Jakarta — Kebijakan deregulasi sektor pertanian yang ditempuh pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Distribusi pupuk yang sebelumnya tersendat oleh rantai birokrasi panjang kini berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Dampaknya, percepatan produksi pangan nasional semakin terasa, memperkuat fondasi swasembada multi komoditas.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa deregulasi menjadi kunci utama dalam akselerasi distribusi pupuk kepada petani.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran dalam Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan ini memangkas rantai birokrasi yang selama ini menghambat penyaluran pupuk. Jika sebelumnya distribusi melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Pemerintah dalam satu tahun terakhir menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Deregulasi ini tidak hanya mempercepat distribusi sarana produksi, tetapi juga menurunkan biaya produksi petani.

Dampaknya signifikan. Biaya pupuk turun hingga 20 persen, sementara volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran. Percepatan ini menjadi bagian integral dari strategi besar swasembada pangan nasional.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.

Transformasi tersebut diperkuat dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memicu perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Strategi swasembada tidak berhenti pada komoditas padi. Pemerintah juga mendorong swasembada garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui ekstensifikasi lahan tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta intensifikasi berbasis teknologi evaporasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme pemerintah.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Penguatan juga dilakukan melalui pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam, termasuk penggunaan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi industri.

Di tingkat perencanaan nasional, Deputi Bidang Pangan Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama A Teguh Sambodo, menyatakan bahwa dalam RPJMN 2025–2029 pemerintah menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai dua agenda besar.

“Swasembada tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas konsumsi, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah juga mengantisipasi dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani. Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, hingga pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari respons jangka panjang.

Jakarta — Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional melalui pendekatan yang semakin komprehensif: deregulasi kebijakan, penguatan hilirisasi, modernisasi pertanian, hingga ekspansi lahan produksi. Strategi ini dinilai memperkuat capaian swasembada sekaligus menjaga keberlanjutannya di tengah tantangan global dan perubahan iklim.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian swasembada beras sebagai tonggak penting kemandirian bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujarnya dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Sektor pertanian juga tumbuh 5,03 persen, menopang pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen (yoy) pada kuartal IV 2025, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan dua strategi utama: deregulasi dan transformasi pertanian modern.

Dalam setahun terakhir, 13 Peraturan Presiden diterbitkan di sektor pertanian serta sekitar 500 regulasi internal dicabut. Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.

Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun. Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif baik secara statistik.

Di tingkat perencanaan, swasembada dan hilirisasi menjadi agenda besar dalam RPJMN 2025–2029. Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menekankan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan harus dibangun melalui peningkatan produktivitas.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” seraya mendorong revitalisasi lembaga perbenihan nasional.

Strategi ketahanan pangan juga mencakup ekspansi lahan dan diversifikasi komoditas. Pemerintah memperluas fokus ke kedelai, bawang putih, bawang merah, gula, hingga garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan optimisme tersebut.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Langkah ekstensifikasi dilakukan melalui pengembangan sentra tambak di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam dengan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR).

Di sektor pertanian, program cetak sawah dan pengembangan kawasan pangan juga diperluas, termasuk di Papua Selatan. Kebijakan ini disertai penguatan irigasi dan mekanisasi guna menjaga produktivitas jangka panjang.

Jakarta — Swasembada pangan kini tidak lagi diposisikan sekadar target produksi, melainkan fondasi kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi pertanian dan deregulasi kebijakan menjadi dua kunci utama dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa reformasi dimulai dari pembenahan struktur kebijakan.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai memperlambat program. Deregulasi tersebut memangkas rantai birokrasi distribusi pupuk yang sebelumnya panjang dan berlapis.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.

Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret. Mekanisme distribusi kini langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran.

Modernisasi dan deregulasi tidak berhenti pada efisiensi birokrasi. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memperkuat daya tawar petani dan mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun.

Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125—angka tertinggi sepanjang sejarah—menjadi indikator peningkatan kesejahteraan sektor pertanian.

Strategi swasembada tidak hanya bertumpu pada beras. Pemerintah juga menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui pembukaan sentra tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik modern berteknologi tinggi.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme tersebut.

“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan multi komoditas agar ketahanan pangan tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan tersebar dan adaptif terhadap dinamika global.

Di tingkat perencanaan, RPJMN 2025–2029 menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai agenda utama. Pemerintah juga mengantisipasi risiko perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani secara sistemik.

Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, serta pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari strategi jangka panjang tersebut.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa swasembada tidak hanya dimaknai sebagai surplus produksi, tetapi sebagai sistem pangan nasional yang efisien, adil, dan tahan krisis.

Dengan reformasi regulasi yang konsisten, modernisasi teknologi, serta penguatan kebijakan harga dan distribusi, Indonesia dinilai berada di jalur mantap menuju swasembada pangan berkelanjutan—sebuah fondasi strategis bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Jakarta — Capaian swasembada beras nasional dalam setahun terakhir menjadi sinyal positif bagi arah ketahanan pangan Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim, kemampuan menjaga produksi dan cadangan pangan dinilai menunjukkan fondasi sistem pangan nasional yang semakin kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujar Presiden dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan produksi dan stabilitas pasokan berjalan efektif.

Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menilai capaian tersebut memiliki makna strategis yang lebih luas.

“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.

Menurut Jan, pembahasan swasembada memang perlu melihat nasib petani sebagai aktor utama produksi pangan. Namun ia juga menekankan bahwa peningkatan produksi yang konsisten merupakan pijakan awal yang penting.

“Ketika kebijakan pangan dibicarakan, pada dasarnya yang dipertaruhkan bukan hanya angka produksi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan jutaan keluarga petani,” katanya.

Secara makro, kinerja ekonomi nasional menunjukkan daya tahan yang solid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,11 persen (yoy), dengan sektor pertanian tumbuh 5,03 persen dan menjadi salah satu penopang stabilitas harga.

Angka Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 juga berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif positif. Meski tantangan biaya produksi dan fluktuasi harga tetap ada, tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan posisi tawar petani dibandingkan periode sebelumnya.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas berbasis inovasi.

“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” katanya, seraya mendorong penguatan riset dan pengembangan perbenihan nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah menjalankan strategi deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis mekanisasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” yang menunjukkan efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Rencana perluasan fokus swasembada ke komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, bawang merah, dan gula juga menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. Diversifikasi ini dinilai dapat memperkuat stabilitas harga sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan (komoditas), yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (komoditas) ini pun belum swasembada, tapi stoknya banyak,” kata Amran.

Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sementara itu, tiga komoditas lainnya yang saat ini belum mencapai swasembada meliputi bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong swasembada pangan secara menyeluruh setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu kurang dari satu tahun pada periode pertama pemerintahannya.

Dalam acara Indonesia Economy Outlook 2026 di Jakarta, Presiden menyampaikan optimisme terhadap ketahanan pangan nasional yang kian menguat, ditandai dengan capaian cadangan beras nasional tertinggi sepanjang sejarah.

“Kita akan buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita riil, nyata, dan akan di atas sasaran yang kita tetapkan. Kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Cadangan beras nasional yang tersimpan di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 4,2 juta ton.

“Sekarang, cadangan beras di Bulog per Juli 2025 adalah 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita, dan sampai sekarang cadangan yang ada masih sangat tinggi,” sambung Presiden.

Keberhasilan ini menjadi fondasi pemerintah untuk memperluas program swasembada ke komoditas strategis lain, termasuk jagung dan sumber karbohidrat alternatif, serta menargetkan swasembada protein melalui penguatan sektor perikanan dan pembangunan desa nelayan.
Presiden menegaskan bahwa pada tahun 2026, pembangunan desa nelayan ditargetkan mencapai 1.000 desa.

“Desa nelayan tahun 2026 akan mencapai 1.000 desa. Tiap desa terdiri dari ratusan hingga ribuan nelayan, yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh pemerintah. Nelayan kita belum pernah mendapat perhatian, mereka kadang tidak memiliki es, bahkan pabrik es di desa mereka belum tersedia,” kata Presiden.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tercatat sebesar 5,11 persen (yoy), tertinggi kedua di G20 setelah India.

Airlangga menyoroti peran strategis sektor pertanian yang tumbuh 5,03 persen, menjadi penopang utama ketahanan pangan dan stabilitas harga.

“Sektor pertanian tumbuh tinggi, ditopang produksi yang kuat dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa swasembada beras merupakan hasil kebijakan konsisten dan keberpihakan nyata kepada petani.

“Langkah kami ada dua: deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern. Tujuannya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani, sekaligus memastikan pangan tersedia dan terjangkau bagi rakyat,” kata Mentan Amran.

Kementerian Pertanian akan terus memperkuat modernisasi, perbaikan tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor agar capaian swasembada beras berkelanjutan dan menjadi pintu masuk menuju swasembada pangan secara menyeluruh.

Dengan fondasi produksi yang kuat, cadangan pangan aman, serta dukungan kebijakan nasional, pemerintah optimistis sektor pertanian akan terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional di masa mendatang.

Jakarta – Pemerintah menegaskan perlindungan lahan pangan dan percepatan reforma agraria sebagai strategi utama menjaga swasembada pangan nasional. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan untuk kepentingan nonpertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya perhatian pada petani kecil, termasuk yang berada di kawasan hutan.

“Kita harus menjaga sawah kita, dan di saat yang sama memperjuangkan saudara-saudara kita di kawasan hutan. Mereka ini petani juga, tidak boleh ditinggalkan hanya karena tidak punya sertifikat atau HGU,” kata Mentan Amran.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk memastikan perlindungan lahan sawah berjalan optimal. Nusron menyebut bahwa sepanjang 2019–2024, Indonesia kehilangan 554 ribu hektare sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.

“Dalam pembicaraan dengan beliau tadi, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang harus kami konsultasikan bersama Pak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui,” ungkap Nusron.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN menetapkan seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87 persen, serta meminta daerah yang belum memenuhi angka ini untuk segera merevisi RTRW.

“Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RTRW-nya tapi belum mencapai angka 87 persen, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87 persen, supaya sawah kita tidak hilang,” ujar Nusron.

Upaya pengendalian ini menunjukkan hasil positif. Pada periode 2019–2021, alih fungsi lahan sawah tercatat mencapai 136 ribu hektare di delapan provinsi sentra produksi, namun sejak penerapan mekanisme Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada 2021–2025, angka tersebut turun drastis menjadi sekitar 5.800 hektare.

Selain penguatan regulasi tata ruang, reforma agraria juga diperkuat melalui sertifikasi tanah program PTSL dengan capaian sekitar 600 ribu bidang dalam satu tahun terakhir, serta pengambilalihan 284 ribu hektare tanah terlantar untuk dikelola produktif oleh masyarakat.

Dengan kombinasi perlindungan lahan, reforma agraria, dan penguatan tata ruang, pemerintah optimistis produksi beras nasional tetap stabil di angka 32–34 juta ton per tahun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan strategi percepatan swasembada pangan terus diperkuat seiring capaian stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah, dengan fokus pada dua langkah utama yakni penyederhanaan regulasi serta percepatan transformasi pertanian dari pola tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan efisiensi.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” ungkap Amran.

Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Reformasi ini terutama berdampak pada tata kelola pupuk yang kini dipangkas menjadi distribusi langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, lalu ke petani.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” kata Amran.

Penyederhanaan tersebut menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan volume distribusi sebesar 700 ribu ton tanpa menambah beban anggaran negara.

Selain deregulasi, transformasi pertanian dilakukan melalui mekanisasi, digitalisasi, serta pemetaan lahan berbasis teknologi. Modernisasi ini meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat masa tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali setahun.

“Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Dampak kebijakan tersebut tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125 tertinggi sepanjang Sejarah, didukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.

Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog menembus 4,2 juta ton.

Untuk memperkuat ekspansi jangka panjang, pemerintah juga mengakselerasi optimalisasi lahan rawa melalui revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru.

Dengan kombinasi deregulasi, modernisasi, serta penguatan kebijakan harga yang berpihak pada petani, pemerintah menegaskan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada pangan berkelanjutan menuju 2026 dan seterusnya.

Jakarta – Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan berada di jalur kuat menuju swasembada pangan nasional, menandai kemajuan signifikan dalam memperkuat produksi pertanian dan menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan global.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor dalam memperkuat produksi pertanian nasional serta menjaga stabilitas pangan di tengah tekanan global.

“Kita buktikan bahwa sekarang kita sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan. Produksi beras kita tahun 2025 mencapai hampir 34,7 juta ton, naik 13 persen dibandingkan 2024. Cadangan beras di Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita, dan hingga sekarang cadangan tersebut masih tinggi,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional, serta membuktikan kemampuan Indonesia menghadapi ketidakpastian global.

Capaian ini juga mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra, Endang S. Tohari, menilai keberhasilan swasembada beras dalam waktu satu tahun merupakan prestasi luar biasa yang melampaui target awal pemerintah, yang sebelumnya diproyeksikan membutuhkan hingga empat tahun.

Menurut Endang, keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang konsisten mendorong produksi padi nasional melalui optimalisasi lahan, percepatan tanam, dan pemanfaatan teknologi pertanian, termasuk program pompanisasi.

“Keberhasilan swasembada beras dalam waktu singkat ini menunjukkan sektor pertanian dikelola dengan perencanaan yang tepat, eksekusi cepat, dan pengawasan kuat,” kata Endang

DPR RI menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan capaian ini melalui penguatan program produksi, dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, perlindungan petani, serta menarik minat petani milenial untuk memastikan regenerasi dan modernisasi pertanian.

“Kami terus mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian nasional. Regenerasi petani dan modernisasi pertanian menjadi kunci menghadapi tantangan pangan ke depan,” ujarnya.

Dengan dukungan kebijakan nasional dan kerja sama lintas sektor, pemerintah optimistis ketahanan pangan akan terus diperkuat, memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah strategis menjaga momentum swasembada pangan dengan menargetkan serapan gabah dan beras nasional tahun 2026 mencapai 4 juta ton. Target tersebut didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun guna memastikan penyerapan optimal hasil panen petani di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan target tersebut merupakan hasil sinergi lintas lembaga dan diyakini realistis seiring tren produksi yang terus meningkat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran

Menurut Amran, optimisme tersebut ditopang peningkatan luas tanam padi periode Oktober–Desember 2025 yang tercatat lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dengan asumsi tidak terjadi gangguan signifikan seperti bencana alam, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,34 juta ton. Peningkatan produksi ini memperkuat fondasi cadangan beras pemerintah.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 tercatat 3,25 juta ton setelah sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juli 2025—angka tertinggi sejak penugasan Perum Bulog pada 1969. Secara historis, stok akhir tahun CBP periode 2020–2024 berturut-turut berada di angka 1,6 juta ton, turun menjadi 0,8 juta ton, kembali turun ke 0,3 juta ton, lalu naik ke 1,6 juta ton dan 1,8 juta ton.

Sementara itu, serapan gabah/beras tahunan Perum Bulog pada 2020–2025 tercatat masing-masing 1,2 juta ton; 1,2 juta ton; 0,99 juta ton; 1 juta ton; 1,2 juta ton; dan melonjak menjadi 3,2 juta ton setara beras pada akhir 2025. Capaian ini menjadi rekor tertinggi sepanjang 57 tahun berdirinya Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti arahan Presiden untuk mendukung target swasembada pangan empat tahun ke depan, dengan pembagian tugas terstruktur mulai dari penyerapan, pengolahan, hingga distribusi.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Dengan penguatan anggaran, peningkatan produksi, serta rekor serapan tertinggi, pemerintah optimistis target 4 juta ton pada 2026 dapat tercapai sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan deregulasi berhasil mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran di Jakarta.

Amran menjelaskan strategi swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional dalam Indonesia Economic Outlook 2026. Menurutnya, ada dua langkah utama untuk percepatan swasembada pangan: deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” katanya.

Dalam setahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang menghambat program. Deregulasi ini mempercepat distribusi sarana produksi sekaligus menurunkan biaya produksi petani.

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Distribusi kini dipangkas langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani, menurunkan biaya hingga 20 persen dan meningkatkan volume 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.

Nilai Tukar Petani mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, didukung Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi Rp132 triliun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cadangan Bulog 4,2 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan cukup, adil, dan harga lebih terjangkau sejak awal masa pemerintahannya.

“Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan,” jelas Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa sejak 31 Desember 2025, Indonesia telah mencapai swasembada beras dan optimistis segera swasembada jagung.

“Insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya,” ujarnya.

Program optimalisasi lahan rawa menjadi strategi ekspansi produksi jangka panjang, dengan revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan menggunakan sistem irigasi modern. Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan harga pangan melalui distribusi yang lebih efisien, memastikan ketersediaan pangan terjangkau bagi seluruh rakyat.