Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan strategis, baik dari energi terbarukan maupun sektor minyak dan gas bumi, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada distribusi BBM dengan biaya tinggi.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Selain itu, pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden Prabowo menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.

Komitmen tersebut mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema bagi hasil migas, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. “Ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai sumber energi masa depan. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional. “Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua diyakini akan tampil sebagai motor baru ketahanan energi nasional sekaligus simbol pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional semakin menunjukkan arah yang komprehensif dan berkeadilan, salah satunya melalui fokus pembangunan energi di Papua. Kawasan timur Indonesia ini tidak lagi dipandang semata sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian strategis dari masa depan energi nasional. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, serta cadangan migas yang masih menjanjikan, Papua memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan energi jangka panjang Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memadukan pengembangan energi baru terbarukan dan penguatan sektor hulu migas mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem energi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaulat.

Ketahanan energi Papua ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pertama, pengembangan energi baru terbarukan berbasis komoditas pertanian lokal seperti singkong dan tebu. Kedua, peningkatan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga kesinambungan pasokan energi fosil nasional. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Energi terbarukan menjadi fondasi transisi energi jangka panjang, sementara migas tetap berperan penting sebagai penyangga kebutuhan energi nasional dalam masa peralihan.

Dorongan Presiden Prabowo Subianto agar Papua menjadi salah satu sentra pengembangan bahan baku energi terbarukan mencerminkan visi pembangunan yang terintegrasi antara ketahanan energi dan penguatan ekonomi rakyat. Komoditas pertanian yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi lokal diarahkan naik kelas sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional. Singkong dan tebu, misalnya, memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Pendekatan ini bukan hanya soal energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan teknokratik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan produksi bahan baku bioetanol nasional dari berbagai daerah, termasuk Papua, dapat mencapai ratusan ribu kiloliter per tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Papua telah masuk dalam perencanaan energi nasional secara serius, bukan sekadar wacana. Pemerintah memahami bahwa membangun industri bioetanol membutuhkan tahapan yang realistis, dimulai dari pembibitan, perluasan lahan, hingga penguatan ekosistem industri pendukung.

Dalam pandangan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pengembangan bioetanol di Papua saat ini memang masih berada pada fase awal, dengan fokus pada penyediaan bahan baku melalui pembibitan dan pengembangan tanaman. Namun tahapan ini justru menjadi fondasi penting agar pembangunan industri bioenergi berjalan berkelanjutan dan tidak mengorbankan aspek lingkungan maupun sosial. Pemerintah memilih langkah bertahap dan terukur agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Lebih jauh, kebijakan pengembangan bioetanol juga diarahkan agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah mendorong penguatan sumber bahan baku dan pembangunan pabrik di luar Jawa, termasuk di Papua, guna menekan biaya logistik dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka ini, Papua tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berpotensi menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi. Strategi ini sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi dan penguatan kawasan timur Indonesia sebagai motor pertumbuhan baru.

Di sisi lain, penguatan ketahanan energi Papua juga ditempuh melalui optimalisasi sektor hulu migas. Investasi di sektor ini tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah pun menunjukkan dukungan terhadap rencana investasi migas yang dinilai dapat memberikan manfaat fiskal dan ekonomi bagi daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai bahwa aktivitas usaha hulu migas memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui skema dana bagi hasil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pandangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investasi migas tidak hanya diposisikan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana alih teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta penguatan infrastruktur daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sektor migas dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif bagi Papua.

Sinergi antara energi terbarukan dan migas di Papua mencerminkan pendekatan kebijakan yang realistis dan adaptif. Pemerintah tidak terjebak pada dikotomi lama antara energi fosil dan energi bersih, melainkan memadukan keduanya dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Papua, dengan segala potensinya, menjadi contoh bagaimana daerah dapat berkontribusi pada agenda nasional sekaligus memperoleh manfaat nyata dari kebijakan negara.

Ketahanan energi Papua pada akhirnya bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga tentang keadilan pembangunan, kedaulatan ekonomi, dan persatuan nasional. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan regulasi yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua berpeluang besar menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah hari ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan berakar pada potensi daerah dan kebutuhan rakyat. Inilah fondasi penting menuju kemandirian energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Ketahanan energi nasional semakin menjadi isu strategis di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi, serta tuntutan transisi menuju energi yang lebih bersih. Dalam konteks tersebut, Papua tampil sebagai salah satu wilayah kunci yang memiliki posisi penting dalam peta energi Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, dan cadangan minyak serta gas bumi yang masih menjanjikan, Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pilar masa depan kemandirian energi nasional. Arah kebijakan pemerintah yang menempatkan Papua sebagai bagian integral dari strategi ketahanan energi menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan dan berbasis potensi daerah.

Ketahanan energi Papua dibangun melalui pendekatan ganda yang saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan. Di sisi lain, sektor hulu migas tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pendekatan ini mencerminkan sikap realistis dalam masa transisi energi, di mana energi fosil masih dibutuhkan sebagai penyangga sembari fondasi energi bersih diperkuat secara bertahap. Sinergi dua jalur ini menempatkan Papua sebagai laboratorium kebijakan energi nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Pengembangan energi terbarukan di Papua memiliki keunggulan komparatif karena bertumpu pada potensi lokal. Komoditas pertanian seperti singkong dan tebu diarahkan menjadi bahan baku bioetanol yang dapat menggantikan sebagian konsumsi bahan bakar minyak. Strategi ini tidak hanya menyasar aspek energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Rantai pasok bioetanol membuka peluang kerja baru, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta memperkuat ekonomi berbasis kampung dan distrik. Transformasi komoditas lokal menjadi sumber energi modern memperlihatkan bahwa ketahanan energi dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai salah satu sentra pengembangan energi nasional yang harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dalam pandangannya, sumber daya energi Papua perlu dikelola agar hasilnya dinikmati daerah penghasil, sehingga pembangunan energi tidak sekadar berorientasi produksi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air untuk menjawab tantangan wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan BBM berbiaya tinggi. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian energi dipandang selaras dengan efisiensi fiskal dan penguatan kapasitas daerah.

Dari sisi teknokratik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memandang Papua sebagai bagian serius dalam perencanaan bioetanol nasional. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, melihat Papua memiliki peluang menjadi kontributor signifikan produksi bioetanol nasional dengan target ratusan ribu kiloliter per tahun. Penekanan pada tahapan pembibitan, penyediaan bahan baku, dan pembangunan ekosistem industri menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Langkah ini penting agar pengembangan bioenergi tidak menimbulkan tekanan lingkungan atau konflik sosial, melainkan tumbuh sebagai industri yang sehat.

Kebijakan desentralisasi lokasi industri bioetanol juga memperlihatkan komitmen pemerataan pembangunan. Selama ini, industri energi kerap terpusat di Pulau Jawa, menyebabkan ketimpangan nilai tambah antarwilayah. Dengan mendorong pembangunan pabrik dan sumber bahan baku di Papua, biaya logistik dapat ditekan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Papua tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, tetapi berpeluang menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sementara itu, sektor hulu migas tetap memegang peran strategis. Investasi di sektor ini diperlukan untuk menjaga pasokan energi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah di Papua Barat Daya menunjukkan sikap terbuka terhadap investasi migas karena dinilai memberi dampak fiskal dan ekonomi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai aktivitas hulu migas berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa sektor migas masih relevan sebagai instrumen pembangunan daerah selama dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, ketahanan energi Papua tidak semata berbicara mengenai produksi dan pasokan, melainkan juga menyangkut keadilan pembangunan. Ketika daerah penghasil memperoleh manfaat nyata, rasa memiliki terhadap agenda nasional akan semakin kuat. Energi menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pusat dan daerah dalam kerangka persatuan nasional. Papua berpeluang menjadi contoh bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Ketahanan energi Papua adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Dari tanah yang kaya sumber daya ini, fondasi kemandirian energi nasional dapat dibangun secara bertahap namun pasti. Jika arah kebijakan ini terus dijaga, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi, tetapi juga simbol bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui tata kelola energi yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jakarta — Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmen kuat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan melalui rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa persoalan sampah nasional harus ditangani secara serius dan terintegrasi, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat.

Rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI disebut sebagai langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata sebagai bagian dari disiplin nasional menjaga ruang hidup bersama.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden.

Gerakan Indonesia ASRI dirancang sebagai pendekatan menyeluruh untuk menata lingkungan permukiman, kawasan perkotaan, hingga wilayah pedesaan agar lebih tertib, bersih, dan layak huni. Melalui gerakan ini, pemerintah mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan.

Peluncuran Gerakan Indonesia ASRI juga mencerminkan kesadaran nasional akan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan sampah rumah tangga, sanitasi, pencemaran air dan udara, hingga penurunan kualitas ruang terbuka hijau.

Pemerintah menilai bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau sesaat, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama perubahan.

Inisiatif ini menjadi penanda penting bahwa agenda pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan hidup serta kualitas ruang hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan terhadap peluncuran gerakan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyatakan kesiapan untuk melakukan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI berjalan selaras dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, gerakan ini memiliki potensi besar untuk menjadi titik temu antara kebijakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

“Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar aksi bersih-bersih atau korve rutin. Ini adalah momentum emas untuk menyinkronkan program pemberdayaan masyarakat di Kementerian Lingkungan Hidup dengan target besar Presiden. Kita harus memastikan budaya bersih ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di tingkat bawah,” ujar Meitri.****

Bogor – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai inisiatif nasional untuk mendukung penanganan sampah dan penataan lingkungan.

Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI diarahkan untuk mendorong keterlibatan instansi pemerintah serta masyarakat dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara rutin.

Presiden menekankan bahwa gerakan tersebut dapat diwujudkan melalui langkah sederhana yang dilakukan secara kolektif.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu, katakanlah, nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden.

Presiden juga menyoroti persoalan sampah yang dinilai semakin krusial di berbagai daerah. Ia menyebutkan proyeksi bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia berpotensi mengalami kelebihan kapasitas dalam beberapa tahun mendatang.

“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” katanya.

Sebagai bagian dari langkah penanganan, pemerintah menargetkan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun 2026. Presiden menyebut program tersebut diharapkan dapat mengurangi beban sampah di TPA sekaligus menghasilkan energi bagi masyarakat.

“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, Saudara-saudara. Ini 34, kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita enggak benar, jorok, kotor,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden turut memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai upaya memperindah kawasan permukiman. Menurut Presiden, penggunaan atap seng yang meluas membuat lingkungan terlihat kurang rapi serta menimbulkan panas bagi penghuni.

“Seng ini panas untuk penghuni, Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI.

Ia menilai program tersebut selaras dengan agenda Green Village yang sedang dijalankan DPD RI bersama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

“Kita patut mengapresiasi dan dendukung upaya Presiden Prabowo yang secara khusus memberikan perhatian pada isu sampah. Bagi kami, sampah adalah isu sosial yang potensial jika kita kelola bersama dengan pendekatan teknologi,” pungkas Sultan. #

Oleh: Yusufandi Idris Salim)*

Indonesia, dengan dinamika sosial dan pertumbuhan yang terus melaju, berada pada momentum strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berorientasi solusi. Pengelolaan sampah diposisikan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang mendukung kualitas hidup masyarakat, memperindah ruang publik, serta meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mencerminkan keseriusan negara dalam membangun Indonesia yang hijau dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari solusi, Presiden Prabowo meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), sebuah gerakan nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan asri di seluruh penjuru Indonesia. Gerakan ini bukan sekadar jargon semata, tetapi merupakan aksi nyata yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektor swasta. Dalam taklimatnya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Presiden menyatakan bahwa program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, dari kementerian hingga pemerintah daerah, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat aktif.

Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang pentingnya kebersihan, tetapi juga mengungkapkan proyeksi yang mengkhawatirkan terkait dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Menurut Presiden, hampir semua TPA di Indonesia diperkirakan akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, atau bahkan lebih cepat jika tidak ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan segera. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia ASRI bukan hanya sekadar inisiatif sosial, melainkan juga suatu bentuk keharusan agar Indonesia tidak terperangkap dalam krisis sampah yang kian mendesak.

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah konvensional. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pembangunan 34 proyek waste to energy (PSEL) di 34 kota besar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan, sekaligus mengurangi tumpukan sampah di TPA. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur tentang penanganan sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Dengan skema ini, sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga diubah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, langkah-langkah taktis lainnya juga diperkenalkan, seperti proyek “gentengisasi” yang bertujuan untuk memperindah lingkungan permukiman. Penggunaan atap seng yang dominan di banyak kawasan permukiman dinilai tidak hanya mengurangi estetika, tetapi juga meningkatkan suhu di sekitarnya. Dengan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan estetis, Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih tetapi juga nyaman dan sejuk untuk ditinggali.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turut mendukung penuh Gerakan Indonesia ASRI dengan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk konsisten dalam penanganan sampah. Menurut Menteri Hanif, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah penanganan sampah perkotaan yang terus meningkat, seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan 1.029 ton sampah per hari, dengan 41,54 persen di antaranya belum dikelola dengan baik.

Penegakan hukum, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mencapai target Indonesia ASRI, yaitu penyelesaian sampah 100 persen pada tahun 2029. Sebagai bagian dari gerakan ini, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan Indonesia ASRI juga mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata, Widyanti Putri Wardhana. Bali, sebagai destinasi wisata utama Indonesia, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo yang menyoroti persoalan sampah yang semakin merusak citra pariwisata. Dengan kerjasama lintas sektor antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, serta TNI-Polri, program ini berupaya menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh destinasi wisata lainnya.

Gerakan Indonesia ASRI, yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, berpotensi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Dengan menurunkan volume sampah yang tidak terkelola dan mengalihkannya menjadi energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam yang terbatas, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Program ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka, sebuah langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif.

Pemerintah, melalui Gerakan Indonesia ASRI, bukan hanya berfokus pada perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan budaya disiplin dalam pengelolaan lingkungan. Sebuah langkah nyata yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, tertata, dan ramah lingkungan. Gerakan ini menunjukkan bahwa penanganan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif setiap elemen masyarakat.

)*Penulis Merupakan Pemerhati Lingkungan dan Sampah

Oleh : Muhammad Iqbal )*

Gerakan Indonesia ASRI yang diluncurkan pemerintah menjadi penanda penting bahwa tata kelola lingkungan hidup kembali ditempatkan sebagai prioritas strategis nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan volume sampah, Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya administratif, tetapi juga kultural dan moral. Peluncuran gerakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan orkestrasi kebijakan, keteladanan pemimpin, serta partisipasi publik yang konsisten.

Persoalan sampah di Indonesia telah lama menjadi paradoks pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas konsumsi menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, lonjakan produksi sampah menjadi konsekuensi yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem pengelolaan yang memadai. Banyak daerah masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya disiplin pemilahan sampah dari sumber, serta minimnya kesadaran kolektif bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Gerakan Indonesia ASRI hadir sebagai upaya membangun kembali disiplin nasional dalam memandang lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu sampah sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Arahannya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan aksi bersih lingkungan secara rutin mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang menekankan keteladanan. Pesan tersebut mengandung makna bahwa perubahan budaya dimulai dari aparatur negara sebagai role model. Ketika birokrasi menunjukkan praktik hidup bersih dan ramah lingkungan, masyarakat akan lebih mudah mengikuti.

Dimensi menarik dari Gerakan Indonesia ASRI adalah masuknya pendekatan nilai dan spiritualitas melalui konsep ekoteologi yang diperkuat Kementerian Agama. Pendekatan ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong agar pesan-pesan keagamaan terhubung dengan kesadaran ekologis, sehingga menjaga alam dipahami sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama. Perspektif ini relevan bagi masyarakat Indonesia yang religius, karena mampu menjembatani kebijakan lingkungan dengan nilai yang hidup dalam keseharian.

Pengarusutamaan ekoteologi juga memiliki potensi jangka panjang dalam membentuk karakter generasi muda. Ketika isu lingkungan masuk ke dalam pendidikan madrasah, perguruan tinggi keagamaan, dan dakwah, maka kesadaran ekologis tidak lagi bersifat musiman. Ia menjadi bagian dari pola pikir. Langkah Kementerian Agama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerjanya merupakan contoh bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Transformasi tata kelola lingkungan memang sering kali tidak bergantung pada teknologi canggih, tetapi pada perubahan perilaku.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menekankan bahwa konsistensi adalah kunci. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti bahwa persoalan sampah tidak cukup diatasi dengan aksi simbolik. Dibutuhkan kesinambungan, penegakan aturan, serta kolaborasi lintas sektor. Penanganan sampah yang melibatkan ribuan personel di Tangerang Selatan menggambarkan bahwa pemerintah mulai memandang persoalan ini sebagai kondisi darurat yang memerlukan respons sistematis. Data tentang besarnya timbulan sampah perkotaan yang belum terkelola menjadi pengingat bahwa waktu untuk berbenah semakin sempit.

Penegakan hukum menjadi aspek yang sering dihindari dalam diskursus lingkungan, padahal sangat menentukan. Selama ini, banyak kawasan permukiman dan unit usaha memiliki kemampuan mengelola sampah secara mandiri tetapi belum melakukannya secara optimal. Tanpa pengawasan dan sanksi, kedisiplinan sulit terbangun. Karena itu, penekanan pada aspek regulasi menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan tata kelola lingkungan yang tidak hanya persuasif tetapi juga tegas.

Target penyelesaian sampah secara menyeluruh pada 2029 merupakan ambisi besar yang menuntut perencanaan matang. Infrastruktur pengolahan sampah, teknologi daur ulang, serta sistem pemilahan dari sumber harus dikembangkan secara paralel. Pemerintah daerah memegang peran kunci karena merekalah yang berhadapan langsung dengan realitas di lapangan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada kepala daerah, sehingga keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada komitmen lokal, bukan hanya arahan pusat.

Lebih jauh, Gerakan Indonesia ASRI dapat menjadi pintu masuk menuju ekonomi sirkular. Sampah tidak lagi dipandang sebagai residu akhir, tetapi sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai. Jika dikelola serius, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Di sinilah tata kelola lingkungan bertemu dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Harapan terbesar dari gerakan ini adalah lahirnya budaya baru. Budaya bersih, disiplin, dan peduli lingkungan harus menjadi identitas kolektif, bukan sekadar program pemerintah. Ketika masyarakat mulai merasa malu membuang sampah sembarangan dan bangga menjaga kebersihan ruang publik, saat itulah perubahan sejati terjadi. Negara-negara yang berhasil mengelola lingkungan umumnya tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga norma sosial yang kuat.

Gerakan Indonesia ASRI pada akhirnya bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang cara pandang terhadap masa depan. Lingkungan yang terjaga adalah prasyarat kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Tanpa tata kelola lingkungan yang baik, pembangunan berisiko kehilangan makna. Karena itu, gerakan ini layak dipandang sebagai investasi peradaban. Konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan akan menjadi penentu apakah harapan baru ini benar-benar menjelma menjadi perubahan nyata bagi Indonesia yang lebih aman, sehat, rapi, dan indah.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

PAPUA – Gelombang kecaman terhadap kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan terus menguat setelah serangan brutal menewaskan seorang pekerja bangunan sekolah di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk teror terbuka yang secara langsung mengancam keselamatan warga sipil sekaligus merusak sendi pembangunan pendidikan di wilayah pedalaman.

Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI), Ali Kabiay, menilai serangan terhadap pekerja fasilitas pendidikan sebagai tindakan biadab yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Menurutnya, kekerasan semacam ini menunjukkan wajah asli kelompok bersenjata yang selama ini mengklaim perjuangan, tetapi justru menyasar rakyat kecil.

“Aparat keamanan harus mengejar dan menangkap pelaku kekerasan ini karena tindakan mereka sangat mengganggu stabilitas hidup damai,” tegas Ali Kabiay di Nabire, Kamis (5/2/2026).

Serangan tersebut terjadi saat korban berinisial DD (41), warga asal Tana Toraja, Sulawesi Selatan, tengah merakit meja dan kursi untuk kebutuhan siswa SMP YPK Yakpesmi. Aktivitas sederhana yang bertujuan mendukung proses belajar mengajar itu berubah menjadi tragedi ketika kelompok bersenjata menyerang secara tiba-tiba dan brutal di lingkungan sekolah.

Bagi Ali Kabiay, peristiwa ini tidak sekadar tindak kriminal biasa, melainkan pesan teror yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan massal dan menghentikan roda pembangunan. Pendidikan disebut sebagai sasaran strategis karena menjadi simbol masa depan Papua yang damai dan sejahtera.

“Tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan cita-cita kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Ali Kabiay.

Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh ragu mengambil langkah tegas melalui aparat keamanan guna memastikan pelaku tidak terus berkeliaran dan mengulang kekejaman serupa. Penegakan hukum yang kuat dinilai penting untuk memulihkan rasa aman, khususnya bagi tenaga pendidik, pekerja pembangunan, dan masyarakat sipil lainnya.

Selain mendukung tindakan tegas aparat keamanan, Ali Kabiay juga mengimbau masyarakat Yahukimo agar tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Kewaspadaan lingkungan dan komunikasi aktif dengan aparat dinilai sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah.

“Laporkan segera kepada pihak berwajib apabila menemukan aktivitas mencurigakan agar langkah pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin,” tambah Ali Kabiay.

Pasca-kejadian, aparat gabungan TNI-Polri meningkatkan status kewaspadaan dan melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi kejadian hingga jalur hutan yang diduga menjadi rute pelarian pelaku. Olah tempat kejadian perkara juga dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan proses hukum berjalan maksimal.

Serangan terhadap institusi pendidikan ini memantik keprihatinan luas karena dinilai melanggar prinsip perlindungan warga sipil dan fasilitas umum. Publik menaruh harapan besar agar negara hadir secara nyata, tidak hanya melalui pernyataan, tetapi lewat tindakan tegas dan terukur demi menjaga keamanan serta keberlanjutan pembangunan di Papua.

Keerom- Eks Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Markas Victoria, Lambert Pekikir, menyerukan perdamaian di Tanah Papua serta mengutuk keras aksi-aksi brutal yang merugikan masyarakat sipil. Pencetus inisiatif Keerom Damai pada 2014 itu menegaskan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Keerom hingga kini tetap aman dan kondusif berkat komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurut Lambert Pekikir, berbagai isu yang menyebutkan adanya konflik atau perpecahan di tengah masyarakat Keerom tidak sesuai dengan kondisi nyata. Ia menilai informasi yang tidak jelas kebenarannya kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi dan merusak persatuan yang telah terbangun selama ini.

“Situasi di Keerom sampai hari ini aman dan terkendali. Tidak benar jika ada isu yang mengatakan masyarakat terpecah atau terjadi konflik. Justru masyarakat hidup rukun dan saling menghargai,” ujar Lambert Pekikir pada Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa stabilitas di Keerom merupakan hasil kerja bersama antara masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta aparat keamanan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan sosial yang harmonis di wilayah perbatasan tersebut.

Lambert Pekikir menekankan bahwa masyarakat Keerom, baik penduduk asli maupun pendatang, selama ini hidup berdampingan dengan baik. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar dan dapat memicu kesalahpahaman.

“Masyarakat Keerom hingga saat ini, baik penduduk asli maupun pendatang, hidup berdampingan dan tidak terpecah belah hanya karena isu-isu yang tidak jelas adanya,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, termasuk TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan dewan adat, untuk terus berperan aktif menjaga perdamaian. Menurutnya, kedamaian di Keerom bukan hasil satu pihak semata, melainkan buah dari kolaborasi banyak elemen.

“Kedamaian ini bukan dibangun oleh satu pihak saja, tetapi hasil kerja bersama. Karena itu mari kita jaga bersama-sama, jangan mudah terprovokasi,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Lambertus juga menyampaikan kritik keras terhadap aksi-aksi kekerasan yang masih terjadi dan berpotensi menyeret warga sipil. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak bersalah tidak boleh menjadi korban dalam konflik apa pun.

“Hindari hal-hal yang dapat merugikan kita semua. Teruntuk Barisan OPM yang sedang menunjukkan eksistensinya, saya minta jangan libatkan masyarakat sipil dan masyarakat yang tidak bersalah, terlebih menggunakan aksi-aksi kekerasan. Mari kita jaga kedamaian bersama-sama di Tanah Papua ini,” ujarnya.

Seruan eks panglima tersebut dipandang sebagai pesan moral penting di tengah upaya menjaga stabilitas keamanan Papua. Ajakan untuk mengedepankan dialog dan menghindari kekerasan diharapkan dapat memperkuat rasa aman masyarakat, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga di Papua.

Oleh: Petrus Pekei*

Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-cita besar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamika keamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapat ditawar.

Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimo menggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagi anak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuh dan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkah tegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok.

Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikan pandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutan pembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalah prasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuat komunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertiban bersama.

Sikap serupa juga disuarakan oleh Lambertus Pekuikir, tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam dinamika Papua dan kini konsisten mendorong perdamaian. Ia menekankan bahwa kedamaian di Keerom terjaga berkat kerja bersama masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Pesan moral yang ia sampaikan meneguhkan keyakinan bahwa harmoni sosial bukan hasil satu pihak, melainkan buah kolaborasi yang terus dirawat. Kehidupan rukun antara penduduk asli dan pendatang dipandang sebagai kekuatan sosial yang harus dilindungi dari isu-isu menyesatkan.

Penguatan narasi positif ini menunjukkan arah yang jelas: Papua damai adalah tujuan bersama. Kehadiran negara melalui penegakan hukum yang profesional dan humanis menjadi jangkar stabilitas. Aparat TNI-Polri bekerja memastikan keamanan tanpa mengabaikan pendekatan persuasif, sementara pemerintah terus mendorong pembangunan layanan dasar, pendidikan, dan ekonomi lokal. Sinergi ini menegaskan bahwa keamanan dan kesejahteraan berjalan beriringan, saling menguatkan.

Di tingkat masyarakat, partisipasi aktif menjadi kunci. Kewaspadaan lingkungan, pelaporan dini terhadap aktivitas mencurigakan, serta penguatan jejaring sosial antarwarga memperkecil ruang bagi gangguan keamanan. Ketika masyarakat terlibat, rasa memiliki terhadap kedamaian tumbuh, dan provokasi kehilangan panggung. Budaya gotong royong yang mengakar di Papua menjadi modal sosial yang ampuh untuk merawat ketertiban dan mempercepat pemulihan kepercayaan.

Pendidikan kembali menempati posisi sentral dalam narasi kemajuan. Melindungi guru, pekerja pendidikan, dan fasilitas sekolah berarti melindungi masa depan Papua. Negara hadir memastikan proses belajar mengajar berlangsung aman, sementara masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan sekolah sebagai ruang suci bagi tumbuhnya ilmu dan karakter. Investasi pada pendidikan adalah investasi pada perdamaian jangka panjang, karena generasi terdidik adalah agen persatuan dan pembangunan.

Optimisme juga tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap langkah negara. Penanganan keamanan yang terukur, transparan, dan berkeadilan memperkuat legitimasi kebijakan. Setiap keberhasilan menjaga ketertiban memberi sinyal positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi, mendorong roda pembangunan berputar lebih cepat. Papua yang aman membuka peluang kerja, memperluas layanan publik, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan warga.

Pada akhirnya, meneguhkan Papua damai adalah pilihan moral dan strategis. Bangsa ini sepakat bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam perjuangan apa pun. Jalan terbaik adalah persatuan, dialog, dan pembangunan berkelanjutan dengan perlindungan penuh bagi warga sipil. Dengan dukungan masyarakat, ketegasan aparat, dan kepemimpinan yang menyejukkan, Papua melangkah mantap menuju masa depan yang aman, adil, dan sejahtera. Papua damai bukan sekadar harapan, melainkan komitmen bersama yang terus diperjuangkan demi Indonesia yang utuh dan bermartabat.

*Penulis merupakan Jurnalis Papua dan Pengamat Sosial