Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui program konsolidasi besar-besaran yang dijalankan bersama Danantara. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan negara, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara akibat banyaknya entitas usaha yang tersebar di berbagai sektor.

“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat,” ujar Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Menurut Teddy, konsolidasi menjadi bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Pemerintah menilai penyederhanaan struktur BUMN diperlukan agar perusahaan pelat merah lebih fokus menjalankan bisnis yang produktif, kompetitif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” katanya.

Selain memperkuat kinerja perusahaan negara, transformasi BUMN juga diarahkan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah melihat pengelolaan aset yang lebih efektif dapat mendukung pengembangan sektor strategis seperti pariwisata, industri kreatif, olahraga, hingga berbagai kegiatan yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Teddy.

Di sisi lain, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses restrukturisasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan perusahaan, tetapi juga menyentuh perbaikan model bisnis secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan setelah proses pendataan dan validasi seluruh entitas BUMN yang sebelumnya bahkan belum memiliki angka pasti mengenai jumlah perusahaan pelat merah.

“Biasanya kita melakukan financial restructuring. Saya bilang saya tidak mau hanya financial restructuring, saya mau business restructuring. Kita ubah, kita pastikan bahwa bisnisnya benar dulu,” ungkap Dony.

Dony mencontohkan keberhasilan restrukturisasi PT Krakatau Steel yang tidak hanya dilakukan melalui penataan keuangan, tetapi juga pembenahan model bisnis sehingga mampu kembali mencatat keuntungan. Ia memastikan konsolidasi BUMN tidak akan dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja massal.

“Penyederhanaan jumlah entitas BUMN tidak identik dengan pengurangan pegawai. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi organisasi dan memperkuat daya saing perusahaan negara,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap BUMN menjadi lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. (*)

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperkuat transformasi pengelolaan aset negara guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi nasional. Penataan struktur perusahaan negara menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memastikan aset publik mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pembentukan dan penguatan peran Danantara merupakan langkah strategis untuk memastikan aset negara dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Danantara hadir untuk memastikan pengelolaan aset negara menjadi lebih produktif, efisien, dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Rosan.

Pemerintah menilai pengelolaan aset yang lebih terintegrasi menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya kebutuhan investasi dan persaingan ekonomi global. Melalui Danantara, pengelolaan aset negara diarahkan agar lebih adaptif, profesional, dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut pemerintah, pembenahan struktur perusahaan negara bukan sekadar restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga bagian dari pembangunan ekosistem investasi yang lebih modern dan berorientasi pada hasil. Fokus pengelolaan diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, energi, infrastruktur, teknologi, dan industri strategis nasional.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah konsolidasi aset dan penguatan tata kelola menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas perusahaan negara.

“Penataan struktur dan fokus pengelolaan investasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperbesar produktivitas aset nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai keberhasilan transformasi pengelolaan aset sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kualitas tata kelola.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap aset negara menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan dikelola secara transparan agar kepercayaan publik dan investor terus meningkat,” katanya.

Selain mendorong efisiensi, pemerintah juga menargetkan penguatan produktivitas aset dapat memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan nasional serta memperluas ruang investasi pada sektor-sektor prioritas.

Pemerintah optimistis langkah pembenahan yang dilakukan melalui Danantara akan memperkuat kualitas pengelolaan aset nasional sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.

Berbagai tanggapan positif yang berkembang di ruang publik menunjukkan bahwa masyarakat melihat MBG sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir mengatakan petani merasakan manfaat dari program MBG karena hasil panen lebih banyak terserap.

“Bagaimana penyerapan hasil panennya ke MBG? Dan pedagang juga hari ini merasakan adalah stabilitas harga barang yang ada di pasar,” kata Don.

Menurut dia, petani kini tidak hanya mendapatkan bantuan bibit dan sarana pertanian, tetapi hasil panen mereka juga dibeli dan digunakan untuk mendukung program MBG.

“Nah ini hal ini yang membuat kami para petani yang ada di daerah ini merasa puas dan bangga sekali,” ujarnya.

Menurut Don, banyak warga desa yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak merasa puas dengan kebijakan pemerintah saat ini. Ia juga menegaskan, aksi yang mereka gelar bukan untuk menandingi aksi mahasiswa yang berlangsung pada hari yang sama.

“Kita enggak maulah kita tandingan, kita ini bukan aksi tandingan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan pihaknya mendukung keberlanjutan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Andre meminta pendapat langsung para wali murid dan siswa SD 168 Pekanbaru. Mayoritas peserta yang hadir menyatakan program MBG harus tetap dilanjutkan.

“Saya datang untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Apakah benar masyarakat ingin program ini dihentikan? Ternyata yang saya dengar dari wali murid dan siswa, mereka ingin MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata,” ujar Andre.

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. MBG adalah bagian dari upaya pemerintah menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan bebas stunting,” tambahnya.

Banyak masyarakat berharap program MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan karena dinilai bukan hanya membantu anak belajar tanpa lapar, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Jakarta,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Sejumlah warga dan kelompok masyarakat mengaku telah merasakan manfaat nyata dari program tersebut, baik dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak maupun dalam mendorong pergerakan ekonomi di tingkat desa.

Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan dukungan masyarakat terhadap MBG muncul karena mereka merasakan langsung dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pangan dan pertanian. Menurutnya, para peserta aksi yang menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah tergerak oleh pengalaman nyata yang mereka rasakan di lapangan.

“Kawan-kawan kita ini tergerak hatinya untuk menyuarakan apa yang sudah dirasakan hari ini dengan kebijakan dan program Pak Prabowo tentang swasembada pangan, tentang masalah pertanian dan tentang program MBG,” ujar Don dalam wawancara dengan media.

Ia menilai berbagai program pemerintah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan terhadap petani melalui pembelian hasil panen, kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, hingga penyediaan alat pertanian dinilai mampu memperkuat produktivitas sektor pertanian sekaligus mendukung keberlangsungan Program MBG.

“Peningkatan ekonomi yang ada di tingkat desa ini meningkat, meningkat tajam. Hasil gabah dibeli oleh pemerintah, hasil panen dibeli, pupuk gampang, irigasi, alat pertanian diberikan oleh pemerintah, pemerataan program, penyerapan hasil panen MBG,” tuturnya.

Menurut Don, keterhubungan antara program MBG dan sektor pertanian menciptakan efek berantai yang positif. Selain memberikan manfaat bagi penerima makanan bergizi, program tersebut juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani lokal sehingga roda perekonomian desa dapat bergerak lebih dinamis.

Dukungan serupa datang dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Salah satu warga Kecamatan Sungai Tabuk, Aisyah, mengaku anaknya yang menjadi penerima manfaat MBG memperoleh asupan makanan yang lebih baik selama berada di sekolah.

“Anak kami sangat terbantu. Selain bisa makan dengan menu yang lebih baik dan bergizi, kami sebagai orang tua juga merasa terbantu karena kebutuhan makan anak saat sekolah sudah diperhatikan,” ujarnya.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat langsung, Program Makan Bergizi Gratis dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Oleh: Yudhistira Wijaya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses pangan antardaerah, MBG hadir sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam perspektif gizi masyarakat, intervensi pada usia sekolah memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas kesehatan dan kemampuan belajar anak. Kecukupan energi, protein, vitamin, dan mineral akan meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, serta perkembangan kognitif. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan tata kelola yang baik.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan bahwa MBG harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang semakin berkeadilan, di mana daerah dengan keterbatasan akses justru menjadi prioritas utama. Menurut Gibran, masyarakat di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi sehingga percepatan operasional dapur MBG harus menjadi perhatian pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan. Gibran juga secara terbuka mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan MBG, terutama pada aspek tata kelola, efisiensi, pengadaan barang, hingga potensi penyimpangan anggaran. Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terbebas dari praktik korupsi.

Manfaat MBG sendiri dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Salah satu kisah yang menyentuh datang dari Nasya Losefa Zega, siswi kelas III SD di Kabupaten Nias Utara. Dalam surat tulis tangannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Nasya mengungkapkan rasa syukur karena kini sekolahnya telah direnovasi dan setiap hari menerima makanan bergizi. Baginya, kehadiran MBG membuat uang saku yang sebelumnya digunakan membeli makan siang kini dapat ditabung untuk membeli perlengkapan sekolah. Kesaksian sederhana tersebut menjadi bukti bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Di sisi lain, dampak MBG juga mulai dirasakan oleh masyarakat sebagai penggerak ekonomi lokal. Operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendorong meningkatnya permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta produk pangan lokal. Kondisi ini menciptakan efek berganda berupa terbukanya lapangan kerja baru sekaligus meningkatnya pendapatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Tidak mengherankan apabila dukungan terhadap keberlanjutan MBG terus menguat. Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program strategis pemerintah, termasuk MBG. FMJM menilai program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, serta berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan stunting. Menariknya, dukungan tersebut juga disertai dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga pelaksanaan MBG semakin bersih, transparan, dan profesional.

Pandangan serupa juga disampaikan Gerakan Sahabat Komendan (GASMEN) saat menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Sekretariat Negara. GASMEN menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Bagi GASMEN, apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program, solusi yang tepat adalah memperbaiki sistem dan menindak pelaku penyimpangan, bukan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

Dukungan masyarakat tersebut memperoleh respons positif dari pemerintah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyempurnakan standar operasional dapur, meningkatkan kualitas menu, memperkuat keamanan pangan, serta membuka ruang pengaduan masyarakat agar setiap persoalan dapat segera ditangani. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan MBG sehingga setiap masukan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.

Komitmen pembenahan juga diperkuat oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Prasetyo. Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif agar masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan MBG, menyampaikan masukan, serta melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pada akhirnya, MBG adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat hari ini dan hasilnya akan dinikmati bangsa pada masa depan. Ketika anak-anak memperoleh gizi yang baik, keluarga terbantu, ekonomi lokal bergerak, dan tata kelola terus diperbaiki, maka tujuan besar membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul semakin mendekati kenyataan.

)*Penulis merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Oleh : Abdul Razak)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, program ini juga memperoleh dukungan luas dari berbagai kalangan karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, keluarga, pelaku usaha, hingga perekonomian daerah.

Dukungan masyarakat yang terus menguat menjadi indikator penting bahwa Program MBG telah memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Kehadiran masyarakat, orang tua siswa, pelaku usaha mikro, pengelola dapur pelayanan gizi, hingga berbagai komunitas yang mendukung pelaksanaan program menunjukkan bahwa MBG tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi juga telah menjadi gerakan bersama untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., PhD, menilai bahwa dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam membangun legitimasi publik. Menurutnya, kehadiran penerima manfaat, orang tua siswa, pelaku UMKM, maupun pekerja dapur MBG dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang wajar dari masyarakat yang merasakan manfaat program tersebut.

Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa MBG telah memberikan dampak positif yang dirasakan secara langsung di berbagai daerah. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi ekonomi, keberlanjutan Program MBG mendapatkan dukungan yang kuat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendanaan utama berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak yang terus positif mencerminkan kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional. Kinerja penerimaan pajak yang meningkat memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus menjalankan agenda-agenda prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp940,31 triliun atau tumbuh 23,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan fondasi fiskal yang semakin kuat dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk MBG yang menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Selain memperoleh dukungan dari masyarakat dan pemerintah, Program MBG juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan program tersebut karena dinilai memiliki arti penting bagi masa depan bangsa.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menyatakan bahwa MBG merupakan program mulia dan strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, program tersebut memiliki dampak besar dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

APPMBGI juga menyatakan kesiapannya untuk terus menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel. Dukungan tersebut mencerminkan optimisme para pelaku usaha terhadap keberlanjutan program yang telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat. Dalam konteks tersebut, MBG menunjukkan perkembangan yang positif karena mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Melalui dukungan masyarakat yang terus menguat, dukungan fiskal yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, Program Makan Bergizi Gratis memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi bangsa.

Ke depan, keberhasilan MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung terwujudnya Indonesia Maju. Dukungan masyarakat yang terus tumbuh menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk memastikan program strategis ini berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi generasi masa depan Indonesia.

)* Penulis merupakan Analis Kebijakan

Oleh : Edo Setiadi )*

Transformasi digital yang terus dijalankan pemerintah Indonesia tidak hanya menyentuh sektor pelayanan publik, pendidikan, maupun kesehatan, tetapi juga sistem perlindungan sosial. Salah satu langkah strategis yang kini semakin gencar dilakukan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berupaya memastikan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dapat diterima secara lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis, digitalisasi bansos menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selama bertahun-tahun, penyaluran bantuan sosial sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari data penerima yang tidak akurat, proses administrasi yang berbelit, hingga potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sistem bansos hadir sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan tersebut secara lebih komprehensif.

Digitalisasi memungkinkan pemerintah melakukan integrasi data penerima bantuan secara lebih akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem basis data terpadu. Dengan adanya pemadanan data antarlembaga, pemerintah dapat meminimalkan terjadinya penerima ganda maupun inclusion dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam program perlindungan sosial. Data yang lebih valid menjadi fondasi utama agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menargetkan penerapan penuh sistem digitalisasi pendataan penerima program bansos termasuk penyalurannya pada November 2026. Melalui program digitalisasi bansos ini, proses penyalurannya akan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Saat ini, sistem digitalisasi bansos ini sudah diuji coba di 42 kabupaten atau kota dengan cakupan penerima 35 juta orang. Digitalisasi bansos atau yang disebut pula sebagai Porta Perlinsos ini hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.

Kecepatan menjadi salah satu keunggulan utama digitalisasi bansos. Jika sebelumnya proses verifikasi dan penyaluran bantuan membutuhkan waktu yang relatif panjang, kini bantuan dapat disalurkan secara lebih efisien melalui sistem elektronik dan rekening penerima. Teknologi memungkinkan proses distribusi dilakukan secara real-time sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh haknya. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam maupun gejolak ekonomi, kecepatan penyaluran bantuan menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Selain lebih cepat, digitalisasi bansos juga menghadirkan tata kelola yang lebih bersih dan transparan. Setiap tahapan penyaluran bantuan dapat dilacak secara digital sehingga mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan maupun manipulasi data. Sistem elektronik menciptakan jejak audit yang jelas dan mudah diawasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Transparansi ini menjadi modal penting dalam memperkuat akuntabilitas program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Menteri Sosial Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembaruan data sosial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam program bansos memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memperkuat kualitas perlindungan sosial nasional.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang menilai bahwa transformasi digital harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Digitalisasi layanan publik, termasuk bansos, merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan transparan. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan mempercepat pelayanan sekaligus memperkecil potensi kesalahan dalam proses administrasi.

Dari perspektif keadilan sosial, digitalisasi bansos memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok rentan untuk memperoleh akses bantuan secara setara. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya dengan lebih efektif. Teknologi juga membantu pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.

Meski demikian, keberhasilan digitalisasi bansos tetap memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah perlu terus memperkuat kualitas data, memperluas akses internet, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menjaga keamanan sistem dari ancaman siber. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam memperbarui data dan memanfaatkan layanan digital secara bijak juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi ini.

Digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan metode penyaluran bantuan, melainkan bagian dari reformasi besar dalam tata kelola perlindungan sosial Indonesia. Dengan sistem yang lebih cepat, bersih, dan berkeadilan, manfaat bantuan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Transformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Di era digital saat ini, bansos yang tepat sasaran bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan yang semakin dekat dengan kenyataan.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh : Gavin Asadit )*

Ketahanan energi terus menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional, pemerintah memandang bahwa penguatan tata kelola energi primer tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda reformasi sektor energi secara keseluruhan. Salah satu perhatian utama pada pertengahan 2026 tertuju pada pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero), mengingat batu bara masih menjadi sumber utama pembangkit listrik nasional.

Pemerintah menilai bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pembangkit, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pengadaan energi primer yang efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan sistem secara berkelanjutan. Karena itu, langkah pembenahan mulai diarahkan bukan sekadar memastikan ketersediaan pasokan, melainkan juga memperkuat mekanisme pengawasan agar seluruh proses berjalan lebih akuntabel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan mengambil langkah yang lebih terstruktur dengan membentuk tim pengadaan khusus untuk mengawal kebutuhan batu bara PLN. Tim tersebut melibatkan unsur PT PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini dijalankan sebagai tindak lanjut arahan Presiden agar pengawasan energi primer diperkuat dan persoalan pengadaan tidak terus berulang. Pemerintah memandang pendekatan kolaboratif lintas lembaga diperlukan karena kompleksitas rantai pasok energi nasional tidak dapat ditangani secara sektoral. Melalui mekanisme tersebut, pengawasan diharapkan berjalan lebih menyeluruh mulai dari perencanaan kebutuhan, pemenuhan pasokan, hingga distribusi untuk pembangkit.

Dalam penjelasannya, pemerintah mencatat kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton setiap tahun. Untuk menjaga kecukupan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan Domestic Market Obligation (DMO) kepada perusahaan batu bara dengan volume sekitar 190 juta ton. Meski secara agregat alokasi dinilai mencukupi, tantangan muncul pada kesesuaian spesifikasi dan efektivitas distribusi yang harus memenuhi kebutuhan operasional pembangkit secara tepat waktu.

Pemerintah menilai bahwa penguatan tata kelola menjadi penting agar pasokan yang secara volume tersedia juga dapat diakses secara efektif oleh PLN sesuai karakteristik kebutuhan pembangkit di lapangan. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat efisiensi pengadaan dan mengurangi potensi biaya tambahan yang dapat memengaruhi operasional sektor ketenagalistrikan nasional.

Di sisi korporasi, penguatan tata kelola pengadaan energi primer juga berjalan seiring transformasi badan usaha milik negara yang sedang dijalankan pemerintah. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria sebelumnya menekankan bahwa transformasi BUMN diarahkan untuk menciptakan struktur perusahaan yang lebih sehat, efisien, dan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Dalam konteks PLN, penguatan tata kelola pengadaan energi dipandang sejalan dengan agenda penyederhanaan proses bisnis dan pengurangan inefisiensi yang selama ini dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan.

Pemerintah ingin memastikan perusahaan negara tidak hanya kuat dari sisi aset dan investasi, tetapi juga memiliki sistem operasional yang mampu merespons kebutuhan nasional secara cepat dan terukur. Pendekatan transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi besar memperkuat daya saing BUMN di tengah perubahan lanskap ekonomi dan energi global.

Sementara itu, jajaran PLN terus memperkuat langkah transformasi operasional agar ketahanan sistem kelistrikan dapat dijaga secara berkelanjutan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menempatkan penguatan keandalan pembangkit dan efisiensi pengelolaan energi primer sebagai bagian dari agenda transformasi perusahaan. Menurut PLN, pembangunan pembangkit dan jaringan yang terus berlangsung harus didukung oleh sistem pengadaan bahan bakar yang semakin kuat dan terintegrasi.

Karena itu, pembenahan pengadaan batu bara dipandang bukan sekadar respons terhadap kebutuhan jangka pendek, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan layanan listrik nasional. Pemerintah menilai keberhasilan menjaga pasokan energi primer akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan publik, stabilitas tarif listrik, serta kepastian investasi nasional.

Selain menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah juga mulai memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Integrasi data kebutuhan energi, evaluasi pola distribusi, serta peningkatan pengendalian internal menjadi bagian dari agenda yang terus didorong sepanjang 2026. Pemerintah ingin memastikan setiap keputusan pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual sistem dan prinsip tata kelola yang baik. Pendekatan tersebut juga dipandang penting untuk menjaga efisiensi penggunaan sumber daya negara dan mengurangi potensi risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan publik di sektor energi.

Di tengah transisi energi yang terus berjalan, pemerintah tetap memandang batu bara masih memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Namun peran tersebut harus diiringi dengan pembenahan tata kelola agar penggunaan energi primer menjadi semakin efisien dan bertanggung jawab. Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan penguatan pengadaan batu bara PLN sebagai bagian dari strategi yang lebih besar, yaitu membangun sistem energi nasional yang tangguh, adaptif, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Hampir seluruh sektor, mulai dari industri, layanan publik, pendidikan, hingga rumah tangga bergantung pada pasokan listrik yang andal. Karena itu, menjaga keandalan sistem kelistrikan bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, tantangan menjaga pasokan listrik juga semakin kompleks. Perubahan cuaca, peningkatan konsumsi listrik, hingga dinamika pasokan energi primer menjadi faktor yang harus diantisipasi pemerintah agar masyarakat tidak mengalami gangguan layanan. Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berorientasi pada penguatan sistem kelistrikan dalam jangka panjang.

Pemerintah saat ini menunjukkan komitmen untuk memastikan pasokan listrik tetap aman di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan energi primer, peningkatan keandalan pembangkit, serta pembangunan infrastruktur transmisi yang mampu mendukung sistem kelistrikan nasional secara lebih terintegrasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pemadaman listrik. Menurutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi primer pembangkit tetap terpenuhi.

Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak ingin persoalan pasokan energi kembali mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat. Pengalaman gangguan pasokan di masa lalu menjadi pelajaran penting bahwa rantai pasok energi primer harus dijaga secara konsisten agar operasional pembangkit tetap berjalan optimal.

Bahlil juga menegaskan tidak boleh lagi terjadi pemadaman listrik akibat kekurangan batu bara. Pemerintah, menurutnya, telah melakukan berbagai langkah percepatan agar pasokan energi primer bagi PLN tetap terjamin sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Kepastian pasokan batu bara menjadi sangat penting karena hingga kini pembangkit listrik tenaga uap masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Ketika pasokan energi primer terganggu, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh sektor industri maupun masyarakat luas. Karena itu, penguatan tata kelola pasokan energi menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Namun, menjaga keandalan listrik tidak cukup hanya memastikan ketersediaan bahan bakar pembangkit. Sistem distribusi dan jaringan transmisi juga harus diperkuat agar listrik yang dihasilkan dapat disalurkan secara optimal ke seluruh wilayah.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pemerintah bersama PLN terus memastikan sistem kelistrikan, khususnya di wilayah Jawa-Bali, berada dalam kondisi aman. Menurutnya, berbagai langkah antisipatif telah dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.

Penguatan sistem kelistrikan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan listrik agar kegiatan produksi berjalan tanpa hambatan. Gangguan listrik, meski berlangsung singkat, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, terutama bagi sektor industri dan manufaktur.

Di sisi lain, kebutuhan listrik nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya kawasan industri, digitalisasi ekonomi, dan pertumbuhan kendaraan listrik. Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan energi beberapa dekade mendatang.

Pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menilai pembangunan jaringan backbone kelistrikan di Sumatra menjadi fondasi penting bagi keandalan sistem listrik nasional. Menurutnya, jaringan transmisi yang kuat akan meningkatkan fleksibilitas distribusi listrik sekaligus memperkuat ketahanan sistem ketika terjadi gangguan di suatu wilayah.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sektor kelistrikan tidak lagi hanya berorientasi pada penambahan pembangkit. Infrastruktur transmisi kini menjadi faktor yang sama pentingnya karena berfungsi menghubungkan pusat-pusat pembangkit dengan kawasan konsumsi listrik secara lebih efisien.

Pembangunan backbone juga akan memperkuat integrasi sistem kelistrikan antardaerah sehingga kelebihan pasokan listrik di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Model seperti ini akan meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketidakseimbangan sistem.

Ke depan, tantangan sektor ketenagalistrikan diperkirakan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan energi dan target transisi menuju energi bersih. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kolaborasi dengan PLN, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan infrastruktur energi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan menjaga pasokan listrik bukan hanya diukur dari minimnya pemadaman, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan sistem kelistrikan yang tangguh, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ketika listrik tetap menyala dengan andal, aktivitas ekonomi dapat terus bergerak, pelayanan publik berjalan optimal, dan masyarakat menjalankan kehidupan dengan lebih tenang.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

JAKARTA – Pemerintah terus bergerak cepat memastikan keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai isu mengenai potensi gangguan pasokan listrik dan ketersediaan energi primer sempat menjadi perhatian publik. Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), serta Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa sistem ketenagalistrikan nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana melakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembahasan bersama sejumlah kementerian terkait untuk memastikan pelayanan listrik kepada rakyat tetap berjalan maksimal.

“Salah satu pembahasan terkait skema pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PT PLN (Persero) agar perusahaan mempunyai kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek teknis kelistrikan, tetapi juga memperkuat dukungan kebijakan dan pembiayaan agar sistem ketenagalistrikan nasional tetap andal dalam jangka panjang.

Keyakinan serupa disampaikan Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, saat melakukan peninjauan langsung ke PLTU Cirebon Expansion yang menjadi salah satu pembangkit penting dalam sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali).

“Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap terjaga serta mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian,” jelas Kholid.

Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang terkait ketersediaan listrik di sistem Jamali.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, membantah tegas isu yang mengaitkan gangguan listrik di sejumlah wilayah dengan krisis pasokan batu bara. Ia menjelaskan bahwa gangguan yang sempat terjadi lebih disebabkan faktor teknis pada sistem kelistrikan dan bukan akibat kekurangan bahan bakar pembangkit.

“Tidak ada batu bara menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang. Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman itu tidak benar, dipastikan tidak benar,” ungkap Dwi.

Penegasan dari pemerintah tersebut diperkuat oleh berbagai langkah pengawasan lapangan, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan pembangkit-pembangkit strategis yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi setiap tantangan yang muncul, melainkan bergerak cepat untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.