Jakarta – Akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan guncangan pasar jadi momentum perkuat fundamental ekonomi Indonesia dan perbaikan tata kelola.

Menurut Edy Prasetyono, peningkatan tata kelola dan transparansi adalah kebutuhan. ”Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata dosen Departemen Hubungan Internasional pada Universitas Indonesia itu di Jakarta.

Guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa pasar keuangan semata. ”Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” jelasnya.

Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar”, sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam.

Standar itu jelas sesuai dengan kepentingan aktor besar, baik negara maupun nonnegara. Standar untuk memastikan investasi menguntungkan. Sejak lama, aturan dan tatanan global, termasuk yang disebut sebagai standar dan peringkat internasional, dirancang untuk menopang struktur kekuasaan aktor besar.

”Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” pungkasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa guncangan di bursa tak serta-merta terkait dengan perekonomian mayoritas warga. ”Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja” lanjutnya.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mervin Goklas Hamonangan mengatakan sepakat masih ada hegemoni aset keuangan. ”Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” tuturnya.

Ia mengingatkan dampak taper tantrum 2013. Waktu itu pasar keuangan global bergejolak, imbal hasil obligasi pemerintah dan swasta melonjak. Kondisi itu dipicu sinyal bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, mengurangi pembelian obligasi Pemerintah AS. Kebijakan The Fed itu disebut quantitative easing.

Dampaknya, nilai tukar mata uang beberapa negara merosot dan likuiditas keluar dari berbagai pasar berkembang. Waktu itu, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp 9.700 per dolar AS menjadi Rp 13.000 per dolar AS.

Disisi lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI terkoreksi dari 5.200 menjadi 4.200. Partisipasi asing di bursa terpangkas lebih dari separuh.

Bank Indonesia waktu itu harus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Hal itu membebani kreditor yang memerlukan utang, antara lain, untuk modal usaha.

Dampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan adalah pertumbuhan melambat karena perekonomian kekurangan bahan bakar penggerak. Modal asing keluar, sementara modal di dalam negeri mahal setelah suku bunga naik.

Senjata Ekonomi

Edy mengatakan, kondisi itu menunjukkan isu geopolitik dan geoekonomi tak bisa begitu saja dipisahkan dari guncangan BEI. Sudah berulang kali terjadi, hal yang disebut standar internasional dijadikan senjata menyerang perekonomian negara atau wilayah.

Soal tekanan keuangan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, menurut Melvin, negara pemeran utama perdagangan dapat memanfaatkan kedudukan untuk dukungan kepentingan geopolitik. ”Khawatir terusik dalam kegiatan ekspor-impor, menyesuaikan pandangan ke negara mitra demi terjaganya kondisi keuangan,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Peneliti Hubungan Internasional CSIS M Habib Abiyan Dzakwan mengatakan memang ada catatan sejumlah momentum geopolitik berdampak pada perekonomian suatu negara.

Ia juga menyebutkan Plaza Accord 1985 yang berdampak pada perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

Perjanjian itu membuat yen Jepang dan mark Jerman naik nilai tukarnya terhadap dolar AS. Dampaknya, ekspor Jerman-Jepang ke AS menjadi lebih mahal.

Selain itu, ada pula persyaratan-persyaratan dalam perjanjian utang internasional kepada suatu negara. Indonesia pernah harus memenuhi itu ketika akan mengambil utang dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Krisis Moneter 1997.

Selepas krisis, disepakati Chiang Mai Multilateral Initiative. Inti inisiatif itu adalah kesepakatan koordinasi kawasan untuk menjaga nilai tukar mata uang.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola pasar modal melalui reformasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah fluktuasi yang terjadi belakangan ini, pembenahan transparansi, kepastian regulasi, serta penguatan integritas pasar menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkokoh kemandirian ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan mendasar.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Edy menjelaskan, penilaian lembaga internasional terhadap pasar keuangan kerap tidak lepas dari kepentingan tertentu.

“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Menurutnya, standar global dapat memengaruhi arah investasi dan memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi dunia masih didominasi aktor besar. Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa pembenahan internal tetap menjadi langkah utama untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, menilai masih kuatnya hegemoni aset keuangan global membuat negara berkembang seperti Indonesia rentan terdampak kebijakan negara maju.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin.

Ia mencontohkan pengalaman taper tantrum 2013 yang menyebabkan tekanan besar terhadap rupiah dan IHSG, sekaligus mendorong kenaikan suku bunga yang membebani dunia usaha.

Menurutnya, pola arus modal global selalu bergerak menuju instrumen aman ketika terjadi gejolak geopolitik maupun perubahan kebijakan moneter negara maju.

Dalam konteks itu, Mervin menilai reformasi tata kelola pasar modal harus disertai penguatan fundamental ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada arus modal spekulatif. #

Jakarta – Guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa waktu terakhir menjadi pengingat keras bahwa ekonomi nasional tidak pernah berdiri sendiri. Fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arus keluar dana asing, serta respons lembaga pemeringkat global memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan Indonesia dengan dinamika geoekonomi dunia.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak boleh bersifat reaktif.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Menurut Edy, guncangan di BEI tidak dapat dimaknai semata sebagai persoalan teknis pasar keuangan. Ia mengingatkan bahwa dinamika ini juga berkaitan dengan penilaian lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s.

“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa standar internasional kerap menjadi rujukan dalam menentukan rekomendasi investasi.

“Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” lanjutnya.

Meski demikian, Edy juga mengingatkan agar masyarakat tidak melihat guncangan pasar sebagai gambaran langsung kondisi ekonomi mayoritas warga.

“Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja,” katanya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai bahwa hegemoni aset keuangan global masih sangat kuat.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin.

Ia mengingatkan pengalaman taper tantrum 2013 ketika kebijakan quantitative easing The Fed memicu gejolak global. Saat itu, rupiah terdepresiasi tajam dan IHSG terkoreksi signifikan.

Menurut Mervin, pola arus investasi global cenderung berulang. Ketika terjadi guncangan geopolitik atau kebijakan moneter di negara maju, investor beralih ke instrumen yang dianggap aman.

“Ini berpotensi melemahkan mata uang, salah satunya Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menekankan risiko kenaikan biaya modal apabila peringkat kredit turun.

“Hasilnya, biaya modal meningkat—biaya utang akan jauh lebih mahal. Menghambat kelangsungan usaha, bahkan menambah beban utang fiskal,” kata Mervin.

Di sisi lain, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M. Habib Abiyan Dzakwan, mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi menyalahkan faktor eksternal semata.

“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa,” katanya.

Habib meragukan bahwa guncangan BEI saat ini sepenuhnya dipicu faktor geopolitik, terutama jika dibandingkan dengan kondisi bursa di kawasan. Ia menilai faktor domestik memiliki pengaruh signifikan.

Ia juga menegaskan pentingnya perbaikan lintas sektoral.

“Hal ini membutuhkan tidak saja otoritas di bursa. Perbaikan iklim usaha dan perekonomian butuh juga otoritas sektor hukum dan lainnya,” katanya.

Menurut Habib, kepastian hukum dan regulasi menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan investor.

“Investor tidak menanam modal setahun atau dua tahun. Kalau tidak ada kepastian regulasi, bagaimana mereka yakin berinvestasi?” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai pelibatan Kementerian Luar Negeri dalam mitigasi risiko geopolitik perlu dilembagakan secara permanen.

Volatilitas pasar global memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Namun, dengan fondasi domestik yang kokoh dan strategi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak sekadar bertahan, melainkan juga tumbuh lebih tangguh di tengah dinamika ekonomi dunia.

Jakarta, Berbagai pemangku kepentingan di Indonesia masih terus mengelola dampak guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Guncangan itu menjadi pengingat perbaikan di dalam negeri harus dilakukan.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono mengatakan, peningkatan tata kelola dan transparansi adalah kebutuhan. Guncangan di BEI tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa pasar keuangan semata. Kondisi ini menunjukkan isu geopolitik dan geoekonomi tak bisa begitu saja dipisahkan dari guncangan BEI.

”Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak atau untuk kepentingan segelintir orang saja,” katanya di Jakarta.

Standar ini jelas sesuai dengan kepentingan aktor besar, baik negara maupun nonnegara. Standar untuk memastikan investasi menguntungkan. Sejak lama, aturan dan tatanan global, termasuk yang disebut sebagai standar dan peringkat internasional, dirancang untuk menopang struktur kekuasaan aktor besar.

”Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” lanjutnya.

Sementara itu, peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan juga sepakat masih ada hegemoni aset keuangan.

”Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” katanya.

Soal tekanan keuangan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, menurut Melvin, negara pemeran utama perdagangan dapat memanfaatkan kedudukan untuk dukungan kepentingan geopolitik.

”Khawatir terusik dalam kegiatan ekspor-impor, menyesuaikan pandangan ke negara mitra demi terjaganya kondisi keuangan,” ujarnya

Senada, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, Habib Abiyan Dzakwan mengatakan, memang ada catatan sejumlah momentum geopolitik berdampak pada perekonomian suatu negara. Habib menyebut Plaza Accord 1985 yang berdampak pada perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

“Perjanjian itu membuat yen Jepang dan mark Jerman naik nilai tukarnya terhadap dolar AS. Dampaknya, ekspor Jerman-Jepang ke AS menjadi lebih mahal,” jelas Habib.

Habib mengungkapkan bahwa guncangan di BEI membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan aturan bursa. Pihaknya juga menekankan peran lintas sektoral untuk perbaikan selepas guncangan bursa.

”Hal ini membutuhkan tidak saja otoritas di bursa. Perbaikan iklim usaha dan perekonomian butuh juga otoritas sektor hukum dan lainnya,” ucapnya.

Namun, untuk konteks guncangan BEI, Habib meragukan ada faktor geopolitik. Hal itu antara lain jika melihat kinerja bursa di kawasan. Dengan demikian, faktor domestik lebih berpengaruh. Tapi dirinya sepakat perlu ada perbaikan tata kelola dan mekanisme untuk mitigasi risiko masa depan.

”Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Perbaikan tidak hanya dari sektor keuangan, perlu menyeluruh. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” pungkas Habib.

Ke depan, perlu ada mekanisme yang memungkinkan Kemenlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan pasar keuangan. Bukan sekadar koordinasi mendadak dan sementara. Mempertimbangkan aspek geopolitik, Kementerian Luar Negeri perlu terlibat dalam proses mitigasi.

Jakarta — Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 12/2/2026. Menurut Purbaya, pemerintah telah membentuk task force debottlenecking untuk secara aktif menghilangkan hambatan-hambatan administratif dan birokrasi yang selama ini dirasakan pelaku usaha.

“Saya yakin kalau setahun ini kami jalankan terus setiap minggu ada meeting, akhir tahun saya akan menghilangkan hampir semua debottlenecking yang ada di dunia bisnis kita,” ujar Purbaya.

Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat masuknya investasi, baik di pasar modal maupun investasi asing langsung, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah dan mendorong ekspansi sektor industri nasional.

Purbaya menegaskan bahwa sinkronisasi data, aturan, dan fakta di lapangan menjadi kunci implementasi kebijakan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa perbaikan iklim usaha akan membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun mendatang melalui peningkatan produktivitas dan kesiapan tenaga kerja kompeten.

Upaya perbaikan iklim bisnis ini juga mendapat dukungan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. “Kemudahan perizinan dan investasi harus dipercepat,” ujarnya.

Menurut Chatib, deregulasi ekonomi akan membantu industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja formal yang layak, dan meningkatkan permintaan.

Jika permintaan meningkat, kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia juga diyakini akan memberi efek positif terhadap perekonomian.

Pakar ekonomi menilai bahwa momentum perbaikan iklim usaha bukan hanya akan mengatasi tantangan pasar keuangan, tetapi juga memperluas basis investasi domestik dan asing untuk masa depan. Dengan langkah-langkah reformasi yang bertahap dan terkoordinasi, Indonesia diyakini mampu mentransformasikan tekanan pasar menjadi peluang pertumbuhan berkelanjutan.

Jakarta – Dinamika perekonomian global yang ditandai dengan kenaikan suku bunga di negara-negara utama kembali memberi tekanan pada pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia. Guncangan yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia menjadi pengingat pentingnya memperkuat fondasi ekonomi domestik agar lebih tangguh menghadapi volatilitas eksternal.

Sejumlah pemangku kepentingan menilai gejolak tersebut harus dimaknai sebagai momentum introspeksi nasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa peningkatan tata kelola dan transparansi ekonomi merupakan kebutuhan mendasar, terlepas dari ada atau tidaknya tekanan global.

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujarnya. Menurut Edy, standar internasional kerap dijadikan instrumen untuk memberi tekanan ekonomi terhadap negara atau kawasan tertentu, sehingga ketahanan internal menjadi faktor kunci.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai sistem keuangan global masih diwarnai hegemoni aset negara maju. Keputusan ekonomi negara-negara utama sering kali berorientasi pada kepentingan domestik mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi negara berkembang yang relatif lebih rapuh.

“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin. Ia menambahkan, tekanan keuangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, terutama oleh negara yang memiliki posisi dominan dalam perdagangan global.

Namun, peneliti Departemen Hubungan Internasional di CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai guncangan BEI kali ini lebih dipengaruhi faktor domestik dibandingkan geopolitik. Menurutnya, jika melihat kinerja bursa di kawasan, tekanan yang terjadi masih relatif sejalan.

“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” ujarnya. Meski demikian, Habib sepakat perlunya perbaikan tata kelola dan mekanisme mitigasi risiko jangka panjang secara menyeluruh, tidak terbatas pada sektor keuangan.

Dalam konteks tersebut, para pengamat menilai strategi penguatan fundamental domestik harus dilakukan secara lintas sektor. Stabilitas fiskal, reformasi struktural, peningkatan transparansi, serta penguatan kepercayaan investor menjadi kunci menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Selain itu, keterlibatan diplomasi ekonomi juga dinilai penting. Habib menilai Kementerian Luar Negeri perlu lebih dilibatkan dalam upaya mitigasi risiko global, tidak hanya dalam momentum tertentu. Sinergi kebijakan ekonomi dan luar negeri diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Reformasi lintas sektor dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan guncangan pasar. Sejumlah akademisi menilai pembenahan tata kelola, kepastian regulasi, hingga kesehatan fiskal menjadi faktor kunci agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan berdaya saing.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa perbaikan kebijakan tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap kondisi pasar. Menurut dia, pembenahan struktural tetap harus dijalankan secara konsisten. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujarnya.

Edy menilai, gejolak di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dilihat secara lebih luas, bukan sekadar fluktuasi pasar. Ia menjelaskan bahwa penilaian lembaga internasional terhadap standar ekonomi Indonesia turut memengaruhi persepsi investor global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat,” kata Edy.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Institute for Economic and Social Research (LPEM) Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai kepastian hukum dan regulasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. “Investor tidak menanam modal setahun atau dua tahun. Kalau tidak ada kepastian regulasi, bagaimana mereka yakin berinvestasi?” ujarnya.

Menurut Mervin, reformasi lintas sektor perlu diarahkan pada pembenahan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya diversifikasi mitra ekonomi agar aliran investasi tidak bergantung pada segelintir negara saja. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kesehatan fiskal harus tetap dijaga agar ruang gerak pemerintah dalam menghadapi tekanan global tidak semakin terbatas.

Ia menambahkan, pengelolaan utang yang prudent menjadi bagian penting dari strategi reformasi ekonomi. Dengan menjaga stabilitas fiskal, pemerintah dinilai memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus melindungi perekonomian domestik dari risiko eksternal.

Sinergi kebijakan lintas sektor mulai dari regulasi investasi, tata kelola pasar keuangan, hingga kebijakan fiskal dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Reformasi yang berkelanjutan diyakini tidak hanya meningkatkan daya tahan terhadap guncangan global, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan. —

Jakarta – Sejumlah pemangku kepentingan menilai guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menjadi momentum mempercepat reformasi tata kelola pasar keuangan. Langkah ini dipandang penting agar fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan pembenahan sistem merupakan kebutuhan mendesak. “Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.

Ia menilai gejolak pasar tidak bisa dilihat semata sebagai dinamika finansial. Menurutnya, penurunan peringkat oleh sejumlah lembaga internasional memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik standar global. “Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.

Edy juga mempertanyakan relevansi saham yang terdampak terhadap masyarakat luas. “Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Apakah saham itu terkait kepentingan segelintir orang saja,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang melihat masih kuatnya hegemoni aset keuangan global. “Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” ujarnya.

Ia mencontohkan gejolak taper tantrum 2013 yang memicu arus modal keluar, pelemahan rupiah, hingga koreksi tajam IHSG. Kondisi tersebut bahkan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut tertahan.

Pengalaman itu menunjukkan keterkaitan erat antara geopolitik dan geoekonomi. Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, serta basis investor domestik dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Indonesia di tengah kompetisi global.***

JAKARTA — Komitmen memperkuat iklim usaha nasional kian ditegaskan sebagai fondasi utama menjaga stabilitas investasi Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan menilai momentum dinamika pasar justru menjadi pendorong percepatan reformasi struktural agar perekonomian nasional semakin kokoh, adaptif, dan berdaya saing global.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan transparansi merupakan langkah strategis untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh di atas fondasi yang sehat. “Perbaikan dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi nasional. Tujuannya bukan sekadar memenuhi standar global, tetapi memastikan perekonomian Indonesia benar-benar kuat dan mandiri,” ujarnya.

Menurut Edy, peningkatan kualitas regulasi, akuntabilitas, dan integritas pasar akan memperkuat kepercayaan investor jangka panjang. Ia menilai Indonesia memiliki kapasitas untuk terus menyempurnakan sistem ekonomi nasional sehingga mampu bersaing secara setara dalam arsitektur keuangan global.

Pandangan senada disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menyebut pengalaman dinamika pasar global di masa lalu menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperdalam pasar keuangan domestik dan memperluas basis investasi. “Indonesia semakin matang dalam mengelola volatilitas global. Ketahanan fiskal, stabilitas moneter, dan koordinasi kebijakan kini jauh lebih solid,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan iklim usaha juga berarti mendorong diversifikasi mitra investasi serta memperbesar partisipasi investor domestik. Dengan demikian, struktur pembiayaan pembangunan tidak bergantung pada satu sumber, melainkan bertumpu pada kekuatan ekonomi nasional sendiri.

Sementara itu, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M. Habib Abiyan Dzakwan, menekankan pentingnya membangun optimisme berbasis evaluasi internal. “Kita perlu menumbuhkan mental melihat ke dalam untuk terus berbenah. Setiap momentum adalah peluang memperbaiki sistem agar semakin kredibel dan kompetitif,” ujarnya.

Habib menilai perbaikan iklim usaha harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta koordinasi lintas sektor. Menurut dia, investor membutuhkan jaminan stabilitas jangka panjang. “Investor menanamkan modal untuk horizon waktu panjang. Kepastian regulasi dan penegakan hukum menjadi faktor utama dalam membangun keyakinan tersebut,” katanya.

Penguatan peran lintas kementerian, termasuk koordinasi aspek ekonomi dan diplomasi, juga dinilai penting untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi dalam interaksi global. Reformasi yang konsisten akan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan prospektif di kawasan.

Para akademisi sepakat, perbaikan iklim usaha bukan sekadar respons terhadap dinamika pasar, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkokoh kedaulatan ekonomi. Dengan tata kelola yang semakin transparan, regulasi yang pasti, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga, Indonesia diyakini mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjadikan investasi sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Oleh : Aldia Putra )*

Ketika banyak negara masih bergulat dengan ketidakpastian global, Indonesia justru menunjukkan sinyal ketahanan yang patut diperhitungkan. Gejolak yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia bukanlah alarm krisis, melainkan pengingat bahwa ekonomi modern selalu bergerak dalam lanskap yang dinamis. Yang lebih penting, dinamika tersebut membuka ruang refleksi sekaligus mempercepat langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekonomi agar semakin transparan, adaptif, dan berdaya tahan tinggi.

Sejumlah pemangku kepentingan melihat guncangan pasar sebagai momentum strategis untuk memperbaiki fondasi sistem keuangan nasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menekankan bahwa pembenahan tidak boleh bersifat reaktif. Menurutnya, reformasi harus tetap berjalan terlepas dari ada atau tidaknya tekanan pasar, karena tujuan utamanya adalah memastikan perekonomian nasional benar-benar kokoh sekaligus memenuhi standar global.

Ia juga mengingatkan bahwa gejolak pasar tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena finansial semata. Dalam pandangannya, penilaian lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s sering kali membawa perspektif tertentu yang tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan. Karena itu, pertanyaan mengenai standar global, siapa yang menetapkan dan untuk kepentingan apa, menjadi relevan bagi negara berkembang yang ingin menjaga kedaulatan ekonominya.

Lebih jauh, Edy mengajak melihat secara jernih dampak riil dari saham yang berfluktuasi. Ia mempertanyakan apakah instrumen yang terguncang benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik luas atau lebih mencerminkan kepentingan kelompok terbatas. Perspektif ini penting agar respons terhadap volatilitas pasar tetap proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

Pandangan tersebut sejalan dengan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang menyoroti masih dominannya kekuatan aset keuangan global. Ia menilai kebijakan negara-negara besar umumnya berorientasi domestik tanpa selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang, sehingga struktur pasar negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap perubahan eksternal.

Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi pelajaran berharga. Ketika stimulus moneter Amerika Serikat mulai dikurangi, arus modal keluar tak terhindarkan, nilai tukar melemah, dan pasar saham terkoreksi tajam. Bahkan, otoritas moneter saat itu harus menaikkan suku bunga yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan. Episode tersebut menegaskan betapa erat hubungan antara geopolitik dan geoekonomi, sekaligus menguatkan urgensi membangun basis investor domestik serta memperbaiki transparansi pasar.

Di tengah konteks global yang kompleks itu, kabar baiknya adalah fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen dengan akselerasi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen. Capaian ini menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan performa ekonomi terbaik di antara kelompok ekonomi besar dunia.

Pertumbuhan tersebut tidak berdiri sendiri. Berbagai indikator sosial ikut membaik, kemiskinan menurun, ketimpangan lebih terkendali, dan pengangguran berangsur turun. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat menjadi bukti bahwa ekspansi ekonomi mulai diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah pun menatap ke depan dengan optimisme terukur. Target pertumbuhan 2026 dipatok pada kisaran 5,4 hingga 5,6 persen, sebuah sasaran yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya sekaligus membaca peluang global. Mesin pertumbuhan terus diperkuat melalui program prioritas nasional yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja.

Strategi memperluas basis ekonomi tampak dari penguatan koperasi desa hingga pembangunan perumahan rakyat. Ekonomi desa dipandang sebagai jangkar stabilitas karena peningkatan pendapatan masyarakat di akar rumput akan memperkuat daya beli sekaligus menjaga keseimbangan harga.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara tetap ekspansif namun dikelola secara hati-hati. Defisit dijaga dalam batas aman guna mempertahankan kredibilitas fiskal jangka panjang. Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar aktivitas ekonomi langsung bergerak, sementara penerimaan pajak yang meningkat menjadi sinyal bahwa roda ekonomi berputar sehat.

Pembiayaan investasi strategis turut diperluas, terutama melalui hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan industri kreatif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Pada saat yang sama, stabilitas pasar keuangan mulai membaik dengan kembalinya arus modal asing ke instrumen obligasi yang menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan investor.

Prioritas pemerintah terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok juga mencerminkan pendekatan ekonomi yang menyeluruh. Distribusi bantuan pangan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan instrumen menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi kelompok rentan.

Jika seluruh potret ini dirangkai, terlihat jelas bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berbenah. Reformasi tata kelola berjalan berdampingan dengan penguatan fundamental, menciptakan kombinasi antara stabilitas dan kesiapan menghadapi masa depan.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi bukanlah kondisi yang tercipta secara kebetulan. Ia lahir dari konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, keberanian melakukan reformasi, serta kemampuan membaca perubahan global. Gejolak pasar justru menjadi ujian kedewasaan yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bereaksi terhadap tekanan, melainkan mengubahnya menjadi momentum memperkuat kemandirian.

Dengan fondasi domestik yang solid dan tata kelola yang terus disempurnakan, optimisme terhadap ekonomi Indonesia memiliki pijakan rasional. Di tengah dunia yang semakin kompetitif, arah kebijakan yang stabil dan reformis memberi pesan tegas: Indonesia tidak hanya siap bertahan dari guncangan, tetapi juga bersiap melangkah sebagai kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute