Oleh : Jonathan Janoel*)
Karhutla kembali menjadi ujian serius bagi kemampuan negara menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan ketika musim kering meningkatkan risiko kebakaran. Namun, perkembangan penanganan menunjukkan pemerintah tidak menunggu api meluas. Operasi darat dan udara terus diperkuat, wilayah prioritas dipantau, sementara penegakan hukum tetap berjalan terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penghentian perluasan kebakaran dan pencegahan titik api baru sebagai prioritas. Setelah memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Presiden menyatakan pemerintah terus memenuhi kebutuhan operasi, mulai dari penambahan helikopter, peralatan pemadaman hingga mesin bor air. Optimisme bahwa karhutla dapat segera dikendalikan juga disampaikan dengan merujuk pada pengalaman Indonesia menghadapi kondisi yang lebih berat pada tahun-tahun sebelumnya.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada respons setelah kebakaran terjadi. Pemerintah menggabungkan pemadaman, mitigasi, dukungan peralatan, pemantauan, dan penindakan ketika ditemukan pelanggaran. Presiden juga menegaskan bahwa apabila pembakaran oleh korporasi terbukti secara hukum, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kehadiran negara secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran sudah menjadi perhatian publik.
Perkembangan di lapangan memperlihatkan pentingnya pendekatan terpadu tersebut. Kepala BPB-PK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus bergerak melalui pemadaman darat, operasi udara, patroli pencegahan, dan edukasi. Pemprov Kalteng telah mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan serta mengoptimalkan enam helikopter untuk water bombing dan satu pesawat patroli yang juga mendukung operasi modifikasi cuaca.
Ahmad juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas. Pendekatan ini penting karena respons dalam hitungan jam dapat menentukan apakah sebuah titik api dapat segera dikendalikan atau berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dengan demikian, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi bagian penting dari strategi nasional pengendalian karhutla.
Data terbaru pemerintah menunjukkan upaya tersebut terus menghasilkan perkembangan yang perlu dijaga. Kementerian Kehutanan mencatat 527 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, turun 139 titik dari hari sebelumnya. Pada enam provinsi prioritas, perhatian tetap diarahkan pada wilayah yang memiliki peningkatan aktivitas kebakaran. Sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga menyiagakan 61 armada udara untuk memperkuat operasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Penurunan jumlah titik panas tersebut menjadi perkembangan positif, tetapi tidak berarti ancaman telah berakhir. Karhutla memiliki karakter yang dapat berubah cepat karena dipengaruhi kondisi cuaca, angin, kelembapan, dan karakteristik lahan. Karena itu, keberhasilan pengendalian harus diikuti pemantauan berkelanjutan. Setiap titik api perlu segera diverifikasi sehingga pemerintah dapat menentukan apakah diperlukan pemadaman, pendinginan, patroli lanjutan, atau langkah pencegahan lainnya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai operasi lapangan perlu terus dimasifkan di wilayah prioritas. Ia mendorong tim gabungan mempertahankan pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan. Menurut Daniel, langkah tersebut perlu disertai perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak, terutama melalui ketersediaan masker, oksigen, fasilitas medis, dan bantuan bagi kelompok rentan.
Dorongan tersebut memperkuat kebutuhan agar respons pemerintah berjalan dari hulu hingga hilir. Api harus dipadamkan, masyarakat dilindungi, dan sumber kebakaran ditelusuri. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting agar pencegahan tidak hanya mengandalkan kesiagaan petugas. Dalam konteks ini, proses terhadap badan usaha yang terindikasi terkait karhutla perlu dilanjutkan secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian bahwa pengelolaan lahan harus berjalan dengan memperhatikan aturan dan keselamatan lingkungan.
Situasi menunjukkan bahwa karhutla belum sepenuhnya selesai. Di Samarinda, misalnya, kebakaran di kawasan Makroman-Pulau Atas dilaporkan telah mencapai lebih dari 30 hektare dan menghadapi tantangan karena api merambat di bawah permukaan lahan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penurunan hotspot nasional tidak boleh membuat kesiapsiagaan diturunkan. Pemerintah tetap membutuhkan pemantauan lapangan untuk memastikan wilayah yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar.
Karena itu, konsistensi menjadi kunci. Pemerintah perlu mempertahankan operasi darat dan udara, memperkuat deteksi dini, memastikan perlengkapan tersedia, serta melibatkan masyarakat hingga tingkat tapak. Penanganan yang tegas bukan semata soal memadamkan api, tetapi memastikan api tidak kembali meluas setelah berhasil dikendalikan. Strategi tersebut juga perlu disertai koordinasi antarlembaga agar informasi mengenai titik panas, kondisi lapangan, kebutuhan personel, dan dukungan peralatan dapat segera diteruskan kepada unit yang bertanggung jawab.
Dengan koordinasi lintas lembaga, dukungan teknologi, kesiapan personel, dan penegakan hukum yang berjalan beriringan, pemerintah memiliki fondasi kuat untuk menghadapi karhutla secara lebih terukur. Ketegasan yang disertai respons cepat dan pencegahan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan penanganan karhutla tetap berjalan sampai ancaman benar-benar terkendali.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah
