JAKARTA — Upaya mewujudkan swasembada energi dan pangan dinilai menjadi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan nasional yang berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi global dan tantangan stabilitas pasokan, kebijakan pemerintah diarahkan pada penguatan kemandirian nasional melalui diversifikasi energi serta optimalisasi sumber daya domestik.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai visi swasembada energi dan pangan merupakan respons yang tepat terhadap dinamika kebutuhan nasional saat ini. “Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang krusial. Visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan adalah langkah besar menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Godang, arah kebijakan energi nasional di bawah pemerintahan Prabowo juga dinilai semakin terstruktur. Ia menyebut pelaksanaan teknis harian dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara Dewan Energi Nasional (DEN) berperan menyusun kebijakan strategis. “Melalui DEN, pemerintah merumuskan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional sebagai landasan utama pengendalian sektor energi,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan fungsi antara Dewan Energi Nasional dan Dewan Umum Energi Nasional. “Keduanya memiliki ruang lingkup berbeda. Satu berfokus pada kebijakan energi, sementara yang lain lebih pada aspek ekonomi. Perumusan melalui DEN membuat arah strategi energi nasional menjadi lebih komprehensif,” tuturnya.

Dalam memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE). Godang menyebut program tersebut penting untuk menjaga stabilitas pasokan. “CPE bertujuan menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu agar pasokan tetap aman ketika terjadi gangguan,” ucapnya.

Selain itu, diversifikasi sumber energi dinilai menjadi kunci untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). “Pemanfaatan energi terbarukan harus diperluas secara masif, namun tetap berjalan berdampingan dengan energi fosil agar saling melengkapi,” kata Godang.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menghitung kebutuhan energi secara cermat dan tidak bergantung pada satu sumber saja. “Diversifikasi harus terus diupayakan, termasuk meningkatkan produksi migas yang ada serta mempercepat eksplorasi cadangan baru,” ujarnya.

Pengembangan energi surya juga disebut memiliki potensi besar, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. “Sejumlah kajian menunjukkan radiasi matahari di kawasan timur sangat baik. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat bauran energi dan kemandirian nasional,” kata Godang.

Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan energi dan pangan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan kebijakan yang komprehensif, diversifikasi sumber energi, serta penguatan cadangan energi nasional agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak global.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan energi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah strategis menuju kemandirian bangsa. “Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi krusial. Visi swasembada energi dan pangan adalah langkah besar menuju ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Godang menjelaskan, arah kebijakan energi nasional telah dirancang secara strategis dengan koordinasi yang jelas. Pelaksanaan kebijakan harian berada di bawah kendali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara perumusan arah besarnya dilakukan melalui Dewan Energi Nasional. Melalui lembaga tersebut, pemerintah menyusun Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional sebagai pijakan utama dalam pengendalian sektor energi.

Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan fungsi antara Dewan Energi Nasional dan Dewan Umum Energi Nasional. “Keduanya memiliki ruang lingkup yang tidak sama. Dewan Energi Nasional berfokus pada kebijakan energi, sedangkan yang lain lebih pada aspek ekonomi. Kebijakan dan rencana umum energi yang dirumuskan DEN menjadi acuan utama pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam menjalankan strategi energi nasional,” katanya.

Dalam konteks penguatan pasokan, Godang mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang tengah menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE). Program ini dirancang untuk menyediakan cadangan energi di lokasi tertentu guna menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan, baik dari faktor alam maupun geopolitik.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya perluasan pemanfaatan energi terbarukan untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil harus berjalan berdampingan agar saling melengkapi. Pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan energi secara cermat, tidak bergantung pada satu sumber, serta terus mendorong diversifikasi energi.

Godang menambahkan, peningkatan produksi dari lapangan migas eksisting harus dimaksimalkan, diiringi percepatan eksplorasi cadangan baru. Selain itu, energi surya dinilai memiliki potensi besar, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat radiasi matahari tinggi. “Potensi ini adalah modal penting untuk memperkuat bauran energi dan ketahanan energi nasional ke depan,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan energi yang kian meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian integral dari visi besar pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian energi sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi dan daya saing bangsa.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai, di tengah tingginya konsumsi energi, keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan menjadi faktor krusial yang harus dikelola secara cermat. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah besar menuju kemandirian nasional yang berkelanjutan.

“Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang sangat krusial. Visi Presiden dalam mewujudkan swasembada energi adalah langkah besar menuju ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujar Godang.

Secara kelembagaan, pengelolaan energi nasional dilaksanakan melalui koordinasi yang terstruktur. Presiden menetapkan arah kebijakan strategis, sementara pelaksanaan teknis harian berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui Dewan Energi Nasional, pemerintah menyusun Kebijakan Energi Nasional serta Rencana Umum Energi Nasional sebagai landasan utama dalam perumusan dan pengendalian kebijakan energi.

Godang menjelaskan bahwa Dewan Energi Nasional berperan merumuskan kebijakan energi secara komprehensif sebagai acuan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam menjalankan strategi energi nasional secara terukur dan terarah.

“Melalui Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dirumuskan secara menyeluruh sehingga menjadi panduan yang jelas bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi,” katanya.

Langkah konkret lainnya adalah penyiapan program Cadangan Penyangga Energi (CPE) oleh Kementerian ESDM. Program ini dirancang untuk menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu guna menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan, baik akibat faktor eksternal maupun dinamika pasar global.

“Program Cadangan Penyangga Energi sangat strategis karena menjadi instrumen pengaman apabila terjadi gangguan pasokan. Ini bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional,” jelas Godang.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi sumber energi guna menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak. Pemanfaatan energi terbarukan diperluas secara masif untuk mendukung energi fosil, sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Strategi ini dinilai mampu memperkuat struktur bauran energi nasional sekaligus menjaga ketahanan pasokan jangka panjang.

“Diversifikasi sumber energi, termasuk pengembangan energi surya, adalah kunci untuk memastikan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan. Potensi di kawasan timur Indonesia sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal,” tutupnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem energi nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Post navigation

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi katalis positif bagi industri unggas nasional seiring meningkatnya kebutuhan pasokan daging ayam untuk puluhan juta penerima manfaat. Hal itu sejalan dengan proyek hilirisasi ayam yang bakal turut menopang suplai daging untuk MBG.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, awalnya usul pengadaan proyek industri ayam terintegrasi datang dari Kementerian Pertanian (Kementan). Namun kemudian Danantara menindaklanjutinya guna memproyeksikan kebutuhan daging ayam bagi pangan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

“Termasuk dengan adanya program MBG, ini kebutuhan ayam akan meningkat sangat signifikan,” ujar dia.

Ia mengakui bahwa program MBG menjadi katalis positif bagi industri unggas ke depannya, mengingat kebutuhan unggas untuk program MBG diproyeksikan meningkat pada Agustus 2026 ketika program MBG menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat.

Selain kebutuhan daging ayam yang bakal meningkat signifikan, Danantara juga mengantisipasi kenaikan harga pangan dari hewan ternak tersebut, seperti harga telur ayam di pasaran. Dengan demikian, langkah hilirisasi industri ayam mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat rantai pasok pangan domestik di tengah lonjakan permintaan.

“Karena kalau kita lihat sekarang, kalau tidak antisipasi harga telur, harga ayam ini akan meningkat secara signifikan kalua tidak diantisipasi dari sekarang,” terang Rosan.

Untuk diketahui, proyek hilirisasi industri ayam sudah tersebar di 6 wilayah, antara lain Kabupaten Malang di Jawa Timur, Kabupaten Gorontalo di Gorontalo, Kabupaten Lampung Selatan di Lampung, Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, Kabupaten Penajam Paser di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai contoh, di NTB industri perunggasan terintegrasi dibangun di Desa Srading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Pembangunan industri perunggasan terintegrasi di NTB menjadi Langkah strategis untuk memutus ketergantungan hulu-hilir yang selama ini dikuasi korporasi besar, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menyuplai kebutuhan MBG.

Iqbal menyebut bahwa proyek ini merupakan embrio kemandirian ekonomi sektor peternakan di NTB. Ia menilai peternak lokal memiliki etos kerja yang kuat. Namun, kerap kalah bersaing akibat fluktuasi harga pakan dan bibit ayam (day old chick/DOC) yang dikendalikan oleh monopoli industri besar.

“Persoalannya adalah hulu dan hilir yang tidak mampu kita kuasai. Mulai dari pakan hingga DOC harus melewati beberapa tahap yang dikuasai monopoli besar. Dengan hadirnya industri ini, kita ingin 100% kebutuhan disediakan sendiri di sini,” jelas Iqbal.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan industri unggas nasional. Kebutuhan protein hewani dalam jumlah besar untuk program tersebut mendorong peningkatan produksi telur dan daging ayam, sekaligus membuka peluang usaha bagi peternak dan pelaku industri pangan di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program MBG memerlukan tambahan sedikitnya 1.500 peternak ayam petelur baru pada 2026. Langkah ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan telur seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat program yang kini telah mencapai 55,1 juta orang.

“Untuk telur ayam di 2026, kami sudah sampaikan ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, atau setara minimal 1.500 peternak baru agar kita bisa memberikan telur dua kali seminggu,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan, lonjakan jumlah penerima manfaat membuat kebutuhan rantai pasok pangan meningkat secara signifikan. Setiap hari, program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, mulai dari beras, sayur, daging ayam, telur, hingga susu.

Menurut Dadan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350 kilogram sayur, dan 450 liter susu dalam satu kali proses memasak. Kebutuhan tersebut menciptakan permintaan besar yang berdampak langsung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ia menambahkan, aktivitas ekonomi lokal juga ikut bergerak. Saat ini, sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur program MBG di seluruh Indonesia. Selain itu, setiap SPPG melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan yang masing-masing memberdayakan 2 hingga 15 pekerja.

“Produksi para petani, peternak, dan nelayan bisa diserap oleh setiap SPPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat,” kata Dadan.

Dukungan terhadap rantai pasok protein hewani juga dilakukan melalui penguatan industri perunggasan terintegrasi. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, Ghimoyo, mengatakan anak usaha perseroan, PT Berdikari, telah meresmikan Fasilitas Hilirisasi Poultry Terintegrasi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare itu dirancang untuk memperkuat sektor pangan nasional sekaligus mendukung kebutuhan protein dalam program MBG.

“Melalui pembangunan fasilitas ini diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan protein nasional, khususnya untuk mendukung program strategis MBG sebagai investasi besar bangsa dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” ujar Ghimoyo.

Selain di Malang, ID Food juga melakukan peletakan batu pertama di lima lokasi lainnya, yakni Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Bone, Paser, dan Sumbawa. Enam fasilitas tersebut merupakan bagian dari rencana besar pembangunan 30 fasilitas hilirisasi peternakan unggas di seluruh Indonesia.

Ghimoyo menargetkan 30 fasilitas itu mampu meningkatkan produksi hingga 1,5 juta ton daging ayam dan satu juta ton telur. Program ini diperkirakan menciptakan 1,46 juta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan peternak hingga Rp81,5 triliun per tahun secara bruto.

Dengan sinergi antara program gizi nasional dan penguatan industri perunggasan, pemerintah tidak hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan. Program MBG pun dinilai menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor peternakan sekaligus investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan gizi, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor industri pangan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga dirancang sebagai pengungkit ekonomi yang melibatkan petani, pelaku UMKM, serta rantai pasok pangan dalam negeri. Dengan pendekatan yang terintegrasi, MBG diharapkan mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas serta berkelanjutan.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, khususnya bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Akses terhadap makanan bergizi yang sebelumnya menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat kini dapat terpenuhi secara lebih merata. Anak-anak usia sekolah, misalnya, memperoleh manfaat langsung berupa asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang, perbaikan gizi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa pengurangan pengeluaran rumah tangga membuka ruang bagi keluarga untuk mengalokasikan pendapatan pada kebutuhan lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan.

Hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak signifikan dalam menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya pada sektor pangan. Berdasarkan survei baseline yang melibatkan 81.100 rumah tangga di seluruh Indonesia, mayoritas penerima manfaat MBG merasakan kemudahan dalam memperoleh makanan bergizi, berkurangnya waktu persiapan makan, serta perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Dadan, hasil survei tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran. Program MBG juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Ketika kebutuhan pangan dasar masyarakat dapat dipenuhi, tekanan ekonomi rumah tangga berkurang. Pengeluaran keluarga untuk kebutuhan makanan dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau usaha produktif. Hal ini berpotensi meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, MBG memperkuat rasa kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar warga, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil survei lembaga riset Indikator Politik yang dirilis 8 Februari 2026, MBG adalah program pemerintah yang meraih kepuasan publik paling tinggi. Sebanyak 72,8% responden puas dengan pelaksanaan MBG. Hasil survei ini menjadi sinyal kuat bahwa program MBG mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tidak kalah penting, MBG memberikan dampak positif terhadap sektor industri pangan nasional. Kebutuhan bahan baku dalam skala besar untuk mendukung program ini membuka peluang pasar yang luas bagi produsen pangan lokal. Petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil di bidang pengolahan makanan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok. Dengan skema yang tepat, permintaan yang stabil dari program MBG dapat menjadi motor penggerak produksi pangan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 dengan nilai belanja memcapai Rp80 triliun. ?Menurutnya, implementasi program MBG akan berjalan optimal di tahun 2026 sehingga diharapkan dampaknya dapat dirasakan pada kuartal pertama.

?Airlangga pun menerangkan program MBG dinilai tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga mendorong penguatan rantai pasok, terutama untuk komoditas pangan seperti daging, telur, dan kebutuhan lainnya.

Program MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program MBG tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri. Aktivitas ekonomi yang meningkat pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi berjalan sesuai kebutuhan lokal, termasuk pemilihan menu berbasis potensi pangan daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjaga keberagaman kuliner nusantara.

Selain itu, transparansi dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar program berjalan efektif. Pengawasan terhadap kualitas makanan, distribusi, serta penggunaan anggaran harus dilakukan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dan lembaga independen dalam proses monitoring dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang terintegrasi, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat industri pangan nasional. Program ini tidak hanya memberi manfaat langsung dalam bentuk pemenuhan gizi, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Pada akhirnya, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Rivka Mayangsari *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin dipandang sebagai langkah strategis negara dalam membangun fondasi kekuatan bangsa dari aspek paling mendasar, yakni kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Pemerintah menempatkan MBG bukan sekadar sebagai program bantuan konsumsi, melainkan sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, program ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional berbasis manusia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai MBG merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui bantuan sosial biasa. Ia memandang kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan MBG sebagai langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kecukupan gizi sejak dini, sehingga intervensi negara melalui program terukur menjadi kunci.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kebanggaannya terhadap capaian pelaksanaan MBG yang dinilai telah memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Program tersebut dilaporkan menunjukkan perkembangan positif bagi warga sejak dijalankan sebagai prioritas nasional. Efeknya tidak hanya terlihat dari meningkatnya akses makanan bergizi, tetapi juga dari pergerakan rantai pasok pangan dan jasa distribusi di tingkat daerah.

Dari sisi ketahanan pangan, pemerintah daerah memastikan ketersediaan stok tetap aman meskipun terjadi peningkatan kebutuhan konsumsi akibat program MBG. Keterlibatan BUMD DKI Jakarta dalam distribusi dinilai memberi keuntungan ekonomi karena menghadirkan kepastian pasar dan pembelian dalam jumlah terukur. Skema ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara program sosial dan badan usaha daerah, sehingga belanja negara juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pengawalan mutu juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi agar setiap porsi makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi. Langkah ini dipandang penting karena kualitas program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kandungan nutrisi dan dampak kesehatannya. Standarisasi gizi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dari level daerah.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti memandang MBG sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibanding dorongan pertumbuhan ekonomi instan. Ia menilai program tersebut relevan dengan tantangan struktural gizi nasional yang masih dihadapi Indonesia. Meski prevalensi stunting menunjukkan tren menurun, kecepatannya dinilai masih perlu didorong lebih kuat.

Selain persoalan stunting, tantangan lain seperti anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis, serta beban gizi ganda pada anak dan remaja masih ditemukan di berbagai wilayah. Karena itu, intervensi gizi berskala nasional dinilai penting untuk memutus rantai masalah kesehatan sejak dini. Pendekatan preventif melalui penyediaan makanan bergizi dinilai lebih efisien dibanding biaya kuratif jangka panjang akibat masalah kesehatan dan rendahnya produktivitas.

Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang dengan pendekatan pemerataan distribusi agar manfaatnya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sejak diluncurkan pada Januari 2025 sebagai program unggulan nasional, MBG difokuskan untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing global. Pemerintah memposisikan gizi sebagai infrastruktur manusia yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik.

MBG juga dirancang memberi efek pengganda ekonomi. Selain menyasar penerima manfaat langsung, program ini menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan UMKM dalam rantai pasok pangan. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat komunitas. Dengan demikian, anggaran sosial negara sekaligus berfungsi sebagai stimulus ekonomi mikro.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati menilai asupan gizi seimbang merupakan kunci utama mencetak individu berkualitas di masa depan. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari penurunan stunting semata, tetapi dari kesiapan fisik, kognitif, dan produktivitas generasi muda. Pembentukan Badan Gizi Nasional dipandang sebagai bukti keseriusan negara menempatkan isu gizi sebagai mandat strategis nasional.

Peran pengawasan publik juga dianggap penting untuk memastikan program berjalan akuntabel dari hulu hingga hilir. Partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas, distribusi, dan ketepatan sasaran akan memperkuat efektivitas program. Transparansi dan kolaborasi menjadi fondasi agar MBG tidak hanya besar dalam desain, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan.

Secara keseluruhan, Program MBG membentuk model baru kebijakan sosial yang terintegrasi dengan strategi ekonomi. Negara tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi menanam investasi pada kualitas manusia dan ekosistem usaha lokal. Dengan fondasi gizi yang lebih baik, generasi mendatang diharapkan tumbuh lebih sehat, produktif, dan inovatif. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, MBG menjadi simbol bahwa kekuatan ekonomi masa depan dibangun dari piring makan rakyat hari ini.

*) Pemerhati Gizi anak

Jakarta – Di tengah fragmentasi ekonomi global dan meningkatnya rivalitas dagang antarnegara, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat guna memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pertumbuhan nasional sekaligus memperluas akses pasar ekspor di tengah dinamika global yang kian kompetitif.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa kunjungan ini difokuskan pada pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Agenda pembahasan mencakup penguatan hubungan ekonomi serta penjajakan sejumlah kerja sama perdagangan strategis.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin dijadwalkan membahas perkembangan perundingan dan potensi perjanjian dagang yang diharapkan mampu mendorong investasi, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke AS antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kunjungan ini menegaskan diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menghadapi tekanan global.

Pada kesempatan berbeda, upaya serupa juga dilakukan Presiden Prabowo saat menjalankan misi diplomasi ekonomi di London, Inggris. Dalam agenda tersebut, penguatan kerja sama perdagangan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta British Chamber of Commerce.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa komitmen kerja sama antara dunia usaha kedua negara akan ditindaklanjuti secara konkret.

“Komitmen ini akan ditindaklanjuti secara kongkret antara dunia usaha kedua negara yang dikawal oleh kami Kadin Indonesia dan British Chamber of Commerce,” kata Anindya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Presiden dalam forum bisnis dan investasi menunjukkan keseriusan Indonesia memperluas jejaring dagang global.

“Hadirnya Pak Presiden Prabowo menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Inggris,” ujarnya.

Rangkaian kunjungan di berbagai negara itu menunjukkan satu benang merah, yakni memperkuat diplomasi perdagangan sebagai strategi menghadapi fragmentasi global sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar internasional.

Jakarta – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menegaskan arah diplomasi perdagangan Indonesia di tengah dinamika dan fragmentasi ekonomi global. Lawatan ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap perundingan internasional benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden memberikan penegasan tegas mengenai prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap negosiasi ekonomi.

“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia.” tulis Teddy.

Presiden juga menekankan bahwa diplomasi perdagangan tidak boleh berhenti pada kepentingan transaksional jangka pendek. Negosiasi harus mampu memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ungkap Seskab.

Lebih jauh, Kepala Negara menggarisbawahi pentingnya hasil konkret dari setiap kebijakan ekonomi.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” pungkas Teddy.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas industri nasional serta integrasi yang lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

Teddy menambahkan, agenda kunjungan juga membahas penguatan hubungan Indonesia–Amerika Serikat melalui sejumlah perundingan dan perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulisnya dalam keterangan pers.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut lawatan ini mencakup pertemuan bisnis dan investasi kedua negara.

Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut juga berkaitan dengan pembaruan perundingan Indonesia–Amerika Serikat dan rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

“Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika. Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Haryo.

Apresiasi datang dari kalangan diaspora dan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Alberto Sidiq, mahasiswa asal Jakarta yang kini berkuliah di Johns Hopkins University, mengaku optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

“Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis terhadap kepemimpinan yang sudah kita percayai. Kita selalu berdoa agar beliau dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Oleh: Dimas Saputra )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada 16 Februari 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di pasar global. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin terfragmentasi, langkah diplomasi yang terukur dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan memperluas ruang pertumbuhan nasional.

Keberangkatan Presiden dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma bersama rombongan terbatas mencerminkan fokus dan efisiensi agenda. Dalam lawatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Komposisi delegasi menunjukkan bahwa isu energi, industri, dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian integral dari strategi ekonomi yang dibawa.

Di Washington DC, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus membahas kerja sama strategis lintas sektor, terutama terkait perdagangan dan investasi.

Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade menjadi salah satu agenda utama. Kesepakatan perdagangan timbal balik ini diharapkan memperluas akses pasar Indonesia, meningkatkan kepastian usaha, dan menciptakan peluang investasi yang saling menguntungkan. Pemerintah memandang perjanjian tersebut sebagai instrumen konkret untuk memperkuat daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Presiden menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran menteri ekonomi di Hambalang. Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam rapat tersebut, menurut penjelasan Sekretaris Kabinet, Presiden menekankan bahwa setiap perundingan ekonomi harus menghasilkan manfaat jangka panjang bagi struktur ekonomi nasional. Diplomasi tidak boleh berhenti pada capaian jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global.

Penekanan itu mencerminkan pendekatan yang sistematis. Pemerintah berupaya memastikan bahwa integrasi Indonesia ke dalam perdagangan internasional tetap sejalan dengan agenda hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan nilai tambah domestik. Ketahanan ekonomi dipahami bukan hanya sebagai stabilitas makro, tetapi juga sebagai kemampuan industri nasional bersaing secara berkelanjutan.

Momentum internasional sebelumnya di World Economic Forum di Davos turut memperkuat arah kebijakan tersebut. Kehadiran Presiden di forum global itu dinilai diaspora Indonesia sebagai langkah strategis untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Mahasiswa Magister Material Science and Engineering di ETH Zurich sekaligus Materials Engineer di Hilti Group, Alvin Wihono, menilai kepemimpinan Presiden memiliki visi jangka panjang dan konsistensi arah kebijakan. Ia berpandangan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan forum global tidak hanya untuk menarik investasi finansial, tetapi juga untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia serta transfer pengetahuan.

Pandangan tersebut mencerminkan harapan generasi muda diaspora terhadap strategi ekonomi pemerintah. Ketahanan ekonomi, dalam perspektif mereka, tidak hanya dibangun melalui arus modal, tetapi juga melalui penguatan kualitas manusia dan inovasi.

Antusiasme juga datang dari diaspora di Basel. Warga Indonesia yang telah lama menetap di Swiss, Pardy, mengaku bangga dapat menyambut langsung kehadiran Presiden. Momen itu dianggap sebagai simbol kedekatan negara dengan warganya di luar negeri sekaligus penegasan bahwa Indonesia hadir aktif dalam percaturan global.

Diaspora lainnya, Aldi, melihat kepemimpinan Presiden sebagai figur yang strategis dalam mengelola prioritas nasional dan membangun relasi dengan negara mitra. Ia menilai pendekatan kebijakan ekonomi yang berbasis visi jelas menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global.

Kunjungan kerja ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi yang adaptif. Pemerintah menempatkan kerja sama bilateral sebagai sarana membuka peluang ekspor baru, memperluas jejaring industri, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan nasional.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi bersifat seremonial, melainkan berorientasi hasil. Setiap pertemuan dirancang untuk menghasilkan komitmen konkret yang dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis di dalam negeri. Sinkronisasi antara agenda luar negeri dan reformasi domestik menjadi kunci efektivitas strategi ini.

Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa penguatan kerja sama dengan mitra strategis akan membantu diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ketergantungan pada pasar tertentu perlu dikurangi agar struktur perdagangan lebih tangguh menghadapi gejolak eksternal. Diversifikasi ini sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha nasional untuk naik kelas dan menembus rantai pasok global yang lebih kompleks.

Konsistensi arah kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Stabilitas politik dan kesinambungan program prioritas dinilai sebagai modal utama untuk menarik investasi jangka panjang. Dengan kombinasi diplomasi aktif dan reformasi domestik, Indonesia berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap inklusif, berdaya tahan, dan berorientasi masa depan.

Secara keseluruhan, momentum kunjungan kerja ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjadikan diplomasi ekonomi sebagai garda depan penguatan ketahanan nasional. Dengan pendekatan terkoordinasi, dukungan kabinet ekonomi, serta apresiasi dari diaspora, langkah Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif menghadapi fragmentasi global, melainkan aktif memperluas peluang dan memperkokoh posisi di pasar dunia.