Evaluasi Terukur MBG Jadi Langkah Pemerintah Cetak Generasi Sehat

Oleh: Nabila Safira

Pemerintah menyiapkan langkah evaluasi terukur untuk memastikan dampak Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Evaluasi ini dirancang tidak hanya melihat aspek penyaluran, tetapi juga menilai perubahan nyata pada pertumbuhan fisik dan kualitas kesehatan siswa sebagai indikator utama keberhasilan program.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari rangkaian kebijakan prioritas yang dijalankan secara terintegrasi. Pemerintah memadukan program gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemerataan pendidikan dalam satu strategi pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dalam pandangan pemerintah, keberhasilan MBG tidak diukur dari besarnya anggaran atau jumlah distribusi semata. Dampak nyata pada kehidupan masyarakat menjadi tolok ukur utama. Karena itu, pengukuran pertumbuhan siswa diposisikan sebagai instrumen penting untuk melihat apakah intervensi gizi yang dilakukan negara benar-benar memberi perubahan signifikan.

Presiden menyampaikan bahwa MBG telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Perluasan cakupan ini dinilai memberi dampak ekonomi yang luas, karena menciptakan ekosistem usaha baru serta membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah beroperasi, program ini menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.

Pemerintah mencatat bahwa hingga kini MBG telah melayani lebih dari 60 juta penerima manfaat, dengan target peningkatan signifikan hingga akhir 2026. Jumlah dapur operasional yang terus bertambah dinilai menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola program berskala besar secara bertahap dan sistematis.

Di tengah perluasan tersebut, pemerintah tetap menempatkan evaluasi sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan program. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pengukuran dampak MBG akan dilakukan setelah program berjalan dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah membandingkan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah intervensi gizi dilakukan.

Evaluasi diarahkan untuk melihat perubahan pertumbuhan fisik siswa secara objektif. Pemerintah memandang bahwa peningkatan tinggi dan berat badan sesuai usia merupakan indikator awal yang mudah diukur dan relevan. Dari sana, hasil evaluasi dapat dikembangkan untuk menilai dampak yang lebih luas terhadap kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Zulkifli Hasan juga menilai bahwa evaluasi tidak berhenti pada aspek fisik semata. Dalam jangka menengah hingga panjang, pemerintah membuka kemungkinan untuk menilai perkembangan fungsi kognitif sebagai bagian dari dampak gizi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, MBG diposisikan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang.

Untuk mendukung evaluasi yang akurat, pemerintah menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat. Basis data yang solid dipandang sebagai fondasi utama agar hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Karena itu, pencocokan dan pemutakhiran data lintas kementerian dan lembaga menjadi prioritas.

Pemerintah melibatkan berbagai instansi strategis dalam proses tersebut, mulai dari Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem data terpadu agar kebijakan dapat dievaluasi secara menyeluruh dan objektif.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengukuran hasil MBG merupakan bagian dari output program. Namun, untuk menjaga kredibilitas, pemerintah menilai pengukuran tersebut perlu dilakukan oleh lembaga independen. Pendekatan ini diambil agar hasil evaluasi dapat diterima secara luas dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.

Dadan mencontohkan praktik evaluasi di negara lain yang menunjukkan bahwa dampak program makan bergizi baru terlihat jelas dalam jangka waktu panjang. Perubahan indikator fisik masyarakat tidak hanya dipengaruhi faktor genetik, tetapi juga kualitas asupan gizi yang diterima secara konsisten sejak usia dini.

Pemerintah memandang pengalaman tersebut sebagai referensi penting. Dengan evaluasi yang terukur dan independen, Indonesia diharapkan dapat membangun pola penilaian dampak yang serupa, sehingga hasil MBG dapat dilihat secara objektif dan berkesinambungan.

Data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah SPPG saat ini telah mencapai lebih dari 22 ribu unit. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus meningkat, evaluasi dampak menjadi semakin relevan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat optimal bagi siswa.

Pengukuran pertumbuhan siswa juga dipandang sebagai alat kontrol kebijakan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian, baik dari sisi menu, distribusi, maupun tata kelola pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, MBG tidak berjalan secara statis, tetapi adaptif terhadap kebutuhan nyata penerima manfaat.

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan akurasi data dan evaluasi hasil program merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan MBG. Program ini dirancang bukan sebagai kebijakan jangka pendek, melainkan sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Melalui evaluasi berbasis pengukuran pertumbuhan siswa, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara memberi dampak nyata. Pendekatan ini mempertegas bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi, tetapi pada hasil yang terukur dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Pengamat kebijakan publik