November 19, 2026
Screenshot_46

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan regulasi untuk memastikan seluruh hak dasar buruh terbayarkan aman dan transparan. Kebijakan strategis ini tertuang resmi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Melalui undang-undang tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga resmi pemerintah. Kebijakan dirancang khusus agar buruh mendapat kepastian jaminan sosial setelah masa kerja berakhir.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menilai Badan Pengelola Investasi Danantara paling cocok mengelola dana cadangan pesangon guna mengoptimalkan pelindungan pekerja.

Ia menjelaskan terdapat tiga opsi lembaga berpotensi mengelola dana besar, namun Danantara dinilai paling cepat dan realistis.

“Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa mengubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara,” ujar Said Iqbal.

Opsi lain seperti melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dinilai memerlukan proses revisi undang-undang panjang. Pembentukan lembaga baru juga dianggap kurang efisien dari sisi waktu serta pembiayaan operasional. Meski demikian, penentuan lembaga pengelola masih menunggu keputusan resmi kepala negara.

“Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menegaskan pengelolaan terpusat ini mengakhiri persoalan gagal bayar hak buruh.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah.

Ia menjelaskan mekanisme penyetoran dana wajib dilakukan sejak awal pekerja berstatus tetap. Pemerintah menargetkan aturan turunan rampung agar kesejahteraan pekerja semakin terjamin berkelanjutan.

Program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional serta memberikan ketenangan bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon,” pungkasnya. [w.R]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *