Ketahanan Pangan Dapat Dicapai melalui Sinergi yang Berkelanjutan

Oleh: Ardyan Maheswara
Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah memandang sektor pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut nasib jutaan petani, nelayan, dan peternak yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Karena itu, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan distribusi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo sejak lama memberi perhatian besar terhadap agenda swasembada pangan. Menurutnya, swasembada bukan hanya soal memastikan stok pangan aman, tetapi juga menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia menyebut sekitar 30 sampai 40 persen masyarakat desa masih bergantung pada sektor tersebut sehingga penguatan pangan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Zulkifli Hasan menilai persoalan pangan di Indonesia tidak hanya terletak pada produksi, melainkan juga tingginya biaya distribusi. Ia mencontohkan biaya distribusi beras di Thailand yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kondisi itu dinilai terjadi akibat rantai distribusi yang panjang dan kebijakan yang belum efisien. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah regulasi termasuk Peraturan Presiden guna memangkas biaya distribusi, memperpendek rantai pasok, dan membuat harga pangan lebih stabil serta terjangkau.

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan lahan produktif di berbagai daerah. Presiden Prabowo disebut mengarahkan agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif dan tidak ada lahan yang dibiarkan kosong. Penguatan teknologi pertanian menjadi bagian penting dalam strategi tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, alumni Institut Pertanian Bogor, serta BRIN. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempercepat modernisasi pertanian nasional sehingga produktivitas pangan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Perhatian pemerintah turut diarahkan kepada sektor nelayan yang selama ini dinilai memiliki posisi tawar lemah di pasar. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa nelayan sering harus menjual hasil tangkapan dengan cepat sebelum rusak sehingga harga jual menjadi tidak optimal. Untuk membantu nelayan, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan dan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan ketika pasar tidak mampu menyerap produksi.

Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat ekonomi desa yang mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Program Makan Bergizi Gratis. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu membuat distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih cepat, ringkas, dan tepat sasaran hingga ke tingkat desa.

Ketua Umum terpilih Himpunan Alumni IPB Fauzi Amro menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan rantai pasok pangan nasional melalui jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah. Dukungan itu akan difokuskan pada pembangunan model distribusi pangan yang lebih efektif, khususnya untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan dunia akademik dan alumni perguruan tinggi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkuat langkah kolaboratif guna mendukung target swasembada pangan nasional 2026. Salah satu fokus utama adalah pengembangan komoditas jagung melalui program Gerakan Tanam Jagung Hibrida. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyebut program tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan mulai dari desa hingga tingkat nasional.

Menurut Krisantus Kurniawan, program itu sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita yang menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau. Ia juga menilai penguatan sektor pertanian sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat yang ingin menciptakan daerah yang sejahtera, adil, dan berwawasan lingkungan.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung mencapai 34.503 hektare dengan produksi sebesar 179.246 ton pipilan kering. Capaian itu menunjukkan potensi besar daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kabupaten Bengkayang disebut memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

Krisantus juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, serta unsur TNI dan Polri untuk aktif mendukung program optimalisasi lahan pertanian. Menurutnya, lahan yang belum produktif perlu dimanfaatkan menjadi sumber pangan baru yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menopang ketahanan pangan nasional.

Dalam setahun terakhir, pemerintah dinilai mulai menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Berbagai program seperti penguatan koperasi desa, percepatan distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga peningkatan produksi komoditas strategis menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan pangan pada akhirnya hanya dapat dicapai melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, petani, nelayan, aparat keamanan, dan masyarakat luas. Dengan semangat gotong royong serta inovasi yang terus dikembangkan, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat.

*) Peneliti Sosial dan Ekonomi Kerakyatan