Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Erna Pramitha )*

Komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional terus ditunjukkan melalui pengetatan mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini menjadi bukti keseriusan negara dalam memastikan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu berjalan secara optimal, terukur, dan mampu menghadirkan kualitas pembelajaran yang setara dengan pendidikan terbaik di Indonesia.

Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah menempatkan program ini sebagai salah satu terobosan penting untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa agar memperoleh masa depan yang lebih baik.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut. Menurutnya, sistem pendidikan berbasis asrama membutuhkan kesiapan yang jauh lebih matang dibandingkan sekolah konvensional karena tidak hanya menitikberatkan pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, mental, dan moral siswa secara menyeluruh sepanjang waktu.

Gus Ipul menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan besar yang telah ditetapkan pemerintah. Kesamaan visi dinilai penting agar seluruh unsur pelaksana memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah pembangunan pendidikan yang sedang dijalankan.

Gus Ipul juga memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya besar negara dalam membangun harapan baru bagi anak-anak dari keluarga rentan. Program ini dirancang untuk membentuk generasi muda yang memiliki disiplin tinggi, kepercayaan diri, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan melalui lingkungan pendidikan yang kondusif dan terstruktur.

Pengetatan mekanisme dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, pengawasan peserta didik, hingga tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Pemerintah memastikan setiap fasilitas yang dibangun benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan agar proses pendidikan berlangsung maksimal.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembentukan budaya disiplin di lingkungan sekolah. Penataan aktivitas harian siswa dan tenaga pendidik dirancang secara sistematis agar tercipta ritme pendidikan yang tertib, terarah, dan mampu menumbuhkan karakter kuat sejak dini.

Di luar pendidikan formal, Sekolah Rakyat diarahkan untuk membangun kemandirian siswa melalui kegiatan produktif seperti pengelolaan kebun dan peternakan sederhana. Pendekatan ini memperkuat pembelajaran kontekstual sekaligus menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan keterampilan hidup yang relevan bagi masa depan peserta didik.

Penguatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Pemerintah memastikan tenaga pendidik dan seluruh unsur pendukung memiliki kompetensi profesional sekaligus integritas moral yang tinggi. Kehadiran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing yang menjadi teladan dalam keseharian siswa.

Integrasi teknologi dalam sistem pengawasan sekolah turut menjadi bagian dari mekanisme baru yang diperketat. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Komitmen menjaga integritas program juga terlihat dari respons cepat Kementerian Sosial terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan sekolah.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa investigasi internal dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Menurut Agus, pengawasan yang ketat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas layanan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

Evaluasi berkala juga terus dilakukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki melalui langkah korektif yang cepat dan terukur. Dengan pola pengawasan seperti ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan efektif serta mampu menjadi model tata kelola pendidikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dukungan kuat juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberanian negara dalam mengubah nasib anak bangsa melalui pendidikan berkualitas.

Abdul Mu’ti memastikan bahwa aspek akademik program telah dirancang secara matang melalui kurikulum yang adaptif serta skema pembelajaran multi-entry dan multi-exit. Pendekatan ini memungkinkan siswa dengan latar belakang berbeda memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya pembekalan khusus bagi kepala sekolah dan guru agar mampu menjalankan model pendidikan berbasis asrama secara efektif. Sinergi antara Kemendikdasmen dan Kementerian Sosial terus diperkuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan selaras.

Melalui pengetatan mekanisme di seluruh lini, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Program ini tidak hanya menghadirkan akses belajar bagi kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berkeadilan.

*) Pengamat Pendidikan Nasional

Jakarta – Guna menjamin mutu dan ketepatan sasaran, pemerintah memperketat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap daerah menerima distribusi makanan berkualitas tinggi secara efektif dan merata.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa pemerintah kini telah meluncurkan aplikasi Reviu MBG untuk meningkatkan kualitas layanan serta membangun budaya evaluasi dalam pelaksanaan program.

“Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh SPPG, pengawas gizi, dan mitra,” ujar Sony.

Melalui aplikasi tersebut, sekolah, posyandu, dan pesantren dapat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima setiap hari berdasarkan empat parameter utama, yakni ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu.

Menurut Sony, sistem evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan layanan MBG berjalan sesuai standar dan kebutuhan penerima manfaat.

Hasil penilaian nantinya akan menjadi indikator evaluasi atau Key Performance Indicator (KPI) bagi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Data dashboard Reviu Menu MBG menunjukkan mayoritas laporan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kualitas makanan dan distribusi.

Tingkat kelayakan makanan tercatat mencapai 99,88 persen, sedangkan ketepatan waktu distribusi berada pada angka 97,95 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan bersama BGN, BPOM, dan pemerintah daerah akan menjalankan sistem pengawasan eksternal serta respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Menkes Budi.

Pemerintah juga menerapkan sertifikasi higiene, sanitasi, serta standar keamanan pangan bagi seluruh penyedia layanan MBG.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program MBG, termasuk memastikan optimalisasi anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sesuai target nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional merupakan bagian dari proses evaluasi program yang terus berkembang.

“Pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran BGN tahun 2026 menjadi Rp268 triliun, ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG,” kata Hariqo.

Hingga Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa atau sekitar 66,9 persen dari total sasaran nasional.

Oleh : Aditya Akbar )*

Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program nasional tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat sekaligus mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, pedagang lokal, dan sektor pangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dinilai berhasil memperkuat berbagai program sosial, digitalisasi layanan publik, serta koordinasi lintas kementerian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa implementasi government technology atau govtech dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola Program MBG. Sistem digital tersebut saat ini tengah dikembangkan sebagai ekosistem yang mengintegrasikan data kementerian dan lembaga pemerintah sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, melalui govtech pemerintah nantinya dapat melihat daerah mana yang benar-benar membutuhkan prioritas bantuan dan wilayah mana yang masih bisa ditempatkan sebagai prioritas berikutnya. Ia menilai pemanfaatan data yang terintegrasi akan membuat kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan efisien.

Besarnya anggaran MBG juga menjadi perhatian serius pemerintah. Setelah disesuaikan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada tahun ini, pemerintah menilai evaluasi harus terus dilakukan agar program berjalan efektif dan tidak menimbulkan pemborosan. Pengawasan yang kuat dianggap penting karena program tersebut memiliki potensi belanja hingga Rp1 triliun per hari yang langsung menyentuh pelaku ekonomi di tingkat bawah seperti petani, pedagang lokal, hingga UMKM.

Luhut Binsar Pandjaitan menilai program berskala besar seperti MBG seharusnya melalui tahap uji coba menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional. Menurutnya, dana yang beredar setiap hari melalui program tersebut merupakan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, pengembangan sistem govtech justru dilakukan melalui uji coba secara masif di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk di Banyuwangi. Dari implementasi tersebut, pemerintah menemukan masih adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Di salah satu daerah, tingkat ketepatan penyaluran bantuan tercatat hanya sekitar 77 persen sehingga menunjukkan perlunya pembenahan sistem data nasional.

Melalui govtech, pemerintah menemukan masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum mendapatkan haknya, sementara ada pula penerima yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria. Namun setelah sistem diterapkan selama satu bulan, pemerintah mulai memperbaiki ketidaktepatan tersebut melalui sinkronisasi data yang lebih akurat.

Pemerintah menargetkan seluruh data kementerian dan lembaga mulai terkoneksi pada 1 Juni 2026. Setelah itu, data akan diharmonisasi menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan informasi. Sistem govtech tersebut rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026 guna mendukung realisasi berbagai program prioritas pemerintah.

Luhut Binsar Pandjaitan optimistis integrasi data nasional akan membantu Presiden dalam mengambil keputusan secara lebih cepat, detail, dan tepat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen memperkuat MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional dan evaluasi pelaksanaan MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan lebih profesional melalui koordinasi lintas lembaga.

Dalam pembahasan itu, Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya penguatan manajemen internal Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program semakin terukur dan efektif. Pemerintah menyadari bahwa program berskala nasional membutuhkan sistem pengelolaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten agar implementasinya optimal di seluruh daerah.

Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan keterlibatan para ahli guna memperkuat sistem pengelolaan gizi dan dapur MBG. Kehadiran tenaga ahli diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, dan efektivitas distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.

Setelah bertemu Wakil Presiden, Dudung Abdurachman juga melakukan pembahasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait perkembangan pelaksanaan program dan kondisi terkini lembaga tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai perkembangan mekanisme kerja serta sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Program MBG sendiri dipandang bukan sekadar bantuan pangan jangka pendek, melainkan investasi besar negara untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dengan perbaikan sistem pengawasan, integrasi data nasional, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan tenaga ahli, pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, pengawasan dan evaluasi yang konsisten harus terus diperkuat agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Keberhasilan program MBG nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, berkurangnya angka kekurangan gizi, tumbuhnya ekonomi daerah, serta terciptanya generasi masa depan yang lebih unggul dan berdaya saing.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Alfisyah Arafah )*

Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi sehat melalui pelayanan gizi yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Selama setahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil memperluas cakupan program MBG, memperkuat distribusi makanan, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan di lapangan.

Salah satu upaya terbaru dilakukan Badan Gizi Nasional melalui peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik. Aplikasi tersebut memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh pelaksana program dalam menjaga mutu makanan.

Melalui aplikasi tersebut, pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara internal oleh Badan Gizi Nasional, tetapi juga melibatkan pihak penerima manfaat secara langsung. Guru yang ditunjuk sekolah dan kepala posyandu bertugas sebagai PIC Kelompok Penerima Manfaat MBG dan dapat memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima setiap hari. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, tampilan makanan, hingga variasi menu yang disajikan.

Menurut Sony Sonjaya, keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan persoalan distribusi maupun kualitas makanan di lapangan. Pemerintah menilai sistem evaluasi digital tersebut dapat mempercepat penanganan masalah serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Data Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026 menunjukkan hasil evaluasi yang cukup positif. Sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.705 laporan atau sekitar 99,88 persen menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak dikonsumsi.

Selain itu, tingkat ketepatan waktu distribusi makanan mencapai 97,95 persen. Sebanyak 1.672 laporan menyebut makanan diterima tepat waktu atau bahkan lebih awal, sedangkan 35 laporan mencatat adanya keterlambatan distribusi. Dari sisi kualitas sensorik, aroma makanan dinilai layak dalam 1.702 laporan atau sekitar 99,71 persen. Sementara pada aspek tampilan makanan, sebanyak 1.697 laporan atau 99,41 persen menyebut kondisi makanan sesuai standar pelayanan. Pada aspek rasa, sebanyak 1.688 laporan atau sekitar 98,89 persen menilai makanan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola program MBG selama setahun terakhir. Pemerintah tidak hanya fokus memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Kehadiran aplikasi evaluasi digital dinilai menjadi salah satu terobosan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan akurat.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa efisiensi diterapkan untuk memperbaiki manajemen belanja negara agar penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan akuntabel. Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan program, termasuk pola belanja dan mekanisme distribusi yang dijalankan Badan Gizi Nasional.

Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah pembenahan tersebut akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas gizi penerima manfaat dan tidak terhambat persoalan distribusi maupun pengelolaan administrasi.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG juga terlihat dari langkah evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dapur penyedia makanan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelaksanaan program yang tidak memenuhi standar pelayanan. Karena itu, lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai memiliki berbagai kekurangan dalam pengelolaan diputuskan untuk ditutup sebagai bagian dari upaya penertiban dan peningkatan kualitas layanan.

Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah kekurangan. Namun pemerintah memilih melakukan pembenahan secara terbuka agar kualitas pelayanan terus meningkat dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penutupan dapur yang tidak memenuhi standar dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan profesional dan berkelanjutan.

Selain pengawasan internal, Presiden juga meminta pemerintah daerah, anggota DPR, hingga masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Pemerintah menilai partisipasi publik sangat penting agar kualitas makanan, distribusi, dan pelayanan kepada penerima manfaat dapat terjaga secara konsisten di seluruh wilayah.

Meski anggaran MBG tahun 2026 mengalami efisiensi dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, pemerintah memastikan pengurangan tersebut tidak akan memengaruhi kualitas maupun cakupan pelayanan. Pemerintah justru ingin memastikan bahwa setiap anggaran digunakan lebih efektif demi memperkuat kualitas tata kelola program.

Dengan evaluasi berkala, penguatan pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Pemerintah juga diharapkan terus menjaga konsistensi pembenahan agar program ini dapat berjalan transparan, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah terus meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem government technology (govtech) oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa govtech dirancang sebagai sistem integrasi data antar kementerian dan lembaga guna mendukung pengawasan berbagai program pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang paling membutuhkan bantuan secara lebih akurat.

“Melalui data yang terintegrasi, pemerintah nantinya dapat memetakan daerah yang paling membutuhkan program MBG maupun wilayah yang masih dapat ditempatkan sebagai prioritas berikutnya,” kata Luhut.

Ia menilai pengawasan program perlu diperkuat karena anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp268 triliun setelah sebelumnya dipangkas dari Rp335 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, evaluasi dinilai sangat penting agar pelaksanaan program tetap efisien dan tepat sasaran.

Luhut juga menyampaikan bahwa program berskala besar seperti MBG idealnya melalui tahapan uji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, dana yang beredar hingga Rp1 triliun setiap hari berpotensi memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Indonesia belum pernah memiliki program dengan perputaran dana harian hingga Rp1 triliun yang langsung menyentuh pedagang kecil dan masyarakat bawah sehingga efeknya terhadap ekonomi sangat besar,” ujarnya.

Saat ini, sistem govtech sedang diuji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil implementasi tersebut, pemerintah menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah itu baru mencapai sekitar 77 persen tepat sasaran.

“Dari penerapan govtech, kami menemukan masih ada warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum mendapatkannya, begitu pula sebaliknya,” tutur Luhut.

Di sisi lain, BGN meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik yang memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila terjadi kendala di lapangan.

“Partisipasi guru dan Kaposyandu dalam evaluasi diharapkan mampu memperkuat ketepatan pengawasan sekaligus menjadi langkah awal mendeteksi potensi persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan,” kata Sony.

Berdasarkan Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, sebanyak 1.705 dari total 1.707 laporan menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Tingkat ketepatan distribusi juga mencapai 97,95 persen, sementara kualitas aroma, tampilan, dan rasa makanan dinilai baik oleh sebagian besar penerima manfaat.*

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya reformasi regulasi dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif bagi dunia usaha.

Langkah strategis tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui rencana pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi untuk menyederhanakan berbagai aturan dan proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu berlapis.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi.

“Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengungkapkan bahwa dirinya masih menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait lamanya proses perizinan investasi yang bahkan bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat masuknya modal baru serta memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri nasional.

“Kalau negara lain bisa mengeluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan,” tegasnya.

Selain mempercepat investasi, deregulasi juga dipandang penting untuk memperkuat transparansi dan menutup celah praktik korupsi yang kerap muncul akibat proses birokrasi yang rumit.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis secara sehat dan produktif.

“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah juga terus memperkuat mekanisme percepatan investasi melalui Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel bertema “Resolving Bottleneck, Accelerating Investment” yang diselenggarakan di Jakarta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan iklim usaha yang sehat, kepastian hukum, serta regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

“Pembentukan kanal _Debottlenecking_ merupakan salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi tersebut,” ujarnya.

Menurut pemerintah, kanal tersebut dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi mulai dari persoalan perizinan, perpajakan, logistik, infrastruktur, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah secara lebih efektif dan transparan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai pembentukan satgas deregulasi berpotensi memperbaiki arus investasi nasional apabila mampu memangkas regulasi yang tumpang tindih secara efektif.

“Pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kewenangan kuat, target yang terukur, transparansi evaluasi regulasi, serta melibatkan pelaku usaha dan daerah agar implementasinya tidak berhenti di pusat,” kata Rizal.

Menurut Rizal, deregulasi yang terukur dan konsisten diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan pemerintah.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat fondasi iklim usaha nasional melalui reformasi regulasi dan pembenahan birokrasi guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.

Langkah tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat perizinan usaha serta memangkas rantai birokrasi yang dinilai menghambat pertumbuhan dunia usaha.

Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan penertiban birokrasi hingga level teknis agar pelayanan terhadap pelaku usaha menjadi lebih cepat dan transparan.

“Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita, supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi layanan perizinan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan.

Menurutnya, percepatan perizinan akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Selain reformasi birokrasi, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung penguatan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan pelaku usaha yang inovatif, adaptif, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu sektor swasta yang dinamis, penuh inovasi, penuh inisiatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang andal,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia mengedepankan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah yang mengombinasikan kekuatan negara dan mekanisme pasar secara seimbang.

Pemerintah, lanjut Presiden, akan tetap hadir untuk memberikan perlindungan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, sembari menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi dunia usaha.

Dukungan terhadap penguatan sektor swasta juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum Jogja Financial Festival 2026.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional harus ditopang secara simultan oleh belanja pemerintah dan peningkatan aktivitas sektor swasta melalui iklim investasi yang semakin kondusif.

“Selain belanja pemerintah, kita menggerakkan private sector juga, sehingga mesin kita jalan dua-duanya, yaitu sektor swasta dan pemerintah,” ungkap Purbaya.

Pemerintah juga terus memperkuat reformasi fiskal dan efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Melalui pembenahan sistem perpajakan, percepatan _debottlenecking_ investasi, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha dan _startup,_ pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan inklusif.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, serta sektor perbankan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Oleh: Alif Mahendra )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Langkah percepatan deregulasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat.

Presiden Prabowo menilai reformasi perizinan harus segera diwujudkan agar Indonesia mampu menjadi tujuan investasi yang lebih menarik. Percepatan pembentukan Satuan Tugas Deregulasi Investasi merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha.

Presiden menyampaikan bahwa banyak investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan lamanya proses perizinan di Indonesia. Keluhan itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pelayanan investasi yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Presiden Prabowo memandang bahwa investasi tidak boleh terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit. Dalam arahannya, pemerintah harus memastikan setiap pelaku usaha yang datang dengan niat baik untuk membangun usaha di Indonesia memperoleh dukungan penuh.

Presiden juga menegaskan bahwa penyederhanaan aturan bukan sekadar soal efisiensi birokrasi. Reformasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Pemerintah menyadari bahwa proses perizinan yang terlalu panjang dapat mengurangi kepercayaan investor. Dalam konteks persaingan kawasan, kecepatan pelayanan menjadi faktor penting yang menentukan pilihan investor dalam menanamkan modalnya.

Presiden Prabowo membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara tetangga yang mampu menyelesaikan izin usaha hanya dalam hitungan minggu. Perbandingan ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk segera mempercepat reformasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah ditugaskan untuk mengumpulkan para ahli guna mempercepat pembentukan satgas deregulasi. Penugasan ini menunjukkan bahwa reformasi dilakukan secara serius dengan melibatkan pendekatan teknokratis.

Pemerintah berharap satgas ini mampu menjadi motor perubahan dalam mempercepat penyelarasan aturan antar kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci agar reformasi berjalan efektif.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan ekonom. Pakar ekonomi, Didik J. Rachbini, menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural yang selama ini membebani tata kelola ekonomi nasional.

Didik memandang bahwa kritik Presiden terhadap birokrasi menunjukkan adanya kesadaran kuat dari pemerintah untuk membenahi institusi. Menurut pandangannya, persoalan investasi Indonesia memang berakar pada lemahnya efisiensi birokrasi.

Didik menilai proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dibandingkan negara-negara pesaing. Situasi ini membuat Indonesia kehilangan peluang untuk menangkap arus investasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan.

Data yang dipaparkan Didik menunjukkan bahwa capaian investasi asing Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN. Fakta ini memperlihatkan bahwa pembenahan regulasi merupakan kebutuhan mendesak.

Didik juga menilai langkah Presiden sangat logis dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi umumnya menerapkan reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin nasional.

Pandangan lain datang dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman. Ia menilai kehadiran satgas deregulasi dapat memperbaiki arus investasi apabila mampu memangkas aturan yang tumpang tindih.

Rizal menjelaskan bahwa persoalan investasi Indonesia bukan hanya menyangkut insentif fiskal. Kompleksitas aturan dan koordinasi birokrasi justru menjadi tantangan yang lebih besar.

Rizal melihat bahwa jika hambatan regulasi berhasil diatasi, dampaknya terhadap peningkatan investasi akan sangat signifikan. Kemudahan perizinan akan mempercepat realisasi proyek usaha di berbagai sektor.

Peningkatan investasi menurut Rizal tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan besar. Arus modal yang lebih lancar akan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing industri nasional.

Rizal juga mengingatkan pentingnya memastikan satgas memiliki kewenangan kuat. Reformasi harus dilaksanakan dengan target terukur agar hasilnya nyata dan tidak berhenti pada simbol administratif.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Banyak hambatan investasi justru muncul pada level implementasi di lapangan.

Pemerintah pusat memiliki kesempatan besar untuk membangun sinergi yang lebih kuat dengan daerah. Kolaborasi ini akan memastikan penyederhanaan regulasi dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Percepatan deregulasi juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi nasional melalui industrialisasi dan hilirisasi. Investasi menjadi penggerak utama dalam mewujudkan agenda besar tersebut.

Keberhasilan deregulasi akan meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan itu menjadi modal penting untuk memperbesar arus investasi pada tahun-tahun mendatang. Penyederhanaan perizinan juga akan mempercepat pertumbuhan usaha domestik. Pelaku usaha nasional akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang.

Langkah Presiden Prabowo mencerminkan keberanian politik untuk membenahi persoalan yang selama ini menjadi hambatan klasik. Reformasi ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan progresif. Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dukungan pemerintah melalui percepatan deregulasi akan memperkuat posisi tersebut.

Komitmen pemerintah dalam mendorong iklim usaha yang kompetitif patut diapresiasi sebagai fondasi menuju ekonomi yang lebih tangguh. Percepatan deregulasi menjadi bukti bahwa Indonesia siap melangkah lebih cepat dalam memenangkan persaingan investasi global.

*Penulis merupakan Analis Investasi dan Industri

Oleh: Kirana Safitri )*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang semakin kompetitif. Upaya penyederhanaan regulasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan investasi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Presiden Prabowo memandang bahwa percepatan investasi hanya dapat tercapai jika hambatan birokrasi dipangkas secara nyata. Karena itu, pemerintah berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasi investasi yang akan berfokus pada penyederhanaan aturan dan percepatan perizinan usaha di berbagai sektor.

Presiden Prabowo menilai situasi tersebut harus segera dibenahi. Menurut pandangannya, Indonesia tidak boleh kalah bersaing dengan negara tetangga yang mampu menyelesaikan proses izin usaha dalam hitungan minggu, sementara di dalam negeri proses serupa kerap memerlukan waktu hingga bertahun-tahun.

Penyederhanaan regulasi dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak dunia usaha. Pemerintah ingin memastikan setiap investor memperoleh kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan pelayanan yang efisien agar proses bisnis dapat berjalan lebih cepat.

Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan banyaknya aturan teknis yang justru memperumit jalannya investasi. Dalam evaluasi pemerintah, kompleksitas aturan kerap membuka ruang birokrasi yang tidak produktif dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah ingin menutup ruang-ruang ketidakefisienan tersebut melalui reformasi struktural yang terukur. Kehadiran satgas deregulasi diharapkan mampu mengidentifikasi aturan yang tumpang tindih dan mempercepat harmonisasi kebijakan antarinstansi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman, menilai pembentukan satgas deregulasi dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki arus investasi nasional.

Rizal melihat persoalan investasi Indonesia bukan sekadar terkait insentif fiskal. Menurutnya, tantangan utama justru berada pada kerumitan aturan yang membuat investor harus menghadapi proses panjang sebelum dapat merealisasikan rencana usahanya.

Pandangan Rizal memperkuat keyakinan bahwa reformasi regulasi merupakan langkah fundamental. Penyederhanaan aturan dinilai akan memberi dampak signifikan apabila dilakukan secara konsisten dan disertai kewenangan yang kuat bagi tim pelaksana.

Rizal juga menilai percepatan koordinasi lintas kementerian akan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Proses investasi membutuhkan kepastian yang terintegrasi agar pelaku usaha tidak terjebak dalam prosedur yang saling tumpang tindih.

Dampak positif dari deregulasi tidak hanya dirasakan investor besar. Kemudahan investasi akan mempercepat pembukaan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing industri nasional di tengah tekanan ekonomi global. Peningkatan investasi juga akan menciptakan efek berantai pada pertumbuhan sektor pendukung. Aktivitas ekonomi di kawasan industri, sektor logistik, hingga usaha kecil di sekitar pusat investasi akan ikut bergerak lebih dinamis.

Rizal menekankan bahwa satgas deregulasi harus memiliki target yang jelas dan indikator kerja yang terukur. Transparansi evaluasi menjadi penting agar reformasi ini benar-benar menghasilkan perubahan struktural. Pemerintah dinilai memiliki peluang besar untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dukungan politik yang kuat dari Presiden menjadi modal utama untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di semua lini.

Pakar ekonomi, Didik J. Rachbini, juga memberikan dukungan atas rencana pembentukan Satgas Percepatan Deregulasi Investasi. Ia memandang langkah pemerintah sebagai terobosan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan institusional.

Didik menilai persoalan birokrasi investasi di Indonesia memang membutuhkan penanganan langsung dari level kepemimpinan tertinggi. Reformasi besar tidak akan berjalan optimal tanpa komando yang tegas dari pusat pemerintahan.

Analisis Didik menunjukkan bahwa panjangnya proses perizinan telah menjadi faktor yang menurunkan daya tarik investasi Indonesia dibanding negara lain di kawasan ASEAN.

Data investasi asing yang disoroti Didik memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa reformasi regulasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Didik menilai langkah Presiden Prabowo sangat logis dalam konteks persaingan global. Banyak negara Asia Timur berhasil mendorong industrialisasi melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan secara langsung oleh pemimpin nasional.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa deregulasi yang terarah mampu meningkatkan efisiensi pelayanan investasi. Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan pola serupa sesuai kebutuhan domestik.

Pemerintah kini berada dalam posisi strategis untuk melakukan pembenahan besar. Momentum reformasi ini dapat menjadi titik balik dalam meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Kemudahan investasi akan menjadi fondasi penting bagi agenda industrialisasi nasional. Masuknya modal baru akan mempercepat hilirisasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Transformasi ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri, kuat, dan berdaya saing tinggi.

Investor global sangat memperhatikan kepastian regulasi sebelum mengambil keputusan bisnis. Indonesia perlu menunjukkan bahwa reformasi yang dijalankan bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang terus bergerak.

Komitmen pemerintah dalam mempercepat deregulasi memberikan optimisme baru bagi dunia usaha. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa Indonesia siap melakukan pembaruan demi menciptakan iklim investasi yang lebih ramah.

Keberhasilan deregulasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan struktur industri.

Penyederhanaan regulasi menjadi bukti bahwa pemerintah memilih langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Reformasi ini menunjukkan keberanian untuk memangkas hambatan struktural yang selama ini menghambat laju investasi.

*Penulis merupakan Pengamat Regulasi dan Perdagangan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Dinamika nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir kembali memunculkan kekhawatiran di ruang publik. Sebagian kalangan bahkan mulai mengaitkan pelemahan mata uang nasional dengan krisis moneter 1998 yang pernah meninggalkan luka mendalam bagi perekonomian Indonesia.

Namun, menyamakan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis 1998 memerlukan kehati-hatian dalam membaca konteks. Situasi global, struktur ekonomi nasional, serta kapasitas kelembagaan negara saat ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan kondisi hampir tiga dekade lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa pelemahan rupiah yang terjadi sekarang tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai pertanda krisis seperti 1998. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kerangka yang berbeda karena fundamental ekonomi nasional relatif lebih kuat dan instrumen kebijakan pemerintah jauh lebih siap menghadapi gejolak eksternal.

Ia memandang bahwa tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi dinamika global, termasuk ketidakpastian ekonomi internasional dan pergerakan pasar keuangan dunia. Dalam situasi seperti ini, fluktuasi nilai tukar menjadi fenomena yang dialami banyak negara, bukan semata persoalan domestik Indonesia.

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya memahami pelemahan rupiah secara proporsional. Nilai tukar memang menjadi indikator penting, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai kesehatan ekonomi nasional.

Pada krisis 1998, Indonesia menghadapi kombinasi tekanan yang jauh lebih kompleks. Krisis perbankan, lemahnya cadangan devisa, tingginya utang swasta dalam valuta asing, hingga ketidakstabilan politik membentuk situasi yang berbeda secara fundamental dibandingkan kondisi sekarang.

Selain itu, reformasi ekonomi dan kelembagaan yang dilakukan setelah 1998 telah menghasilkan sejumlah perubahan signifikan. Penguatan sektor keuangan, peningkatan pengawasan perbankan, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas.

Dalam konteks ini, membaca situasi ekonomi hanya melalui pergerakan kurs berisiko menciptakan persepsi yang tidak utuh. Persepsi yang berlebihan justru dapat memicu kepanikan pasar dan memperburuk sentimen ekonomi di tengah masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga menegaskan bahwa krisis 1998 tidak bisa disamakan dengan kondisi rupiah saat ini. Ia menilai bahwa Indonesia kini memiliki fondasi ekonomi yang lebih baik serta pengalaman historis yang memungkinkan pemerintah merespons tekanan ekonomi secara lebih cepat dan terukur.

Ia menjelaskan pada 1998 Indonesia menghadapi persoalan multidimensi yang tidak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan politik. Sementara saat ini, meskipun terdapat tekanan global yang memengaruhi pasar keuangan, pemerintah dan otoritas ekonomi memiliki instrumen mitigasi yang jauh lebih matang.

Ia menekankan pentingnya menjaga optimisme publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, narasi yang terlalu menyederhanakan situasi dengan membandingkannya secara langsung dengan 1998 justru dapat mengganggu kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Pandangan tersebut penting karena ekonomi modern tidak hanya ditopang oleh data dan kebijakan, tetapi juga oleh ekspektasi publik. Ketika kepercayaan terjaga, aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi cenderung tetap berjalan stabil.

Di sisi lain, tantangan ekonomi global memang tidak dapat dianggap ringan. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta kebijakan suku bunga negara-negara besar terus memberikan tekanan terhadap arus modal dan nilai tukar di berbagai negara berkembang. Tetapi, kewaspadaan tetap diperlukan tanpa harus terjebak pada pesimisme yang berlebihan.

Dari sudut pandang seorang ekonom, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai bahwa kondisi rupiah saat ini tidak bisa disejajarkan dengan krisis 1998 karena struktur ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Ia melihat bahwa ketahanan sektor perbankan dan posisi cadangan devisa saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis dahulu.

Sistem keuangan Indonesia sekarang berada dalam pengawasan yang lebih baik dengan tingkat permodalan perbankan yang relatif sehat. Faktor-faktor tersebut menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak eksternal yang memengaruhi pasar keuangan.

Ia juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal, terutama penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, fenomena tersebut perlu dilihat dalam konteks internasional, bukan semata sebagai indikator krisis domestik.

Pandangan para pembuat kebijakan dan ekonom tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mengelola tekanan ekonomi dibandingkan masa lalu. Pengalaman krisis 1998 justru menjadi pelajaran penting yang mendorong lahirnya berbagai reformasi ekonomi dan penguatan institusi. Meskipun sejarah memang penting sebagai pengingat, tetapi membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1998 tanpa mempertimbangkan perubahan fundamental justru berisiko menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Karena itu, dibutuhkan literasi ekonomi yang lebih baik dan sikap kolektif yang rasional dalam membaca perkembangan. Dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat serta koordinasi kebijakan yang semakin matang, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi tekanan global tanpa harus kembali terjerumus pada krisis seperti 1998.

)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi