Tokoh Adat Papua Nyatakan Dukungan Penuh Penindakan Tambang Ilegal

Papua – Tokoh adat Papua menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat di Tanah Papua. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI dan Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut sebagai bentuk komitmen masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam Papua.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal merupakan langkah yang sangat tepat dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“Buat kita semua warga masyarakat Papua di mana pun saja berada, saya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas terhadap seluruh tambang ilegal yang ada di Tanah Papua. Ini adalah langkah nyata dalam melindungi tanah adat kami,” katanya.

Menurut Benhur Yaboisembut, keberadaan tambang ilegal selama ini telah membawa dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat adat. Ia menilai bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup generasi Papua ke depan.

“Saya sangat setuju dengan penertiban tambang-tambang ilegal karena telah merugikan masyarakat adat, merusak ekosistem, serta mencemari lingkungan hidup di Tanah Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Benhur Yaboisembut mengajak seluruh masyarakat adat Papua untuk bersatu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penindakan tambang ilegal. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga tanah leluhur agar tetap lestari.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua di mana pun berada mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas tambang ilegal di wilayah adat,” ujarnya.

Ia berharap, dengan penindakan yang konsisten dan dukungan masyarakat, Papua dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan kelestarian alam.

“Langkah ini penting agar generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Benhur Yaboisembut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

“Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masyarakat Papua di mana pun berada, saya sebagai tokoh adat Papua menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua,” pungkasnya.

Tokoh Adat Papua Dukung Pemerintah Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal di Papua

Papua – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menertibkan dan menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Tanah Papua. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan hak-hak masyarakat adat Papua tetap terjaga. Penertiban tambang ilegal juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dukungan dari para tokoh adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting bagi keberhasilan kebijakan penertiban. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, menyatakan sikap tegas mendukung langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya Benhur Yaboisembut selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan juga selaku Tokoh Adat Papua, mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ujar Benhur.

Benhur menegaskan bahwa ketegasan pemerintah merupakan langkah penting untuk memulihkan tata kelola sumber daya alam yang selama ini dirusak oleh praktik-praktik ilegal yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat adat dari dampak buruk eksploitasi alam yang tidak sesuai dengan aturan.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” lanjut Benhur.

Benhur juga menyoroti dampak langsung tambang ilegal terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada sumber air, hutan, dan tanah ulayat. Ia menilai penertiban tambang ilegal merupakan langkah krusial untuk menjaga keseimbangan alam Papua.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Lebih lanjut, Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk bersatu mendukung kebijakan pemerintah demi masa depan Papua yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat Tanah Papua, sehingga generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan di dalam mewujudkan pembangunan,” tutup Benhur.

Pemerintah menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di Papua akan dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan mengedepankan penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI Dukung Pemerintah Lakukan Penertiban Tambang Ilegal di Papua

Papua – Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik tambang ilegal yang masih terjadi di wilayah Tanah Papua. Penertiban ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan tanpa izin. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Langkah tegas pemerintah mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh adat Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penertiban tambang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Saya Benhur Yaboisembut selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI dan juga selaku Tokoh Adat Papua, mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” ungkap Benhur.

Menurut Benhur, ketegasan pemerintah merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat adat yang selama ini menjadi korban kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sebagai wujud kepemimpinan yang berani dan berpihak pada kelestarian alam serta keadilan sosial.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di Tanah Papua,” kata Benhur.

Benhur menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal sangat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem Papua yang memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi. Kerusakan alam, menurutnya, akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat,” tegas Benhur.

Lebih jauh, Benhur mengajak seluruh masyarakat adat Papua, di manapun berada, untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah demi masa depan Papua yang berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat Tanah Papua, sehingga generasi Papua yang akan datang tidak kehilangan kesempatan di dalam mewujudkan pembangunan,” ujar Benhur.

Pemerintah memastikan bahwa penertiban tambang ilegal di Papua akan terus dilakukan secara konsisten, dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat adat, guna mewujudkan Papua yang aman, lestari, dan berkeadilan.

Apresiasi Upaya Pemerintah Menindak Tegas Pertambangan Ilegal di Papua

Jayapura – Berbagai elemen masyarakat menyampaikan apresiasi atas langkah tegas pemerintah dalam menindak praktik pertambangan ilegal di Papua.

Upaya ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi lingkungan hidup, menjaga hak masyarakat adat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tokoh Adat Papua atau Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut mengatakan penertiban pertambangan ilegal merupakan langkah strategis untuk mencegah kerusakan ekosistem yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal.

“Saya sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat”, ujar Benhur.

Aktivitas tambang tanpa izin, menurutnya, kerap menimbulkan pencemaran sungai, degradasi hutan, serta konflik sosial di tingkat akar rumput.

“Saya mendukung penuh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua. Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, lanjutnya.

Pihaknya juga menilai langkah pemerintah sejalan dengan aspirasi masyarakat adat. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten akan memberikan rasa keadilan sekaligus kepastian bagi masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas ilegal.

“Saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat tanah Papua”, ujarnya.

Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan serta operasi terpadu di wilayah rawan pertambangan ilegal.

Tokoh Adat Papua Dukung Pemerintah Menindak Tegas Pertambangan Ilegal di Papua

Jayapura – Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam menertibkan dan menindak praktik pertambangan ilegal di Papua terus menguat.

Kali ini, dukungan datang dari tokoh adat yang menilai penegakan hukum tersebut sebagai upaya penting untuk melindungi lingkungan, hak masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam Papua bagi generasi mendatang.

Tokoh Adat Papua atau Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak tegas pertambangan ilegal di Papua.

“Saya mendukung penuh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, ujar Benhur.

Menurutnya pertambangan ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu pihaknya pengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak tegas tambang ilegal tersebut.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, lanjutnya.

Kehadiran negara dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat adat. Ia menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan aturan sekaligus membuka ruang dialog dengan tokoh adat.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat”, ujarnya.

Pihaknya berharap penertiban ini dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua. Dukungan penuh dari para pemimpin adat menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga Papua tetap lestari, aman, dan sejahtera.

“Saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat tanah Papua”, tutup Menhur.

Masyarakat Papua Dukung Pemerintah Tindak Tegas Tambang Ilegal demi Masa Depan Papua

*) Oleh: Markus Wanimbo

Isu pertambangan ilegal di Tanah Papua selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga menggerus tatanan sosial serta kearifan lokal yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Dalam konteks inilah, langkah tegas pemerintah untuk menertibkan dan menindak tambang ilegal patut dipandang sebagai kebijakan strategis dan berorientasi jangka panjang. Dukungan publik, khususnya dari masyarakat Papua sendiri, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut.

Papua dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun pada saat yang sama memiliki tingkat kerentanan ekologis yang tinggi. Hutan hujan tropis, pegunungan, dan sungai-sungai besar di Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang menyatu dengan identitas dan budaya mereka. Ketika tambang ilegal beroperasi tanpa pengawasan dan standar lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan sering kali bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi keniscayaan demi melindungi warisan alam Papua.

Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen penindakan terhadap tambang ilegal menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kepentingan nasional dan masyarakat lokal. Penertiban ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Negara hadir untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir pihak. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Papua tidak boleh terus-menerus menjadi korban praktik ekonomi ilegal.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat yang memiliki legitimasi sosial dan moral di tengah komunitasnya. Benhur Yaboisembut secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menindak seluruh tambang ilegal di Tanah Papua. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberanian negara dalam melindungi masyarakat adat dari kerugian ekologis dan sosial yang selama ini mereka tanggung. Pernyataan ini mencerminkan aspirasi masyarakat adat yang menginginkan keadilan dan keberlanjutan.

Menurut Benhur, aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan alam Papua yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Sungai yang tercemar, hutan yang rusak, serta hilangnya sumber pangan tradisional menjadi realitas pahit akibat praktik pertambangan tanpa izin. Dalam pandangannya, penindakan tegas pemerintah merupakan langkah yang tepat dan harus didukung bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas ketegasan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan Papua.

Lebih jauh, dukungan tokoh adat ini menegaskan bahwa isu tambang ilegal bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan keberlanjutan budaya. Masyarakat adat Papua memiliki hubungan spiritual dan historis dengan tanah ulayat mereka, sehingga kerusakan lingkungan berarti pula tergerusnya identitas dan martabat komunitas. Dengan menertibkan tambang ilegal, pemerintah turut menjaga ruang hidup masyarakat adat agar tetap lestari. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum terhadap tambang ilegal juga membuka peluang bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertata dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ketika praktik ilegal dihentikan, ruang akan terbuka bagi investasi yang sah, berizin, dan memenuhi standar lingkungan. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Dengan demikian, penindakan tambang ilegal bukanlah langkah anti-pembangunan, melainkan prasyarat bagi pembangunan yang berkeadilan.

Dalam perspektif jangka panjang, langkah tegas pemerintah dapat menjadi fondasi bagi masa depan Papua yang lebih seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Generasi muda Papua berhak mewarisi alam yang sehat, sungai yang bersih, dan hutan yang terjaga. Jika praktik tambang ilegal dibiarkan, maka kesempatan generasi mendatang untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam Papua akan semakin menyempit. Oleh karena itu, kebijakan saat ini harus dipandang sebagai investasi moral dan ekologis bagi masa depan.

Ajakan Benhur Yaboisembut kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah patut mendapat perhatian luas. Dukungan kolektif akan memperkuat legitimasi kebijakan dan memudahkan aparat dalam menjalankan penegakan hukum di lapangan. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mencegah munculnya kembali praktik ilegal melalui pengawasan sosial. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penertiban tambang ilegal.

Penindakan tegas terhadap tambang ilegal di Tanah Papua merupakan langkah strategis yang sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dukungan masyarakat Papua menunjukkan bahwa kebijakan ini bukanlah agenda sepihak, melainkan aspirasi bersama demi masa depan yang lebih baik. Pemerintah perlu terus menjaga konsistensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Papua dapat melangkah menuju masa depan yang lestari, adil, dan bermartabat bagi seluruh generasinya.

*) Pengamat Kebijakan Lingkungan Papua.

Evakuasi 18 Pekerja Freeport Menjadi Bukti Nyata Perlindungan Negara dari Aksi Biadab OPM

Oleh : Lua Murib

Keberhasilan evakuasi 18 pekerja PT Freeport Indonesia oleh Satgas TNI Komando Operasi Habema di wilayah pegunungan Papua Tengah menjadi bukti nyata kehadiran dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari ancaman aksi kekerasan bersenjata. Operasi yang berlangsung di medan ekstrem Distrik Tembagapura, Mimika, tersebut tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparat keamanan, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak pernah absen ketika keselamatan warga sipil berada dalam bahaya. Di tengah situasi keamanan yang rawan akibat gangguan kelompok bersenjata OPM, langkah cepat dan terukur TNI menunjukkan komitmen kuat menjaga hak dasar warga negara atas rasa aman.

Evakuasi ini menjadi penting karena para pekerja tersebut terjebak selama tiga hari di kawasan terpencil dengan tingkat ancaman tinggi. Kondisi geografis pegunungan Papua yang sulit dijangkau, berada pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, menambah kompleksitas operasi. Namun demikian, seluruh proses penyelamatan berhasil dilakukan tanpa kontak senjata dan tanpa menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak pekerja maupun personel TNI. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan profesional dan disiplin taktis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pengamanan, terutama yang melibatkan keselamatan warga sipil.

Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa operasi tersebut direncanakan secara matang dengan memperhitungkan seluruh risiko yang ada, mulai dari faktor cuaca, kondisi medan, hingga potensi ancaman keamanan. Ia menilai bahwa keberhasilan penyelamatan ini merupakan wujud nyata tugas konstitusional TNI dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pengamanan terhadap objek vital nasional seperti kawasan pertambangan Freeport juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan strategis negara.

Aksi penyelamatan ini sekaligus membuka kembali fakta bahwa kelompok bersenjata OPM masih kerap menjadikan warga sipil sebagai sasaran intimidasi dan ancaman. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Kekerasan terhadap pekerja yang hanya menjalankan aktivitas ekonomi demi menghidupi keluarga mencerminkan wajah konflik yang semakin menjauh dari klaim perjuangan apa pun. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat sipil tidak menjadi korban kekerasan berkepanjangan.

Seruan keras terhadap penghentian kekerasan juga datang dari kalangan tokoh agama di Papua. Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Pdt. Yones Wenda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi kekerasan yang menyasar warga sipil, khususnya di wilayah rawan seperti Yahukimo. Ia menilai bahwa masyarakat sipil adalah kelompok yang tidak bersenjata dan tidak seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam konflik bersenjata. Kekerasan terhadap rakyat kecil justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak tatanan sosial masyarakat Papua.

Pandangan tokoh agama tersebut memperkuat posisi bahwa tindakan OPM yang menyasar warga sipil merupakan aksi biadab yang tidak memiliki legitimasi moral. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua, kekerasan semacam ini justru meninggalkan trauma, penderitaan, dan ketakutan berkepanjangan di tengah masyarakat. Pdt. Yones Wenda juga mendorong aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan agar hukum tetap ditegakkan dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan aman.

Dalam konteks ini, keberhasilan evakuasi pekerja Freeport menjadi simbol nyata perlindungan negara terhadap seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bekerja di wilayah dengan risiko keamanan tinggi. Negara menunjukkan bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas utama, dan setiap ancaman terhadapnya akan direspons secara serius. Langkah ini sekaligus menepis narasi yang kerap dibangun oleh kelompok tertentu bahwa negara abai terhadap Papua. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, di mana negara hadir dengan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan.

Lebih jauh, operasi penyelamatan tersebut juga memperlihatkan sinergi antara kebijakan pertahanan negara dan pelaksanaan tugas di lapangan. Kebijakan Kementerian Pertahanan yang menempatkan perlindungan warga negara dan pengamanan objek vital nasional sebagai prioritas utama terbukti berjalan efektif. Stabilitas keamanan di Papua bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Ke depan, keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan keamanan yang humanis, tegas, dan terukur di Papua. Perlindungan terhadap warga sipil harus terus menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun. Negara, melalui TNI dan Polri, perlu terus memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan bersenjata ditindak sesuai hukum, sembari tetap membuka ruang dialog dan pembangunan sebagai jalan panjang menuju Papua yang damai dan sejahtera. Evakuasi 18 pekerja Freeport bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan tegas bahwa negara hadir dan tidak akan tunduk pada teror serta kekerasan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Ketegasan Aparat Jaga Keamanan Papua, Tokoh Masyarakat Dukung Penindakan OPM

PAPUA – Upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat Papua terus mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat setempat. Ketegasan aparat keamanan dalam menindak kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan warga Papua dapat menjalani kehidupan secara aman, damai, dan produktif.

Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, menegaskan bahwa kehadiran negara melalui TNI dan Polri merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat sipil. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah aparat yang menjalankan tugasnya secara tegas dan bertanggung jawab.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua mendukung tindakan pihak keamanan terhadap mereka yang melakukan perbuatan tidak manusiawi dan meresahkan masyarakat sipil. Ketegasan ini penting agar masyarakat Papua dapat hidup tenang dan damai di tanahnya sendiri,” ujar Martinus.

Menurutnya, konsistensi aparat dalam menjaga keamanan akan berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan dan stabilitas sosial di Papua. Ia juga berharap penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya gangguan keamanan di masa depan.

Komitmen aparat keamanan juga tercermin dalam keberhasilan TNI menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang sempat terjebak di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua Tengah. Operasi tersebut dilaksanakan secara profesional melalui perencanaan matang dan penguasaan medan yang menantang.

Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, menyampaikan bahwa operasi tersebut merupakan wujud kesiapsiagaan TNI dalam melindungi warga dan objek vital nasional. “Pergerakan pasukan dilakukan secara terukur dan senyap demi memastikan seluruh pekerja dapat dievakuasi dengan aman,” jelasnya.

Selain itu, TNI juga berhasil mengamankan wilayah Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dari aktivitas kelompok bersenjata. Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, memastikan situasi di wilayah tersebut berjalan kondusif pasca-operasi.

“Pasca-penindakan, masyarakat tidak mengungsi dan justru menyambut positif kehadiran TNI. Tokoh adat dan kepala kampung mendukung penuh penguatan keamanan demi menjaga stabilitas wilayah,” ujar Iwan.

Langkah tegas aparat keamanan ini dipandang sebagai bagian dari strategi nasional yang komprehensif, yakni menghadirkan rasa aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dengan situasi keamanan yang terjaga, pemerintah optimistis program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat dapat berjalan optimal.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, sejalan dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan tanpa rasa takut.

Tokoh Agama Papua Minta Tindak Tegas OPM, Tegaskan Kekerasan terhadap Warga Sipil Bukan Perjuangan

Jayapura — Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Pdt. Yones Wenda, dengan tegas mengecam aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil, khususnya di Kabupaten Yahukimo, dan meminta aparat keamanan tidak ragu menindak para pelaku.

Menurut Pdt. Yones, masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak bersenjata dan tidak memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata. Karena itu, tindakan kekerasan terhadap warga dinilainya sebagai perbuatan tidak manusiawi yang mencederai nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

“Saya menghimbau dengan tegas kepada TPN-OPM, khususnya yang berada di Kabupaten Yahukimo, agar jangan lagi membunuh atau menyakiti masyarakat sipil. Mereka tidak bersenjata dan hanya mencari makan untuk menghidupi keluarga,” kata Pdt. Yones.

Ia menegaskan bahwa klaim perjuangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan rakyat sendiri. Kekerasan terhadap warga sipil justru memperlihatkan penyimpangan arah perjuangan dan hanya menyisakan penderitaan bagi masyarakat.

“Kalau betul-betul berani berjuang, berjuanglah dengan cara yang benar. Jangan ganggu masyarakat sipil. Mereka bukan lawan. Tindakan menembak warga sipil lalu melarikan diri ke hutan hanya meninggalkan penderitaan bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Sebagai tokoh agama, Pdt. Yones secara terbuka meminta agar seluruh tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua segera dihentikan. Ia menilai, aksi-aksi tersebut telah merusak tatanan kehidupan sosial dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Sebagai tokoh agama, saya menyampaikan dengan tegas, mulai hari ini, hentikan semua tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Jangan cari nama dan kepentingan dengan cara menyiksa rakyat Papua sendiri,” ucapnya.

Pdt. Yones juga meminta aparat keamanan TNI-Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok bersenjata yang terus mengganggu keamanan dan keselamatan warga. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas di Papua.

“Saya mohon kepada TNI-Polri agar menindak tegas pelaku-pelaku yang mengganggu keamanan dan menyiksa masyarakat. Itu bukan perjuangan yang benar karena mengganggu aktivitas negara dan kehidupan masyarakat,” ujar dia.

Seruan tersebut sejalan dengan langkah tegas aparat keamanan di lapangan. Satgas TNI Koops Habema sebelumnya berhasil mengevakuasi 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak akibat ancaman kelompok bersenjata OPM di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Operasi penyelamatan dilakukan secara terukur tanpa kontak senjata dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga sipil serta objek vital nasional.

Penindakan tegas terhadap kelompok bersenjata menjadi langkah penting untuk menghentikan siklus kekerasan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat. #

Tokoh Agama Papua Dukung Pemerintah Tindak Tegas OPM

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM terhadap masyarakat sipil di Papua tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga menodai cita-cita damai yang diinginkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asli Papua. Negara tidak boleh ragu dan tidak boleh mundur dalam melindungi warganya. Ketegasan pemerintah dalam memberantas OPM merupakan keniscayaan konstitusional untuk memastikan keselamatan rakyat, keberlanjutan pembangunan, serta masa depan Papua yang aman dan bermartabat.

Selama beberapa tahun terakhir, pendekatan negara di Papua dijalankan secara komprehensif. Di satu sisi, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Di sisi lain, negara menegakkan hukum secara terukur terhadap kelompok bersenjata yang memilih jalan kekerasan. Dua pendekatan ini bukanlah kontradiksi, melainkan satu kesatuan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil dan pemulihan rasa aman.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban utama kekerasan OPM justru masyarakat kecil. Petani, pedagang, tukang ojek, dan warga kampung menjadi sasaran intimidasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan perjuangan, melainkan kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks inilah, langkah tegas pemerintah memperoleh legitimasi moral yang kuat dari suara tokoh-tokoh masyarakat Papua sendiri.

Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam menyuarakan nurani publik. Tokoh agama yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Pandangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah pihak yang tidak bersenjata dan hanya berupaya mempertahankan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak pantas dijadikan target dalam konflik apa pun. Seruan moral ini menunjukkan bahwa kekerasan OPM tidak mendapat pembenaran, bahkan dari komunitas religius yang hidup dan melayani di Papua.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa narasi perjuangan yang kerap diklaim OPM telah kehilangan pijakan etis. Ketika senjata diarahkan kepada rakyat sendiri, maka yang terjadi bukanlah perlawanan, melainkan penindasan. Pemerintah dengan demikian tidak sedang berhadapan dengan aspirasi damai, melainkan dengan ancaman nyata terhadap keselamatan warga negara. Negara wajib hadir secara tegas untuk menghentikan siklus kekerasan ini.

Ketegasan pemerintah juga harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan pada mayoritas rakyat Papua yang menginginkan kedamaian. Pembangunan yang tengah berjalan, mulai dari pembukaan akses transportasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan, membutuhkan situasi keamanan yang stabil. Tanpa penegakan hukum yang kuat, pembangunan akan terus disabotase oleh aksi kekerasan, dan masyarakat kembali menjadi korban.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah dalam memberantas OPM tidak dijalankan secara serampangan. Aparat keamanan bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada perlindungan warga sipil. Pendekatan ini penting untuk menepis tudingan yang kerap memelintir fakta, seolah-olah negara menjadi ancaman bagi rakyat Papua. Justru sebaliknya, negara hadir untuk memastikan warga Papua dapat hidup tanpa rasa takut.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga berarti mendukung ruang dialog yang sehat dan damai. Pemerintah secara konsisten membuka ruang bagi aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan melalui jalur konstitusional. Namun, dialog tidak mungkin tumbuh di bawah bayang-bayang senjata. Oleh karena itu, penindakan terhadap kelompok bersenjata menjadi prasyarat agar ruang damai dapat benar-benar terbuka.

Dalam konteks ini, suara tokoh agama seperti Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th memiliki arti penting sebagai cermin aspirasi akar rumput. Ketika tokoh gereja secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga sipil, pesan yang sampai kepada publik sangat jelas bahwa masyarakat Papua mendambakan keamanan, bukan konflik berkepanjangan.

Ke depan, konsistensi pemerintah menjadi kunci. Ketegasan terhadap OPM harus terus dibarengi dengan percepatan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum yang adil, pembangunan yang merata, serta pelibatan tokoh lokal dalam menjaga harmoni sosial akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Dengan langkah yang terukur dan berkeadilan, Papua dapat keluar dari bayang-bayang kekerasan menuju masa depan yang damai.

Memberantas OPM bukan semata agenda keamanan, melainkan misi kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga Papua dapat bekerja, beribadah, dan membesarkan keluarga tanpa ancaman senjata. Ketika rakyat dilindungi dan suara moral dari tokoh masyarakat terus menguat, maka jalan menuju Papua yang aman, damai, dan sejahtera akan semakin terbuka lebar.

Keberanian pemerintah dalam mengambil langkah tegas terhadap OPM juga mencerminkan komitmen negara untuk tidak membiarkan teror menguasai ruang hidup masyarakat Papua. Kebijakan keamanan yang dijalankan menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada intimidasi, melainkan berdiri di garis depan untuk melindungi warga sipil. Ketegasan ini justru menjadi bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat Papua yang selama ini menjadi korban kekerasan berkepanjangan. Dengan kehadiran negara yang kuat, masyarakat memperoleh kepastian bahwa keselamatan dan hak hidup mereka dijamin oleh konstitusi.

Dukungan moral dari tokoh agama Papua semakin memperkokoh legitimasi kebijakan pemerintah tersebut. Pandangan tokoh agama di Papua memperlihatkan keselarasan antara langkah negara dan suara nurani masyarakat lokal yang menghendaki penghentian kekerasan. Sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat ini menjadi modal sosial penting untuk mempercepat terciptanya Papua yang aman dan damai. Dalam kerangka itu, kebijakan pemerintah memberantas OPM tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara moral karena berpijak pada aspirasi rakyat Papua sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua