Judi Daring Diwaspadai, Pemerintah Perkuat Pemberantasan Keuangan Ilegal Digital

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan perjudian daring, penipuan digital, dan penyalahgunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga integritas ekosistem keuangan nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Eko Dono Indarto mengatakan perluasan mandat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan digital, termasuk pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan untuk perjudian daring.

“Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan perjudian daring dan penipuan digital, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Eko.

Menurut Eko, pemerintah terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah, integrasi sistem digital antarinstansi, percepatan pertukaran data, serta peningkatan akuntabilitas platform digital. Di sisi lain, penegakan hukum juga harus diimbangi dengan edukasi dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah menjadi korban berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang.

“Penegakan hukum tetap menjadi bagian penting. Namun, upaya tersebut harus diimbangi dengan penguatan pencegahan, edukasi, literasi digital, serta pelindungan masyarakat agar tidak mudah menjadi korban aktivitas keuangan ilegal,” katanya.

Sejalan dengan langkah tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap transaksi perbankan yang diduga terkait perjudian daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut pihaknya telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) maupun pemblokiran terhadap puluhan ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

“OJK meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence atau pemblokiran terhadap kurang lebih 36.735 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Dian.

Selain itu, OJK juga menginstruksikan bank menutup rekening lain yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan pihak-pihak yang telah teridentifikasi melakukan aktivitas perjudian daring. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

“Perbankan juga diminta melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan dari pihak yang terindikasi perjudian daring,” tegas Dian.

Riset Strategis: Jalan Prabowo Membangun Kemandirian Teknologi Nasional

Oleh: Raka Adinata

Kemajuan Indonesia menuju negara maju tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, penguatan ekosistem penelitian nasional menjadi langkah penting yang patut didukung seluruh elemen bangsa.

Di tengah berbagai capaian pembangunan selama setahun terakhir, seperti percepatan hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan elektrifikasi desa, peningkatan pembangunan rumah subsidi, serta berbagai kebijakan untuk memperkuat investasi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa riset dan inovasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan mampu bersaing di tingkat global.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima sekitar 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kompleks Istana Negara. Pertemuan itu menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan riset sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Menurut Presiden, bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi akan berkembang lebih cepat karena kemajuan ilmu pengetahuan menjadi faktor utama yang menentukan kekuatan ekonomi, industri, pertahanan, kesehatan, hingga ketahanan energi suatu negara.

Presiden menilai pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan bangsa mengembangkan teknologi sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi mampu diterapkan menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mendorong lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas industri, memperkuat daya saing nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi dari luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Presiden sengaja mengundang para peneliti BRIN agar dapat melihat secara langsung berbagai inovasi yang telah dihasilkan maupun yang masih dikembangkan. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi pusat-pusat penelitian BRIN pada kesempatan berikutnya sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan riset nasional. Langkah tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang semakin erat antara pemerintah dan komunitas ilmiah dalam mempercepat penerapan hasil penelitian ke dalam kebijakan pembangunan.

Disisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pengembangan teknologi strategis, khususnya di sektor energi. Menurutnya, Presiden meminta BRIN terus melakukan kajian mengenai berbagai kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan energi Indonesia sehingga ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri dapat terus dikurangi. Upaya tersebut dinilai penting mengingat ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Arif Satria mengatakan BRIN diminta mengkaji secara komprehensif dampak penerapan biodiesel B60, B100, maupun bioetanol E30. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi ilmiah mengenai manfaat ekonomi, lingkungan, serta kesiapan industri nasional sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas. Pendekatan berbasis riset tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan strategis memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Selain bioenergi, Presiden juga memberikan perhatian terhadap pengembangan teknologi Adsorbed Natural Gas (ANG). Menurut Arif Satria, teknologi ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan gas alam domestik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Jika diterapkan secara luas, teknologi tersebut diperkirakan mampu menghemat beban subsidi negara hingga sekitar Rp26 triliun setiap tahun. Potensi tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang riset dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor kedirgantaraan. BRIN memaparkan perkembangan pesawat N219 hasil kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), sekaligus pengembangan pesawat amfibi yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarpulau. Inovasi tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena mampu menjangkau daerah yang belum memiliki landasan pacu sehingga pembangunan transportasi udara dapat dilakukan secara lebih efisien.

Di bidang kesehatan, Presiden turut mencermati pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan nonenergi. Arif Satria menjelaskan BRIN telah mengembangkan teknologi radiofarmaka yang dapat dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi kanker. Selain itu, teknologi iradiasi pangan juga dikembangkan guna memperpanjang masa simpan berbagai komoditas sehingga mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berbagai inovasi lain turut diperlihatkan kepada Presiden, mulai dari teknologi pengolahan sampah, rumah tahan gempa, material bangunan ramah lingkungan berbahan limbah sawit dan serabut kelapa, teknologi pengolahan air bersih, hingga pengembangan sepatu berbahan baku karet dan limbah sawit. Beragam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa riset nasional semakin mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung untuk mendukung kebutuhan masyarakat maupun industri dalam negeri.

Pada akhirnya, keberhasilan membangun Indonesia yang maju membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga riset, dan masyarakat perlu terus berkolaborasi agar hasil penelitian dapat berkembang menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan komitmen yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto bersama BRIN serta dukungan Arif Satria dan para peneliti nasional, penguatan riset strategis diharapkan menjadi jalan menuju kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkokoh posisi bangsa di tengah persaingan global.

*) Analis Kebijakan dan Pemerintahan

Presiden Perkuat Hilirisasi Riset untuk Energi, Pangan, dan Ekonomi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkuat arah hilirisasi riset nasional agar hasil penelitian dapat memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat, ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong agar inovasi yang dihasilkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat diproduksi secara massal dan dikembangkan menjadi solusi atas berbagai persoalan strategis nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak awal menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo. Karena itu, pemerintah terus melakukan konsolidasi riset dengan kementerian dan lembaga terkait agar arah penelitian semakin tajam dan berorientasi pada kebutuhan bangsa.

“Tujuannya hanya satu, yaitu mengonsolidasikan dan menajamkan riset kita dengan tujuan untuk menghasilkan riset-riset yang langsung berdampak dan bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi bangsa kita,” ujar Prasetyo.

Perhatian Presiden terhadap sektor riset juga ditunjukkan melalui penambahan anggaran penelitian sebesar Rp4 triliun. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan tambahan pendanaan tersebut diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan hilirisasi berbagai inovasi nasional.

“Beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan Rp4 triliun dana riset. Saat ini antara Mendikti Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal dan proporsinya sedang diatur,” kata Arif.

BRIN sendiri mengajukan tambahan sekitar Rp1 triliun untuk mendorong hilirisasi hasil penelitian yang telah dipaparkan kepada Presiden.

Sejumlah inovasi yang mendapat perhatian antara lain pengembangan benih unggul padi dan bawang dengan produktivitas tinggi, teknologi desalinasi dan pengolahan air, obat-obatan berbiaya murah, vaksin, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Di sektor energi, teknologi Absorbed Natural Gas (ANG) berbasis Metal Organic Framework juga dinilai memiliki potensi besar. Teknologi tersebut memungkinkan penyimpanan gas alam dengan kapasitas lebih besar pada tekanan rendah sehingga berpeluang menjadi alternatif terhadap LPG impor.

“Kalau biasanya orang menggunakan tabung LPG 3 kilogram dalam waktu 10 hari, dengan menggunakan ANG yang dimiliki BRIN ini bisa menjadi 15 hari. Itu efisiensi yang sangat bagus sekali,” ujar Arif.

Jika berhasil dikomersialisasikan, inovasi tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp26 triliun per tahun.

Prasetyo menambahkan, Presiden meminta setiap hasil penelitian dihitung nilai keekonomian dan kapasitas produksinya agar dapat dikembangkan dalam skala besar.

“Kalau kita bicara penelitian, pada ujungnya harus ada kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang cukup besar karena memang yang kita perlukan jumlahnya cukup banyak,” katanya.

Melalui penguatan pendanaan dan hilirisasi riset, pemerintah berharap inovasi nasional semakin mampu menopang kemandirian energi, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan produk bernilai tambah, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Presiden Prabowo Dorong Riset Strategis Dukung Program Prioritas Nasional

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan nasional melalui penguatan sektor riset dan inovasi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumpulkan sekitar 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, guna menyinergikan hasil penelitian dengan program-program prioritas strategis pemerintah. Langkah nyata ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian bangsa yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi unggul.

Sebagai fondasi utama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lompatan besar dalam riset dan inovasi hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem pendidikan yang tangguh. Oleh karena itu, pemerintah bersiap menggelontorkan investasi berskala besar di sektor tersebut.

“Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, paten-paten, dan sebagainya, itu dasarnya pendidikan. Karena itulah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita,” tegas Presiden Prabowo.

Beliau juga secara terbuka menyoroti pentingnya evaluasi terhadap alokasi anggaran dan perhatian pada sektor penelitian di masa lalu, agar ke depannya Indonesia dapat berlari lebih kencang bersaing di kancah global.

“Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit, jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu,” tambahnya.

Sejalan dengan visi besar tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan ini dirancang secara khusus agar pemerintah dapat langsung mengimplementasikan hasil penelitian para ilmuwan ke dalam kebijakan nyata.

“Teman-teman BRIN akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang memang fokus untuk membantu pencapaian program-program prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa karya dan inovasi yang didorong oleh pemerintah tidak hanya bersifat teoretis, melainkan harus mampu memberikan solusi atas permasalahan sehari-hari yang krusial bagi hajat hidup masyarakat.

“Dalam hal pangan, energi, dan beberapa hal yang bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Misalnya sampah, kemudian perahu berbasis solar cell dan sebagainya,” imbuh Prasetyo.

Merespons dukungan penuh dari Kepala Negara, Kepala BRIN Arif Satria menguraikan bahwa pihak BRIN telah menyiapkan belasan klaster riset dan ratusan produk siap pakai yang telah dikurasi secara ketat guna menopang program strategis pemerintah.

“Produk kita ada sekitar 12 klaster. Jadi 12 klaster, produk kurang lebih setelah dikurasi di atas 150, 150 sampai 200 produk. Produk-produk untuk Absorbed Natural Gas yang itu bisa menjadi salah satu poin untuk revolusi energi di Indonesia,” paparnya.

Deretan inovasi mutakhir yang dipamerkan, mulai dari teknologi pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga padi biosalin untuk swasembada pangan, menjadi bukti nyata keselarasan antara keunggulan riset BRIN dan visi besar Presiden Prabowo. Melalui dukungan penuh dan kolaborasi nyata dari pemerintah saat ini, ekosistem riset yang tangguh dipastikan siap menjadi mesin penggerak utama bangsa menuju terwujudnya Indonesia Emas yang maju, sejahtera, dan berdaulat.***

Prabowo Jadikan Riset sebagai Mesin Program Prioritas Nasional

Oleh: Rendra Wijaya

Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan riset sebagai mesin penggerak berbagai program prioritas nasional menjadi strategi penting dalam memperkuat daya saing Indonesia. Melalui penguatan pendidikan dan investasi pada penelitian, pemerintah ingin menciptakan generasi unggul yang mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan fondasi utama untuk melahirkan inovasi, penemuan, dan teknologi yang akan menentukan posisi Indonesia di tengah persaingan global. Menurutnya, negara yang memiliki pendidikan berkualitas akan lebih mudah menciptakan riset dan paten yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Presiden juga menyoroti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan capaian Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Namun, kondisi tersebut dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Pemerintah menilai tantangan pendidikan di Indonesia jauh lebih kompleks karena harus melayani sekitar 388 ribu sekolah yang tersebar di wilayah pegunungan, pulau terluar, dan daerah terpencil. Kondisi geografis itu menuntut upaya besar agar seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

Menurut Presiden Prabowo, kemajuan riset tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah menjadikan investasi di bidang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi inovatif dan mampu menghasilkan berbagai penemuan yang mendukung kemajuan bangsa. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekolah unggulan dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) agar lulusan Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional serta membuka peluang kerja sama antara perguruan tinggi nasional dengan universitas terbaik dunia.

Presiden mengakui bahwa investasi Indonesia pada sektor research and development masih belum optimal. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan secara bertahap. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah akan memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara melalui penghematan belanja yang tidak produktif serta pemberantasan korupsi, fraud, under-invoicing, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya sehingga anggaran dapat dialihkan bagi sektor pendidikan, riset, dan inovasi.

Selama satu tahun pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran yang diiringi penguatan tata kelola telah menjadi salah satu fondasi dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan ketahanan pangan, memperluas hilirisasi industri, mempercepat transisi energi, dan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan hilirisasi hasil riset sebagai prioritas agar inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat dimanfaatkan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara BRIN, perguruan tinggi, industri, badan usaha milik negara, serta pemerintah daerah agar hasil penelitian lebih cepat diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan lembaganya tengah memfokuskan pengembangan teknologi maju yang diproyeksikan menjadi penggerak daya saing ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga dekade mendatang. Menurutnya, berbagai negara dengan tingkat inovasi tinggi umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar. Pada 2025, negara-negara seperti Swiss, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan masih mendominasi peringkat Global Innovation Index karena konsisten berinvestasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arif Satria menegaskan bahwa riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh sebab itu, BRIN memprioritaskan pengembangan teknologi semikonduktor agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap chip impor. Selain itu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas nasional di berbagai sektor.

Penerapan AI telah dilakukan BRIN melalui pengembangan Food Guard yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Teknologi tersebut dipasang pada wadah makanan untuk menjaga kualitas selama distribusi. Selain itu, BRIN juga mengembangkan inovasi pada seluruh rantai ekosistem MBG, mulai dari penyediaan bahan pangan, mesin pengolahan, sistem pengemasan, deteksi halal, distribusi, hingga sistem pemantauan berbasis AI. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian telah memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Selain semikonduktor dan AI, BRIN juga memprioritaskan pengembangan teknologi genomik untuk mendukung kemandirian benih, obat-obatan, dan bioindustri nasional. Pengembangan teknologi kuantum turut dipersiapkan sebagai fondasi keamanan digital dan komputasi masa depan. Di sisi lain, penelitian pada bidang teknologi nuklir dan antariksa terus diperkuat guna mendukung ketahanan energi, kesehatan, pangan, serta pengawasan wilayah Indonesia.

Khusus pada bidang nuklir, Arif Satria menjelaskan bahwa BRIN sedang membangun ekosistem teknologi secara menyeluruh, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, sistem keselamatan, metrologi radiasi, hingga pengelolaan limbah. Persiapan tersebut dilakukan agar ketika Indonesia memasuki era Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, bangsa ini telah memiliki kemampuan teknologi sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada negara lain.

Pada akhirnya, kebijakan Presiden Prabowo yang menjadikan riset sebagai mesin penggerak program prioritas nasional menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia diarahkan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang. Dukungan terhadap pendidikan, penguatan riset, hilirisasi inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, BRIN, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

*) Pengamat Pembangunan Nasional

Jelang HUT RI, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,3 Persen

Jakarta – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen. Capaian tersebut menunjukkan tingginya apresiasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah sepanjang semester I 2026 yang dinilai memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Novriansyah, mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah, khususnya stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pembangunan sektor pertanian, serta program sosial.

“Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik,” ujar Novriansyah di Jakarta.

Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 85,8 persen. Sementara kepuasan terhadap kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok mencapai 84,7 persen. Kebijakan pemberantasan korupsi juga mendapat apresiasi dengan tingkat kepuasan 83,2 persen.

Pada sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, program sosial pemerintah memperoleh tingkat kepuasan 82,1 persen.

“Pada sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tuturnya.

Survei juga mencatat 80,2 persen responden menilai pemerintah mampu menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik. Perhatian Presiden terhadap berbagai kesulitan masyarakat memperoleh kepuasan 76,8 persen.

Di bidang pemberantasan korupsi, 69,9 persen responden menilai kondisinya berada dalam kategori baik atau sangat baik. Sebanyak 60,2 persen responden juga berpandangan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Novriansyah menilai capaian tersebut menjadi modal positif bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan nasional. Momentum HUT ke-81 RI dapat menjadi penguat optimisme publik terhadap keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan persatuan nasional.

Survei LKPI dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 terhadap 1.557 responden di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,47 persen.

Sambut Kemerdekaan, Masyarakat Diajak Perkuat Persatuan dan Tolak Provokasi

Jakarta – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan situasi yang kondusif. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi atau berbagai narasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah suasana perayaan kemerdekaan.

Ajakan tersebut menjadi bagian dari semangat Bulan Kemerdekaan 2026 yang disiapkan Kementerian Sekretariat Negara. Dengan mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan diarahkan untuk memperkuat kebersamaan serta membangun partisipasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 RI.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkokoh semangat kebangsaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Juri, tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” merefleksikan semangat kebangsaan sekaligus upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. “Tahun ini, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mengusung tema ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’. Tema ini menggambarkan semangat dan kerja nyata pemerintah mewujudkan cita-cita kebangsaan kita,” kata Juri di Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa menjaga keamanan Jakarta merupakan bagian dari menjaga Indonesia.

“Menjaga Jakarta berarti menjaga Indonesia. Melalui semangat kebangsaan, kita bangun kekuatan bersama antara unsur pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan,” ujarnya.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut mengingatkan pentingnya stabilitas ibu kota. “Jakarta adalah wajah Indonesia. Ketika Jakarta aman, Indonesia semakin kuat,” ujarnya.

Dalam apel tersebut, masyarakat membacakan Deklarasi Jaga Jakarta untuk Indonesia yang memuat komitmen menolak provokasi, intoleransi, kekerasan, dan perpecahan serta memperkuat gotong royong.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengajak masyarakat terus menjaga kedamaian dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

“Apel Kebangsaan ini menjadi momentum memperkuat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan lintas suku maupun agama. Kami mengajak seluruh masyarakat menjaga Jakarta tetap damai dan kondusif,” ujarnya.

Menjelang 17 Agustus, masyarakat diharapkan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, memasang Bendera Merah Putih, mempererat silaturahmi, serta menjaga lingkungan tetap aman dan tertib. Perbedaan pandangan hendaknya tidak menjadi alasan mengorbankan persatuan. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, HUT ke-81 RI diharapkan berlangsung aman, damai, dan penuh sukacita.

Menjelang HUT ke-81 RI, Masyarakat Diimbau Waspadai Hoaks soal Demo

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap berbagai informasi mengenai demonstrasi yang beredar di media sosial. Informasi yang belum terverifikasi dikhawatirkan memicu keresahan hingga mengganggu suasana kondusif.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap narasi yang beredar, khususnya informasi yang mengarah pada aksi demonstrasi dan kerusuhan sepanjang Agustus 2026.

Menurut Agus, informasi yang belum memiliki kepastian kebenaran belakangan beredar cukup masif. Bahkan, sejumlah konten yang beredar di media sosial membawa-bawa nama institusi TNI.

“Ya banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jenderal Agus

Karena itu, Agus meminta masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi. Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan kabar yang ternyata tidak sesuai fakta.

“Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan hal serupa. Dirinya mengajak masyarakat dan media massa bersama-sama menangkal hoaks serta disinformasi yang muncul menjelang HUT ke-81 RI.

Meutya menyoroti beredarnya video demonstrasi yang ternyata merupakan rekaman lama, hasil penyuntingan, atau ditempatkan dalam konteks yang keliru.

“Teman-teman media silakan meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk,” ujar Meutya Hafid.

Dia menekankan pentingnya peran media dalam menghadirkan informasi faktual dan berimbang. Masyarakat juga diminta tidak sembarangan mempercayai poster atau ajakan demonstrasi yang tidak jelas sumbernya.

“Informasi yang benar adalah tanggung jawab bersama. Media memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan fakta, bukan informasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan ketakutan,” ujarnya.

Dengan semakin cepatnya penyebaran informasi di ruang digital, masyarakat diharapkan mengedepankan verifikasi sebelum membagikan setiap konten, terutama informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.**

Jelang HUT RI, Prabowo Paparkan Capaian Pemerintah: Revenue Danantara Naik 400%

Jakarta – Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Capaian tersebut mencakup ketahanan pangan, stabilitas energi, pembangunan infrastruktur desa, hingga peningkatan pendapatan Danantara.

Presiden Prabowo menilai berbagai capaian tersebut menjadi modal penting Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia menyebut kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif.

“Terus terang saja, saya dua tahun ini kita baru berprestasi. Tapi, saya kira dua tahun boleh lah kita, ya. Rapor kita oke menurut saya, ya,” ujar Prabowo.

Di sektor pangan, pemerintah terus mendorong terwujudnya swasembada sekaligus memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah ancaman krisis global.

“Swasembada, swasembada pangan nyata. Periksa gudang semua. Kita siap. Ancaman di dunia, kita siap. Swasembada pangan, kita menuju dan kita lebih kuat dari banyak negara lain saudara-saudara,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti stabilitas energi, termasuk kemampuan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak ekonomi dunia. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa terus dipercepat. Pemerintah kini mendekati pembangunan 2.500 jembatan di berbagai desa.

Pada sektor investasi, Prabowo menyampaikan bahwa pendapatan Danantara berdasarkan laporan yang diterimanya meningkat sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Meski demikian, ia menekankan angka tersebut masih harus melalui proses audit dan verifikasi.

“Kita juga tadi disinggung, dalam satu tahun beroperasi Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue, penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen saudara-saudara, kurang lebih,” ungkapnya.

Sejalan dengan penguatan ekonomi nasional, BRI turut memperluas inklusi keuangan melalui BRILink Agen yang menjadi ujung tombak layanan keuangan masyarakat hingga pelosok daerah.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan BRILink Agen dikembangkan dengan konsep sharing economy untuk memberdayakan warung, kios pasar, dan pelaku usaha ultra mikro.

“Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BRI memaknai kemerdekaan sebagai kesempatan yang setara bagi setiap masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, tanpa dibatasi letak geografis,” kata Akhmad dalam keterangan, Selasa (11/8/2026).

BRILink Agen kini berkembang menjadi pusat layanan komunitas yang menyediakan berbagai kebutuhan transaksi, mulai pembayaran tagihan, pembelian pulsa, layanan asuransi hingga referensi pinjaman. Melalui pendampingan dan edukasi berkelanjutan, BRI mendorong agen semakin mandiri sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi BRI dalam memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan memastikan manfaat pembangunan serta akses layanan keuangan semakin merata di seluruh Indonesia.

Jelang HUT RI, Pemerintah Pastikan Ruang Digital Aman dan Kondusif

Jakarta – Pemerintah memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Upaya menjaga kondisi tersebut juga dilakukan di ruang digital yang dinilai berperan penting dalam membentuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk memastikan rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung aman dan tertib.

“Sampai saat ini pemerintah menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi yang mantap dan terkendali,” kata Qodari.

Dia menegaskan tidak terdapat peningkatan ancaman keamanan. Menurutnya, pengamanan yang terlihat di sejumlah ruang publik merupakan bagian dari mitigasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama momentum HUT RI.

“Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan,” bebernya.

Qodari juga meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas secara normal dan merujuk informasi dari sumber resmi. Pemerintah, kata dia, akan terus menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka.

“Pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta,” tegasnya.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga diminta tidak terburu-buru mempercayai konten yang beredar di media sosial. Pemeriksaan terhadap sumber, waktu, dan konteks informasi menjadi penting sebelum sebuah kabar dibagikan kembali.

“Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama,” kata Qodari.

Sebelumnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap dinamika ruang digital. Penanganan hukum akan dilakukan apabila ditemukan konten yang masuk kategori pelanggaran pidana.

“Aparat penegak hukum akan mengambil tindakan yang terukur untuk menangani penyebaran konten tersebut,” kata Menko Djamari.

Pemerintah tetap menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat sesuai konstitusi. Namun, pelaksanaannya diharapkan berlangsung damai, tertib, dan mengikuti ketentuan hukum.

Menjelang HUT ke-81 RI, masyarakat pun diajak menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta menggunakan ruang digital secara bijak agar suasana kemerdekaan tetap aman dan kondusif. *