Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Proses pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra pascabencana alam menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini kembali berjalan sepenuhnya, meski perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih terus dikebut.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa seluruh sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan proses pembelajaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat lintas kementerian terkait penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Alhamdulillah sampai saat ini untuk proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen proses pembelajarannya,” ujar Atip.

Secara keseluruhan, tercatat 4.859 sekolah terdampak bencana. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah perbaikan sarana fisik pendidikan yang mengalami kerusakan.

“Yang masih tersisa dan harus segera dilaksanakan adalah perbaikan sarana fisiknya,” kata Atip.

Di Aceh, sebanyak 2.966 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal karena hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, masih terdapat 82 sekolah yang menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda dan ruang kelas darurat. Pemerintah menargetkan perbaikan kondisi tersebut rampung pada Februari 2026. Selain itu, 25 sekolah di Aceh berstatus menumpang akibat kerusakan berat dan memerlukan relokasi ke lokasi yang lebih aman dengan dukungan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendanaan relokasi dan revitalisasi fisik sekolah direncanakan melalui anggaran tahun 2026.

Sementara itu, di Sumatera Barat masih terdapat 21 sekolah yang belajar di tenda dan dua sekolah berstatus menumpang. Adapun di Sumatera Utara, tidak ditemukan sekolah dengan status menumpang.

Di tengah keterbatasan pascabencana, semangat pendidikan terus menyala. Kehadiran relawan pendidikan dari Sekolah Sukma Bangsa (SSB) bersama tim Fisipol UGM Mengajar menjadi penguat proses pemulihan. Aktivitas belajar yang berlangsung di tenda darurat dan lokasi pengungsian menjadi simbol ketahanan dunia pendidikan.

Koordinator Relawan, Victor Yasadana atau Tongky, menyatakan pendampingan pembelajaran masih terus dilakukan di berbagai titik terdampak. Saat ini, relawan aktif mengajar di sekolah darurat seperti SD Negeri 10 Ketol di Serempah, SMP Negeri 9 Bintang, hingga SMP Negeri 22 Lut Tawar di Takengon. Sekitar 60 relawan baru juga akan mengikuti pelatihan intensif di SSB Pidie pada 28–30 Januari 2026 sebelum diterjunkan ke wilayah terdampak.

Dari sisi pemulihan wilayah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah daerah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali normal. Namun, beberapa wilayah di Aceh seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah masih memerlukan atensi khusus.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa pembelajaran harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi relawan dan masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat meringankan beban dan menjadi alasan kuat mengapa dunia pendidikan Aceh dapat lebih cepat keluar dari masa darurat,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah, relawan, dan masyarakat, pemulihan pendidikan di Sumatra menjadi bukti bahwa bencana tidak memadamkan harapan, dan masa depan anak-anak tetap diperjuangkan.

(*/rls)

TAPANULI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan program sekolah gratis bagi siswa di wilayah yang terdampak banjir dan longsor, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan berlaku mulai tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA/SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bobby menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan hak pendidikan tidak terputus akibat bencana. Ia menjelaskan bahwa program digulirkan pada tahun ajaran baru agar tidak menimbulkan ketimpangan antara siswa yang sudah membayar biaya sekolah pada tahun berjalan.

“Sekolah gratis ini akan kita mulai di tahun ini, di ajaran baru (2026/2027). Tidak bisa kita mulai sekarang, karena kalau mulai sekarang nanti nanggung, ada yang sudah bayar (uang sekolah) di awal ajaran baru kemarin. Jadi kita minta di semua ajaran baru bulan Juli tidak ada pungutan lagi,” ujarnya.

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk pelaksanaan sekolah gratis di wilayah terdampak. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyebutkan dana tersebut akan disalurkan ke lima kabupaten/kota yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir dan longsor: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.

“Di lima kabupaten/kota terdampak bencana itu menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp 22 miliar,” kata Alexander.

Ia menambahkan bahwa skema sekolah gratis sejatinya merupakan bagian dari Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang selama ini diprioritaskan untuk wilayah Kepulauan Nias. Namun, melihat dampak bencana di sebagian wilayah Sumatra Utara, pemerintah melakukan intervensi tambahan agar pemulihan pendidikan berlangsung lebih cepat dan merata.

“Jadi pada tahun ajaran baru ini PUBG akan kita laksanakan selain di lima kabupaten/kota tadi, juga di Kepulauan Nias. Untuk Nias, dana Rp 21 miliar disiapkan bagi 41 ribu siswa,” jelas Alexander.

Dengan demikian, total anggaran yang dikucurkan untuk program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027 mencapai Rp 43 miliar. Dana nantinya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah dengan petunjuk teknis yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur.

“Skemanya sedang kita susun lewat Pergub, dan seluruh dana akan dikirim ke rekening masing-masing sekolah,” ujar Alexander.

Program ini diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan bagi puluhan ribu pelajar di Sumatera Utara.

Oleh: Maya Romansa *)

Groundbreaking proyek hilirisasi menandai pergeseran nyata arah pembangunan ekonomi nasional menuju daerah sebagai pusat pertumbuhan baru. Peletakan batu pertama menjadi sinyal kuat bahwa negara mendorong industri bernilai tambah agar tumbuh lebih merata hingga ke pelosok wilayah. Hilirisasi tampil sebagai jembatan yang menghubungkan potensi sumber daya lokal dengan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah.

Pemerintah secara resmi memulai gelombang baru hilirisasi industri melalui enam proyek strategis. Total investasi tahap awal mencapai sekitar Rp100 triliun hingga Rp101,5 triliun, angka yang mencerminkan keseriusan negara menjadikan sektor riil sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sebaran proyek hilirisasi tersebut memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak lagi terpusat. Pengolahan bauksit dan aluminium diarahkan ke Kalimantan Barat, pembangunan kilang dan refinery menyasar wilayah industri seperti Balikpapan, sementara proyek bioavtur, DME, serta hilirisasi sektor pertanian dan perikanan menyentuh kawasan sentra produksi di luar Jawa. Pola tersebut membuka peluang pemerataan investasi sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno memandang kebijakan hilirisasi mineral sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas di daerah. Pengembangan proyek pengolahan dan pemurnian bauksit tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas serapan tenaga kerja formal dan terampil.

Eddy menilai ekosistem bauksit–alumina–aluminium terintegrasi yang dikembangkan Grup MIND ID menjadi contoh konkret bagaimana hilirisasi mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan kajian pra kelayakan yang disusun BPI Danantara bersama Satuan Tugas Hilirisasi, proyek dengan nilai investasi sekitar Rp60 triliun tersebut diproyeksikan menyerap hingga 14.700 tenaga kerja baru, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Eddy menekankan bahwa investasi berskala besar itu menciptakan efek berganda yang meluas, karena industri pendukung seperti logistik, jasa, dan UMKM lokal ikut tumbuh mengikuti aktivitas utama proyek. Rantai ekonomi daerah bergerak lebih dinamis ketika industri pengolahan berdiri di dekat sumber bahan baku.

Urgensi hilirisasi semakin kuat jika dikaitkan dengan kebutuhan aluminium nasional yang masih bergantung pada impor. Kebutuhan domestik mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan lebih dari separuh masih dipenuhi dari luar negeri.

Padahal Indonesia memiliki sumber daya bauksit sekitar 7,78 miliar ton dan cadangan mencapai 2,86 miliar ton. Eddy melihat potensi tersebut sebagai fondasi penting untuk membangun industri aluminium nasional yang mandiri, berdaya saing, dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan di daerah penghasil.

Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi menjadi bagian dari upaya menggerakkan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar 12 proyek tambahan dengan target seluruh agenda awal dapat dimulai paling lambat Maret 2026. Langkah tersebut menunjukkan konsistensi negara dalam menjaga momentum investasi agar tidak terhenti pada tahap perencanaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa rencana groundbreaking tersebut dibahas langsung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Teddy menjelaskan bahwa proyek-proyek hilirisasi tersebut akan tersebar di sejumlah provinsi dengan total investasi sekitar US$6 miliar atau setara Rp100 triliun. Agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah mendorong percepatan hilirisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dampak jangka menengah dari gelombang hilirisasi tersebut diproyeksikan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 4,9 hingga 5,4 persen sepanjang 2026. Lebih dari sekadar angka makro, hilirisasi memperkuat kemandirian industri nasional dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada industri hijau dan manufaktur masa depan.

Secara keseluruhan, groundbreaking proyek hilirisasi membuka pintu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih lebar dan merata. Investasi yang tersebar, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan nilai tambah sumber daya memperlihatkan arah baru pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan antarkawasan.

Hilirisasi menghadirkan peluang bagi daerah untuk naik kelas dalam struktur ekonomi nasional, dari wilayah pengekspor bahan mentah menjadi simpul industri yang terhubung dengan rantai pasok domestik maupun global.

Tantangan implementasi, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan tetap memerlukan perhatian serius agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat setempat.

Namun dengan arah kebijakan yang konsisten, penguatan koordinasi lintas sektor, dan eksekusi yang disiplin, hilirisasi berpotensi menjadikan daerah bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

*) Penulis merupakan pemerhati ekonomi

Oleh: Rixy Oxidea Rizeta )*

Percepatan groundbreaking proyek hilirisasi pada awal 2026 menandai fase krusial dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut tidak sekadar menghadirkan pembangunan fisik pabrik dan fasilitas industri, melainkan merepresentasikan perubahan paradigma pembangunan nasional dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju struktur industri bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

Hilirisasi kini diposisikan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi jangka menengah, dengan proyeksi mendorong laju pertumbuhan menuju kisaran delapan persen pada 2029. Arah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang hilirisasi bukan sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai strategi sistemik untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi, memperkuat kemandirian industri, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Momentum tersebut semakin nyata melalui rencana groundbreaking enam proyek hilirisasi strategis pada Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp101 triliun. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian awal dari portofolio besar yang dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Dalam skala lebih luas, sepanjang 2025 investasi hilirisasi telah mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional, sebuah indikator kuat bahwa transformasi ekonomi tidak lagi berhenti pada tataran wacana.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai percepatan proyek hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global sekaligus membuka peluang investasi baru.

Menurutnya, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri memungkinkan Indonesia memaksimalkan nilai tambah, memperluas basis industri, dan menciptakan iklim usaha yang semakin atraktif bagi investor domestik maupun asing. Orientasi tersebut menjadikan hilirisasi sebagai jembatan antara potensi sumber daya alam dan ambisi industrialisasi nasional.

Diversifikasi sektor menjadi ciri penting dari fase hilirisasi terbaru. Jika pada periode sebelumnya fokus kuat tertuju pada nikel, kini spektrum hilirisasi meluas ke bauksit dan aluminium, bioavtur, kilang minyak, bioetanol, hingga budidaya unggas dan pengolahan sampah berbasis energi di puluhan titik nasional.

Proyek pengolahan bauksit menjadi aluminium dan smelter grade alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, diproyeksikan memperkuat industri logam nasional sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Di sisi lain, produksi bioavtur di Cilacap dan bioetanol di sejumlah wilayah menegaskan integrasi agenda hilirisasi dengan transisi energi.

Pengembangan hilirisasi berbasis pertanian dan pangan juga menunjukkan perubahan arah kebijakan yang lebih inklusif. Proyek pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali serta pembangunan fasilitas budidaya unggas di berbagai daerah mencerminkan upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Pendekatan tersebut memperluas makna hilirisasi, tidak hanya sebagai industrialisasi mineral, tetapi sebagai penguatan rantai nilai lintas sektor.

Dari sisi dampak ekonomi, hilirisasi telah membuktikan efek pengganda yang signifikan. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park menunjukkan penurunan tingkat pengangguran lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meski demikian, tantangan lingkungan dan dampak sosial terhadap komunitas sekitar kawasan industri tetap menjadi catatan penting. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi menuntut keseimbangan antara pertumbuhan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial agar manfaatnya benar-benar merata.

Komitmen politik terhadap agenda tersebut terlihat jelas dalam perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden secara rutin memantau perkembangan proyek hilirisasi strategis melalui pertemuan di Hambalang, termasuk kesiapan beberapa titik proyek yang akan memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar Rp100 triliun.

Presiden juga menaruh perhatian pada proyek waste to energy dan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai bagian dari upaya menggabungkan hilirisasi dengan solusi lingkungan dan energi masa depan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa proyek-proyek hilirisasi tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang besar bagi investor, baik domestik maupun global.

Pendekatan tersebut menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang tidak hanya menawarkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga kepastian arah kebijakan dan skala proyek yang terintegrasi.

Fokus pada energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya lokal memperlihatkan upaya pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar akselerasi pertumbuhan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang menghubungkan transformasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah secara simultan.

Secara keseluruhan, groundbreaking hilirisasi pada 2026 layak dibaca sebagai titik balik transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut menegaskan keberanian negara mengubah struktur ekonomi, memperpanjang rantai nilai domestik, dan menggeser posisi Indonesia dalam peta industri global dari pemasok bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah.

Peralihan tersebut sekaligus memperkuat fondasi kemandirian industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi pasar komoditas internasional. Tantangan implementasi, konsistensi kebijakan, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan tetap besar, terutama dalam memastikan pemerataan manfaat di tingkat daerah dan keberlanjutan ekosistem.

Namun dengan arah kebijakan yang terukur, tata kelola investasi yang kredibel, serta eksekusi yang disiplin dan berkelanjutan, hilirisasi berpotensi menjadi warisan strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengantar Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing jangka panjang. (*)

*) pemerhati kebijakan publik

JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi eksekusi proyek hilirisasi nasional pada awal 2026 dengan menggerakkan investasi bernilai triliunan rupiah langsung ke berbagai daerah.

Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan rencana groundbreaking enam proyek strategis pada awal Februari 2026, sebagai bagian dari total 18 proyek prioritas yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai kumulatif mencapai sekitar Rp600 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof. Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa seluruh proyek hilirisasi strategis tersebut telah berada di ambang eksekusi.

Kementerian ESDM, menurut Erani, telah menyelesaikan tahap identifikasi potensi dan kajian awal, sementara Danantara bersiap melanjutkan ke fase pelaksanaan setelah dokumen pra-feasibility study diserahkan pada Juli 2025 lalu.

“Setelah pra-FS, proyek-proyek tersebut akan segera dieksekusi dan diharapkan dapat segera mendatangkan investasi yang besar,” ujar Erani.

Sebagian proyek tahap awal dipusatkan di Kalimantan Barat, terutama pengembangan bauksit dan aluminium.

Tiga dari enam proyek perdana diperkirakan menyerap investasi hampir Rp47,31 triliun dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan rantai industri daerah.

Pemerintah menjadikan groundbreaking proyek hilirisasi sebagai instrumen untuk menggerakkan sektor riil dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional.

Rencananya ada kurang lebih enam proyek hilirisasi yang dilakukan groundbreaking, dan proyek lain akan menyusul hingga Maret 2026.

Kalimantan Barat salah satunya, selebihnya masih ada kurang lebih 12 proyek lagi, yang paling lambat pada bulan Maret semuanya sudah dimulai.

Dari sisi iklim investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menilai percepatan hilirisasi memperkuat kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.

“Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Namun, pemerintah tentunya tetap hadir dan optimis bisa dilalui dengan baik,” jelas Rosan.

Ia menegaskan realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun dan melampaui target, dengan hilirisasi berkontribusi Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen secara tahunan.

Masuknya proyek hilirisasi ke tahap eksekusi menandai fase penting transformasi ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi yang lebih merata ke daerah sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan pada 2026. (*)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan groundbreaking proyek hilirisasi strategis pada awal 2026 sebagai upaya memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Presiden menargetkan enam proyek mulai dibangun pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, serta mendorong total 18 proyek hilirisasi masuk tahap awal pembangunan paling lambat Maret 2026 dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah.

Sejalan dengan arahan tersebut, Danantara Indonesia akan terlibat dalam proyek hilirisasi, termasuk peternakan ayam dengan investasi senilai Rp 20 triliun akan dimulai atau groundbreaking pada awal Februari 2026.

Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, menyebut peternakan ayam masuk dalam rangkaian dari program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan segera launching untuk segera membangun industri peternakan, karena kita mendukung MBG, itu yang kita butuh ayam, telur, dan lain-lain. Peternakan termasuk itu nanti kita akan kita segera launching,” kata Sigit

Senada, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa proyek-proyek yang akan segera dimulai mencakup sektor mineral, energi, hingga bioindustri dengan nilai investasi miliaran dolar AS.

“Terkait bauksit, ada refinery aluminium di Mempawah. Kemudian refinery di Cilacap, lalu di Banyuwangi. Totalnya ada lima proyek,” ujar Rosan.

Ia juga merinci proyek lain seperti pengembangan smelter alumina, fasilitas smelter grade alumina, produksi bioavtur di Cilacap, hingga fasilitas kelapa terintegrasi di Morowali.

“Pengembangan smelter Alumina, nilainya US$2,4 miliar di Mempawah. Kemudian kelapa, fasilitas kelapa terintegrasi, ini sudah jalan di Morowali US$100 juta,” tutur Rosan.

Rosan menambahkan termasuk di dalamnya pengolahan dan pemotongan.

“Iya, hilirisasi unggas termasuk pengolahan dan pemotongan,” ujarnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.

Presiden juga menekankan penguatan industri tekstil, otomotif, dan elektronik, termasuk pengembangan teknologi semikonduktor.

“Hal ini ditujukan untuk membangun industri chip masa depan Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik,” jelasnya.

Melalui percepatan groundbreaking proyek hilirisasi strategis tersebut, pemerintah menegaskan fokus membangun struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)

Oleh: Bondan Akmal Suahisil )*

Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merenggut rasa aman masyarakat, terutama ketika rumah yang merupakan ruang paling dasar kehidupan hilang atau rusak. Dalam konteks inilah, kehadiran Hunian Sementara (Huntara) menjadi simbol penting kehadiran negara dalam melindungi warganya pascabencana.

Peresmian Huntara oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kabupaten Aceh Tamiang, patut diapresiasi sebagai langkah konkret dan terukur pemerintah. Tidak sekadar seremoni, peresmian ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar pulih dan bangkit. Di tengah kondisi darurat, pemerintah hadir bukan hanya dengan bantuan logistik, tetapi dengan solusi hunian yang layak dan manusiawi.

Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang merupakan bagian dari total 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana. Pada tahap awal, sebanyak 84 unit Huntara telah diresmikan di atas lahan lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terbagi dalam tujuh blok, masing-masing menampung 12 keluarga, sehingga dapat memberikan tempat tinggal sementara bagi 84 kepala keluarga. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari puluhan keluarga yang kini dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang, aman, dan bermartabat.

Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terlebih setelah bencana merenggut tempat tinggal dan rasa aman. Penegasan ini penting, karena menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpijak pada perspektif kemanusiaan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan pascabencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, serta masyarakat kembali hidup secara layak. Huntara, dalam hal ini, diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan.

Prinsip build back better yang diterapkan dalam pembangunan Huntara juga layak mendapat sorotan positif. Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memastikan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan hunian. Standar ini ditegaskan pula dalam pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup, yang dikoordinasikan secara paralel. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh warga terdampak, di mana pun lokasinya, memiliki hak yang sama atas hunian yang layak tanpa pembedaan.

Lebih dari sekadar bangunan fisik, pembangunan Huntara dilakukan bersamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan menjadi bagian integral dari proses pemulihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pemulihan pascabencana sebagai proses multidimensi, yang tidak hanya memulihkan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dukungan kebijakan lintas sektor semakin menguatkan upaya ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan percepatan penyediaan lahan untuk Huntara dan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana di Sumatra. Melalui berbagai mekanisme, mulai dari pemanfaatan tanah pemerintah daerah, HGU BUMN seperti PTPN, hingga tanah masyarakat atau tanah adat, pemerintah memastikan bahwa persoalan lahan tidak menjadi penghambat pemulihan. Peran Kementerian ATR/BPN dalam menjamin kepastian hukum tanah, mendukung penetapan lokasi aman bencana, serta mempercepat pengadaan dan pelepasan tanah menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan hunian.

Sinergi antar-lembaga juga terlihat melalui pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diketuai Menteri Dalam Negeri. Keterlibatan BUMN, TNI, Polri, BNPB, serta pemerintah daerah menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama yang solid dan terkoordinasi.

Kepala BNPB Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, bahkan menargetkan bahwa mulai 18 Februari 2026, seluruh pengungsi di Aceh harus sudah menempati Huntara. Target ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengakhiri kondisi pengungsian di tenda, rumah ibadah, sekolah, atau gedung pertemuan yang tidak layak untuk jangka menengah. Huntara yang dibangun BNPB yakni sebanyak 215 unit dan hampir rampung, serta Huntara di sekitar bekas gedung MTQ Aceh, menjadi bukti kesiapan tersebut.

Pengaturan kapasitas Huntara yang maksimal lima hingga enam orang per unit juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kualitas hidup pengungsi. Bahkan, bagi keluarga dengan anggota dewasa atau kepala keluarga terpisah, pemerintah membuka kemungkinan mendapatkan lebih dari satu unit Huntara. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang adil dan sensitif terhadap dinamika sosial masyarakat terdampak. Hal serupa akan diberlakukan saat warga menempati Huntap kelak.

Lebih jauh, penegasan bahwa pemerintah wajib menyediakan lahan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus tanah akibat bencana, merupakan wujud nyata tanggung jawab negara. Negara tidak boleh absen ketika warganya kehilangan segalanya, dan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami mandat konstitusional tersebut.

Dapat dimaknai bahwa Huntara bukan sekadar bangunan sementara, melainkan simbol kehadiran negara, harapan, dan awal kebangkitan masyarakat pascabencana di Sumatra. Upaya pemerintah yang terkoordinasi, humanis, dan berkelanjutan ini patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dukungan publik, baik dalam bentuk pengawasan, partisipasi, maupun kepercayaan, akan memperkuat keberhasilan inisiatif penyediaan Huntara. Dengan kebersamaan, pemulihan pascabencana tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi gerakan nasional untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam menghadapi bencana.

)* Penulis merupakan Pemerhati Perumahan Rakyat

Oleh: Langgeng Saestu *)

Pemerintah memperkuat arah kebijakan pengupahan nasional dengan mendorong Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 semakin mendekati standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah tersebut menandai perubahan penting dalam strategi perlindungan tenaga kerja, sekaligus menjadi respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kembali peran negara dalam memastikan upah minimum tidak terlepas dari realitas biaya hidup masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pengupahan diarahkan bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan buruh secara lebih substansial.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa orientasi pengupahan 2026 bertumpu pada upaya menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Pemerintah menempatkan KHL sebagai rujukan penting agar upah minimum benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup riil pekerja lajang dalam satu bulan.

Menurut Yassierli, kebijakan upah minimum memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari pekerja dan keluarganya, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga tempat tinggal. Oleh karena itu, penyesuaian upah tidak lagi diperlakukan seragam antarwilayah.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, pemerintah memperkenalkan formula baru penetapan UMP dengan memasukkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9.

Skema tersebut membuka ruang diferensiasi kenaikan upah antar daerah, terutama untuk wilayah yang jarak antara UMP dan KHL masih lebar. Yassierli menilai pendekatan tersebut lebih adil karena memberi peluang daerah dengan ketertinggalan kesejahteraan untuk mengejar standar hidup layak secara bertahap, tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi lokal.

Hasil perbandingan UMP 2026 dengan estimasi KHL menunjukkan disparitas yang masih signifikan. Mayoritas provinsi tercatat masih berada di bawah standar KHL, meskipun terdapat sejumlah daerah yang telah melampaui batas tersebut, seperti Aceh.

DKI Jakarta tetap mencatat UMP tertinggi secara nasional, sekitar Rp5,7 juta, namun angka tersebut masih sedikit di bawah estimasi KHL yang berada di kisaran Rp5,89 juta. Di sisi lain, provinsi seperti Jawa Barat menghadapi kesenjangan yang lebih lebar antara UMP dan KHL. Kondisi tersebut mempertegas bahwa penyesuaian pengupahan memerlukan peta jalan jangka panjang, bukan solusi instan dalam satu tahun anggaran.

Yassierli mengakui bahwa tantangan utama kebijakan pengupahan terletak pada disparitas antar daerah, bahkan di dalam satu provinsi. Data KHL yang saat ini tersedia baru mencakup tingkat provinsi, sementara variasi biaya hidup antarkabupaten dan kota belum sepenuhnya terakomodasi.

Pemerintah terus mengembangkan metode perhitungan KHL berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, sekaligus memperkuat kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama Tripartit agar rekomendasi upah lebih berbasis kondisi riil.

Selain aspek pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyoroti struktur angkatan kerja nasional yang masih didominasi sektor informal. Dari sekitar 150 juta angkatan kerja, lebih dari separuh bekerja di sektor tersebut.

Kondisi itu mendorong pemerintah memperluas perlindungan tenaga kerja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan. Penyediaan balai latihan kerja menjadi salah satu instrumen penting agar pekerja mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga kenaikan upah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dari sisi koordinasi ekonomi makro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya integrasi data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam penetapan UMP 2026.

Pemerintah menggunakan data ekonomi kuartal III-2025 sebagai dasar perhitungan agar kebijakan upah tetap relevan dan terukur. Menurut Airlangga, formulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya menjaga daya beli pekerja, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlanjutan dunia usaha, kebijakan pengupahan dinilai dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga datang dari legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menilai penyesuaian formula penghitungan upah minimum sebagai langkah progresif yang memberi harapan baru bagi pekerja.

Perubahan rentang indeks alfa dan penetapan UMP yang dilakukan lebih awal dipandang memberi kepastian bagi buruh sekaligus ruang adaptasi bagi dunia usaha. Meski demikian, Netty menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mempersempit kesenjangan antara upah minimum dan KHL.

Secara keseluruhan, dorongan pemerintah agar UMP 2026 semakin mendekati Kebutuhan Hidup Layak mencerminkan upaya membangun sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut tidak hanya berbicara soal angka kenaikan upah, tetapi juga tentang arah pembangunan ketenagakerjaan yang menempatkan kesejahteraan buruh sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan disparitas antarwilayah memang masih besar, terutama akibat perbedaan struktur ekonomi, tingkat produktivitas, serta variasi biaya hidup antardaerah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam satu kebijakan tunggal.

Namun, dengan pendekatan berbasis data yang lebih akurat, penguatan dialog sosial antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, serta penyusunan peta jalan pengupahan jangka panjang yang terukur dan konsisten, kebijakan upah nasional memiliki peluang nyata untuk bergerak lebih progresif.

Melalui proses tersebut, pengupahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat koreksi sosial yang secara bertahap mampu mempersempit kesenjangan kesejahteraan dan mendekatkan tujuan keadilan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia. (*)

*) Pemerhati sosial

Oleh: Sherly Aneta Lubis *)

Pemerintah mengubah arah kebijakan pengupahan nasional dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai standar utama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah tersebut menandai fase baru reformasi pengupahan yang lebih berpihak pada realitas hidup pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja.

Peralihan tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem pengupahan.

Pemerintah tidak lagi menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya rujukan, tetapi memasukkan KHL sebagai indikator kunci agar upah minimum benar-benar mencerminkan biaya hidup riil di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, UMP diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika harga pangan, transportasi, dan hunian yang terus bergerak.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa seluruh survei KHL di tingkat provinsi telah diselesaikan dan menjadi fondasi utama dalam perhitungan UMP 2026. Pendekatan berbasis KHL tersebut membuat kenaikan upah tidak lagi seragam antardaerah.

Setiap provinsi, bahkan kabupaten dan kota, memiliki ruang penyesuaian yang berbeda sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masing-masing wilayah. Pemerintah memandang diferensiasi tersebut sebagai jalan menuju keadilan, bukan ketimpangan, karena karakteristik biaya hidup di Indonesia sangat beragam.

Yassierli juga menilai bahwa rata-rata UMP nasional masih berada di bawah angka KHL, sehingga pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Data perbandingan UMP dan KHL di 38 provinsi menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar di sejumlah daerah.

DKI Jakarta, meski mencatat UMP tertinggi secara nasional, masih berada di bawah estimasi KHL. Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat dan beberapa provinsi lain, dengan selisih mencapai jutaan rupiah. Namun, terdapat pula daerah seperti Aceh yang telah berhasil menetapkan UMP melampaui KHL, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat dicapai dengan pendekatan yang tepat.

Pemerintah menyadari bahwa ketimpangan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun kebijakan. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan peta jalan pengupahan jangka menengah dan panjang untuk mempersempit jarak antara UMP dan KHL secara bertahap.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan menjadi dasar hukum penting dalam menyesuaikan kebijakan upah agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup dan faktor makroekonomi. Regulasi tersebut juga membuka ruang bagi penetapan upah minimum sektoral untuk melindungi pekerja di sektor dengan produktivitas dan risiko kerja yang lebih tinggi.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat kualitas data KHL. Selama ini, perhitungan KHL masih berbasis estimasi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik dan baru tersedia di level provinsi.

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen mengembangkan metode penghitungan hingga tingkat kabupaten dan kota untuk mengurangi bias perbandingan serta menjawab isu disparitas intra-provinsi. Langkah tersebut dipandang krusial agar kebijakan pengupahan benar-benar relevan dengan kondisi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa penetapan UMP 2026 juga mengintegrasikan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025. Integrasi indikator ekonomi makro dengan survei KHL membuat kebijakan upah lebih objektif dan terukur.

Pemerintah berharap formulasi tersebut mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Iklim usaha yang sehat tetap menjadi prasyarat agar kenaikan upah dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Praktik baik juga mulai terlihat di tingkat daerah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya menetapkan UMP 2026, tetapi juga melengkapinya dengan paket kebijakan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan hubungan industrial.

Dukungan berupa subsidi transportasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan dinilai mampu memperkuat daya beli pekerja secara nyata tanpa sepenuhnya membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan tersebut juga memberikan kepastian bagi pengusaha karena pemerintah daerah turut hadir menanggung sebagian beban sosial melalui instrumen fiskal dan layanan publik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan upah dapat diperluas melalui instrumen non-upah yang saling melengkapi, sekaligus membuka ruang inovasi kebijakan di daerah untuk menjawab tantangan kesejahteraan pekerja secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi dan penguatan dialog sosial di seluruh tingkatan pemerintahan dan dunia usaha. Pemerintah menempatkan musyawarah antara pekerja, pengusaha, dan negara sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan industrial agar setiap kebijakan pengupahan tidak memicu gejolak sosial maupun tekanan berlebihan terhadap keberlangsungan usaha.

Pendekatan dialogis tersebut dipandang penting untuk memastikan kebijakan upah dijalankan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan menjadikan KHL sebagai standar baru UMP, arah kebijakan pengupahan nasional tidak lagi berhenti pada perdebatan angka semata, melainkan bergerak menuju tujuan yang lebih substantif, yakni memperkuat keadilan sosial, menjaga martabat pekerja, meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. (*)

*) pemerhati isu buruh

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama dalam merumuskan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan.

“Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL,” kata Menaker.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah menyesuaikan kenaikan upah berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan jarak upah minimum terhadap KHL, tanpa lagi menerapkan kebijakan yang seragam.

“Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL,” ujar dia.

Kemenaker telah merilis metode perhitungan KHL terbaru di 38 provinsi sebagai dasar penetapan UMP 2026, sementara pengembangan KHL hingga tingkat kabupaten/kota masih berlangsung karena keterbatasan data.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat peran Dewan Pengupahan Daerah dan LKS Tripartit agar rekomendasi upah semakin berbasis kondisi riil.

“Pemerintah juga akan terus mengembangkan perhitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ruang dialog menjadi kunci dalam menyikapi dinamika penetapan UMP.

“Pemerintah selalu membuka komunikasi dengan pekerja dan serikat buruh agar kebijakan UMP benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan formula UMP telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tetap terjaga.

“Formula ini menjadi patokan agar upah yang diterima pekerja tetap relevan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat,” kata Airlangga.

Di tingkat daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kajian dan dialog sosial dalam penetapan upah.

“Kami menetapkan UMP sesuai aturan yang berlaku dan kondisi ekonomi Jakarta, serta mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan suasana kondusif demi kepentingan pekerja,” tegasnya.

Pemerintah optimistis perluasan standar KHL hingga kabupaten/kota akan menjadi fondasi pengupahan yang lebih adil dan inklusif bagi buruh di seluruh Indonesia.