Oleh: Zahra Amalia Putri )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan sektor energi sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian energi di Papua. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan masa depan pembangunan daerah berjalan lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Papua menjadi salah satu wilayah strategis dalam agenda nasional karena memiliki potensi energi yang besar dan peran penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Pembangunan kemandirian energi di Papua tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional. Akses energi yang memadai akan membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat transformasi wilayah. Pemerintah ingin memastikan bahwa Papua dapat berkembang secara optimal dengan dukungan energi yang kuat.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.

Kemandirian energi juga dipandang sebagai fondasi penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah. Dengan energi yang cukup dan stabil, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang secara optimal. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya energi lokal sebagai bagian dari strategi mencapai swasembada energi. Papua memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menilai bahwa penguatan sektor energi di Papua merupakan bagian penting dari agenda nasional. Pemerintah terus mendorong pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri secara energi.

Menurut Bahlil, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan energi nasional. Pemerintah akan memastikan bahwa potensi energi di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Pengembangan sektor energi juga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur energi terus dipercepat untuk memastikan distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah Papua. Infrastruktur yang memadai akan memastikan akses energi menjadi lebih merata. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Penguatan sektor energi di Papua juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketersediaan energi yang stabil akan membuka peluang investasi dan memperkuat sektor industri. Dampak positif ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa pembangunan sistem energi nasional menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian energi. PLN terus berupaya memastikan pasokan energi dapat tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Darmawan, pemanfaatan sumber energi dalam negeri menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian energi. Pengembangan energi lokal akan membantu menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat stabilitas pasokan energi nasional.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Energi terbarukan dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi di Papua. Pemanfaatan energi bersih juga akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan.

Papua memiliki berbagai potensi energi yang dapat dikembangkan secara optimal. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung agenda swasembada energi nasional. Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan sektor energi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperkuat ketahanan energi, kemandirian energi juga akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Ketersediaan energi yang stabil akan mendorong pertumbuhan sektor usaha dan industri. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi Papua.

Pemerintah memahami bahwa keberhasilan pembangunan energi membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini akan memastikan setiap program berjalan secara efektif.

Komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian energi menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin kuat. Papua menjadi bagian penting dalam strategi tersebut karena memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Pengembangan sektor energi di Papua diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan pembangunan nasional. Kemandirian energi akan membantu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Papua diharapkan dapat menjadi simbol keberhasilan pembangunan energi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi nasional. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan potensi dalam negeri serta peningkatan kapasitas produksi energi. Strategi ini akan memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang mandiri.

Upaya ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah. Kemandirian energi menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

*Penulis merupakan Ekonom Pembangunan Regional

SUMATERA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kuat negara dalam memastikan proses pemulihan sosial dan ekonomi berjalan optimal, sehingga warga dapat menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman sebelum Ramadan 2026.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menyampaikan bahwa progres pembangunan menunjukkan capaian yang sangat signifikan dan dilaksanakan secara paralel di berbagai wilayah terdampak. Di Aceh, sebanyak 5.774 unit huntara telah terbangun dan ribuan unit lainnya berada dalam tahap penyelesaian dengan ritme pekerjaan yang dipercepat.

“Kami bekerja siang dan malam agar masyarakat bisa segera menempati hunian yang layak sebelum Ramadan. Semua proses berjalan serentak dan terkoordinasi,” ujar Suharyanto.

Ia menambahkan bahwa unit yang telah selesai dan dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik langsung dihuni warga agar proses pemulihan kehidupan dapat berlangsung lebih cepat.

“Yang sudah siap, segera kami masukkan untuk dihuni supaya masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” katanya.

Di Sumatera Utara, pembangunan huntara kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung seluruhnya sebelum Ramadan. Sementara itu, di Sumatera Barat, dari 728 unit yang direncanakan, sebanyak 610 unit telah selesai dibangun dan sebagian besar telah ditempati masyarakat. Data terbaru mencatat 1.763 unit telah dihuni di Aceh, 256 unit di Sumatera Utara, dan 445 unit di Sumatera Barat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menunjukkan keberpihakan nyata melalui penyaluran dana tunggu hunian kepada 10.776 keluarga dengan total Rp19,39 miliar guna membantu kebutuhan selama masa transisi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa 1.200 unit huntara yang menjadi tanggung jawab kementeriannya dipastikan selesai sebelum Ramadan.

“Huntara yang dibangun Kementerian PU harus tuntas sebelum Ramadan agar masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan kepastian,” tegas Dody.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan percepatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Percepatan pembangunan hunian ini menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam menghadirkan harapan baru, mempercepat pemulihan wilayah, serta memastikan masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat. (*)

SUMATERA – Pemerintah memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dituntaskan sebelum memasuki bulan Ramadhan 2026. Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, negara memacu penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar masyarakat terdampak dapat menjalani ibadah dengan aman dan nyaman.

Ketua Satgas yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan fokus utama pemerintah berada pada normalisasi roda pemerintahan daerah serta pemulihan logistik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok dan BBM tetap lancar menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Percepatan pemulihan didukung penyaluran dana dalam skala besar. Hingga Februari 2026, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencairkan dana pemulihan sebesar Rp4,7 triliun.

Selain itu, dana stimulan senilai Rp369,5 miliar disalurkan kepada 17.254 kepala keluarga untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi terdampak. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

“Tidak hanya mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak kembali normal, tetapi juga harus menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Atas arahan Bapak Presiden, bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik,” tambah Pratikno.

Dari Lhokseumawe, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan dana stimulan menjadi simbol kehadiran negara dalam pemulihan rumah warga.

“Alhamdulillah, hari ini telah kita lakukan penyerahan dana perbaikan rumah rusak kepada bapak-ibu sekalian yang menerima haknya. Ini adalah wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus mendampingi hingga kehidupan kembali pulih lebih baik,” katanya.

“Kami berharap dana ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah rusak ringan dan sedang. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan lain,” tekannya.

Di sektor infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan rehabilitasi berjalan dengan pendekatan build back better. Jalan dan jembatan nasional telah kembali berfungsi penuh, sementara pembangunan hunian sementara ditargetkan rampung sebelum Ramadhan.

“Sebagaimana arahan Presiden, penanganan muara menjadi prioritas langsung dalam percepatan normalisasi aliran sungai,” ujar Dody.

Dengan dukungan ribuan personel, alat berat, serta program padat karya, pemerintah menegaskan komitmen menyelesaikan pemulihan bencana Sumatera secara menyeluruh sebelum Ramadhan, sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. (*)

Oleh: Dewi Kartika*

Pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera menjadi wujud nyata komitmen moral dan kemanusiaan bangsa menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah bergerak cepat dan terintegrasi memastikan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kembali menempati hunian yang layak, memperoleh layanan dasar yang optimal, serta melanjutkan aktivitas sosial dan ekonomi dengan penuh kepercayaan diri. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan rasa aman, kenyamanan beribadah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa kehadiran negara hadir secara konkret dan menyeluruh, menjadikan pemulihan martabat penyintas sebagai prioritas utama sekaligus simbol kebangkitan dan ketangguhan bersama menyambut Ramadan dengan semangat baru.

Ribuan unit hunian sementara dipacu penyelesaiannya pada awal Februari 2026, didukung alokasi anggaran pemulihan dan dana kompensasi kerusakan rumah yang mencapai triliunan rupiah. Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar korban bencana, terutama hak atas tempat tinggal yang layak.

Selain hunian, pemerintah juga mengarahkan fokus pada pemulihan sarana ibadah dan infrastruktur pendukung kehidupan sehari-hari. Masjid dan musala yang rusak ditempatkan sebagai prioritas rehabilitasi agar shalat tarawih dan aktivitas keagamaan dapat berjalan normal.

Di saat bersamaan, normalisasi sungai, pembersihan lumpur, serta pembukaan akses wilayah terisolasi dikebut untuk memulihkan mobilitas warga dan distribusi logistik. Di daerah seperti Aceh Timur, pemenuhan air bersih menjadi perhatian utama guna memastikan kebutuhan wudu dan konsumsi masyarakat selama Ramadhan terpenuhi secara aman.

Di luar peran negara, solidaritas sosial turut menguat melalui keterlibatan lembaga kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional menempatkan pemulihan Sumatera sebagai prioritas menjelang Ramadhan.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad memandang rangkaian bencana tersebut sebagai panggilan kemanusiaan yang menuntut respons cepat dan berkelanjutan. BAZNAS mengonsolidasikan seluruh sumber daya zakat untuk Sumatera, memperkuat respons darurat sejak hari-hari awal bencana, sekaligus menyiapkan program pemulihan jangka menengah agar penyintas dapat bangkit dengan lebih baik.

Pendekatan kemanusiaan tersebut diterjemahkan secara konkret di lapangan. Di bawah koordinasi pimpinan BAZNAS bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Saidah Sakwan, ratusan personel dan tenaga medis diterjunkan ke wilayah terdampak, termasuk daerah yang sulit dijangkau.

Distribusi makanan siap santap, pengoperasian dapur umum, penyaluran air bersih, layanan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas komunikasi darurat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan hidup penyintas. Skala intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan martabat tidak terpisah dari pemenuhan kebutuhan paling dasar manusia.

Memasuki fase pemulihan, BAZNAS juga menyiapkan program Kampung Cahaya Zakat berupa modular housing yang dilengkapi fasilitas keluarga, ruang ibadah, ruang pendidikan, serta ruang bersama.

Konsep tersebut menempatkan penyintas sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, program tersebut diharapkan menjadi fondasi pemulihan sosial yang lebih berkelanjutan, khususnya di wilayah yang tingkat kerusakannya tinggi.

Sementara itu, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memprioritaskan pemulihan aktivitas ekonomi rakyat menjelang Ramadhan sebagai fondasi kebangkitan kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak.

Juru bicara Satgas, Amran, menegaskan kembali pengaktifan pasar-pasar tradisional agar sirkulasi ekonomi warga kembali berjalan normal selama bulan puasa, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

Pasar dan rumah ibadah ditempatkan sebagai dua simpul utama pemulihan karena keduanya bersentuhan langsung dengan denyut spiritual dan ekonomi warga. Ketika pasar kembali hidup dan masjid kembali ramai, proses pemulihan tidak hanya memulihkan penghasilan, tetapi juga mengembalikan ritme sosial yang menjadi penopang ketahanan masyarakat pascabencana.

Data lapangan menunjukkan progres pemulihan telah mencapai sekitar 70 persen hingga pertengahan Februari 2026, menandakan kerja kolektif yang mulai membuahkan hasil nyata di berbagai daerah terdampak.

Sebagian besar kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut berangsur kembali normal atau mendekati normal, dengan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus akibat tingkat kerusakan lingkungan yang masif serta keterbatasan akses dan infrastruktur dasar.

Realitas tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan martabat penyintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan menuntut konsistensi kebijakan, keberlanjutan pendampingan, serta empati yang terus hidup agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses bangkit pascabencana.

Menjelang Ramadhan, arah pemulihan di Sumatera memperlihatkan wajah kemanusiaan negara dan solidaritas sosial yang bekerja beriringan di tengah luka bencana yang belum sepenuhnya sembuh.

Kehadiran hunian layak menggantikan tenda darurat, sarana ibadah yang kembali difungsikan, pasar rakyat yang mulai berdenyut, serta jaminan pangan dan layanan kesehatan menjadi bukti nyata bahwa para penyintas tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi masa sulit.

Proses pemulihan tersebut tidak semata membangun fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, harga diri, dan ruang spiritual masyarakat yang sempat tercerabut. Bangsa Indonesia menjemput bulan suci dengan ikhtiar kolektif memulihkan martabat korban bencana, memastikan Ramadhan hadir bukan dalam bayang-bayang derita, melainkan sebagai momentum harapan untuk bangkit, saling menguatkan, dan menata kembali kehidupan dengan lebih bermakna dan berkeadilan.

*Penulis merupakan Jurnalis Isu Sosial dan Kebencanaan

Oleh: Nur Aisyah Rahman*

Negara bergerak cepat memulihkan Sumatera pascabencana ketika bulan suci Ramadhan kian mendekat. Di tengah luka akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, negara memilih hadir secara nyata melalui kerja terukur, kebijakan terpadu, dan keberpihakan pada martabat warga terdampak. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada bangunan yang roboh, tetapi juga pada rasa aman, keberlanjutan hidup, dan ketenangan batin masyarakat dalam menyongsong ibadah Ramadhan.

Hingga pertengahan Februari 2026, progres pemulihan dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen. Sebanyak 37 dari 52 kabupaten dan kota terdampak berangsur kembali normal. Angka tersebut mencerminkan kerja lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan yang bergerak serempak. Negara tidak membiarkan bencana berlarut menjadi krisis sosial berkepanjangan, terlebih ketika Ramadhan menuntut ketenangan dan kesiapan lahir batin masyarakat.

Percepatan hunian dan pemulihan layanan dasar menjadi fondasi utama kehadiran negara. Sebanyak 5.500 unit hunian tetap telah rampung, terutama di Sumatera Barat, untuk memastikan warga tidak lagi bertahan dalam ketidakpastian.

Mobilitas masyarakat juga kembali dipulihkan dengan berfungsinya 99 ruas jalan nasional dan 98 jembatan. Langkah tersebut memastikan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta persiapan arus Ramadhan berjalan tanpa hambatan berarti. Di sektor layanan publik, hampir seluruh sekolah kembali beroperasi normal, sementara 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah melayani masyarakat secara penuh.

Pemulihan tersebut diperkuat dengan dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 triliun bagi korban bencana, termasuk dana perbaikan rumah senilai Rp369,5 miliar.

Bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar telah disalurkan untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Presiden juga menginstruksikan satuan tugas terkait agar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan tanpa dihantui kecemasan atas kebutuhan pokok.

Negara juga memandang rumah ibadah dan lahan pertanian sebagai ruang strategis pemulihan. Renovasi masjid, musala, dan lembaga pendidikan keagamaan dipercepat agar masyarakat dapat menjalankan tarawih dan ibadah Ramadhan dengan layak.

Di sisi lain, rehabilitasi sekitar 98 ribu hektare sawah terdampak dilakukan untuk mengembalikan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan Sumatera. Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang memberikan dasar hukum kuat bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk bekerja lebih adaptif dan responsif.

Komitmen negara juga ditegaskan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menempatkan pemulihan Aceh sebagai prioritas nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan kembali Aceh bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan perwujudan solidaritas kebangsaan. Aceh diposisikan sebagai bagian utuh dari Republik, sehingga penderitaan akibat bencana dipandang sebagai luka bersama yang harus dipulihkan secara kolektif.

Ahmad Muzani menilai bencana yang melanda Aceh memiliki dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar, bahkan digambarkan sebagai tsunami kedua. Atas dasar tersebut, muncul dorongan pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi khusus agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden dan memperoleh respons positif, sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak abai terhadap kompleksitas persoalan di lapangan.

Apresiasi juga disampaikan terhadap kerja TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali menyala, akses jalan dan jembatan terus dipulihkan, serta layanan kesehatan tetap berjalan.

Dalam konteks sosial-budaya, negara memahami pentingnya tradisi Meugang menjelang Ramadhan. Pemerintah daerah, dengan dukungan pusat, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat Aceh tetap dapat menyambut bulan suci dengan rasa syukur dan kebersamaan.

Pimpinan MPR RI menyalurkan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah ke delapan kabupaten terdampak di Aceh sebagai bentuk kepedulian yang meringankan beban ekonomi sekaligus menguatkan spiritual masyarakat menjelang Ramadhan.

Dari sisi eksekutif, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak dilakukan serentak di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan arahan Presiden agar pemulihan tidak berhenti pada kondisi semula, melainkan mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara akuntabel, berbasis verifikasi by name by address, serta akan dilanjutkan tahap berikutnya sebelum Ramadhan bagi warga yang belum menerima.

Menjelang datangnya bulan suci, pemulihan Sumatera memperlihatkan wajah negara yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab dalam menjawab penderitaan warganya. Hunian layak yang menggantikan tenda darurat, layanan publik yang kembali berfungsi, bantuan sosial yang disalurkan secara terukur, serta perhatian pada ruang ibadah dan tradisi lokal menjadi penanda bahwa pemulihan martabat masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan penguatan sosial.

Kehadiran negara pada fase krusial tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali merencanakan hidup, bekerja, dan beribadah dengan lebih tenang. Ramadhan pun disambut bukan dalam bayang-bayang bencana, melainkan dalam semangat bangkit, harapan baru, dan keyakinan kolektif bahwa negara terus berdiri bersama rakyatnya hingga pemulihan benar-benar tuntas.

*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Sumatera

PAPUA – Pemerintah menegaskan komitmen strategis untuk mewujudkan swasembada energi di Papua sebagai motor penggerak kemajuan wilayah timur Indonesia. Kebijakan ini diposisikan bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian integral dari transformasi energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya energi, baik energi baru dan terbarukan seperti hidro, surya, dan biomassa, maupun potensi minyak dan gas bumi yang selama ini menopang produksi nasional. Menurutnya, kekuatan tersebut harus menjadi fondasi bagi kemandirian energi daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan energi pemerintah berorientasi pada nilai tambah di dalam negeri dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Dengan penguatan pembangkit berbasis tenaga surya dan air, pemerintah memastikan akses listrik yang lebih luas dan efisien, sekaligus mengurangi beban distribusi bahan bakar minyak ke wilayah terpencil.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Langkah menuju swasembada energi ini juga diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati berbasis potensi lokal. Strategi tersebut diyakini akan menekan impor BBM secara signifikan, memperkuat ketahanan fiskal, dan membuka ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan dasar di Papua.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujar Presiden.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia menilai pengembangan energi di Papua merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kekayaan sumber daya alamnya.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan kesiapan infrastruktur energi menjadi prioritas guna menjamin keandalan pasokan. Pemerintah terus memperkuat kapasitas penyimpanan BBM dan avtur sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika distribusi dan kondisi geografis Papua.

“Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” katanya.

Dengan strategi terpadu tersebut, swasembada energi Papua diyakini menjadi katalisator percepatan pembangunan wilayah timur. Pemerintah optimistis bahwa kemandirian energi tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Jakarta – Judi daring kini menjadi ancaman serius yang secara masif menyasar anak muda di ruang digital. Dengan penetrasi internet yang mencapai sekitar 229 juta pengguna, generasi muda menjadi kelompok paling rentan terdampak. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, hingga keluarga, diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa semua platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional. Ia memastikan algoritma dan kebijakan perusahaan teknologi tidak boleh merugikan masyarakat, termasuk membuka celah bagi penyebaran konten negatif seperti judi daring.

“Atas dasar kepatuhan hukum, kami lakukan penutupan. Mereka kemudian sepakat melakukan penyesuaian algoritma dan menerapkan geotagging khusus Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Selain penertiban konten negatif, pemerintah juga mengintensifkan pemberantasan judi daring yang banyak menyasar kalangan muda melalui berbagai modus dan promosi terselubung di media sosial. Sekitar 3 juta konten judi online telah diturunkan. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online pun turun signifikan dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun.

Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kepolisian RI. Ia menekankan bahwa langkah preventif harus dibarengi penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera.

“Kalau hanya penutupan tanpa penindakan hukum, tentu tidak cukup. Ini adalah kombinasi antara pencegahan dan law enforcement. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi perlu diperkuat karena tren penipuan digital dan aktivitas ilegal biasanya meningkat,” katanya.

Ke depan, agenda digital 2026 akan berfokus pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sinergi dengan Polri menjadi kunci untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, terutama bagi anak muda sebagai generasi penerus bangsa.

“Tidak ada satu rupiah pun yang layak diinvestasikan dalam infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, Dea Rachman mengingatkan bahwa judi daring tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga menghancurkan stabilitas keluarga.

“Bukan hanya pelaku judi online yang terdampak, tetapi keluarganya juga. Ibu bisa stres karena keuangan hilang, ekonomi rumah tangga terganggu, bahkan anak berisiko putus sekolah,” ujar Dea.

Ia menilai judi daring sebagai ancaman berbahaya karena merusak dari unit sosial terkecil, yakni keluarga, kemudian meluas ke masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh keluarga dan penguatan regulasi oleh negara harus berjalan beriringan agar anak muda Indonesia terlindungi dari jerat judi daring.

Oleh : Irfan Aditya )*

Transisi energi rendah karbon bukan lagi sekadar wacana global, melainkan sebuah keniscayaan strategis bagi Indonesia untuk memastikan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi nasional. Di tengah dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi fosil, serta meningkatnya tuntutan terhadap komitmen pengurangan emisi, Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan lompatan besar. Transisi energi harus dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang transformasi ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi masa depan.

Langkah menuju energi rendah karbon membutuhkan konsolidasi ekosistem energi nasional yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Konsolidasi ini mencakup harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyelarasan regulasi, penguatan peran BUMN dan swasta, serta kolaborasi riset dan inovasi yang berkelanjutan. Selama ini, tantangan sektor energi bukan semata pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada tata kelola dan koordinasi lintas sektor.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono mengatakan PT Pertamina telah memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui inisiasi Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Terminal strategis yang menyuplai sekitar 35%–40% kebutuhan LPG nasional ini kini menjadi proyek percontohan pengelolaan terminal berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus operasional rendah karbon.

Green Terminal tidak sekadar sertifikasi fasilitas, melainkan pendekatan menyeluruh terhadap tata kelola operasional yang mengintegrasikan delapan pilar keberlanjutan, mulai dari sistem manajemen lingkungan, digitalisasi operasional, pemanfaatan peralatan ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, hingga penguatan kapasitas SDM melalui praktik terbaik lingkungan.

Transisi energi rendah karbon juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, misalnya, bukan hanya soal transportasi ramah lingkungan, tetapi juga tentang membangun rantai industri dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan nikel, pengolahan, manufaktur sel baterai, hingga daur ulang. Dengan pendekatan ekosistem, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk berteknologi tinggi yang berdaya saing global.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur energi menjadi elemen penting dalam konsolidasi nasional. Pembangunan jaringan transmisi yang andal, interkoneksi antarwilayah, serta integrasi pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional harus dilakukan secara terencana. Transformasi digital dalam sistem energi, melalui smart grid, manajemen beban berbasis data, dan efisiensi energi, akan meningkatkan keandalan sekaligus menurunkan emisi. Investasi pada teknologi penyimpanan energi juga menjadi krusial untuk menjawab tantangan intermitensi energi terbarukan seperti surya dan angin.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan hidrogen memiliki peran strategis sebagai salah satu pendorong pergeseran dari energi fosil ke sumber energi terbarukan, karena hidrogen merupakan pembawa energi nol karbon selain listrik. Pemanfaatan hidrogen di dalam negeri saat ini sudah ada di sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Yuliot juga menilai Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan hidrogen dan amonia sebagai bagian integral dari agenda transisi energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sistem energi global.

Selain itu, konsolidasi ekosistem energi nasional juga menuntut pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Skema pembiayaan hijau, obligasi berkelanjutan, blended finance, serta kemitraan internasional dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek energi bersih. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam berbagai forum global, dan kepercayaan internasional ini perlu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang berdampak langsung pada pembangunan dalam negeri. Namun demikian, pembiayaan bukan hanya soal dana besar, melainkan juga tentang kepastian regulasi, transparansi, dan tata kelola yang akuntabel agar investor memiliki keyakinan jangka panjang.

Yang tidak kalah penting adalah dimensi sosial dari transisi energi. Peralihan dari energi fosil menuju energi rendah karbon harus dilakukan secara adil (just transition), memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pekerja di sektor energi konvensional perlu mendapatkan pelatihan ulang dan akses terhadap peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. Masyarakat di daerah penghasil sumber daya harus merasakan manfaat nyata dari transformasi ini, baik dalam bentuk akses listrik yang lebih baik, peningkatan ekonomi lokal, maupun kualitas lingkungan yang lebih sehat. Dengan pendekatan inklusif, transisi energi akan memperkuat kohesi sosial dan memperluas dukungan publik.

Transisi tanpa konsolidasi akan berjalan lambat dan terfragmentasi, sementara konsolidasi tanpa visi rendah karbon akan kehilangan relevansi masa depan. Indonesia memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan kepemimpinan yang kuat, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat menapaki jalur transisi energi secara terukur dan progresif. Masa depan energi nasional bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi tentang membangun sistem yang tangguh, mandiri, dan berorientasi pada generasi mendatang. Transisi ini adalah investasi jangka panjang bagi kedaulatan energi dan kemakmuran bangsa.

)* Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai semakin solid dalam memperkuat agenda swasembada energi nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sebagai forum penyelarasan kebijakan strategis lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan bahwa kolaborasi pusat-daerah bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama keberhasilan program strategis nasional. Menurut Presiden, keberhasilan swasembada pangan dan energi sangat ditentukan oleh kesamaan visi, kecepatan eksekusi, dan integritas kepemimpinan di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua,” tegas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa swasembada energi dan pangan bukan target sektoral semata, tetapi strategi besar negara untuk menjamin ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif mengembangkan potensi energi berbasis karakteristik wilayah, memperkuat produksi lokal, serta memastikan distribusi berjalan stabil dan efisien.

Dalam forum tersebut, Presiden juga menginstruksikan dukungan penuh daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional, mulai dari hilirisasi industri, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.

“Rakyat mendambakan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas 2026 digelar untuk mengoptimalkan capaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Forum ini menjadi sarana menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif dan terukur.

“Sebagaimana telah kita saksikan dan publikasikan di publik maupun media,” ujarnya mengenai berbagai capaian awal pemerintahan yang dinilai positif.

Mendagri menegaskan bahwa berbagai keberhasilan tersebut harus terus diperkuat melalui penyamaan langkah dan koordinasi lintas level pemerintahan. “Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diadakan acara Rakornas ini,” katanya.

Topik utama Rakornas mencakup kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, termasuk strategi swasembada pangan dan energi, penguatan koperasi desa, serta pengawalan program strategis oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara. Dengan sinergi yang semakin erat, pemerintah optimistis target swasembada energi nasional dapat dicapai lebih cepat dan berkelanjutan.

Oleh: Rahman Abdurrahman Kurniawan (*

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan pangan rumah tangga hampir selalu meningkat. Tradisi berbagi, persiapan sahur dan berbuka, hingga kebutuhan menjamu keluarga membuat konsumsi bahan pokok melonjak. Di sisi lain, lonjakan permintaan berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks inilah kebijakan bantuan beras dan minyak goreng yang disiapkan pemerintah menjadi langkah strategis, bukan sekadar program rutin, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan ketenangan sosial selama bulan suci.

Pemerintah melalui paket stimulus ekonomi kuartal I menyiapkan bantuan sosial pangan bagi 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara untuk memastikan masyarakat, terutama yang berada pada kelompok rentan, dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk setiap KPM akan disalurkan pada Februari hingga Maret 2026, atau mencakup kebutuhan dua bulan sekaligus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp11,92 triliun. Bantuan menyasar kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Artinya, bantuan tersebut diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh lapisan masyarakat paling rentan.

Kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat pada periode peningkatan konsumsi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kedua, memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Dalam banyak pengalaman, tekanan harga menjelang hari besar keagamaan sering kali dipicu oleh lonjakan permintaan. Dengan adanya bantuan langsung berupa komoditas pangan, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga berperan menstabilkan permintaan di pasar.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa bantuan pangan ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat di desil 1 hingga 4. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan beras 10 kilogram dan dua liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus pada awal Ramadan. Skema ini dipilih untuk memastikan konsumsi rumah tangga tetap stabil sepanjang periode meningkatnya kebutuhan pangan.

Lebih jauh, bantuan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk mendorong mobilitas masyarakat selama Idulfitri 2026. Insentif berupa PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi, diskon tiket kereta api dan angkutan laut, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan aspek konsumsi rumah tangga, tetapi juga perputaran ekonomi secara keseluruhan. Dengan mobilitas yang lebih terjangkau, sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa dapat tetap bergerak. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi yang terjaga akan memberikan efek berantai bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari perspektif kelestarian pangan, bantuan beras dan minyak goreng juga memiliki makna penting. Program ini menegaskan peran negara dalam memastikan akses pangan yang adil bagi seluruh warga. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan aksesibilitas. Tanpa akses yang merata, surplus produksi sekalipun tidak akan menjamin keamanan pangan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui Kementerian Sosial dan difokuskan pada keluarga paling miskin berdasarkan DTSEN. Data penerima bersifat dinamis dan dapat berubah setiap periode. Artinya, warga yang sebelumnya tidak menerima bantuan tetap memiliki peluang untuk masuk dalam daftar jika memenuhi kriteria.

Pendekatan berbasis data ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sistem yang dinamis juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbarui basis data kesejahteraan secara berkala, sehingga kebijakan sosial tidak bersifat statis dan dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.

Di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, kebijakan bantuan pangan menjelang Ramadan menjadi bukti bahwa negara hadir melindungi kelompok rentan. Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui jaminan distribusi yang adil dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Bagi masyarakat, bantuan ini memberikan rasa aman dan kepastian. Rumah tangga yang sebelumnya cemas menghadapi lonjakan harga pangan dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Bagi pelaku ekonomi, kebijakan ini membantu menjaga stabilitas konsumsi, sehingga roda perekonomian tetap berputar.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dukungan seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif dalam mengawal distribusi, memastikan bantuan tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga di tingkat lokal menjadi bagian penting dari upaya bersama.

Ramadan adalah momentum kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Karena itu, kebijakan bantuan beras dan minyak goreng patut didukung sebagai langkah nyata negara dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung program bantuan pemerintah menjelang Ramadan, agar setiap keluarga dapat menyambut bulan suci dengan hati yang tenang, dapur yang tetap mengepul, dan semangat kebersamaan yang semakin kuat.

(* Penulis merupakan Pegiat Kelestarian Pangan Indonesia