Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menjadikan Papua sebagai salah satu sentra energi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi berkelanjutan terutama bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Presiden menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia Alfian Telaumbanua menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional.

“Ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai sumber energi masa depan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional.

“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Dengan perencanaan matang dan kolaborasi pusat-daerah, Papua diharapkan tumbuh sebagai pusat energi yang modern, ramah lingkungan, serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Langkah strategis ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di sektor energi.

Jakarta – Proyek biorefinery dan bioethanol yang dikembangkan oleh Pertamina bersama Danantara Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya terbarukan dan ekonomi sirkular.

Pengoperasian proyek ini tidak hanya berorientasi pada transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat bauran energi nasional, serta mendorong pencapaian target net zero emission.

Biorefininery yang mengolah bahan baku nabati dan limbah, termasuk minyak jelantah, menjadi bahan bakar ramah lingkungan, diproyeksikan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya domestik.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek hijau ini merupakan wujud komitmen nyata dunia usaha nasional dalam mendukung agenda transisi energi pemerintah.

“Kami melihat proyek-proyek energi ramah lingkungan ini bukan hanya sebagai investasi bisnis, tetapi sebagai investasi masa depan bangsa. Biorefininery dan bioethanol adalah langkah konkret membangun ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global,” ujar Rosan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa proyek biorefinery dan bioethanol merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam melakukan transformasi bisnis menuju perusahaan energi berkelanjutan.

“Proyek ini adalah simbol perubahan paradigma energi nasional, dari yang berbasis fosil menuju energi bersih dan terbarukan. Pertamina berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Simon.

Sementara itu, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, menekankan bahwa pemanfaatan minyak jelantah dan bahan baku alternatif lainnya merupakan bentuk nyata penerapan ekonomi sirkular.

“Pengolahan jelantah untuk energi hijau bukan hanya soal energi, tetapi juga soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah solusi yang menyentuh banyak aspek sekaligus,” jelas Emma.

Kehadiran proyek ini dinilai relevan dengan situasi global saat ini yang diwarnai oleh fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya tuntutan dunia terhadap energi rendah karbon. Indonesia melalui langkah ini menunjukkan posisi strategis sebagai negara yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan global, tetapi juga proaktif membangun ketahanan energi nasional berbasis sumber daya sendiri.***

Oleh Marlinda Kusuma )*

Penajaman sasaran Program Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen afirmatif negara untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat.

Pendekatan desil yang digunakan dalam program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memastikan ketepatan sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa seluruh peserta Sekolah Rakyat berasal dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Penetapan ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak bersifat umum, melainkan secara khusus dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini paling berisiko tertinggal dalam akses pendidikan.

Penentuan peserta Sekolah Rakyat dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS dan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN digunakan untuk menyeleksi dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat secara lebih akurat. Data ini telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga, sehingga setiap penerima manfaat dapat dipastikan tidak mengalami duplikasi. Langkah ini menjadi jawaban atas persoalan program sosial yang sering kali terkendala oleh tumpang tindih data dan ketidaktepatan sasaran.

Keunggulan DTSEN tidak hanya terletak pada integrasi data lintas sektor, tetapi juga pada mekanisme pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan. BPS bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait secara rutin melakukan pembaruan data agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis. Salah satu instrumen penting dalam pemutakhiran tersebut adalah ground check atau pengecekan lapangan, yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat. Pada Sekolah Rakyat, proses ini diperkuat melalui kolaborasi antara BPS dan Kementerian Sosial, serta melibatkan pendamping program sosial dalam verifikasi dan validasi calon peserta.

Pendekatan berbasis data yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan ini mencerminkan transformasi tata kelola kebijakan sosial yang semakin presisi dan akuntabel. Pemanfaatan DTSEN menjadikan penargetan program sosial lebih objektif, transparan, dan berkeadilan. Sekolah Rakyat pun tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pendidikan, tetapi sebagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan kelompok paling rentan agar tidak semakin tertinggal akibat keterbatasan ekonomi.

Dari sisi implementasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 30.000 siswa untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini. Saat ini, pemerintah masih berada dalam tahap seleksi peserta didik, seiring dengan proses penyelesaian pembangunan gedung sekolah permanen yang dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gedung Sekolah Rakyat direncanakan mampu menampung sekitar 300 siswa, sehingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memastikan target daya tampung dapat terealisasi secara optimal.

Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik bangunan. Kementerian Sosial juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari ketersediaan guru, tenaga kependidikan, hingga tim seleksi siswa. Saifullah Yusuf menekankan pentingnya konsistensi dan integritas petugas di lapangan agar proses seleksi benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta BPS di daerah menjadi kunci untuk menjaga ketepatan sasaran program ini.

Dukungan terhadap penajaman sasaran Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial yang sangat penting di bidang pendidikan. Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar strategis negara untuk memastikan tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Atalia menilai bahwa ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi Sekolah Rakyat dengan layanan perlindungan sosial lainnya menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Selain itu, Atalia juga menyoroti pentingnya aspek kewilayahan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemilihan lokasi sekolah harus dilakukan secara selektif, tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan, daerah tertinggal, serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok tanah air.

Penajaman sasaran Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil menunjukkan arah baru kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial yang semakin berbasis data, kolaboratif, dan berpihak pada kelompok paling rentan. Dengan DTSEN sebagai rujukan utama, diperkuat oleh verifikasi lapangan dan sinergi lintas lembaga, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi model praktik baik dalam kebijakan afirmatif nasional. Sekolah Rakyat tidak hanya akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menempatkan pendidikan sebagai strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, negara secara terarah menyasar anak-anak dari keluarga pada desil terbawah agar memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan dukungan sosial lainnya.

Kebijakan ini lahir dari evaluasi berkelanjutan atas berbagai program perlindungan sosial yang selama ini telah dijalankan pemerintah. Bantuan tunai, subsidi, serta dukungan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan keluarga miskin. Untuk memperkuat dampak jangka panjang dari upaya tersebut, pemerintah melengkapi intervensi melalui jalur pendidikan yang lebih sistematis. Karena itu, model sekolah berasrama dihadirkan tidak hanya untuk memberikan pengajaran akademik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa, mulai dari gizi, tempat tinggal, hingga pendampingan karakter, terpenuhi secara terpadu.

Pada awal 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ratusan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai provinsi. Peluncuran tersebut menjadi tonggak awal perluasan program secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah dan penerima manfaat terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan, sehingga semakin banyak anak dari keluarga sangat miskin yang dapat dijangkau.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis negara untuk mengubah masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Ia memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, namun akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan anak lahir dari keluarga miskin kemudian terjebak dalam kemiskinan yang sama sepanjang hidupnya.

Pendekatan Sekolah Rakyat dirancang komprehensif. Setiap siswa memperoleh fasilitas pendidikan gratis, tempat tinggal di asrama, makan bergizi, seragam, serta pembinaan karakter. Dengan skema ini, pemerintah memastikan bahwa hambatan biaya, jarak, maupun kondisi rumah tangga tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah.

Penetapan sasaran dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan basis data kemiskinan nasional yang dihimpun Badan Pusat Statistik dan kementerian teknis. Data tersebut menjadi rujukan untuk memprioritaskan keluarga pada desil 1 dan 2. Pemerintah menilai ketepatan sasaran sebagai fondasi utama keberhasilan program, sebab Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi kelompok yang paling membutuhkan intervensi negara.

Dari sisi pelaksanaan, Kementerian Sosial RI memimpin koordinasi lintas sektor. Menteri Saifullah Yusuf menekankan bahwa proses seleksi siswa harus berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi. Ia menilai akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada kursi yang terisi oleh peserta yang tidak berhak.

Dalam berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Karena itu, dukungan kepala daerah, dinas sosial, dan dinas pendidikan dinilai krusial agar proses verifikasi data dan pendampingan keluarga berjalan efektif.

Secara teknis, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pembelajaran yang adaptif. Pemerintah menyadari bahwa banyak calon siswa datang dengan ketertinggalan literasi dan numerasi. Oleh sebab itu, kurikulum disesuaikan agar mampu mengejar ketertinggalan dasar sebelum masuk ke materi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan setiap anak berkembang sesuai kecepatannya.

Selain pendidikan formal, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup menjadi bagian penting. Dengan pola asrama, guru dan pendamping dapat memantau perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk kesehatan dan kebiasaan harian. Pemerintah menilai lingkungan belajar yang stabil akan membantu anak lebih fokus dan percaya diri.

Sinergi lintas kementerian turut diperkuat. Layanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga bantuan sosial bagi keluarga siswa dikolaborasikan agar dampaknya berlapis. Pemerintah berpandangan bahwa perbaikan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga anak memiliki dukungan penuh baik di sekolah maupun di rumah.

Dalam kerangka evaluasi, pemerintah menyiapkan sejumlah indikator keberhasilan. Tidak hanya jumlah sekolah atau peserta didik, tetapi juga capaian literasi, angka putus sekolah, kondisi kesehatan, serta perubahan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah meyakini Sekolah Rakyat berada di jalur yang tepat. Program ini diposisikan sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling bawah, sekaligus sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan tata kelola yang disiplin, data yang presisi, dan dukungan semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang baru bagi generasi muda dari desil terbawah untuk meraih masa depan yang lebih baik.

keberhasilan program ini bukan semata capaian administratif, melainkan ukuran sejauh mana negara dapat memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi lebih tinggi.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Continue Rea

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan dengan memprioritaskan peserta dari kelompok desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat paling miskin dan rentan secara ekonomi. Penetapan sasaran tersebut dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga proses seleksi peserta didik berjalan objektif, terukur, dan berbasis data.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN menjadi instrumen utama yang dimanfaatkan Kementerian Sosial dalam menentukan calon peserta Sekolah Rakyat. Penggunaan satu basis data nasional yang terintegrasi membuat proses penargetan program sosial semakin akurat sekaligus meminimalkan risiko salah sasaran.

“Karena salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Kemensos adalah untuk memilih dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat dan ini dipastikan bahwa Sekolah Rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” ujar Amalia saat rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI.

Dijelaskannya bahwa data dalam DTSEN telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh sebab itu, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk memastikan data yang digunakan selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat. Kualitas data menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, termasuk di sektor pendidikan.,” tambahnya.

BPS juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam melakukan pengecekan lapangan (ground check) untuk mendukung program-program berbasis DTSEN, termasuk Sekolah Rakyat. Pendamping program sosial turut dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta.

“Melalui metode ini, petugas melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kredibilitas DTSEN sebagai rujukan utama program sosial nasional,” jelasnya.

Di tempat lain, Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis Julkarson berkomitmen mendukung penuh dan menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Morut tidak hanya mengikuti kebijakan pusat, tetapi ikut berperan aktif sebagai bagian dari solusi nasional.

“Morut siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat dan DTSEN yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” kata Delis.

Delis menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta kolaborasi lintas sektor.

“Morowali Utara ingin menjadi aktor aktif, bukan sekadar penerima kebijakan,” tegasnya.

Pemanfaatan DTSEN dalam penentuan peserta Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan kebijakan yang semakin berbasis bukti. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memastikan intervensi pendidikan menjangkau kelompok paling membutuhkan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Continue Reading

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Lebaran selalu menjadi momentum istimewa bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri juga menjadi waktu untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Tradisi mudik pun menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan tersebut. Setiap tahun, jutaan masyarakat melakukan perjalanan lintas kota bahkan lintas pulau demi berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui kebijakan diskon tiket mudik menjadi langkah strategis yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi.

Kebijakan ini bukan sekadar langkah populis, melainkan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan memberikan potongan harga pada moda transportasi tertentu, pemerintah membantu menekan beban pengeluaran rumah tangga menjelang hari raya. Dampaknya terasa langsung, terutama bagi pekerja yang selama setahun merantau di kota besar dan menantikan momen pulang kampung untuk bertemu keluarga.

Pemerintah memberikan stimulus khusus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat arus mudik Lebaran. Diskon tiket transportasi massal disiapkan untuk mendorong mobilitas sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat hingga sekitar 17–18 persen, sementara tiket kapal laut dan kereta api didiskon sebesar 30 persen. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik maupun liburan Lebaran dengan lebih baik.

Selain itu, insentif tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Airlangga menilai Indonesia memiliki karakteristik unik saat periode libur panjang. Ketika mobilitas meningkat, aktivitas belanja masyarakat juga ikut naik sehingga berdampak langsung pada pergerakan ekonomi. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif jelang musim liburan.

Indeks keyakinan konsumen tercatat meningkat, penjualan barang elektronik mengalami kenaikan, hingga tingkat hunian hotel yang tinggi di berbagai daerah tujuan wisata.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk periode Februari hingga Maret 2026. Stimulus tersebut mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta penyaluran bantuan sosial.

Total anggaran stimulus mencapai Rp 12,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi. Anggaran bansos dan stimulus lain mencapai sekitar Rp 12 triliun.

Pada 6 Februari 2026, pemerintah telah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk tiket pesawat pada periode Lebaran 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membuat harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam Pasal 2 beleid tersebut, dijelaskan pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket pesawat ekonomi untuk penerbangan domestik. Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.

Dari sisi administrasi, badan usaha angkutan udara wajib tetap menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Serta melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Maskapai juga diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tersebut tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.

“Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis Pasal 4 Ayat 1.

Meski demikian, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan seperti bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection). Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lebaran selalu menghadirkan harapan baru tentang kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi. Kebijakan diskon tiket mudik menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana negara berupaya hadir di tengah masyarakat, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika mobilitas masyarakat, langkah ini menjadi simbol bahwa negara memahami dan merespons kebutuhan warganya.

Pada akhirnya, mudik bukan hanya perjalanan pulang, melainkan perjalanan yang penuh nilai. Yakni nilai tentang keluarga, tradisi, dan rasa memiliki terhadap tanah kelahiran. Ketika negara turut mempermudah perjalanan tersebut, Lebaran tidak hanya menjadi berkah bagi individu dan keluarga, tetapi juga bagi bangsa secara keseluruhan. Kebijakan diskon tiket mudik pun menjadi cerminan sinergi antara kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu momentum yang menyatukan Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Alexander Royce*)

Arus mudik Lebaran merupakan momentum sosial dan ekonomi penting yang merefleksikan kuatnya ikatan kekeluargaan dan mobilitas nasional. Pergerakan jutaan masyarakat dari pusat-pusat kota menuju kampung halaman setiap tahunnya menjadi simbol kebersamaan dan dinamika ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan diskon tiket transportasi serta berbagai insentif perjalanan yang digulirkan pemerintah menjelang mudik Lebaran 2026 hadir sebagai langkah strategis yang bernilai sosial tinggi. Kebijakan tersebut menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kemudahan, memastikan perjalanan mudik berlangsung terjangkau, aman, dan nyaman, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idulfitri.

Kebijakan diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, serta stimulus transportasi lainnya menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap kebutuhan riil rakyat. Di tengah dinamika ekonomi global, fluktuasi harga energi, dan tekanan biaya hidup, mudik berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, intervensi negara melalui kebijakan fiskal dan insentif transportasi menjadi bentuk perlindungan sosial yang relevan dengan situasi terkini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat kebijakan diskon tiket dan tarif transportasi sebagai bagian dari strategi besar menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Dalam pandangannya, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda pemulihan dan penguatan ekonomi domestik. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya ingin meringankan beban masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi sektor pariwisata, UMKM, logistik, dan konsumsi rumah tangga.

Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, perputaran uang di daerah tujuan mudik akan meningkat, pasar-pasar tradisional kembali hidup, sektor jasa bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh secara alami. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak semata makroekonomi, tetapi juga menyentuh denyut kehidupan ekonomi rakyat secara langsung.

Lebih jauh, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana negara menggunakan instrumen fiskal dan kebijakan publik secara adaptif. Diskon tiket dan insentif transportasi bukan sekadar subsidi, tetapi bagian dari manajemen ekonomi yang cerdas: menjaga stabilitas konsumsi, mengendalikan inflasi musiman, serta mengurangi tekanan sosial akibat lonjakan biaya mudik. Dalam konteks ini, pemerintah tampil bukan sebagai regulator kaku, tetapi sebagai fasilitator kesejahteraan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memandang kebijakan ini dari perspektif pelayanan publik dan keselamatan transportasi. Ia menekankan bahwa kehadiran negara dalam mudik bukan hanya soal harga tiket, tetapi juga kualitas layanan, keselamatan perjalanan, dan kenyamanan pemudik. Dengan adanya dukungan fiskal seperti penanggungan PPN tiket pesawat dan pengaturan tarif transportasi, pemerintah dapat memastikan bahwa akses transportasi tetap terbuka luas bagi masyarakat tanpa mengorbankan standar keselamatan. Kebijakan ini, dalam kerangka yang lebih besar, mencerminkan transformasi layanan publik yang berorientasi pada pengguna, di mana negara hadir sebagai penyedia ekosistem transportasi yang adil, terjangkau, dan berkualitas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penguatan sistem transportasi nasional yang kini semakin terintegrasi. Pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, jalan tol, dan transportasi massal dalam beberapa tahun terakhir memberikan fondasi kuat bagi kelancaran mudik. Diskon tiket dan insentif tarif menjadi pelengkap dari investasi jangka panjang tersebut, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini menunjukkan kesinambungan kebijakan antara pembangunan fisik dan kebijakan sosial-ekonomi, sesuatu yang jarang berjalan seiring di banyak negara berkembang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat kebijakan diskon tarif sebagai bagian dari pemerataan manfaat pembangunan. Dalam perspektifnya, infrastruktur tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus menjadi alat pemersatu bangsa. Ketika tarif transportasi lebih terjangkau, mobilitas sosial meningkat, interaksi antardaerah menguat, dan kesenjangan akses dapat dipersempit. Kebijakan ini secara tidak langsung memperkuat integrasi nasional, karena masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak, berinteraksi, dan mengakses peluang.

Dimensi sosial inilah yang sering luput dari perhitungan teknokratis. Mudik bukan hanya peristiwa transportasi, tetapi fenomena budaya dan identitas kolektif bangsa. Ketika negara hadir mempermudah proses itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Rakyat merasa diperhatikan, bukan sekadar diatur. Ini adalah modal sosial yang sangat penting bagi stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan.

Relevansi kebijakan ini semakin kuat jika dikaitkan dengan situasi terkini, di mana pemerintah juga mendorong efisiensi logistik, stabilisasi harga pangan, dan penguatan konsumsi domestik. Diskon transportasi berkontribusi langsung pada stabilitas inflasi musiman Lebaran, yang selama ini sering dipicu oleh lonjakan biaya distribusi dan mobilitas. Dengan biaya transportasi yang lebih rendah, tekanan harga di tingkat konsumen dapat ditekan, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas, bahkan oleh masyarakat yang tidak mudik sekalipun.

Pada akhirnya, kebijakan diskon tiket dan insentif mudik bukan sekadar kebijakan populis jangka pendek, tetapi refleksi dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia. Negara tidak hanya membangun jalan, bandara, dan pelabuhan, tetapi juga membangun rasa keadilan, aksesibilitas, dan keberpihakan. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh elitis, melainkan harus inklusif dan membumi.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat jelang arus mudik Lebaran 2026 melalui kebijakan diskon tiket transportasi, khususnya tiket pesawat. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional pada periode mobilitas tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dengan kisaran riil sekitar 17 hingga 18 persen. Diskon tersebut diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Diskon tiket pesawat riil-nya nanti sekitar 17–18 persen. Dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal PPN ditanggung pemerintah 6 persen, tetapi kali ini full,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, selain itu pemerintah tengah menggodok regulasi teknis kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan menargetkan aturan itu rampung dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keberhasilan mobilitas masyarakat pada Desember lalu yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Selain diskon tiket, pemerintah juga menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja atau Work From Anywhere (WFA) menjelang Lebaran guna mengurai kepadatan mobilitas,” tambahnya.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp12,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk diskon transportasi, termasuk tiket pesawat, sementara sisanya digunakan untuk bantuan sosial dan stimulus lainnya.

“Kita menyiapkan paket stimulus yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menyiapkan Rp12,83 triliun untuk diskon transportasi selama libur Lebaran, termasuk juga diskon tiket pesawat,” kata Airlangga.

Senada, Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, pihaknya mencatat lonjakan penjualan tiket menjelang Angkutan Lebaran 2026. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring masih dibukanya pemesanan tiket dengan skema H-45.

“Hingga 9 Februari 2026, tercatat 37.188 tiket telah terjual untuk periode keberangkatan 11–26 Maret 2026. Tingginya angka pemesanan menunjukkan masyarakat mulai merencanakan perjalanan mudik lebih awal dengan memanfaatkan layanan kereta api,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi menilai langkah pemerintah memberikan stimulus penurunan harga tiket pesawat mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Kami menyambut baik langkah pemerintah. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga konektivitas nasional,” ungkap Teguh.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muda Nusantara Richard Ahmad Sugiarto yang mendorong koordinasi lintas kementerian agar kebijakan harga tiket benar-benar berdampak luas bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

“Kebijakan diskon musiman perlu dilengkapi dengan reformasi struktural agar harga tiket pesawat tetap terjangkau sepanjang tahun,” jelasnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih terjangkau, lancar, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (*/rls)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui kebijakan subsidi tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2026 dengan potongan harga sebesar 17 hingga 18 persen. Kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung tradisi mudik agar dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat secara nyaman dan terjangkau. Dengan subsidi tersebut, pemerintah tidak hanya meringankan beban biaya transportasi, tetapi juga memperkuat konektivitas nasional serta memastikan perayaan Lebaran berlangsung penuh kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengungkapkan bahwa diskon tiket pesawat tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat yang berencana mudik, di mana pemerintah akan menanggung PPN secara penuh.

“Diskon tiket (pesawat) real-nya nanti sekitar 17-18 persen. Dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal, PPN yang ditanggung pemerintah hanya 6 persen, tapi untuk mudik Lebaran kali ini, PPN-nya full,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya.

Menurut Airlangga, regulasi teknis terkait kebijakan ini saat ini masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan akan selesai pekan depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.

Ia juga menambahkan bahwa selain diskon tiket pesawat, pemerintah akan memberikan kebijakan fleksibilitas kerja berupa Work From Anywhere (WFA) yang akan berlaku menjelang Lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong perekonomian Indonesia.

“Stimulus kita siapkan, dan mungkin menjelang bulan puasa nanti kita akan dorong,” tambahnya.

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk periode Februari hingga Maret 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,83 triliun, yang mencakup diskon transportasi, bantuan sosial, serta potongan tarif jalan tol.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga kembali meluncurkan program mudik gratis dengan bus untuk Lebaran 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari suksesnya program mudik gratis pada periode Lebaran dan Natal sebelumnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menjelaskan bahwa ribuan pemudik akan diangkut dengan ratusan bus yang telah disiapkan oleh pemerintah.

“Program mudik gratis tahun ini disiapkan untuk ribuan pemudik. Armada yang disiapkan pun mencapai ratusan bus,” kata Ernita.

Kemenhub juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi mudik, dengan fokus utama pada keselamatan perjalanan. Inspeksi atau rampcheck kendaraan angkutan umum akan dilakukan untuk memastikan semua armada yang digunakan memenuhi standar teknis dan administrasi.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang menggunakan angkutan umum dapat merasa tenang, aman, dan nyaman selama perjalanan,” ujar Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho.

Selain itu, Kemenhub juga menerapkan sistem digital Terminal on System (TOS) di 115 terminal tipe A untuk memantau status uji kendaraan secara online, sehingga proses rampcheck dapat lebih efektif dan efisien. Pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan ini, perjalanan mudik Lebaran 2026 akan lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.