Oleh: Sinta Maharani )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menjadi momentum penting bagi reposisi Indonesia dalam peta perdagangan dunia. Di tengah lanskap global yang semakin kompetitif dan terfragmentasi, langkah diplomasi ekonomi yang terarah dipandang sebagai strategi krusial untuk memperkuat daya tawar nasional.

Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendarat di Pangkalan Militer Andrews. Kedatangan Kepala Negara disambut Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI di Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, serta Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.

Setelah prosesi penyambutan, Presiden langsung menuju tempat bermalam untuk memulai agenda resmi. Kehadiran diaspora Indonesia yang menyambut dengan nuansa nasional mencerminkan optimisme masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah.

Dalam kunjungan ke Amerika, Presiden diagendakan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan bilateral itu difokuskan pada penguatan hubungan kedua negara sekaligus pembahasan kerja sama strategis di bidang ekonomi dan perdagangan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa lawatan ini merupakan bagian dari diplomasi langsung Presiden untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri. Pemerintah menempatkan negosiasi perdagangan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi industri nasional, bukan sekadar memperluas transaksi jangka pendek.

Sebelum keberangkatan, Presiden menggelar rapat konsolidasi di Hambalang bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyamaan posisi kebijakan dan pematangan strategi negosiasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan bahwa setiap agenda luar negeri dirancang melalui koordinasi yang matang dan berbasis kepentingan nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa kunjungan Presiden mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara. Agenda tersebut juga menjadi bagian dari rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade antara kedua kepala negara.

Menurut Haryo, pembahasan mencakup pembaruan perundingan Indonesia–Amerika Serikat, dengan target penandatanganan kesepakatan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa secara substansi, negosiasi tarif telah rampung dan saat ini memasuki tahap harmonisasi bahasa hukum.

Kesepakatan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan pembebasan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Sebaliknya, pemerintah AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Selain itu, sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao memperoleh pengecualian tarif.

Langkah ini mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi pemerintah dalam mengamankan kepentingan strategis nasional. Penurunan tarif dan pengecualian komoditas unggulan membuka peluang peningkatan ekspor sekaligus memperluas akses pasar Indonesia di ekonomi terbesar dunia.

Reposisi Indonesia dalam perdagangan global tidak hanya diukur dari capaian tarif, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang. Pemerintah memandang momentum ini sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dan membuka ruang kerja sama baru yang saling menguntungkan.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran menteri teknis menunjukkan bahwa diplomasi perdagangan terintegrasi dengan agenda energi, hilirisasi, dan penguatan sektor strategis.

Respons positif juga datang dari mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jessica, mahasiswi asal Surabaya yang menempuh pendidikan di Georgetown University, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Presiden yang dinilainya mampu menjaga optimisme Indonesia di tengah dinamika global.

Ia menilai berbagai perkembangan yang terlihat di media menunjukkan arah kebijakan yang positif dan memuaskan. Secara pribadi, ia merasa bersyukur atas upaya pemerintah yang terus diarahkan untuk membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik.

Pandangan tersebut mencerminkan kepercayaan generasi muda terhadap strategi pemerintah dalam mengelola hubungan internasional. Optimisme ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Amerika Serikat menandai fase baru dalam diplomasi perdagangan Indonesia. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, negosiasi yang matang, serta dukungan publik, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mereposisi Indonesia sebagai mitra strategis yang diperhitungkan dalam perdagangan dunia.

Ke depan, hasil kunjungan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekspor, tetapi juga mendorong arus investasi, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas industri nasional. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kesepakatan akan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dengan fondasi diplomasi yang semakin solid, Indonesia berada pada posisi yang lebih percaya diri untuk memainkan peran sentral dalam arsitektur perdagangan global yang terus berkembang.

Di tengah perubahan tatanan ekonomi global, langkah aktif dan terukur ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti arus, melainkan mengambil peran proaktif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional.

*) Analis Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Global

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memperketat pengawasan distribusi energi selama Ramadan 2026 guna mengantisipasi lonjakan permintaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan BBM dan LPG tetap aman serta terkendali sepanjang Ramadan dan Idulfitri.

“Ketiga, terkait kesiapan pasokan energi untuk menghadapi bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, saya tegaskan seluruhnya dalam kondisi terkendali dan stok nasional berada di atas batas minimum,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, cadangan BBM nasional tercatat berada di atas ambang aman.

“Batas minimum stok BBM kita ditetapkan 18 hari dan saat ini kondisinya tidak ada kendala. Cadangan BBM nasional berada di kisaran 21 hari, sehingga masih berada di atas ambang minimum dan dipastikan aman,” katanya.

Pemerintah juga memastikan operasional kilang domestik menopang kebutuhan energi selama Ramadan.

“Saat ini industri sudah kembali beroperasi dan pasokan dari kilang Balikpapan dinilai mencukupi, khususnya untuk jenis C48. Namun, untuk solar berkualitas tinggi seperti C51 serta beberapa spesifikasi lainnya, kita masih harus melakukan impor,” terang Bahlil.

Ia turut menegaskan ketersediaan bensin nonsubsidi.

“Untuk bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, stoknya juga berada di kisaran 18 hari. Dengan demikian, tidak ada kendala pasokan,” tegasnya.

Pengawasan distribusi diperketat oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyatakan pengamanan stok dilakukan menyeluruh.

“Karena jarak antara perayaan Natal hingga Lebaran sangat berdekatan, maka stok BBM benar-benar kami jaga agar tetap aman dan mencukupi,” ujarnya.

Di sisi hilir, Pertamina Patra Niaga meningkatkan kesiapsiagaan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut stok nasional berada pada level solid.

“Per hari ini, stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kami tingkatkan,” katanya, dengan target ketahanan mencapai 22 hingga 23 hari.

Stabilitas energi tersebut berjalan seiring pengendalian inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fokus pemerintah menjaga daya beli.

“Pemerintah memperkuat koordinasi untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap berada dalam sasaran 2,5ą1 persen pada 2026,” ujar Airlangga.

“Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga tercapai tanpa menimbulkan tekanan baru bagi konsumsi rumah tangga,” tambahnya.

Melalui pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, dan stok yang aman, pemerintah memastikan kebutuhan energi terpenuhi sehingga Ramadan 2026 berjalan tenang dan aktivitas ekonomi tetap lancar. (*)

JAKARTA — Pemerintah memastikan stok pangan nasional aman dan harga tetap stabil sepanjang Ramadhan 2026 melalui penguatan produksi, optimalisasi cadangan, serta intervensi pasar yang terukur.

Neraca pangan hingga April 2026 menunjukkan sembilan komoditas strategis berada dalam kondisi surplus sehingga menopang stabilitas pasokan dan harga.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan produksi nasional tinggi dengan dukungan stok yang melimpah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (belum swasembada) ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” tegas Amran.

Ia menjelaskan stok beras nasional saat itu mencapai sekitar 3,4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah dan jauh di atas kondisi normal.

Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen pengendalian harga.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000,” ujarnya.

Pengawasan distribusi turut diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan.

Amran menegaskan penindakan difokuskan pada pabrik dan distributor utama.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menambahkan pemantauan harga dilakukan secara intensif di seluruh daerah.

Ia meminta pemerintah daerah segera melaporkan lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.

“Kalau harga melonjak tapi stok cukup, tentu bisa diambil tindakan. Segera laporkan ke pusat agar bisa dilakukan suplai dari daerah lain atau melalui BUMN pangan, sehingga harga tidak bergejolak,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kesiapan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan sebagai bantalan ekonomi masyarakat.

“Bantuan pangan akan dibagikan di bulan Februari itu terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng dengan anggaran Rp11,92 triliun. Nah, ini pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik,” papar Airlangga.

Melalui surplus produksi, operasi pasar, bantuan pangan, dan pengawasan distribusi, pemerintah memastikan Ramadhan 2026 berlangsung aman dan tenang dengan pasokan serta harga pangan yang stabil. (*)

Oleh: Raka Mahendra

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan terukur dalam menjaga pasokan pangan selama Ramadhan 2026 melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Strategi tersebut menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak diserahkan pada mekanisme pasar semata, melainkan dikelola secara aktif untuk meredam lonjakan permintaan, menekan gejolak harga, serta menjaga ketenangan sosial pada bulan suci. Sejak awal Ramadhan, negara hadir melalui kebijakan yang konkret dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penguatan operasi pasar menjadi instrumen utama dalam pengendalian harga pangan strategis. Pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di ratusan titik, termasuk di wilayah perkotaan dengan tekanan konsumsi tinggi.

Di Jakarta, Pasar Jaya meningkatkan cakupan pasar murah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mendekati 500 titik distribusi. Langkah tersebut memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memotong mata rantai distribusi yang kerap memicu kenaikan harga.

Dari sisi ketersediaan, pemerintah memastikan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kementerian Pertanian mencatat cadangan beras nasional mencapai sekitar 3,39 juta ton, didukung surplus produksi sebagai bantalan stabilitas.

Posisi stok tersebut memberi ruang intervensi yang luas bagi pemerintah tanpa mengganggu keseimbangan pasokan jangka menengah. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, telur ayam, daging ayam ras, cabai, dan gula juga berada dalam pengawasan ketat karena berpotensi memicu inflasi musiman.

Peran cadangan pangan negara dioptimalkan melalui penyaluran beras SPHP dan komoditas strategis lainnya. Perum Bulog bersama ID FOOD dan PTPN menyalurkan pasokan tambahan ke wilayah yang mengalami tekanan harga di atas Harga Eceran Tertinggi.

Operasi berbasis Cadangan Beras Pemerintah tersebut dirancang sebagai langkah preventif, bukan sekadar reaksi saat harga sudah terlanjur melonjak. Pendekatan tersebut memperkuat pesan bahwa negara mengendalikan ritme pasar selama Ramadhan.

Sudaryono menilai operasi pasar berfungsi sebagai alat intervensi harga yang efektif ketika dijalankan secara konsisten dan berskala luas. Pemerintah menargetkan ribuan titik operasi pasar selama Ramadhan untuk menekan harga bahan pokok utama seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, serta daging. Ketersediaan daging dalam jumlah puluhan ribu ton selama Ramadhan hingga Idulfitri turut memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga protein hewani.

Pemerintah memprioritaskan penjagaan ketersediaan melalui neraca pangan dan distribusi yang merata, tidak hanya di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan, tetapi hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Pengawasan harga difokuskan pada komoditas yang sering mengalami fluktuasi, seperti minyak goreng dan gula. Ketika harga di lapangan melampaui acuan, stok dari gudang BUMN pangan dan sektor swasta segera dilepas ke pasar.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa stabilitas harga selama Ramadhan bukan sekadar target, melainkan kewajiban negara untuk memastikan masyarakat dapat beribadah tanpa tekanan ekonomi tambahan.

Koordinasi lintas sektor turut diperkuat melalui peran Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, serta aparat pengawasan. Pemerintah daerah diminta memantau harga harian dan melaporkan setiap anomali yang tidak sejalan dengan kondisi stok. Dengan pola tersebut, suplai antardaerah dapat segera digerakkan sebelum gejolak meluas.

Dari sisi distribusi, Kementerian Perdagangan mengambil langkah antisipatif terhadap potensi gangguan logistik akibat cuaca. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan mendorong percepatan distribusi barang kebutuhan pokok melalui penguatan moda transportasi darat, laut, dan udara. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelabuhan, inventarisasi kontainer, serta optimalisasi tol laut, terutama untuk wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Upaya tersebut dibarengi penguatan kerja sama perdagangan antardaerah. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk memanfaatkan anggaran dekonsentrasi atau APBD guna mengatasi ketimpangan pasokan. Stok telur ayam yang berada dalam kondisi surplus juga diarahkan agar cepat tersalurkan ke wilayah yang membutuhkan, sehingga tekanan harga dapat diredam secara merata.

Selain operasi pasar, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan sebagai mitigasi risiko. Penyaluran beras 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat membantu menekan permintaan di pasar reguler. Kebijakan tersebut berperan ganda, menjaga daya beli kelompok rentan sekaligus menstabilkan harga di tingkat konsumen.

Penguatan operasi pasar selama Ramadhan 2026 mencerminkan kematangan pengelolaan pangan nasional yang semakin bertumpu pada perencanaan berbasis data dan pengendalian risiko.

Surplus produksi yang terjaga, cadangan pemerintah yang memadai, distribusi logistik yang dipercepat hingga ke daerah, serta pengawasan berlapis dari hulu ke hilir membentuk sistem pengamanan pangan yang solid dan adaptif.

Penekanan pada operasi pasar menegaskan kehadiran negara yang aktif dan terukur dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menutup ruang spekulasi dan praktik distorsi harga.

Dengan pendekatan tersebut, pasokan pangan tetap terkendali, harga lebih stabil, daya beli masyarakat terlindungi, dan Ramadhan dapat dijalani dengan rasa aman serta ketenangan sosial yang terjaga secara berkelanjutan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Stabilitas Pangan

Oleh : Muhammad Zaki )*

Stabilitas energi menjadi fondasi penting bagi kenyamanan ibadah selama Ramadhan 2026. Ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mobilitas masyarakat meluas, dan konsumsi energi melonjak, negara hadir memastikan pasokan bahan bakar minyak dan listrik tetap terjaga.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengelolaan energi tidak hanya diposisikan sebagai urusan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketenangan sosial dan keberlanjutan ekonomi selama bulan suci.

Pengamanan pasokan energi sepanjang Ramadhan memperlihatkan keseriusan pemerintah membaca pola kebutuhan masyarakat. Konsumsi BBM meningkat seiring aktivitas transportasi dan distribusi barang, sementara kebutuhan listrik melonjak pada malam hari saat ibadah dan kegiatan keluarga berlangsung lebih intens. Stabilitas pada dua sektor tersebut menjadi syarat utama agar Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk tanpa gangguan pemadaman atau kelangkaan bahan bakar.

Perhatian terhadap ketahanan energi juga tercermin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, yang menempatkan isu BBM sebagai agenda strategis. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas menegaskan bahwa stok BBM nasional berada di atas batas minimum coverage days yang telah disepakati.

Untuk bensin, ketahanan stok melampaui 25 hari, sementara solar berada di atas 15 hari. Kondisi tersebut memberikan ruang aman bagi sistem energi nasional dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri.

Ketahanan tersebut tidak hanya terlihat pada bensin dan solar. Avtur tercatat memiliki cadangan hampir 30 hari, sedangkan minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Angka tersebut menunjukkan kesiapan menyeluruh, baik untuk transportasi udara, sektor logistik, maupun kebutuhan rumah tangga tertentu. Ketersediaan energi pada level tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar mengandalkan optimisme, tetapi bekerja berbasis perhitungan dan pengawasan berlapis.

Aspek krusial lain terletak pada distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah terdampak bencana. Wahyudi Anas menjelaskan bahwa pasokan subsidi dan kompensasi negara di Pulau Sumatera disiapkan secara memadai untuk mendukung mobilitas alat berat, operasional posko, serta penyediaan energi di hunian sementara.

Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan memastikan distribusi tetap berjalan lancar di tengah proses pemulihan. Dalam konteks Ramadhan, keberlanjutan pasokan di wilayah rentan tersebut memiliki makna sosial yang besar karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, yang menilai penanganan sektor energi di Sumatera mendapat respons positif dari Komisi XII DPR RI.

Menurutnya, sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait memperlihatkan progres nyata dalam pemulihan pascabencana sekaligus menjaga kesiapan energi selama Ramadhan. Kesiapan tersebut mencakup BBM dan listrik, dua sektor yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.

Listrik memegang peran strategis selama Ramadhan karena lonjakan konsumsi pada malam hari menuntut keandalan pasokan. Kesiapan PLN memastikan kelistrikan tetap terjaga di berbagai wilayah, sehingga ibadah, aktivitas usaha, dan layanan publik berlangsung tanpa gangguan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai kunjungan kerja tersebut sebagai momentum penguatan kolaborasi lintas instansi, dengan penekanan pada peran PLN dan Pertamina menjaga pasokan energi tetap terkendali, terutama di wilayah terdampak bencana. Pandangan tersebut menegaskan energi sebagai wujud kehadiran negara dalam meringankan beban sosial masyarakat.

Secara lebih luas, ketahanan energi selama Ramadhan 2026 menunjukkan kematangan tata kelola sektor energi nasional yang semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pengelolaan stok berbasis coverage days, koordinasi antarlembaga, serta perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pola kerja tersebut menempatkan aspek keandalan pasokan dan pemerataan distribusi sebagai prioritas utama, terutama pada periode dengan tekanan konsumsi tinggi.

Tantangan ketergantungan impor untuk produk tertentu memang masih ada, namun manajemen distribusi yang disiplin dan kesiapan cadangan strategis mampu menjadi bantalan yang efektif dalam meredam gejolak.

Kombinasi antara pengawasan lapangan, kesiapan infrastruktur, dan respons cepat terhadap potensi gangguan memperlihatkan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari besaran stok, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik.

Energi yang aman menghadirkan rasa nyaman dalam beribadah. Ketika lampu tetap menyala, dapur tetap berfungsi, dan transportasi berjalan lancar, masyarakat dapat memusatkan perhatian pada esensi Ramadhan tanpa kecemasan akan gangguan kebutuhan dasar.

Stabilitas pasokan energi tersebut menopang ritme kehidupan sehari-hari, mulai dari sahur, berbuka, hingga pelaksanaan ibadah malam, serta menjaga aktivitas ekonomi kecil tetap bergerak di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan menjaga pasokan BBM dan listrik sepanjang bulan suci menjadi bukti bahwa negara menjalankan perannya secara nyata dan terukur, bukan sekadar responsif terhadap krisis, tetapi juga antisipatif terhadap pola konsumsi musiman.

Ke depan, penguatan ketahanan energi perlu terus dilanjutkan melalui pengelolaan stok yang disiplin, distribusi yang merata, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, agar setiap Ramadhan tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga cermin hadirnya negara dalam menjamin ketenangan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

PAPUA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional terus diperkuat dengan menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden yang menetapkan Papua sebagai kawasan penting pengembangan energi berkelanjutan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut menjawab tantangan ketimpangan akses listrik.

Ia menilai masih banyak wilayah di Papua belum menikmati layanan listrik memadai meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan karena energi merupakan fondasi kesejahteraan.

Rivqy menegaskan pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring pemerataan listrik nasional. Ia menekankan pentingnya keadilan energi bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” kata Rivqy.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai pilar penting strategi kemandirian energi nasional. Pemerintah memandang Papua memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan pembangunan energi harus memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat lokal. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi bahan bakar mahal.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi swasembada energi nasional yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan energi di Papua diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang baru.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah telah menyiapkan target pengembangan sebagai bagian strategi swasembada energi.

“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Penguatan sektor energi di Papua diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan energi yang andal menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah secara berkelanjutan.

Jakarta – Investasi energi bersih terus diperkuat untuk mempercepat transisi menuju sistem energi rendah karbon. PT Pertamina (Persero) memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui pengembangan Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, yang terintegrasi dengan proyek percontohan (pilot project) hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung.

Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan fasilitas strategis yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional dengan kapasitas penyimpanan 98.000 metrik ton. Transformasi ini menjadi bagian dari implementasi Roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060 Pertamina sekaligus penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

“Transformasi ini memastikan bahwa infrastruktur energi nasional tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga relevan dengan standar keberlanjutan global. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan tata kelola yang lebih baik, Pertamina memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko jangka panjang,” ujar Agung.

Sebagai bagian dari terobosan dekarbonisasi, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalokasikan investasi sekitar tiga juta dolar AS untuk proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu.

“Untuk pilot project green hydrogen yang kita lakukan ini (investasinya) kurang lebih sekitar tiga juta dolar AS,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani.

Proyek tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 80–100 kilogram hidrogen hijau per hari berbasis listrik panas bumi dengan efisiensi sekitar 80 persen. Sekitar 80 persen produksi direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong melalui teknologi fuel cell.

“Sekitar 80 persen (hidrogen hijau) dari Ulubelu akan digunakan untuk keperluan Terminal Tanjung Sekong,” ujarnya.

Pengembangan ini dilakukan melalui sinergi antarentitas Pertamina, termasuk PT Pertamina Energy Terminal sebagai pengguna dan PT Elnusa Petrofin dalam dukungan distribusi. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan IV 2026 dengan masa uji coba tiga tahun sebelum dikembangkan dalam skala lebih luas.

Menurut Agung, pemanfaatan hidrogen hijau di aset strategis menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan emisi karbon sektor hilir.

“Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya konsep, tetapi sudah diterapkan langsung di aset operasional strategis,” ujar Agung.

Inisiatif ini diharapkan mampu memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional terminal sekaligus menurunkan emisi Scope 2 secara signifikan. Investasi energi bersih tersebut menjadi langkah konkret mempercepat transisi rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Oleh: Yogi Prasetyo
Upaya mewujudkan swasembada energi kembali menjadi sorotan seiring berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Transformasi sektor energi yang kini digencarkan mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi kemandirian nasional. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kebijakan yang menekankan inovasi teknologi, peningkatan investasi, serta kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai arah progresif dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi Indonesia. Narasi swasembada energi pun tidak lagi dipandang sebagai gagasan jangka panjang semata, melainkan sebagai strategi nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melihat swasembada energi sebagai agenda besar yang membutuhkan keberanian berinovasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia memandang berbagai terobosan yang kini dijalankan menunjukkan optimisme baru dalam mengoptimalkan potensi domestik. Melalui intervensi teknologi pada sumur minyak tua hingga percepatan proyek hulu migas, pemerintah berupaya membuka peluang produksi yang lebih besar sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi nasional. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar menjaga pasokan menuju upaya menciptakan ekosistem energi yang produktif dan berorientasi masa depan.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah optimalisasi sumur minyak yang selama ini belum berproduksi maksimal. Dengan pendekatan teknologi dan kemitraan strategis, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional secara lebih efisien tanpa harus sepenuhnya bergantung pada eksplorasi baru yang membutuhkan waktu panjang. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan aset yang sudah ada merupakan bentuk efisiensi sekaligus strategi percepatan menuju swasembada energi. Upaya ini juga diyakini dapat membuka peluang transfer teknologi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi.

Di sisi lain, percepatan eksekusi proyek-proyek yang telah masuk dalam rencana pengembangan serta rencana pembukaan tender blok migas baru menunjukkan arah kebijakan yang semakin proaktif. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat ketahanan pasokan energi sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha. Visi ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada energi sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pengolahan energi dalam negeri juga menjadi bagian integral dari strategi besar tersebut. Keberhasilan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan dinilai sebagai tonggak penting yang memperlihatkan kemampuan Indonesia memperkuat rantai nilai energi nasional. Menteri ESDM melihat pengoperasian kilang tersebut sebagai langkah strategis yang mampu menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Dengan meningkatnya produksi bahan bakar dari kilang dalam negeri, peluang untuk memperkuat stabilitas harga energi nasional pun semakin terbuka.

Peran PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional turut menjadi faktor penentu dalam mempercepat transformasi ini. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menilai integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan upaya modernisasi tata kelola energi nasional yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan dan profesionalisme.

Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan program Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa agenda swasembada energi juga diarahkan untuk mendorong pemerataan akses energi hingga ke wilayah pedesaan. Simon melihat koordinasi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai kunci agar distribusi energi dapat menjangkau wilayah terpencil secara lebih merata. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa swasembada energi tidak semata soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang memastikan manfaat energi dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat luas.

Dari sisi pengawasan, masukan DPR menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola distribusi energi berjalan optimal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi agar kebijakan energi benar-benar tepat sasaran. Ia memandang bahwa penataan distribusi yang lebih baik akan membantu menjaga keberlanjutan program subsidi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem energi nasional. Pengawasan yang konstruktif dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga akuntabilitas sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Sementara itu, apresiasi terhadap respons cepat Pertamina dalam penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan bahwa reformasi sektor energi mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai kesiapan distribusi bahan bakar saat situasi darurat mencerminkan profesionalisme dan kesiapan operasional perusahaan energi nasional dalam menjaga layanan publik. Responsivitas tersebut menjadi indikator bahwa transformasi energi tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada ketahanan layanan di tengah situasi krisis.

Pada akhirnya, perjalanan menuju swasembada energi memang membutuhkan konsistensi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Berbagai langkah strategis yang kini dijalankan menunjukkan arah kebijakan yang semakin konstruktif, mengedepankan inovasi sekaligus kolaborasi. Jika momentum ini terus dijaga, swasembada energi bukan hanya menjadi target jangka panjang, tetapi juga simbol kedaulatan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat.

*) Peneliti Ketahanan Energi

Oleh: Farhan Akbar Pratama*

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi terus diperkuat sebagai bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional. Kawasan timur, khususnya Papua, menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda tersebut. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pasokan energi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan Papua. Ia memandang bahwa penguatan sektor energi akan menjadi dasar bagi kemajuan daerah, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa potensi energi Papua tidak lagi hanya menjadi cadangan, tetapi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut pandangan Presiden, pengamanan dan pengelolaan kekayaan negara menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah terus melakukan penataan aset serta memperkuat regulasi agar pemanfaatan sumber daya energi berjalan optimal. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan energi benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat Papua.

Papua memiliki potensi energi yang sangat besar, baik dari sumber daya alam maupun energi terbarukan. Pemerintah melihat potensi ini sebagai peluang strategis untuk mempercepat kemandirian energi di tingkat daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, Papua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi. Pengembangan bahan bakar nabati dari kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang sebagai solusi yang dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Langkah ini dinilai mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Energi terbarukan dinilai sebagai solusi efektif untuk menjangkau wilayah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses energi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, biaya distribusi energi dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menilai bahwa swasembada energi merupakan bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Ia memandang pembangunan sektor energi di Papua bukan hanya bertujuan meningkatkan pasokan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa masyarakat Papua menjadi penerima manfaat utama dari pengembangan energi tersebut.

Menurut Bahlil, Papua memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional. Pengembangan sektor energi di wilayah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain itu, pembangunan energi juga diyakini akan membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung tujuan tersebut. Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi energi menjadi fokus utama dalam memastikan ketersediaan energi yang merata. Dengan infrastruktur yang memadai, Papua dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam mencapai swasembada energi. Ia melihat Papua sebagai wilayah dengan potensi besar untuk pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi tersebut secara optimal untuk mendukung kemandirian energi daerah.

Eniya menilai bahwa energi terbarukan memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Pemanfaatan energi lokal akan membantu mengurangi kesenjangan akses energi antara wilayah barat dan timur. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan swasembada energi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Ketersediaan energi yang stabil akan mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan usaha kecil. Dengan demikian, swasembada energi tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan swasembada energi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam memastikan setiap program berjalan efektif. Pendekatan yang terencana dan terukur akan membantu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan energi.

Penguatan swasembada energi di Papua menghadirkan efek multiplikasi terhadap sektor industri, perdagangan, dan usaha mikro. Ketersediaan energi yang andal akan meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan hasil nyata.

Kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya tahan bangsa dalam menghadapi dinamika global. Komitmen tersebut tercermin dalam langkah konkret menjadikan Papua sebagai bagian penting dari arsitektur energi masa depan Indonesia.

Papua diarahkan menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan serta representasi nyata transformasi energi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kemandirian bangsa.

Dengan strategi yang konsisten, berbasis potensi unggulan daerah, dan didukung kolaborasi lintas sektor, Papua diarahkan menjadi simbol keberhasilan pemerataan pembangunan nasional. Swasembada energi bukan sekadar target kebijakan, melainkan representasi transformasi struktural Indonesia menuju bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berketahanan kuat dalam menghadapi dinamika global.

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Sumber Daya Alam

Jakarta — Upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan multi komoditas mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah strategis berupa penerbitan paket regulasi dan deregulasi dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat produksi, memperbaiki tata niaga, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam rantai pasok pangan nasional.

Muhammad Sirod, Wasekjen IV Rumpun Kajian Strategis DPP HA IPB, Wasekjen DPN HKTI Bidang Gizi, dan Kabid Usaha & Bisnis Pertanian PISPI, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah struktural yang signifikan.

“Pemerintah menerbitkan paket 25 regulasi sepanjang 2025–2026 sebagai langkah strategis memperkuat agenda swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Kebijakan ini mencakup satu Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden, dua Keputusan Presiden, tujuh Instruksi Presiden, serta sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mencabut sekitar 547 regulasi internal sebagai bagian dari reformasi kebijakan.

“Pencabutan ratusan regulasi internal dinilai penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan turunan. Sebelumnya, satu program pangan kerap memiliki banyak pedoman dan surat edaran yang berjalan bersamaan, sehingga meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sirod menilai deregulasi tersebut diarahkan memperkuat struktur rantai pasok pangan modern dari hulu hingga hilir. Fokusnya mencakup penyederhanaan aturan internal, percepatan perizinan produksi, reorganisasi kelembagaan teknis, penataan tata niaga impor, serta penguatan koordinasi pusat-daerah melalui Instruksi Presiden.

Pada level produksi, perubahan Peraturan Menteri Pertanian terkait penamaan dan pendaftaran varietas tanaman disebut memperjelas kriteria layanan.

“Kepastian waktu ini berpengaruh besar pada inovasi benih, karena dalam rantai pasok pangan modern, kecepatan registrasi varietas menentukan seberapa cepat teknologi dapat diadopsi petani,” ungkapnya, merujuk pada batas waktu layanan maksimal 17 hari kerja melalui sistem digital.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan capaian swasembada nasional menunjukkan hasil konkret kebijakan pemerintah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara komoditas yang masih dalam penguatan produksi meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, serta gula industri.

Amran menegaskan, surplus produksi menjadi bantalan kuat menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000. Semua harus patuh,” ujarnya.

Stok beras nasional tercatat mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari 2026, dua kali lipat kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” tegasnya.