur, berbuka, hingga pelaksanaan ibadah malam, serta menjaga aktivitas ekonomi kecil tetap bergerak di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan menjaga pasokan BBM dan listrik sepanjang bulan suci menjadi bukti bahwa negara menjalankan perannya secara nyata dan terukur, bukan sekadar responsif terhadap krisis, tetapi juga antisipatif terhadap pola konsumsi musiman.

Ke depan, penguatan ketahanan energi perlu terus dilanjutkan melalui pengelolaan stok yang disiplin, distribusi yang merata, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, agar setiap Ramadhan tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga cermin hadirnya negara dalam menjamin ketenangan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

PAPUA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional terus diperkuat dengan menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden yang menetapkan Papua sebagai kawasan penting pengembangan energi berkelanjutan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut menjawab tantangan ketimpangan akses listrik.

Ia menilai masih banyak wilayah di Papua belum menikmati layanan listrik memadai meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan karena energi merupakan fondasi kesejahteraan.

Rivqy menegaskan pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring pemerataan listrik nasional. Ia menekankan pentingnya keadilan energi bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” kata Rivqy.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai pilar penting strategi kemandirian energi nasional. Pemerintah memandang Papua memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan pembangunan energi harus memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat lokal. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi bahan bakar mahal.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi swasembada energi nasional yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan energi di Papua diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang baru.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah telah menyiapkan target pengembangan sebagai bagian strategi swasembada energi.

“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Penguatan sektor energi di Papua diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan energi yang andal menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah secara berkelanjutan.

Jakarta – Investasi energi bersih terus diperkuat untuk mempercepat transisi menuju sistem energi rendah karbon. PT Pertamina (Persero) memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui pengembangan Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, yang terintegrasi dengan proyek percontohan (pilot project) hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung.

Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan fasilitas strategis yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional dengan kapasitas penyimpanan 98.000 metrik ton. Transformasi ini menjadi bagian dari implementasi Roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060 Pertamina sekaligus penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

“Transformasi ini memastikan bahwa infrastruktur energi nasional tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga relevan dengan standar keberlanjutan global. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan tata kelola yang lebih baik, Pertamina memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko jangka panjang,” ujar Agung.

Sebagai bagian dari terobosan dekarbonisasi, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalokasikan investasi sekitar tiga juta dolar AS untuk proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu.

“Untuk pilot project green hydrogen yang kita lakukan ini (investasinya) kurang lebih sekitar tiga juta dolar AS,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani.

Proyek tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 80–100 kilogram hidrogen hijau per hari berbasis listrik panas bumi dengan efisiensi sekitar 80 persen. Sekitar 80 persen produksi direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong melalui teknologi fuel cell.

“Sekitar 80 persen (hidrogen hijau) dari Ulubelu akan digunakan untuk keperluan Terminal Tanjung Sekong,” ujarnya.

Pengembangan ini dilakukan melalui sinergi antarentitas Pertamina, termasuk PT Pertamina Energy Terminal sebagai pengguna dan PT Elnusa Petrofin dalam dukungan distribusi. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan IV 2026 dengan masa uji coba tiga tahun sebelum dikembangkan dalam skala lebih luas.

Menurut Agung, pemanfaatan hidrogen hijau di aset strategis menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan emisi karbon sektor hilir.

“Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya konsep, tetapi sudah diterapkan langsung di aset operasional strategis,” ujar Agung.

Inisiatif ini diharapkan mampu memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional terminal sekaligus menurunkan emisi Scope 2 secara signifikan. Investasi energi bersih tersebut menjadi langkah konkret mempercepat transisi rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Oleh: Yogi Prasetyo
Upaya mewujudkan swasembada energi kembali menjadi sorotan seiring berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Transformasi sektor energi yang kini digencarkan mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi kemandirian nasional. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kebijakan yang menekankan inovasi teknologi, peningkatan investasi, serta kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai arah progresif dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi Indonesia. Narasi swasembada energi pun tidak lagi dipandang sebagai gagasan jangka panjang semata, melainkan sebagai strategi nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melihat swasembada energi sebagai agenda besar yang membutuhkan keberanian berinovasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia memandang berbagai terobosan yang kini dijalankan menunjukkan optimisme baru dalam mengoptimalkan potensi domestik. Melalui intervensi teknologi pada sumur minyak tua hingga percepatan proyek hulu migas, pemerintah berupaya membuka peluang produksi yang lebih besar sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi nasional. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar menjaga pasokan menuju upaya menciptakan ekosistem energi yang produktif dan berorientasi masa depan.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah optimalisasi sumur minyak yang selama ini belum berproduksi maksimal. Dengan pendekatan teknologi dan kemitraan strategis, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional secara lebih efisien tanpa harus sepenuhnya bergantung pada eksplorasi baru yang membutuhkan waktu panjang. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan aset yang sudah ada merupakan bentuk efisiensi sekaligus strategi percepatan menuju swasembada energi. Upaya ini juga diyakini dapat membuka peluang transfer teknologi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi.

Di sisi lain, percepatan eksekusi proyek-proyek yang telah masuk dalam rencana pengembangan serta rencana pembukaan tender blok migas baru menunjukkan arah kebijakan yang semakin proaktif. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat ketahanan pasokan energi sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha. Visi ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada energi sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pengolahan energi dalam negeri juga menjadi bagian integral dari strategi besar tersebut. Keberhasilan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan dinilai sebagai tonggak penting yang memperlihatkan kemampuan Indonesia memperkuat rantai nilai energi nasional. Menteri ESDM melihat pengoperasian kilang tersebut sebagai langkah strategis yang mampu menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Dengan meningkatnya produksi bahan bakar dari kilang dalam negeri, peluang untuk memperkuat stabilitas harga energi nasional pun semakin terbuka.

Peran PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional turut menjadi faktor penentu dalam mempercepat transformasi ini. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menilai integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan upaya modernisasi tata kelola energi nasional yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan dan profesionalisme.

Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan program Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa agenda swasembada energi juga diarahkan untuk mendorong pemerataan akses energi hingga ke wilayah pedesaan. Simon melihat koordinasi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai kunci agar distribusi energi dapat menjangkau wilayah terpencil secara lebih merata. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa swasembada energi tidak semata soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang memastikan manfaat energi dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat luas.

Dari sisi pengawasan, masukan DPR menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola distribusi energi berjalan optimal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi agar kebijakan energi benar-benar tepat sasaran. Ia memandang bahwa penataan distribusi yang lebih baik akan membantu menjaga keberlanjutan program subsidi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem energi nasional. Pengawasan yang konstruktif dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga akuntabilitas sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Sementara itu, apresiasi terhadap respons cepat Pertamina dalam penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan bahwa reformasi sektor energi mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai kesiapan distribusi bahan bakar saat situasi darurat mencerminkan profesionalisme dan kesiapan operasional perusahaan energi nasional dalam menjaga layanan publik. Responsivitas tersebut menjadi indikator bahwa transformasi energi tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada ketahanan layanan di tengah situasi krisis.

Pada akhirnya, perjalanan menuju swasembada energi memang membutuhkan konsistensi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Berbagai langkah strategis yang kini dijalankan menunjukkan arah kebijakan yang semakin konstruktif, mengedepankan inovasi sekaligus kolaborasi. Jika momentum ini terus dijaga, swasembada energi bukan hanya menjadi target jangka panjang, tetapi juga simbol kedaulatan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat.

*) Peneliti Ketahanan Energi

Oleh: Farhan Akbar Pratama*

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi terus diperkuat sebagai bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional. Kawasan timur, khususnya Papua, menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda tersebut. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pasokan energi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan Papua. Ia memandang bahwa penguatan sektor energi akan menjadi dasar bagi kemajuan daerah, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa potensi energi Papua tidak lagi hanya menjadi cadangan, tetapi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut pandangan Presiden, pengamanan dan pengelolaan kekayaan negara menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah terus melakukan penataan aset serta memperkuat regulasi agar pemanfaatan sumber daya energi berjalan optimal. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan energi benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat Papua.

Papua memiliki potensi energi yang sangat besar, baik dari sumber daya alam maupun energi terbarukan. Pemerintah melihat potensi ini sebagai peluang strategis untuk mempercepat kemandirian energi di tingkat daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, Papua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi. Pengembangan bahan bakar nabati dari kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang sebagai solusi yang dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Langkah ini dinilai mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Energi terbarukan dinilai sebagai solusi efektif untuk menjangkau wilayah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses energi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, biaya distribusi energi dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menilai bahwa swasembada energi merupakan bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Ia memandang pembangunan sektor energi di Papua bukan hanya bertujuan meningkatkan pasokan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa masyarakat Papua menjadi penerima manfaat utama dari pengembangan energi tersebut.

Menurut Bahlil, Papua memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional. Pengembangan sektor energi di wilayah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain itu, pembangunan energi juga diyakini akan membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung tujuan tersebut. Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi energi menjadi fokus utama dalam memastikan ketersediaan energi yang merata. Dengan infrastruktur yang memadai, Papua dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam mencapai swasembada energi. Ia melihat Papua sebagai wilayah dengan potensi besar untuk pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi tersebut secara optimal untuk mendukung kemandirian energi daerah.

Eniya menilai bahwa energi terbarukan memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Pemanfaatan energi lokal akan membantu mengurangi kesenjangan akses energi antara wilayah barat dan timur. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan swasembada energi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Ketersediaan energi yang stabil akan mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan usaha kecil. Dengan demikian, swasembada energi tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan swasembada energi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam memastikan setiap program berjalan efektif. Pendekatan yang terencana dan terukur akan membantu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan energi.

Penguatan swasembada energi di Papua menghadirkan efek multiplikasi terhadap sektor industri, perdagangan, dan usaha mikro. Ketersediaan energi yang andal akan meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan hasil nyata.

Kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya tahan bangsa dalam menghadapi dinamika global. Komitmen tersebut tercermin dalam langkah konkret menjadikan Papua sebagai bagian penting dari arsitektur energi masa depan Indonesia.

Papua diarahkan menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan serta representasi nyata transformasi energi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kemandirian bangsa.

Dengan strategi yang konsisten, berbasis potensi unggulan daerah, dan didukung kolaborasi lintas sektor, Papua diarahkan menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan nasional. Swasembada energi bukan sekadar target kebijakan, melainkan representasi transformasi struktural Indonesia menuju bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berketahanan kuat dalam menghadapi dinamika global.

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Sumber Daya Alam

Jakarta — Upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan multi komoditas mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah strategis berupa penerbitan paket regulasi dan deregulasi dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat produksi, memperbaiki tata niaga, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam rantai pasok pangan nasional.

Muhammad Sirod, Wasekjen IV Rumpun Kajian Strategis DPP HA IPB, Wasekjen DPN HKTI Bidang Gizi, dan Kabid Usaha & Bisnis Pertanian PISPI, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah struktural yang signifikan.

“Pemerintah menerbitkan paket 25 regulasi sepanjang 2025–2026 sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Kebijakan ini mencakup satu Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden, dua Keputusan Presiden, tujuh Instruksi Presiden, serta sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mencabut sekitar 547 regulasi internal sebagai bagian dari reformasi kebijakan.

“Pencabutan ratusan regulasi internal dinilai penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan turunan. Sebelumnya, satu program pangan kerap memiliki banyak pedoman dan surat edaran yang berjalan bersamaan, sehingga meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sirod menilai deregulasi tersebut diarahkan memperkuat struktur rantai pasok pangan modern dari hulu hingga hilir. Fokusnya mencakup penyederhanaan aturan internal, percepatan perizinan produksi, reorganisasi kelembagaan teknis, penataan tata niaga impor, serta penguatan koordinasi pusat-daerah melalui Instruksi Presiden.

Pada level produksi, perubahan Peraturan Menteri Pertanian terkait penamaan dan pendaftaran varietas tanaman disebut memperjelas kriteria layanan.

“Kepastian waktu ini berpengaruh besar pada inovasi benih, karena dalam rantai pasok pangan modern, kecepatan registrasi varietas menentukan seberapa cepat teknologi dapat diadopsi petani,” ungkapnya, merujuk pada batas waktu layanan maksimal 17 hari kerja melalui sistem digital.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan capaian swasembada nasional menunjukkan hasil konkret kebijakan pemerintah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara komoditas yang masih dalam penguatan produksi meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, serta gula industri.

Amran menegaskan, surplus produksi menjadi bantalan kuat menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000. Semua harus patuh,” ujarnya.

Stok beras nasional tercatat mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari 2026, dua kali lipat kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” tegasnya.

Jakarta — Kebijakan deregulasi sektor pertanian yang ditempuh pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Distribusi pupuk yang sebelumnya tersendat oleh rantai birokrasi panjang kini berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Dampaknya, percepatan produksi pangan nasional semakin terasa, memperkuat fondasi swasembada multi komoditas.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa deregulasi menjadi kunci utama dalam akselerasi distribusi pupuk kepada petani.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran dalam Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan ini memangkas rantai birokrasi yang selama ini menghambat penyaluran pupuk. Jika sebelumnya distribusi melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Pemerintah dalam satu tahun terakhir menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Deregulasi ini tidak hanya mempercepat distribusi sarana produksi, tetapi juga menurunkan biaya produksi petani.

Dampaknya signifikan. Biaya pupuk turun hingga 20 persen, sementara volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran. Percepatan ini menjadi bagian integral dari strategi besar swasembada pangan nasional.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.

Transformasi tersebut diperkuat dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memicu perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Strategi swasembada tidak berhenti pada komoditas padi. Pemerintah juga mendorong swasembada garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui ekstensifikasi lahan tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta intensifikasi berbasis teknologi evaporasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme pemerintah.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Penguatan juga dilakukan melalui pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam, termasuk penggunaan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi industri.

Di tingkat perencanaan nasional, Deputi Bidang Pangan Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama A Teguh Sambodo, menyatakan bahwa dalam RPJMN 2025–2029 pemerintah menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai dua agenda besar.

“Swasembada tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas konsumsi, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah juga mengantisipasi dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani. Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, hingga pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari respons jangka panjang.

Jakarta — Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional melalui pendekatan yang semakin komprehensif: deregulasi kebijakan, penguatan hilirisasi, modernisasi pertanian, hingga ekspansi lahan produksi. Strategi ini dinilai memperkuat capaian swasembada sekaligus menjaga keberlanjutannya di tengah tantangan global dan perubahan iklim.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian swasembada beras sebagai tonggak penting kemandirian bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujarnya dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Sektor pertanian juga tumbuh 5,03 persen, menopang pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen (yoy) pada kuartal IV 2025, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan dua strategi utama: deregulasi dan transformasi pertanian modern.

Dalam setahun terakhir, 13 Peraturan Presiden diterbitkan di sektor pertanian serta sekitar 500 regulasi internal dicabut. Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.

Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun. Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif baik secara statistik.

Di tingkat perencanaan, swasembada dan hilirisasi menjadi agenda besar dalam RPJMN 2025–2029. Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menekankan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan harus dibangun melalui peningkatan produktivitas.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” seraya mendorong revitalisasi lembaga perbenihan nasional.

Strategi ketahanan pangan juga mencakup ekspansi lahan dan diversifikasi komoditas. Pemerintah memperluas fokus ke kedelai, bawang putih, bawang merah, gula, hingga garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan optimisme tersebut.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Langkah ekstensifikasi dilakukan melalui pengembangan sentra tambak di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam dengan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR).

Di sektor pertanian, program cetak sawah dan pengembangan kawasan pangan juga diperluas, termasuk di Papua Selatan. Kebijakan ini disertai penguatan irigasi dan mekanisasi guna menjaga produktivitas jangka panjang.

Jakarta — Swasembada pangan kini tidak lagi diposisikan sekadar target produksi, melainkan fondasi kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi pertanian dan deregulasi kebijakan menjadi dua kunci utama dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa reformasi dimulai dari pembenahan struktur kebijakan.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai memperlambat program. Deregulasi tersebut memangkas rantai birokrasi distribusi pupuk yang sebelumnya panjang dan berlapis.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.

Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret. Mekanisme distribusi kini langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran.

Modernisasi dan deregulasi tidak berhenti pada efisiensi birokrasi. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memperkuat daya tawar petani dan mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun.

Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125—angka tertinggi sepanjang sejarah—menjadi indikator peningkatan kesejahteraan sektor pertanian.

Strategi swasembada tidak hanya bertumpu pada beras. Pemerintah juga menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui pembukaan sentra tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik modern berteknologi tinggi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme tersebut.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan multi komoditas agar ketahanan pangan tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan tersebar dan adaptif terhadap dinamika global.

Di tingkat perencanaan, RPJMN 2025–2029 menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai agenda utama. Pemerintah juga mengantisipasi risiko perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani secara sistemik.

Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, serta pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari strategi jangka panjang tersebut.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa swasembada tidak hanya dimaknai sebagai surplus produksi, tetapi sebagai sistem pangan nasional yang efisien, adil, dan tahan krisis.

Dengan reformasi regulasi yang konsisten, modernisasi teknologi, serta penguatan kebijakan harga dan distribusi, Indonesia dinilai berada di jalur mantap menuju swasembada pangan berkelanjutan—sebuah fondasi strategis bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Jakarta — Capaian swasembada beras nasional dalam setahun terakhir menjadi sinyal positif bagi arah ketahanan pangan Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim, kemampuan menjaga produksi dan cadangan pangan dinilai menunjukkan fondasi sistem pangan nasional yang semakin kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujar Presiden dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan produksi dan stabilitas pasokan berjalan efektif.

Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menilai capaian tersebut memiliki makna strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Menurut Jan, pembahasan swasembada memang perlu melihat nasib petani sebagai aktor utama produksi pangan. Namun ia juga menekankan bahwa peningkatan produksi yang konsisten merupakan pijakan awal yang penting.

“Ketika kebijakan pangan dibicarakan, pada dasarnya yang dipertaruhkan bukan hanya angka produksi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan jutaan keluarga petani,” katanya.

Secara makro, kinerja ekonomi nasional menunjukkan daya tahan yang solid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,11 persen (yoy), dengan sektor pertanian tumbuh 5,03 persen dan menjadi salah satu penopang stabilitas harga.

Angka Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 juga berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif positif. Meski tantangan biaya produksi dan fluktuasi harga tetap ada, tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan posisi tawar petani dibandingkan periode sebelumnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas berbasis inovasi.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” katanya, seraya mendorong penguatan riset dan pengembangan perbenihan nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah menjalankan strategi deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis mekanisasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” yang menunjukkan efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Rencana perluasan fokus swasembada ke komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, bawang merah, dan gula juga menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. Diversifikasi ini dinilai dapat memperkuat stabilitas harga sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara itu, tiga komoditas lainnya yang saat ini belum mencapai swasembada meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri.