Category Archives: BERITA TERBARU

Oleh Rianti Asmara )*

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, penguatan stabilitas pangan dan energi menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditawar. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta ketidakpastian ekonomi dunia telah memberikan sinyal kuat bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus memperkuat ketahanan domestiknya. Oleh sebab itu, seruan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong bijak konsumsi energi sekaligus memperkuat ketahanan pangan merupakan langkah yang tepat dan relevan. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi jangka pendek dalam merespons gejolak global, tetapi juga mencerminkan upaya membangun fondasi kemandirian nasional yang berkelanjutan.

Kesadaran untuk menghemat energi, khususnya bahan bakar minyak, menjadi sangat penting di tengah potensi kenaikan harga energi dunia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lengah dan harus selalu bersiap menghadapi dampak dari dinamika global. Pandangan ini menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak bisa dilepaskan dari kemampuan negara dalam mengelola konsumsi energi secara efisien. Ketergantungan pada energi fosil yang tinggi tanpa diimbangi perilaku konsumsi yang bijak akan memperbesar beban fiskal, terutama melalui peningkatan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dukungan dari kalangan akademisi memperkuat urgensi kebijakan tersebut. Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi menilai bahwa gerakan penghematan bahan bakar memang harus digalakkan secara luas. Ia mengingatkan bahwa situasi global saat ini menuntut masyarakat untuk tidak boros dalam menggunakan energi, termasuk dengan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Hal ini menegaskan bahwa penguatan stabilitas energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif menjadi kunci agar kebijakan penghematan tidak berhenti sebagai imbauan, melainkan menjadi budaya.

Lebih jauh, kebijakan penghematan energi juga perlu diiringi dengan langkah strategis jangka panjang. Transisi menuju energi baru terbarukan menjadi salah satu solusi yang tidak bisa ditunda. Pengembangan biodiesel B50 serta pemanfaatan etanol sebagai bahan bakar alternatif merupakan langkah konkret yang harus terus dipercepat. Upaya ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional. Dengan demikian, kebijakan hemat energi tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari transformasi struktural sektor energi Indonesia.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Peneliti kebijakan publik Institute for Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro yang menekankan pentingnya membangun budaya hemat energi dari level individu hingga kelembagaan. Ia menilai bahwa masyarakat perlu didorong untuk menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari perubahan perilaku konsumsi energi. Meski tantangan kenyamanan masih menjadi kendala, upaya ini harus terus digalakkan demi kepentingan yang lebih besar. Bahkan, keteladanan dari para pejabat publik dalam menggunakan transportasi umum dinilai dapat menjadi simbol perubahan yang kuat dan efektif.

Selain energi, sektor pangan juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam situasi global yang tidak menentu, kemampuan negara dalam memastikan ketersediaan pangan menjadi faktor penentu ketahanan sosial dan ekonomi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan cadangan beras nasional mencapai sekitar 4 juta ton, bahkan berpotensi meningkat hingga 5 juta ton, menjadi bukti bahwa fondasi ketahanan pangan Indonesia berada dalam kondisi yang kuat. Ketersediaan stok yang cukup hingga ratusan hari ke depan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus ruang bagi pemerintah untuk fokus pada strategi jangka panjang.

Kekuatan sektor pangan ini juga didukung oleh perkembangan positif komoditas strategis lainnya, termasuk peningkatan ekspor minyak sawit mentah yang memperkuat kinerja sektor pertanian. Hal tersebuut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan domestik, tetapi juga kontribusinya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, stabilitas pangan dan energi saling berkaitan dan harus dikelola secara terintegrasi.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa meskipun kondisi pangan nasional saat ini aman, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Sektor perikanan, baik darat maupun laut, menjadi salah satu solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Diversifikasi sumber pangan menjadi langkah penting agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, tetapi memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap berbagai risiko.

Kebijakan bijak konsumsi energi dan penguatan ketahanan pangan mencerminkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada stabilitas dan ketahanan nasional dalam menghadapi krisis global. Kebijakan seperti penghematan energi dan wacana kerja dari rumah menunjukkan bahwa adaptasi terhadap situasi global dapat dilakukan melalui pendekatan yang inovatif dan fleksibel.

Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Bijak dalam mengonsumsi energi dan menjaga ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi merupakan gerakan bersama yang harus dibangun secara kolektif. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memperkuat fondasi menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang lebih kokoh.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menegaskan bahwa sektor sawit nasional tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketegangan geopolitik global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan energi dunia.

Konflik yang melibatkan sejumlah negara besar telah mendorong kenaikan biaya logistik dan ketidakpastian pasar global, namun Indonesia dinilai masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat melalui sektor komoditas strategis.

Eddy menyampaikan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia pada 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Produksi sawit kita. Jadi kita bersyukur tahun 2025 ini ada kenaikan produksi dari CPO itu kira-kira 51 juta ton atau secara total ini secara total produksi kita dengan PKO itu, 56 juta.” kata Eddy.

Peningkatan produksi tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang relatif baik serta harga sawit yang stabil, sehingga mendorong petani untuk lebih optimal dalam merawat kebun.

Data menunjukkan produksi crude palm oil (CPO) mencapai sekitar 51,6 juta ton atau naik sekitar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dengan perang ini yang kondisi global seperti ini kita bersyukur sawit masih jalan. Sawit ekspornya masih jalan.” ungkapnya

Program biodiesel menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Saat ini, implementasi telah mencapai bauran B40, dengan rencana pengembangan menuju B50 dalam jangka panjang.

“Menteri Pertanian minta supaya kita memang setuju untuk peningkatan produktivitas untuk meningkatkan produksi kita karena program pemerintah ini akan swasembada energi utamanya untuk biodiesel. Jalan satu-satunya adalah kita harus meningkatkan produksi.” Ungkap Eddy.

Selain sawit, pemerintah juga mendorong optimalisasi komoditas lain seperti singkong sebagai bahan baku bioetanol. Langkah ini merupakan bagian dari diversifikasi energi berbasis sumber daya lokal.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa krisis global justru menjadi momentum untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian pangan dan energi nasional.

“Menurut saya, krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ, tapi sekarang akan mempercepat,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya transisi menuju energi terbarukan yang berbasis sumber daya domestik.

“Kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pengalihan energi pada energi terbarukan, kepada energi yang kita miliki sendiri. Kita sudah paham itu. Ini mempercepat, jadi memaksa kita untuk bekerja lebih keras,” kata Presiden.

[w.R]

*JAKARTA* – Momen perayaan Idulfitri 2026, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat berbagai langkah strategis guna memastikan stabilitas pasokan pangan dan energi tetap terjaga.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian inflasi, penguatan distribusi bahan pokok, hingga penyediaan program pangan murah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan pasokan di pasar.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah terlihat di Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan GPM merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idulfitri.

“GPM bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Program ini sangat penting terutama menjelang Idulfitri ketika kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan meningkat,” ujar Idah.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran GPM membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan di pasar sehingga potensi lonjakan harga dapat ditekan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pasokan beras nasional saat ini sangat mencukupi bahkan untuk jangka waktu yang cukup panjang.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Amran.

Selain sektor pangan, pemerintah juga memastikan pasokan energi khususnya bahan bakar minyak tetap tersedia dengan baik selama Ramadan hingga Idulfitri. Pemerintah menilai stabilitas pasokan energi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta distribusi logistik selama periode Lebaran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak melakukan _panic buying_ terhadap kebutuhan pokok maupun BBM karena kondisi stok saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” ucap Tito.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan para distributor, pelaku usaha, dan pengelola pasar guna memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar di setiap wilayah.

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Bijak dalam mengonsumsi bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan energi di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Perubahan iklim, gangguan rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, serta peningkatan jumlah penduduk menjadi faktor yang terus menekan ketersediaan sumber daya. Dalam konteks ini, perilaku konsumsi masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberlanjutan sistem pangan dan energi nasional. Pola konsumsi yang berlebihan, tidak efisien, dan tidak terencana dapat memperparah tekanan terhadap sumber daya yang sebenarnya terbatas.

Stabilitas pangan dan energi tidak hanya bergantung pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menggunakan dan menghargai sumber daya tersebut. Ketika konsumsi dilakukan secara bijak, maka permintaan dapat lebih terkendali, distribusi menjadi lebih merata, dan tekanan terhadap produksi dapat diminimalisir. Sebaliknya, perilaku konsumsi yang tidak terkendali seringkali memicu kelangkaan semu, lonjakan harga, hingga pemborosan yang berdampak luas pada perekonomian.

Dalam sektor pangan, kebiasaan membeli bahan makanan secara berlebihan tanpa perencanaan sering berujung pada pemborosan. Tidak sedikit bahan pangan yang terbuang karena tidak terpakai atau rusak sebelum dikonsumsi. Fenomena ini terjadi di tingkat rumah tangga hingga industri, dan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan karena sumber daya produksi menjadi sia-sia. Selain itu, ketergantungan pada jenis pangan tertentu juga berisiko mengganggu keseimbangan pasokan. Diversifikasi konsumsi menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh sekaligus mendukung pemenuhan gizi yang seimbang.

Di sisi energi, tantangan yang dihadapi tidak kalah besar. Kebutuhan energi terus meningkat, sementara sebagian besar sumber energi masih bergantung pada bahan bakar fosil yang terbatas. Konsumsi energi yang tidak efisien mempercepat habisnya cadangan serta meningkatkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan konsumsi energi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan.

Dalam konteks global saat ini, perhatian terhadap konsumsi energi semakin mengemuka. Presiden RI, Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi di tengah konflik Timur Tengah. Selain hemat energi, wacana work from home (WFH) juga mulai diseriusi sebagai langkah antisipatif. Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lengah dan harus siap menghadapi dinamika global yang dapat memengaruhi pasokan energi.

Perilaku konsumsi energi yang bijak dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan listrik, menggunakan perangkat hemat energi, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Efisiensi energi tidak hanya menekan pengeluaran, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi nasional.

Dorongan penghematan energi juga menjadi perhatian kalangan akademisi. Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI), Ali Ahmudi mengatakan gerakan penghematan BBM perlu dilakukan karena berdampak pada besaran subsidi energi dalam APBN. Konsumsi BBM yang tidak terkendali dapat meningkatkan beban anggaran negara, terutama ketika harga energi global mengalami kenaikan. Dengan konsumsi yang lebih bijak, tekanan terhadap anggaran subsidi dapat dikurangi.

Hal serupa juga disampaikan peneliti kebijakan publik Institute for Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro yang mengapresiasi imbauan penghematan energi. Masyarakat dinilai perlu didorong untuk menggunakan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Langkah ini tidak hanya menekan konsumsi bahan bakar, tetapi juga memberikan manfaat tambahan berupa pengurangan kemacetan dan emisi.

Keterkaitan antara pangan dan energi memperkuat pentingnya konsumsi yang bijak. Produksi pangan membutuhkan energi dalam berbagai tahap, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Dengan demikian, pemborosan pangan juga berarti pemborosan energi. Sebaliknya, gangguan pada sektor energi dapat berdampak langsung pada ketersediaan dan harga pangan. Hubungan ini menegaskan bahwa stabilitas keduanya harus dijaga secara bersamaan.

Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya ini. Kesadaran untuk mengonsumsi secara bijak dapat menciptakan dampak besar jika dilakukan secara kolektif. Edukasi mengenai perencanaan konsumsi, pengurangan limbah, dan efisiensi penggunaan sumber daya perlu terus diperkuat agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang lebih rasional.

Pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung perubahan perilaku tersebut. Berbagai inovasi seperti aplikasi perencanaan konsumsi, sistem penyimpanan pangan yang lebih efisien, hingga perangkat hemat energi membantu mengurangi pemborosan. Teknologi menjadi alat penting dalam mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sumber daya.

Selain berdampak pada lingkungan dan ketersediaan sumber daya, konsumsi bijak juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi. Pengelolaan konsumsi yang baik membantu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga akibat permintaan yang tidak terkendali. Dalam skala nasional, hal ini berkontribusi pada stabilitas inflasi dan keseimbangan ekonomi.

Budaya konsumsi turut berperan dalam membentuk kebiasaan masyarakat. Nilai kesederhanaan, efisiensi, dan tanggung jawab perlu terus ditanamkan untuk mendorong perubahan pola konsumsi dari yang berorientasi pada kuantitas menjadi kualitas. Kesadaran terhadap dampak dari setiap keputusan konsumsi menjadi fondasi penting dalam menciptakan keberlanjutan.

Pada akhirnya, menjaga stabilitas pangan dan energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku industri, tetapi juga seluruh masyarakat. Konsumsi yang bijak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Melalui langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dapat terjaga, sehingga mendukung masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan situasi keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik tetap berjalan optimal selama perayaan Idulfitri. Berbagai langkah strategis dilakukan mulai dari pengamanan wilayah, pengawasan aktivitas masyarakat, hingga kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama momentum hari raya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial selama periode libur Lebaran yang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Di berbagai daerah, pemerintah daerah telah mengintensifkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, hingga unsur masyarakat untuk memastikan seluruh potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini. Selain pengamanan wilayah, perhatian juga diberikan pada stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk menjaga ketersediaan bahan pokok serta kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung, menilai kondisi Ibu Kota pada Idulfitri relatif kondusif berkat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat yang terus terjaga.

“Saya mengajak para ulama, tokoh agama, PWNU, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al Hamid untuk terus bersinergi menjaga suasana Jakarta yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua,” ujar Pramono.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara masyarakat, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan agar aktivitas ekonomi dan sosial tetap berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi DK Jakarta sendiri terus melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk pengawasan harga pangan serta koordinasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga Idulfitri dengan tenang.

Sementara itu di wilayah timur Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua juga mengambil langkah proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan selama perayaan Idulfitri. Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menginstruksikan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan situasi tetap terkendali.

“Saya minta seluruh kepala daerah di Papua siaga di wilayah masing-masing selama Idulfitri agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan aman dan nyaman,” tegas Fakhiri.

Ia menekankan bahwa koordinasi lintas pemerintah daerah serta aparat keamanan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang beragam.

Langkah serupa juga dilakukan di Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Lebaran. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus bersinergi untuk memastikan situasi tetap kondusif.

“Pemerintah Kota Medan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idulfitri,” ungkap Rico.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama perayaan hari besar keagamaan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, momentum Idulfitri diharapkan tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjaga ketertiban, persatuan, dan kenyamanan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.(*)

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama
Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategis media sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabung dalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dan sinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saat ada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategis sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan.

Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif serta membangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turut mengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjang dalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang aman dan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecah belah persatuan.

Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk kembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaan keagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama.

Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui kerja sama yang terintegrasi.

Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakan stabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan.

Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetap aman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuh kedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalam menjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat hari besar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintas instansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasi beragama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitri membutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan toleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehingga momentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

*) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Melalui sinergi lintas lembaga, negara berupaya menghadirkan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat yang menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Hari Raya Idulfitri.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang digelar secara nasional oleh Polri bersama TNI serta berbagai instansi terkait.

Apel gelar pasukan operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berpotensi muncul selama periode libur Idulfitri.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, aparat keamanan diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di berbagai wilayah.

“Berdasarkan mapping kerawanan, terdapat beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang perlu diantisipasi, antara lain kejahatan konvensional, premanisme, balap liar, dan perkelahian antarkelompok,” ujar Sigit saat memimpin apel gelar pasukan.

Untuk mencegah berbagai potensi gangguan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya patroli rutin di wilayah-wilayah yang dinilai rawan. Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Selain langkah pengamanan tersebut, Polri juga menghadirkan layanan penitipan kendaraan bermotor di kantor-kantor kepolisian dan kantor pemerintah lainnya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang akan mudik.

“Sediakan layanan penitipan kendaraan bermotor guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang meninggalkan rumah untuk mudik,” tambahnya.

Operasi Ketupat 2026 sendiri akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan sebanyak 161.243 personel gabungan dari Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait.

Untuk mendukung kelancaran operasi, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.

Pengamanan juga difokuskan pada 185.607 objek vital seperti masjid, lokasi salat Idulfitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga bandara.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan stabilitas keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat selama masa libur keagamaan.

“Pemerintah memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan pokok dan bahan bakar, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan Perayaan Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri Tahun 2026,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Lebaran di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (11/3).

Lodewijk juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan arus mudik dan arus balik berjalan aman dan tertib. (*)

Oleh: Naufal Ghifari Akbar
Momentum Idul Fitri selalu menghadirkan lonjakan mobilitas masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menjaga situasi tetap kondusif. Upaya pengamanan yang terintegrasi tidak hanya memastikan kelancaran arus mudik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari kemenangan bersama keluarga.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir S.Pi. M.M. menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Kayan 2026. Ia menilai dedikasi aparat keamanan patut diapresiasi karena tetap menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah suasana Lebaran. Dalam pandangannya, pengabdian aparat yang tetap siaga ketika masyarakat menikmati waktu bersama keluarga merupakan bentuk tanggung jawab besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menurut Muhammad Nasir, keberhasilan menjaga kondusivitas selama Idul Fitri tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara berbagai pihak. Aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib. Ia menekankan bahwa tanpa adanya kerja sama yang solid, potensi gangguan keamanan akan lebih sulit dikendalikan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar mengutamakan aspek keselamatan, khususnya bagi pengguna transportasi laut. Kesadaran untuk menggunakan moda transportasi yang memiliki izin resmi dan tidak melebihi kapasitas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan perjalanan serta arahan petugas di lapangan dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung kelancaran arus mudik.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menyoroti berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap muncul saat Idul Fitri. Ia menyebutkan sejumlah ancaman seperti peredaran narkoba, penyakit masyarakat, kejahatan jalanan, hingga kejahatan berbasis digital seperti penipuan online. Menurutnya, kompleksitas tantangan tersebut menuntut adanya sinergi yang kuat antara seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan.

Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri setiap tahun dilaksanakan melalui Operasi Ketupat yang tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik, tetapi juga menjamin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Operasi ini menjadi simbol kesiapsiagaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus memastikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga Idul Fitri dapat berlangsung dengan nyaman.

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, mulai dari rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat Mabes Polri hingga latihan pra operasi di tingkat daerah. Di Provinsi Jambi, Polda Jambi telah mendirikan puluhan pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis. Keberadaan pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligus mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga mengambil langkah konkret dalam memperkuat pengamanan saat Idul Fitri 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fikser menegaskan bahwa keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

M Fikser mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan potensi tindak kriminal, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang dan kendaraan pribadi. Partisipasi aktif masyarakat dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemkot Surabaya terus memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik. Keberadaan CCTV tidak hanya membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect yang mampu menekan niat pelaku kejahatan. Selain itu, penerapan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan permukiman turut diperkuat melalui pembangunan portal lingkungan yang dikoordinasikan bersama pengurus RT dan RW.

Pengamanan lingkungan juga didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling, terutama saat musim mudik ketika banyak rumah ditinggalkan pemiliknya. Dengan adanya siskamling, masyarakat yang tidak mudik dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan secara kolektif. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuat sistem keamanan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi, penguatan koordinasi lintas sektoral, hingga peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angka kriminalitas di sejumlah daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan aparat keamanan.
Pada akhirnya, menjaga situasi kondusif selama Idul Fitri bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial, bukan justru membuka celah bagi munculnya gangguan keamanan. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat perlu terus didorong agar tercipta lingkungan yang harmonis dan kondusif, sehingga perayaan Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kedamaian dan keberkahan oleh semua pihak.

Pengamat Komunikasi Publik dan Keamanan Sosial

Oleh : Gavin Asadit )*

Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan kekuatan filantropi umat semakin menunjukkan arah yang strategis dan berkelanjutan pada tahun 2026. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat fungsi zakat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Sinergi yang dibangun antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan organisasi filantropi menjadi fondasi penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait terus memperkuat tata kelola zakat nasional. Transformasi ini mencakup digitalisasi penghimpunan, peningkatan transparansi distribusi, serta integrasi program zakat dengan agenda pembangunan nasional. Pada 2026, langkah ini semakin dipertegas dengan penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan ratusan lembaga filantropi dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Data terbaru menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional mengalami tren peningkatan signifikan. Pemerintah mencatat bahwa potensi zakat Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara realisasi penghimpunan terus tumbuh berkat meningkatnya literasi masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah berhasil mengoordinasikan penyaluran bantuan sosial berbasis zakat dan infak kepada jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan rentan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa zakat tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu mengangkat martabat umat. Ia memandang bahwa integrasi zakat dengan infak, sedekah, dan wakaf akan menciptakan ekosistem filantropi Islam yang lebih kokoh dan produktif. Pendekatan ini dinilai mampu mengubah pola bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar melihat sinergi zakat dan filantropi sebagai bentuk gotong royong modern yang relevan dengan tantangan zaman. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif lembaga filantropi memperluas jangkauan program pemerintah, sehingga bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat, dan merata. Kolaborasi ini juga dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan zakat untuk program produktif. Berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis zakat mulai diperluas, seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan sektor pertanian dan peternakan bagi mustahik. Program-program ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga penerima zakat secara bertahap dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menilai bahwa arah kebijakan zakat saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, zakat harus menjadi instrumen yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga mencegah munculnya kemiskinan baru.

Sinergi ini juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah mendorong integrasi data mustahik secara nasional untuk memastikan penyaluran yang lebih akurat dan menghindari tumpang tindih bantuan. Platform digital zakat yang terhubung dengan sistem keuangan syariah turut mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana.

Di sisi lain, penguatan regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini. Pemerintah terus memperbarui kebijakan terkait pengelolaan zakat dan filantropi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Standarisasi lembaga amil zakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang ketat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

Kebijakan sinergi zakat dan filantropi juga memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memposisikan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah ini semakin kuat karena pendekatan yang diambil bersifat inklusif dan kolaboratif. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga keagamaan, sektor swasta, hingga komunitas masyarakat, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun kesejahteraan. Sinergi ini juga memperlihatkan bahwa kekuatan filantropi umat memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Optimalisasi potensi zakat nasional masih memerlukan upaya yang konsisten, terutama dalam meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas jangkauan penghimpunan. Namun, dengan komitmen pemerintah yang kuat serta dukungan berbagai pihak, sinergi zakat dan filantropi umat diyakini akan semakin solid.

Dengan berbagai capaian dan langkah strategis yang telah dilakukan, upaya pemerintah dalam menyinergikan zakat dan kekuatan filantropi umat layak mendapatkan apresiasi. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembangunan nasional. Sinergi ini pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Peran negara dalam mengelola zakat semakin menunjukkan arah yang progresif dan strategis. Di tengah upaya memperkuat ekonomi umat, pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong tata kelola zakat menjadi lebih profesional, transparan, dan berdampak luas. Komitmen ini tercermin dari berbagai langkah konkret, mulai dari keteladanan pimpinan negara hingga penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta sinergi lintas sektor.

Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih memberikan contoh nyata dalam menunaikan zakat di Istana Negara. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol penting bahwa zakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis keumatan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memandang bahwa zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial jika dikelola secara optimal.

Presiden juga menilai bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar kepercayaan publik semakin meningkat. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan negara ini menjadi pesan kuat bahwa zakat merupakan tanggung jawab bersama yang perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus memperkuat peran Baznas sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat nasional. Pelantikan pengurus baru Baznas menjadi momentum penting untuk mendorong tata kelola zakat yang lebih profesional dan modern. Pemerintah berharap kepengurusan yang baru mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, sekaligus memperluas jangkauan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan zakat. Pengurus Baznas diharapkan mampu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga menjadi sistem sosial yang terorganisasi dengan baik dan mampu memberikan dampak nyata.

Pemerintah juga menilai bahwa penguatan kelembagaan Baznas harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini penting agar pengelolaan zakat dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan modern, termasuk dalam hal pendataan mustahik, penghimpunan dana, hingga distribusi yang tepat sasaran.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan Baznas memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena itu diperlukan figur yang memiliki integritas dan kapasitas dalam tata kelola keuangan.

Selain penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah sinergi antara Baznas dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan upaya penguatan ekosistem halal di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah melihat peluang besar untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya yang bergerak di sektor halal. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi standar sertifikasi halal, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad mengatan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis yang memiliki dampak luas bagi pemberdayaan umat. Langkah kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat dari sektor aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan di instansi pemerintah. Pihaknya sangat mengapresiasi komitmen BPJPH yang tidak hanya berfokus pada ekosistem halal, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi melalui integrasi sistem pengumpulan ZIS yang terstruktur bersama Baznas.

Salah satu wujud konkret sinergi tersebut adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan BPJPH. Kehadiran UPZ ini diharapkan mempermudah pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat secara terstruktur dan akuntabel.

Noor menilai, integrasi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat akan melahirkan dampak ganda: memperkuat ekonomi syariah sekaligus memperluas distribusi kesejahteraan. Menurutnya, sinergi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat ini akan menciptakan keberkahan ganda. Ekonomi syariah dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan untuk mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan memastikan institusinya siap menggerakkan seluruh jejaring halal nasional untuk berkontribusi melalui instrumen filantropi Islam. Gerakan itu akan melibatkan jaringan luas BPJPH di berbagai daerah, mulai dari auditor halal, penyelia, hingga ratusan ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Negara, melalui berbagai kebijakan dan langkah strategisnya, telah menunjukkan keseriusan dalam menjadikan zakat sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Keteladanan pemimpin, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang modern dan berdampak luas. Pada akhirnya, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh umat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia