Arsip Tahunan: 2026

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato kenegaraan Presiden menjadi agenda utama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana besar untuk menutup dan merestrukturisasi lebih dari 750 entitas BUMN (termasuk anak dan cucu perusahaan) yang tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 300 entitas guna menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Pemerintah akan mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan masuk dalam proses restrukturisasi.

“750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat kita pertahankan,” ujarnya

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

“Saya dengan bangga, saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN, katanya.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa sampai pada 31 Desember 2026 hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Proses efisiensi massal ini sebagai langkah dan pembenahan korporasi besar-besaran yang pernah dilakukan pada tataran global.

“Hanya yang produktif, yang menciptakan nilai tambah ke rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Prabowo Subianto.

Melalui kebijakan penataan ulang dan perampingan jumlah BUMN tersebut, potensi penghematan anggaran belanja operasional negara diperkirakan dapat mencapai puluhan triliun rupiah

“Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah hemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla kita hemat Rp 50 triliun lebih,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun hingga saat ini. Menurutnya penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus membenahi perlindungan sosial agar bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pembenahan sistem bantuan sosial merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, sekaligus menjaga martabat penerima manfaat.

“Perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Komitmen itu, menurut Prabowo, telah menjadi pegangan sejak awal masa kepemimpinannya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Salah satu terobosan yang disoroti ialah digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program Sembako. Hingga saat ini, layanan tersebut telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi.

Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari separuh keluarga Indonesia saat implementasi nasional. Pemerintah juga memangkas beban administratif yang sebelumnya membuat keluarga kurang mampu harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi hingga kehilangan waktu kerja.

Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari juga dipangkas menjadi hitungan menit.

“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,” tegas Prabowo.

Prabowo menyebut digitalisasi akan diperluas ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi melalui agenda Pro Kesra Terintegrasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses haknya.

Dalam pidatonya, Prabowo turut menampilkan kisah penerima manfaat. Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, disebut terbantu PKH dan Program Sembako dalam menjaga pendidikan anak-anaknya.

Sementara penerima manfaat lainnya, Margarelitha Rohi dari Kupang, NTT, mendapat dukungan Bantuan Sosial ATENSI berupa beras dan minyak untuk menopang keluarganya.

Prabowo menegaskan perlindungan sosial bukan dimaksudkan menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan perjuangan mereka mendapat dukungan negara.

“Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” ujar Prabowo.****

JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 serta penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jum’at (14/8).

Dalam Sidang Tahunan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan fokus pemerintah pada pemerataan akses pendidikan berkualitas dan terobosan lewat program Sekolah Rakyat guna memutus rantai kemiskinan serta memperkuat sumber daya manusia nasional.

“Karena itu, kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tahun lalu kita perbaiki 16.167 sekolah, tahun ini kita perbaiki 71.744 sekolah,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Jika ditambah dengan Sekolah Rakyat rintisan, total telah terdapat 182 Sekolah Rakyat.

“Program ini bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” tegas Presiden.

Selain Sekiolah Rakyat, Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan sejumlah SMA Unggul Garuda baru. Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi telah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi, yang terdiri atas 12 sekolah pada tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026.

“Kita telah selesaikan pembangunan empat SMA Unggul Garuda baru di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timor Tengah Selatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pembagian layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Pada 2025 setiap sekolah mendapatkan satu layar, pada 2026 akan diberikan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah nantinya memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif.

“Dengan layar-layar ini kita hadirkan guru-guru terbaik, untuk mengajar sains, matematika, teknologi dan juga para native speakers, untuk belajar bahasa asing. Anak-anak Indonesia harus menguasai bahasa asing dari kecil,” ucap Presiden.

Presideng juga menyampaikan bahwa tahun ini, tujuh perguruan tinggi negeri Indonesia berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Yaitu Universitas Indonesia, UGM, ITB, Universitas Airlangga, IPB University, Universitas Padjadjaran, dan ITS.

“UI di peringkat ke-191, UGM, ITB, dan Unair ada di 300 besar, sedangkan IPB University, Unpad serta ITS ada di kelompok 500 besar,” pungkasnya. [*]

JAKARTA –Sejumlah ekonom dan pelaku pasar melihat pidato Presiden memuat pesan penting mengenai disiplin fiskal, keberlanjutan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, hingga kebutuhan membangun kembali kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional.

Dalam pidato pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Prabowo menyampaikan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen, tertinggi untuk periode semester pertama dalam 13 tahun terakhir. Pada saat yang sama, inflasi tercatat 2,88 persen secara tahunan dan defisit APBN hingga Juli tetap berada pada 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita pilih dua-duanya. Kita tidak pilih antara bantu rakyat dan jaga APBN,” ujar Prabowo.

Untuk 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun dan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Prabowo bahkan menegaskan pemerintah masih akan berupaya menekan defisit lebih rendah.

Ekonom INDEF Drajad Wibowo menilai substansi penting pidato tersebut bukan hanya angka APBN, tetapi kemampuannya membangun kembali confidence pelaku ekonomi.

“Kunci RAPBN selain angka-angka adalah membangun confidence. Confidence di perekonomian Indonesia sekarang banyak terganggu oleh narasi atau analisis yang tidak betul,” kata Drajad.

Ia mencontohkan sejumlah prediksi nilai tukar rupiah yang sebelumnya menyebut rupiah akan menembus Rp20.000 hingga Rp22.000 per dolar AS, tetapi tidak terbukti.

“Teman-teman di pasar keuangan jangan FOMO terhadap analisis yang viral. Silakan kaji sendiri, analisis sendiri. FOMO tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga merugikan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Drajad, tekanan yang dialami sebagian kelas menengah juga tidak serta-merta menunjukkan berhentinya aktivitas ekonomi di lapisan bawah. Ia mencontohkan nasabah PNM Mekaar yang berkembang dari pembiayaan mikro menjadi pelaku usaha dengan pekerja hingga mampu memasuki pasar ekspor.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengakui tantangan APBN 2027 terutama berada pada sisi penerimaan. Namun, menurut dia, postur fiskal tetap dirancang dengan ruang yang terukur, termasuk melalui perbaikan subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

“Data kita harus diakui memang masih bermasalah, terutama terkait subsidi. Exclusion error BBM disebut mencapai 68 persen. Banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak justru menerima,” kata Said.

Ia mendorong penghematan tersebut dialihkan menjadi bantuan produktif bagi kelompok menengah dan pelaku usaha sehingga mampu menciptakan perputaran ekonomi sektor riil.

Respons pasar juga menunjukkan pidato Presiden memiliki efek terhadap ekspektasi investor. Pengamat pasar modal Elandry Pratama menyebut pidato Prabowo menjadi salah satu sentimen yang memperkuat minat beli di pasar saham.

“Statement Pak Prabowo bisa menjadi sentiment booster yang memperkuat minat beli, kemudian direspons pasar melalui kenaikan harga saham,” ujar Elandry.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo diyakini tidak hanya memuat laporan capaian, tetapi juga menegaskan pilihan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan disiplin fiskal, menjaga pertumbuhan, memperbaiki ketepatan subsidi, serta membangun kepercayaan agar investasi dan aktivitas ekonomi terus bergerak. []

Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global memasuki 2026 dengan berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga global, tekanan nilai tukar berbagai negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan internasional. Namun, Indonesia dinilai mampu mempertahankan ketahanan ekonominya di tengah tekanan tersebut.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi tercermin dari inflasi yang tetap terkendali serta kuatnya permintaan domestik. Kondisi tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo turut memaparkan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh sebesar 18,2 persen. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi,” ungkap Prabowo.

Di tengah peningkatan belanja negara, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan melalui pengelolaan APBN yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” pungkas Prabowo.

Pemerintah optimistis ketahanan fundamental ekonomi, pengelolaan APBN yang disiplin, serta penguatan daya beli masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Arah kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional tetap mampu bertahan meski menghadapi tekanan geopolitik, kenaikan harga energi, suku bunga global, serta gangguan perdagangan dunia.

Prabowo mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ia juga menyoroti inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat sebagai indikator terjaganya fundamental ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kinerja tersebut turut ditopang APBN yang berjalan optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen. Belanja diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian, dengan defisit APBN tetap terkendali sebesar 0,91 persen terhadap PDB.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Ekonom Indef, Drajad Wibowo dalam wawancara di Stasiun Televisi Swasta Nasional menilai penyampaian pemerintah mengenai kondisi fiskal dan ekonomi menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku pasar. Menurutnya, aspek penerimaan negara menjadi salah satu kunci dalam RAPBN karena akan memengaruhi keberlanjutan kebijakan fiskal.

“Inti dari penyampaian nota ini membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad.

Drajad juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak terbawa fenomena fear of missing out (FOMO) akibat narasi negatif mengenai perekonomian dan nilai tukar.

“Para pelaku pasar tolong kaji dan analisis sendiri, fomo bisa merugikan diri sendiri dan merugikan perekonomian secara keseluruhan,” kata Drajad.

Penguatan fundamental ekonomi nasional ke depan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan daya beli, tetapi juga pada keberhasilan membangun kepercayaan pelaku usaha, memperkuat kelas menengah, serta mendorong investasi dan konsumsi domestik.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa APBN terus menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi global masih menghadapi tekanan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga, tekanan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Kendati demikian, tekanan eksternal tersebut belum menggoyahkan ketahanan ekonomi nasional.

“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Presiden Prabowo, ketahanan ekonomi juga terlihat dari inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang masih kuat. Kondisi tersebut turut ditopang kinerja APBN yang menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi pendapatan maupun belanja negara.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen. Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian.

“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga, hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto,” jelas Presiden Prabowo Subianto.

Kinerja tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha. Dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Drajad Wibowo, Ekonom Indef, menilai penyampaian pemerintah mengenai RAPBN 2027 dapat membantu membangun kembali keyakinan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” ujar Drajad Wibowo.

Drajad menilai penguatan kelas menengah juga perlu menjadi perhatian melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, kepastian kebijakan, dan dukungan terhadap inovasi. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas ruang pertumbuhan sektor usaha sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai APBN dapat menjadi katalis untuk mendorong investasi swasta dan memperkuat sektor riil. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

“Saya berharap pertumbuhan ekonomi maksimal di 5,8 persen, itupun effort-nya pasti luar biasa. APBN jadi katalis investasi swasta itu akan bisa kita dorong sehingga pertumbuhan tercapai,” tegas Said Abdullah.

Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2027 diproyeksikan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat daya beli, investasi, dan aktivitas ekonomi. Perpaduan antara belanja produktif dan disiplin fiskal menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat perekonomian sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Kepala Negara menempatkan APBN bukan semata sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah, menurut Presiden, harus memastikan kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Optimisme tersebut ditopang fundamental ekonomi nasional yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan, tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

“Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat,” kata Prabowo.

Kinerja fiskal juga dinilai tetap sehat. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen, sedangkan belanja negara meningkat 18,2 persen. Di tengah peningkatan belanja untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian, defisit APBN tetap terjaga pada 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal. “Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” ujar Prabowo.

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan pentingnya APBN 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keadilan sosial.

“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tutur Puan.

Usai pidato, Presiden menyerahkan dokumen RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan kepada Puan. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian RUU APBN 2027 sebagai awal pembahasan pemerintah bersama DPR.

Jakarta – Ekonom INDEF Drajad Wibowo mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Menurut Drajad, pesan pemerintah penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku usaha dan pasar terhadap perekonomian nasional.

Drajad menilai kondisi ekonomi Indonesia perlu dilihat berdasarkan data dan kinerja aktual, bukan semata-mata narasi negatif yang berkembang di media sosial. Ia mencontohkan sejumlah proyeksi pelemahan rupiah yang tidak terbukti.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” kata Drajad.

Drajad juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak terbawa fenomena fear of missing out (FOMO) dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurutnya, keputusan berdasarkan narasi yang tidak teruji justru dapat merugikan pelaku pasar dan perekonomian secara keseluruhan.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat keberpihakan kepada kelas menengah dan UMKM melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, edukasi, serta penyederhanaan perizinan. Kelas menengah dan anak muda, kata dia, merupakan sumber inovasi dan keberanian usaha yang dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

“Negara harus mengayomi anak muda dan kelas menengah agar jadi backbone pertumbuhan ekonomi. Di situ sumber inovasi, bisnis, dan keberanian usaha,” ujar Drajad.

Selain itu, Drajad menyoroti pentingnya optimalisasi konsumsi domestik dan peningkatan daya saing industri nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar industri mampu menjadi pemenang, bukan terus bergantung pada subsidi.

Drajad juga menilai sisi penerimaan menjadi salah satu faktor krusial dalam RAPBN. Ia mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan dengan kebijakan perpajakan yang cerdas dan ramah agar tidak membuat pelaku usaha takut berinvestasi.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global. Ekonomi kuartal II 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan, membawa pertumbuhan semester I 2026 menjadi 5,45%.

“Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya, pimpinan dan anggtota dewan, dunia melihat dan memantau sikap kita,” tegasnya.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan sekaligus kehati-hatian fiskal di tengah tantangan ekonomi dunia. Capaian itu menjadi modal penting menjaga optimisme ekonomi nasional ke depan.***

Jakarta – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan nasional. Sidang Tahunan juga menjadi ruang untuk menunjukkan kematangan demokrasi melalui semangat kebersamaan di tengah perbedaan politik.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, substansi utama pidato kenegaraan bukan terletak pada kejutan yang disampaikan Presiden, melainkan pada akuntabilitas pemerintah atas berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan selama setahun terakhir.

“Pidato kenegaraan bukan soal kejutannya apa, tetapi bentuk tanggung jawab Presiden kepada rakyat. Satu tahun yang sudah dieksekusi perlu dilaporkan kepada publik,” ujar Gun Gun.

Menurutnya, Sidang Tahunan juga dapat menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan semakin matang. Perbedaan dalam kontestasi politik tidak seharusnya menghilangkan ruang bagi para pemimpin bangsa untuk bertemu dan membangun kebersamaan dalam momentum kenegaraan.

“Kontestasi itu biasa, tetapi ada momentum kebangsaan ketika semua bisa hadir bersama. Itu hakikat demokrasi, berkompetisi dan membangun sinergi di sisi lain,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai pidato kenegaraan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi pemerintah. Menurutnya, seluruh pihak perlu objektif dalam melihat berbagai perkembangan selama satu tahun terakhir.

“Semua pihak harus objektif dalam menilai apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik. Capaian yang ada harus kita apresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan masalah kemiskinan,” ujar Astrio.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi triwulan II yang mencapai 5,29 persen secara tahunan, inflasi yang tetap terkendali, serta tingkat pengangguran di level 4,65 persen sebagai perkembangan positif yang perlu terus diperkuat.

Astrio menambahkan, perhatian Presiden terhadap pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan investasi, hilirisasi, serta sejumlah program prioritas yang memiliki dampak jangka pendek dan panjang. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selain menggerakkan ekonomi lokal juga diarahkan menjadi investasi terhadap kualitas generasi mendatang.

“Tujuan jangka panjang MBG adalah berinvestasi pada human capital Indonesia agar kelak mampu bersaing dengan anak-anak dari negara mana pun,” katanya.

Menurut Astrio, arah tersebut menunjukkan pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kualitas manusia, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong Indonesia menjadi negara maju serta sejahtera.