Oleh : Seva Amalia Asti )*

Hilirisasi industri telah menjadi strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri masih terbatas karena banyak komoditas diekspor dalam bentuk mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, sumber daya tersebut diolah lebih lanjut di dalam negeri sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan negara. Langkah ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga strategis dalam memperkuat kemandirian dan daya saing bangsa di tengah kompetisi global.

Hilirisasi memungkinkan Indonesia bergerak dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen produk industri yang memiliki daya saing global. Dalam sektor mineral misalnya, pengolahan nikel, bauksit, dan komoditas lainnya telah mendorong tumbuhnya industri turunan seperti baterai kendaraan listrik dan berbagai produk manufaktur berbasis logam. Proses ini menciptakan efek berganda yang signifikan, mulai dari peningkatan investasi, transfer teknologi, hingga penguatan struktur industri dalam negeri. Dengan rantai nilai yang semakin lengkap, posisi Indonesia dalam peta industri dunia menjadi semakin diperhitungkan.

Peran Danantara menjadi relevan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat agenda hilirisasi. Sebagai entitas yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi nasional, Danantara diharapkan mampu menjadi katalis dalam pembiayaan proyek-proyek hilirisasi berskala besar. Dukungan pembiayaan jangka panjang yang terstruktur dan terukur sangat dibutuhkan, mengingat proyek hilirisasi umumnya memerlukan investasi besar dan waktu pengembalian yang tidak singkat. Dengan manajemen yang profesional dan tata kelola yang baik, Danantara dapat menjadi penggerak utama transformasi industri nasional.

Selain aspek pembiayaan, Danantara juga akan memperkuat koordinasi antar sektor dan antar BUMN dalam rantai hilirisasi. Selama ini, salah satu tantangan dalam pengembangan industri adalah fragmentasi kebijakan dan kurangnya integrasi antar pelaku usaha. Melalui pendekatan yang terpusat dan terarah, sinergi antar perusahaan negara dan mitra swasta dapat dibangun secara lebih efektif. Integrasi ini penting agar setiap tahapan produksi, mulai dari hulu hingga hilir, berjalan selaras dan efisien, sehingga mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Hilirisasi yang didukung oleh Danantara juga dapat mendorong pemerataan ekonomi antar wilayah. Proyek pengolahan dan manufaktur umumnya dibangun di dekat sumber bahan baku, yang banyak tersebar di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, pembangunan kawasan industri di berbagai daerah dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan, energi, dan kawasan industri pun akan ikut berkembang. Dampaknya, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat terwujud secara lebih nyata.

Di sisi lain, penguatan daya saing melalui hilirisasi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Investasi pada mesin dan fasilitas produksi harus diiringi dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal. Kolaborasi antara industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi elemen penting agar transfer teknologi berjalan optimal. Dengan SDM yang terampil dan adaptif, Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga pusat inovasi yang mampu menghasilkan produk berstandar global.

Keberhasilan hilirisasi dan optimalisasi peran Danantara harus ditopang oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat, manajemen risiko yang matang, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan menjadi syarat mutlak. Hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial agar manfaatnya berkelanjutan.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) enam dari 18 proyek hilirisasi Danantara akan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Hilirisasi atau downstreaming menjadi kunci transformasi ekonomi Indonesia karena mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui proses pengolahan di dalam negeri.

Pada akhirnya, hilirisasi industri dan peran Danantara merupakan bagian dari strategi besar transformasi ekonomi Indonesia. Dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat integrasi industri, serta memastikan dukungan pembiayaan yang solid, daya saing nasional dapat meningkat secara signifikan. Jika dijalankan secara konsisten dan terarah, langkah ini akan membawa Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global, sekaligus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis guna meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui pendekatan investasi jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor, BPI Danantara berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan peletakan batu pertama (groundbreaking) enam dari 18 proyek hilirisasi Danantara akan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Anindya menegaskan hilirisasi atau downstreaming menjadi kunci transformasi ekonomi Indonesia karena mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui proses pengolahan di dalam negeri.

“Downstreaming itu membawa nilai tambah yang paling penting. Nilai tambah untuk pekerjaan, nilai tambah untuk investasi, dan juga perdagangan,” ujar Anindya.

Anindya menilai dengan pengolahan yang lebih dalam, Indonesia tidak lagi hanya mengekspor komoditas mentah, melainkan produk dengan kandungan nilai tambah yang lebih tinggi.

Anindya juga menekankan pentingnya pergeseran pola ekspor nasional, dari yang selama ini bertumpu pada komoditas primer seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara, menuju produk turunan yang memiliki daya saing lebih kuat di pasar global.

“Supaya Indonesia bisa ekspornya bukan saja palm oil atau batu bara, tapi juga semakin mempunyai nilai tambah,” kata Anindya.

Lebih lanjut, Anin menyoroti pentingnya penguasaan teknologi dalam mendukung hilirisasi. Ia mencontohkan potensi pengolahan silika menjadi wafer silikon untuk industri semikonduktor, yang dapat mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global.

Sebelumnya, Danantara melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi fase I dari 18 proyek yang sedang dicanangkan pada 6 Februari 2026.

Adapun keenam proyek hilirisasi fase I itu yakni proyek hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan total investasi 3 miliar dolar AS dan peningkatan kapasitas produksi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara; proyek bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, yang memproduksi etanol 30 ribu kilo liter per tahun; proyek biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah, yang memproduksi avtur hingga 6.000 barel per hari; fasilitas integrated poultry di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, yang bisa menambah produksi 1,5 juta ton daging ayam, 1 juta ton telur, dan menciptakan 1,46 juta lapangan kerja baru; pabrik garam dan mechanical vapor recompression (MVR) di Gresik, Manyar, dan Sampang, yang akan menambah kapasitas produksi PT Garam sebesar 380 ribu ton per tahun, sekaligus memperkuat swasembada garam.

BPI Danantara berkomitmen memperluas dukungan terhadap proyek hilirisasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Dengan strategi investasi yang tepat dan sinergi kebijakan yang kuat, industri nasional diharapkan mampu tumbuh lebih inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri maju berbasis kekuatan domestik.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali menjadwalkan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk sekitar 10 proyek hilirisasi strategis dalam waktu dekat.

Langkah ini menjadi kelanjutan dari enam proyek yang telah dimulai pada awal Februari 2026, sekaligus bagian dari total 21 proyek hilirisasi yang ditargetkan berjalan sepanjang tahun ini dengan nilai investasi hampir Rp500 triliun.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengatakan proyek hilirisasi tersebut menjadi agenda penting dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan industri dalam negeri.

“Dari total 21 proyek yang akan kita lakukan, minggu lalu kita sudah menyelesaikan groundbreaking 6 proyek hilirisasi. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, proyek hilirisasi yang dikerjakan Danantara mencakup sektor strategis seperti energi, pertambangan, hingga pangan. Total investasi yang disiapkan secara keseluruhan mendekati Rp500 triliun dan akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang 2026.

Menurut Dony, investasi tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan nasional dalam jangka menengah dan panjang.

“Dan itu dampaknya signifikan yang kita harapkan nanti pertama mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Danantara telah melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi tahap awal di sejumlah daerah. CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, total investasi enam proyek tersebut mencapai sekitar 7 miliar dolar AS atau setara Rp110 triliun.

“Dengan 6 proyek ini akan kurang lebih investasinya kami itu mencapai 7 miliar dolar AS, atau kurang lebih 110 triliun. Dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih 3.000 lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.

Dony menambahkan, salah satu proyek yang akan segera memasuki tahap groundbreaking berikutnya adalah proyek dimetil eter (DME) berbasis gasifikasi batu bara yang melibatkan PT Bukit Asam Tbk.

“DME kita, gasifikasi daripada batu bara kita dengan Bukit Asam, yang baru akan kita groundbreaking minggu depan,” ujarnya.

Danantara menegaskan seluruh proyek hilirisasi tersebut dijalankan bertahap sepanjang 2026 sebagai tonggak transformasi ekonomi nasional, dengan fokus mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah untuk memperkuat struktur industri Indonesia. #

Jakarta — Tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo tidak membuat pemerintah dan Gerindra berpuas diri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, survei dijadikan evaluasi, dengan tetap mendengar dan merespons suara minoritas sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Sufmi Dasco menyatakan, catatan penting selain hasil survei menjadi perhatian, termasuk soal peningkatan ekonomi dan pemerataan bantuan, sebagai masukan evaluasi kinerja pemerintah untuk perbaikan kebijakan yang lebih merata dan efektif.

“Meski hanya 2-3 persen, itu cukup berarti dan penting,” ungkap Sufmi Dasco kepada Media.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya dukungan publik, tetapi juga dari kemampuan mendengar dan merespons suara minoritas yang menyatakan ketidakpuasan.

“Catatan itu, akan menjadi perhatian pemerintah dan perhatian Pak Prabowo, sebagai bahan introspeksi,” tuturnya.

Dasco menilai angka 2 persen publik yang menyatakan tidak puas merupakan masukan penting yang tidak boleh diabaikan. Sikap ini, mencerminkan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang terbuka terhadap evaluasi dan introspeksi.

“Angka tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada ruang perbaikan yang harus terus dilakukan,” ujarnya.

Pemerintahan Prabowo tidak semata bertumpu pada legitimasi mayoritas, melainkan berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kritik dan masukan publik dipandang sebagai energi positif untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

“Survei kepuasan publik bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengukur dan memperbaiki kinerja pemerintah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis survei awal 2026 yang menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei melibatkan 1.220 responden dan dilaksanakan pada 15–21 Januari 2026.

Hasil survei menunjukkan 79,9 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, terdiri atas 13 persen sangat puas dan 66,9 persen puas.

Partai Gerindra menilai kepemimpinan Presiden Prabowo semakin menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah pun diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan merata. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa capaian tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan sebagai tujuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan manfaat kebijakan dapat segera dirasakan secara luas.

Hasil survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut mencerminkan penerimaan publik yang relatif tinggi terhadap program-program pemerintah yang telah berjalan sejak awal masa pemerintahan.

Namun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hasil survei bukanlah acuan utama bagi pemerintah dalam bekerja. Pemerintah, kata dia, lebih memprioritaskan kerja nyata melalui percepatan berbagai program yang diyakini mampu mengurangi beban dan permasalahan masyarakat.

“Sebagaimana setiap ada hasil survei, bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar. Bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” ujar Prasetyo.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menempatkan agenda pengentasan kemiskinan sebagai target utama pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas yang dipandang sebagai tantangan besar bangsa.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo kerap menyebut isu-isu tersebut sebagai “perang” yang harus dihadapi secara serius. “Kita ini perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan. Ini perang dalam tanda kutip, jangan diartikan salah. Musuh kita hari ini itu,” katanya.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai target-target tersebut, tanpa menjadikan hasil survei sebagai orientasi utama. Ia mengakui bahwa meskipun hasil survei menunjukkan angka positif, pemerintah menyadari bahwa sejumlah program strategis membutuhkan proses dan waktu agar hasilnya optimal.

Salah satu contohnya adalah program renovasi sekolah yang jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu unit di seluruh Indonesia. “Mungkin baru bisa kita selesaikan dalam dua sampai tiga tahun. Itu pun kami belum puas,” ujarnya.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode simple random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tergambar dalam dalam Survei Indikator Politik. Hasilnya survei menunjukkan bahwa 79,9% responden puas dengan kepemimpinan Prabowo, yang dinilai sangat tinggi untuk seorang kepala negara yang baru setahun menjabat. Faktor kunci dalam kepuasan ini adalah tingkat keterpilihan Prabowo yang tinggi dan keberhasilannya dalam pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 1.220 responden dan memiliki tingkat kepercayaan 95%.

Peneliti Utama Indikator Politik Prof. Burhanudin Muhtadi mengatakan secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding dengan Januari 2026. Kalau dijumlah antara puas dan cukup puas pada kisaran antara 79,9 persen.

Lebih lanjut Burhanudin menyampaikan “sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden” terangnya. Pemilih Prabowo yang sangat puas jika dilihat dari gender sedikit lebih kuat dari kalangan dari perempuan, dan basis pemilih laki-laki yang puas cukup banyak yakni 77,9 persen. Sedangkan dari sisi generasi tidak berubah dari profil pendukung Prabowo di 2024 kemarin yaitu Gen Z. Alasan utama mereka memiliki kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo adalah memberantas korupsi.

Merespon hasil survei dari Indikator Politik, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai hasil survei ini membuktikan kinerja Presiden Prabowo telah dirasakan masyarakat. Kebijakan-kebijakannya memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan dan distribusi kesejahteraan. Hal tersebut di tengah dinamika politik global dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi dibandingkan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

“Di tengah dinamika politik global dan juga kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan Presiden Prabowo ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat,” kata Eddy.

Kedepan pemerintah pasti akan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh program yang selama satu tahun dilaksanakan. Lebih lanjut Eddy menyampaikan hasil survei membuktikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo “on the right track”. Presiden akan terus konsisten dalam pembangunan ekonomi.

“Temuan survei menunjukkan program MBG misalnya ternyata mendapat respons positif dari masyarakat,” tuturnya. Ia menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Komitmen tersebut harus didukung penuh.

Hasil Survei sebagai masukan yang sangat penting bagi pemerintah, point-point penting harapan masyarakat yang perlu diperbaiki. Indikasi ini menjadi masukan yang bisa di eksekusi oleh seluruh Kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta – Pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini mencerminkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang baru memasuki tahun kedua ini, dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu alasan dominan di balik penilaian positif tersebut.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa ketika responden diminta menyebut alasan mereka puas dengan kinerja Presiden Prabowo, komitmen terhadap pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling menonjol.

“Alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ini relatif baru, sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas sebagai faktor yang membuat dirinya dipersepsi baik,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, temuan survei ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik yang kini semakin menaruh harapan pada upaya serius pemerintah dalam menindak praktik korupsi yang selama ini menjadi persoalan kronis di Indonesia.

Burhanuddin menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap agenda antikorupsi turut memperkuat modal sosial Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya, sekaligus menjadi faktor kunci dalam menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, ia juga menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam mempertahankan penilaian positif tersebut di masa mendatang.

Poin pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan dari kalangan pemerintah sendiri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengaitkan angka kepuasan publik yang tinggi dengan persepsi positif masyarakat terhadap penegakan hukum dan antikorupsi yang berjalan konsisten.

Ia menilai langkah Kejaksaan Agung menampilkan bukti konkret hasil penindakan, seperti ekspos tumpukan uang sitaan korupsi senilai triliunan rupiah, menjadi salah satu alasan kuat meningkatnya dukungan publik terhadap pemerintahan.

“Masyarakat ingin bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Langkah transparan Kejaksaan ini membuat publik yakin bahwa korupsi benar-benar diberantas hingga ke akar-akarnya,” jelas Maruarar.

Respons pemerintah atas hasil survei ini menegaskan bahwa meskipun angka kepuasan publik tinggi, fokus utama pemerintah bukan pada angka survei semata, melainkan percepatan program-program yang diyakini dapat mengatasi persoalan mendasar masyarakat, termasuk pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan begitu, pemberantasan korupsi tidak hanya tampil sebagai indikator numerik dalam survei, tetapi juga sebagai pilar penting yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo — menjadi bukti bahwa agenda antikorupsi yang kuat dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat di tengah dinamika pemerintahan saat ini.

Continue Reading

JAKARTA – Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan kondisi ekonomi dan politik Indonesia berada dalam tren perbaikan yang semakin menguat. Selama 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persepsi publik terhadap keadaan nasional tercatat semakin positif, mencerminkan stabilitas pemerintahan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara.

Hasil survei bertema Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut disusun berdasarkan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen, survei ini menjadi gambaran kuat mengenai suasana kebatinan publik terhadap kinerja nasional saat ini.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menegaskan bahwa data menunjukkan adanya pergeseran signifikan ke arah penilaian yang lebih optimistis. “Survei nasional Indikator Politik Indonesia mencatat kondisi ekonomi dan politik Indonesia menunjukkan tren perbaikan selama 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian positif masyarakat meningkat, sementara persepsi negatif terhadap keadaan nasional terus menurun,” ujar Rizka.

Dalam aspek ekonomi, sebanyak 35,5 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional berada pada kategori sangat baik dan baik. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, seiring menurunnya responden yang menilai kondisi ekonomi buruk dan sangat buruk. Menurut Indikator, kecenderungan ini menandakan membaiknya optimisme publik terhadap stabilitas dan prospek perekonomian nasional.

Kondisi politik nasional juga dinilai semakin kondusif. Sebanyak 34,2 persen responden menyatakan kondisi politik sangat baik dan baik, sementara mayoritas lainnya menilai dalam kondisi sedang. Rizka menyebut temuan ini mencerminkan efektivitas konsolidasi politik serta kuatnya legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. “Stabilitas politik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional,” katanya.

Penilaian positif semakin menguat pada sektor keamanan. Mayoritas responden, yakni 57,2 persen, menyatakan kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik dan sangat baik. Capaian ini memperlihatkan keberhasilan negara dalam menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial.

Sementara itu, persepsi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menunjukkan tren membaik. Sebanyak 41,8 persen responden menilai penegakan hukum sangat baik dan baik, sedangkan hampir separuh responden menyatakan puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini dipandang sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

Meski tren positif mendominasi, survei ini juga mencatat aspirasi publik agar pemerintah terus memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta melanjutkan agenda pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, hasil survei Indikator menegaskan bahwa arah pembangunan nasional dinilai berada di jalur yang tepat dan semakin mendapat dukungan masyarakat luas.

JAKARTA – Hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini memperoleh legitimasi sosial yang solid. Tingkat kepuasan sebesar 79,9 persen menunjukkan kepercayaan masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi lahir dari pengalaman langsung atas kebijakan yang dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah situasi global yang penuh tekanan ekonomi dan geopolitik.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dipandang sebagai wujud konkret keberpihakan negara terhadap kelompok rentan, sekaligus implementasi nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai hasil survei tersebut sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan Presiden Prabowo berada pada jalur yang tepat dan mendapat penerimaan luas dari masyarakat. Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil publik.

“Tentu ke depan ada berbagai hal yang terus diperbaiki, tapi hasil survei ini membuktikan kebijakan presiden sudah on the right track,” ujar Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa apresiasi publik tersebut muncul dalam konteks global yang tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi tersebut, stabilitas kebijakan dan kejelasan arah pembangunan menjadi faktor penting yang dinilai masyarakat.

Eddy juga menyoroti prinsip pembangunan inklusif yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Pendekatan “no one is left behind” dinilai relevan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kelompok tertentu, melainkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan wilayah yang selama ini kurang terakses.

“Namun komitmen beliau untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup ini harus didukung penuh,” tegas Eddy Soeparno.

Respons positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis disebut menjadi indikator bahwa kebijakan sosial berbasis kebutuhan dasar mendapat tempat di hati masyarakat. Selain aspek gizi, perhatian terhadap akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia nasional.

Menurut Eddy, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar kebijakan populis, melainkan mandat konstitusional yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, hasil survei tidak hanya dibaca sebagai angka kepuasan, tetapi juga sebagai umpan balik bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan.

“Ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Eddy Soeparno.

Jakarta – Lembaga riset Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen pada awal masa pemerintahan.

Angka ini dinilai tinggi dan melampaui capaian presiden-presiden sebelumnya pada periode yang sama, sekaligus menunjukkan penerimaan publik yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintahan baru.

Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden. Dari survei itu, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas, 66,9 persen puas, 17,1 persen kurang puas, dan 2,2 persen tidak puas sama sekali. Sementara 0,8 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai capaian itu menunjukkan tren positif dan stabilitas dukungan publik di awal pemerintahan Prabowo.

“Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan sebesar 79,9 persen merupakan angka yang tergolong tinggi untuk seorang presiden di fase awal masa jabatan. Ia menilai, capaian ini bahkan melampaui tingkat kepuasan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2014 pada periode yang sama.

Survei Indikator juga menunjukkan dukungan terbesar terhadap Presiden Prabowo berasal dari kalangan pemilih muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Berdasarkan data exit poll Pemilu Presiden 2024, sekitar 71 persen pemilih Gen Z memilih Prabowo, dan tren kepuasan di kelompok tersebut disebut masih konsisten hingga awal pemerintahan.

Sementara itu, beberapa faktor utama yang mendorong kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo antara lain persepsi atas upaya pemberantasan korupsi sebesar 17,5 persen, kebijakan yang dinilai sering memberikan bantuan sebesar 15,6 persen, program kerja pemerintah yang dianggap baik sebesar 11 persen, serta hasil kerja yang mulai terlihat sebesar 10,5 persen.

Temuan ini memperlihatkan bahwa publik tidak hanya memberikan dukungan politik secara umum, tetapi juga menilai pemerintahan Prabowo mulai menunjukkan realisasi program kerja yang dapat dirasakan sejak awal masa kepemimpinan.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. #