Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus membangun generasi unggul dari keluarga kurang mampu. Melalui pendekatan pendidikan berasrama yang komprehensif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi rumah tumbuh bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi, karakter, dan masa depan yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalan penting untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pendidikan.

“Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu,” ujar Presiden Prabowo saat meresmikan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali.

Menurut Presiden, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh kesempatan hidup yang lebih layak melalui pendidikan.

“Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya,” kata Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, investasi pada sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik,” ujarnya.

Selain menekankan pentingnya pendidikan, Presiden juga mengingatkan para siswa agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, menghormati guru, mencintai orang tua, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

“Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun,” pesan Presiden.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan implementasi Sekolah Rakyat telah menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Menurutnya, pendidikan yang terintegrasi dengan sistem asrama mampu membentuk karakter sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak.

“Anak-anak dinilai menjadi lebih percaya diri, memiliki pertumbuhan fisik yang sehat, lebih disiplin dan semakin betah,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendampingan selama 24 jam penuh serta fasilitas yang mendukung proses belajar secara optimal. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik di berbagai wilayah Indonesia. Atas arahan Presiden Prabowo, pemerintah juga tengah membangun lebih dari 100 gedung permanen baru yang diproyeksikan mampu menampung hingga seribu siswa di setiap lokasi.

Saifullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pengembangan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah, serta penetapan peserta didik secara tepat sasaran.

Jakarta–Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inklusif bagi setiap anak untuk belajar, berkembang, serta meraih cita-cita tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga.

Presiden Prabowo menilai pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, negara harus hadir memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter maupun kemampuan akademik mereka.

“Setiap anak Indonesia berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat harus menjadi tempat yang aman dan memberi harapan bagi anak-anak untuk meraih mimpi mereka,” tegas Prabowo Subianto.

Menurut Presiden, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendekatan yang menyeluruh, peserta didik diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, mandiri, dan berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menilai kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk memperluas pemerataan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas, program ini diyakini mampu meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Program ini membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan mencapai cita-cita mereka,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, keberadaan Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Pendidikan yang lebih merata akan memperkuat fondasi pembangunan nasional sekaligus menciptakan generasi muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Melalui komitmen yang terus diperkuat, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan harapan dan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menjadi jembatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Oleh: Maya Pratiwi )*

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Melalui penguatan stok beras, perluasan jaringan distribusi, dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan nasional.

Kebijakan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perum Bulog menjadi salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah yang berada pada level tinggi, Bulog mempercepat distribusi bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP ke berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, distribusi SPHP, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

Ketersediaan stok yang kuat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi gejolak harga. Dengan cadangan yang memadai, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga keseimbangan pasar.

Selain memperkuat stok, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Hingga awal Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut dapat tersalurkan sebelum akhir Juni.

Percepatan penyaluran bantuan pangan memiliki dampak yang sangat penting terhadap stabilitas harga. Ketika kebutuhan beras masyarakat penerima bantuan dapat dipenuhi melalui program pemerintah, tekanan permintaan di pasar menjadi lebih terkendali. Kondisi tersebut membantu mencegah kenaikan harga yang berlebihan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, distribusi beras SPHP terus diperluas ke berbagai saluran resmi. Hingga awal Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai ratusan ribu ton yang didistribusikan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Karena itu, Bulog terus mempercepat dan memperluas distribusinya agar manfaat program dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

Efektivitas program tersebut terlihat dari kondisi harga beras yang relatif terkendali di berbagai daerah. Di Jawa Timur misalnya, pelaksanaan SPHP dan Bantuan Pangan turut berkontribusi menjaga harga beras medium tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP di wilayahnya telah mencapai lebih dari 65 ribu ton atau sekitar 66 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional dan menunjukkan tingginya efektivitas program dalam menjaga stabilitas pasar.

Selain beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan kepada lebih dari 5,6 juta penerima di Jawa Timur. Setiap penerima memperoleh beras dan minyak goreng yang membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan juga diperkuat melalui optimalisasi program SPHP sepanjang tahun 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran SPHP kali ini berlangsung tanpa jeda sehingga distribusi beras kepada masyarakat dapat berjalan lebih konsisten.

Badan Pangan Nasional mencatat bahwa hingga April 2026 realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 371 ribu ton. Capaian tersebut didukung oleh perluasan kanal distribusi yang melibatkan BUMN, BUMD, ritel modern, serta pengecer pasar rakyat di berbagai daerah.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menilai keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program. Dengan semakin banyaknya saluran distribusi yang terlibat, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap beras SPHP dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah mempertahankan harga beras SPHP sebagai instrumen penyeimbang pasar. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan gejolak harga beras dapat dikendalikan.

Keberhasilan program SPHP dan Bantuan Pangan juga tercermin dari semakin terkendalinya inflasi komoditas beras sepanjang 2026. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat mengalami tekanan cukup tinggi, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Stabilitas harga yang terjaga menjadi bukti bahwa sinergi antara penguatan stok, perluasan distribusi, dan bantuan pangan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pangan

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn), Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga beras.

Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan penyaluran bantuan pangan dan optimalisasi distribusi beras SPHP ke pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan telah menjangkau hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut tersalurkan sebelum akhir Juni.

Selain itu, BULOG telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Rizal.

Di daerah, langkah stabilisasi juga terus diperkuat. Pemimpin BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menyatakan distribusi beras SPHP, beras premium, bantuan pangan, dan MinyaKita terus ditingkatkan guna mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas.

“Langkah-langkah strategis ini diambil untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat, terkait kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok dan imbas dari adanya indikasi kenaikan harga di pasar,” ujar Taufan.

Sementara itu, Pemimpin BULOG Kanwil DIY Dedi Aprilyadi menegaskan percepatan distribusi beras SPHP dan MinyaKita terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia.

“Beras SPHP dan MinyaKita merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Oleh karena itu, distribusinya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat stabilitas pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan optimalisasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di tengah dinamika pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan perluasan penyaluran beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, realisasi bantuan pangan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut tersalurkan sebelum akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP yang telah mencapai 315 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Rizal.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional karena seluruh cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman dan siap digunakan untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan.

Di tingkat nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperluas jaringan distribusi SPHP melalui keterlibatan BUMN, BUMD, ritel modern, dan pengecer pasar rakyat.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah daerah diharapkan ikut berperan aktif melalui BUMD untuk memperluas jangkauan program.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga beras SPHP karena program tersebut berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga di pasar.

Menurutnya, penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang kini telah menembus lebih dari 5 juta ton menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi pangan sepanjang 2026.

Oleh: Ezan Mahendra )*

Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah.

Salah satu langkah yang menunjukkan hasil positif adalah penguatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang dilaksanakan secara masif sepanjang tahun 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Dengan dukungan stok beras nasional yang kuat, distribusi yang semakin luas, serta koordinasi lintas lembaga yang berjalan efektif, pemerintah mampu mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat.

Perum Bulog memegang peran sentral dalam pelaksanaan program tersebut. Melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah yang berada pada level sangat kuat, Bulog mampu menjalankan berbagai intervensi pasar secara optimal.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut dinilai sangat memadai untuk mendukung kebutuhan bantuan pangan, penyaluran SPHP, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Ketersediaan stok yang besar memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi ketika terjadi tekanan harga di pasar. Kondisi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa sistem cadangan pangan nasional semakin kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping penguatan stok, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat. Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan sebelum akhir Juni sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Percepatan penyaluran bantuan pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan daya beli masyarakat. Ketika kebutuhan pokok kelompok penerima bantuan dapat dipenuhi melalui program pemerintah, tekanan konsumsi di pasar menjadi lebih terkendali. Situasi tersebut membantu meredam kenaikan harga sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau.

Program bantuan pangan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif. Selain membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan sehari-hari, program ini turut mendukung stabilitas pasar karena distribusi kebutuhan pokok berlangsung lebih merata.

Penguatan stabilitas harga juga dilakukan melalui optimalisasi penyaluran beras SPHP. Hingga awal Juni 2026, Bulog telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP ke berbagai daerah melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Upaya pengendalian harga juga dilakukan secara intensif di tingkat daerah. Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, misalnya, terus memperkuat distribusi beras SPHP, beras premium, bantuan pangan, serta MinyaKita untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Pemimpin Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan pangan pokok tetap tersedia. Menurutnya, perluasan distribusi dilakukan melalui berbagai saluran resmi yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Jaringan distribusi tersebut melibatkan koperasi, Rumah Pangan Kita, outlet binaan instansi pemerintah, pedagang pasar, hingga ritel modern. Saat ini terdapat ratusan titik distribusi aktif yang menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan melalui mekanisme pasar yang terkontrol.

Penguatan distribusi juga diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pasar Murah yang secara rutin digelar di berbagai daerah. Program ini memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar umum.

Langkah serupa juga dijalankan oleh Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Percepatan distribusi beras SPHP dan MinyaKita dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan harga pangan tetap stabil serta pasokan tersedia dalam jumlah yang cukup.

Pemimpin Bulog Kanwil DIY, Dedi Aprilyadi, menjelaskan bahwa distribusi dilakukan melalui pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah, kios pangan, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sementara distribusi MinyaKita diperluas melalui pasar rakyat dan jaringan Rumah Pangan Kita yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain memperkuat distribusi, Bulog DIY juga melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar rakyat guna memastikan efektivitas program stabilisasi. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras medium masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Ketersediaan MinyaKita juga terpantau aman dengan harga yang masih sesuai ketentuan.

Dedi Aprilyadi menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola Bulog DIY mencapai sekitar 244 ribu ton dan berada dalam kondisi aman untuk mendukung berbagai program pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa realisasi penyaluran bantuan pangan di wilayah tersebut telah mencapai 83 persen dari target yang ditetapkan dan terus dipercepat agar seluruh penerima dapat memperoleh manfaat tepat waktu.
Kondisi harga pangan yang relatif terkendali saat ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah berjalan pada jalur yang tepat. Penguatan SPHP dan Bantuan Pangan tidak hanya mampu menjaga keterjangkauan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pengendalian inflasi.

*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pangan

JAKARTA — Di tengah tantangan ekonomi global dan kekhawatiran terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, industri pariwisata dan ekonomi kreatif terus menunjukkan kinerja positif sebagai salah satu motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi nasional.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata Indonesia tetap tumbuh kuat sepanjang awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan devisa sektor pariwisata pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai USD 4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun, naik 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Widiyanti.

Menurutnya, sektor pariwisata memiliki efek berganda yang besar karena mampu menggerakkan berbagai lapisan ekonomi masyarakat, mulai dari UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pekerja sektor jasa, transportasi, kuliner, hingga usaha akomodasi di daerah.

“Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan desa wisata sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Hingga Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

Upaya memperluas kesempatan kerja juga diperkuat melalui sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru sekaligus alternatif bagi pekerja yang terdampak perubahan ekonomi.

“Sektor ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, memiliki potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar,” kata Yassierli.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan pelatihan vokasi, program magang nasional, sertifikasi kompetensi, hingga reskilling bagi pekerja, termasuk mereka yang terdampak PHK melalui pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi pekerja terkait PHK serta memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja.

“Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, pemerintah juga terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,” kata Afriansyah.

Dengan pertumbuhan sektor pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta perluasan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemerintah optimistis penciptaan lapangan kerja baru dapat terus ditingkatkan.

PAPUA TENGAH – Peningkatan jumlah tenaga kerja asli Papua di berbagai sektor strategis menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan pembangunan yang semakin inklusif dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal. Kehadiran masyarakat asli Papua dalam berbagai posisi kerja, mulai dari tingkat teknis hingga manajerial, menunjukkan semakin terbukanya akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja asli Papua yang kini mencapai 40,9 persen di wilayah operasional Papua Tengah merupakan bukti nyata keberhasilan investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

“Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan,” ujar Tony Wenas.

Peningkatan keterlibatan tenaga kerja asli Papua tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Banyak pekerja lokal yang saat ini menempati posisi strategis merupakan lulusan program pelatihan dan penerima beasiswa pendidikan yang secara konsisten didukung perusahaan.

Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong melalui kemitraan dengan lebih dari 400 pengusaha lokal yang bergerak di berbagai sektor. Aktivitas usaha di bidang katering, transportasi, perbengkelan, hingga pertanian lokal terus berkembang dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

Salah satu pelaku usaha lokal, Grasella Kunong, mengaku merasakan manfaat langsung dari program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Usahanya kini berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin,” katanya.

Penguatan SDM lokal juga didukung melalui berbagai program sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Dukungan pembangunan fasilitas pendidikan dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah, penyediaan sarana belajar, serta program peningkatan kesehatan masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi Papua yang lebih kompetitif.

“Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Tony Wenas.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Meningkatnya proporsi tenaga kerja asli Papua menjadi bukti bahwa pembangunan yang inklusif dan berpihak pada SDM lokal mampu menghadirkan manfaat nyata, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah untuk jangka panjang.

Pemerintah mengantisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas ketidakpastian global dengan memperluas Program Magang Nasional yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah menyediakan kuota peserta ditingkatkan dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang pada tahun ini. Langkah ini untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja.

Program magang nasional bertujuan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) mengakui kompensasi sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberi fasilitas 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan program Magang Nasional atau MagangHub Kemnaker.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, sertifikasi kompetensi tersebut memiliki peran penting agar daya saing tenaga kerja semakin meningkat.

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli.

Adapun skema sertifikasi yang difasilitasi antara lain Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, dan Supervisor Sumber Daya Manusia.

Diharapkan para lulusan Magang Nasional dapat memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memperluas Program Magang Nasional pada 2026. Tahun ini, jumlah peserta ditargetkan meningkat 50 persen dibanding tahun sebelumnya sebagai upaya mempercepat penyerapan lulusan baru (fresh graduate) ke dunia kerja.

Dalam peningkatan sumber daya manusia dan antisipasi PHK Kemenaker juga melakukan kerja sama strategis kementerian lain. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah memperkuat sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) untuk mencetak tenaga kerja kompeten sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja di sektor ekonomi kreatif.

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda. Selain itu, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian juga dilakukan untuk memantau persoalan di sektor pertambangan dan industri lain yang berpotensi memicu tekanan terhadap tenaga kerja. Kemnaker juga akan kembali mengoptimalkan Program Magang Nasional 2026 dengan target 150.000 peserta sebagai salah satu upaya mencegah maraknya PHK belakangan ini.

“Selain melakukan koordinasi, kita juga akan mengoptimalkan kembali Program Magang Nasional 2026 yang targetnya 150.000 orang guna mencegah maraknya PHK,” ujarnya.

Yassierli juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk sejumlah relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah sejumlah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” tambahnya.

Hal ini disampaikannya guna merespons sejumlah pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal bahwa penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor. Biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya. Selain itu, sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut,” ucapnya.

Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyarankan agar industri mulai aktif mencari pemasok lokal sebagai substitusi bahan baku impor untuk meredam dampak pelemahan rupiah. Untuk UMKM yang bergerak di sektor makanan, kerajinan, atau produk konsumer, substitusi ke bahan baku lokal seringkali juga membuka peluang diferensiasi produk yang lebih kuat di pasar domestik.

“Ini bukan hanya soal efisiensi jangka pendek, tetapi tentang membangun ketahanan rantai pasok yang tidak bergantung pada volatilitas kurs,” jelasnya. [*]