Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal dan energi yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan dengan tujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu menghadapi risiko global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga defisit tetap di bawah ambang batas.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa penugasan telah diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat implementasi konversi energi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah volatilitas harga minyak dunia.

Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar akibat mobilitas harian.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Ia menyatakan bahwa kondisi APBN masih cukup kuat untuk menahan tekanan global.

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi lonjakan harga energi, termasuk skenario harga minyak mencapai US$97 per barel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit anggaran melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi darurat energi karena pasokan masih terjaga dan struktur ekonomi yang ditopang sektor swasta menjadi kekuatan utama.

“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” pungkasnya.

Oleh : Zaki Walad )*

Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memperkuat langkah efisiensi ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan ketahanan fiskal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara kini difokuskan pada optimalisasi belanja serta penutupan celah kebocoran penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional di tengah tekanan global seperti konflik kawasan dan fluktuasi harga energi.

Dalam konteks tersebut, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa implementasi GovTech dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam menekan kebocoran anggaran negara hingga mencapai Rp240 triliun. Selain itu, transformasi ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan rasio pajak nasional hingga mendekati level negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kapasitas penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 turut memperkuat optimisme pemerintah. Dalam tiga bulan pertama, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat mencapai sekitar 30 persen secara konsisten. Jika tren ini dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat dari kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen. Peningkatan ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan mulai menunjukkan efektivitas dalam memperluas basis penerimaan tanpa memberikan tekanan berlebih kepada masyarakat.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, pemerintah juga merancang kebijakan efisiensi energi melalui skema kerja fleksibel atau work from home. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas pekerja sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Dengan skema satu hari bekerja dari rumah dalam lima hari kerja, pemerintah memperkirakan penghematan energi dapat mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi normal.

Rencana penerapan kebijakan tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya direncanakan dimulai setelah Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan mekanisme yang masih dalam tahap pematangan. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah adaptif dalam menghadapi tekanan global, khususnya untuk menjaga stabilitas subsidi energi dan daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Meski demikian, perhatian terhadap kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa selama kinerja tetap terukur dan pelayanan publik berjalan optimal, kebijakan efisiensi seperti WFH layak didukung sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal nasional.

Langkah efisiensi juga dilakukan di sektor pertahanan sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak geopolitik global. Kementerian Pertahanan bersama TNI mengimplementasikan penghematan penggunaan bahan bakar dengan tetap menjaga kesiapan operasional. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat administratif dan manajerial, sehingga tidak mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.

Efisiensi di sektor ini difokuskan pada pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas. Penggunaan alat utama sistem persenjataan diatur sesuai kebutuhan operasional, sementara mobilitas dinas juga disesuaikan untuk menghindari pemborosan energi. Selain itu, penyesuaian hari kerja pada fungsi tertentu hingga menjadi empat hari juga dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya optimalisasi sumber daya.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Kebijakan ini dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap agar tetap sejalan dengan kebutuhan masing-masing sektor serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas nasional.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian penting yang menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan global. Stabilitas pertumbuhan ekonomi berhasil dijaga di tengah ketidakpastian, inflasi tetap terkendali dalam kisaran aman, serta nilai tukar rupiah relatif stabil. Selain itu, kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat, yang tercermin dari arus investasi yang tetap positif.

Transformasi digital dalam layanan publik juga menunjukkan kemajuan signifikan. Berbagai inovasi dalam sistem administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Reformasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Upaya efisiensi ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis yang membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global. Dengan kolaborasi yang kuat, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Prita Lazuardi )*

Upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global kembali ditegaskan melalui strategi efisiensi ekonomi yang menyasar pengelolaan fiskal, penguatan penerimaan negara, hingga optimalisasi kinerja birokrasi, sebuah langkah yang dinilai relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang berdampak langsung terhadap perekonomian domestik.

Pemerintah memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian fiskal dengan tidak mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meskipun tekanan global akibat kenaikan harga minyak dunia terus meningkat seiring memanasnya situasi di Timur Tengah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto sebagaimana diamanatkan dalam regulasi keuangan negara, sebuah kebijakan yang sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata global. Arahan tersebut disampaikan setelah rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas APBN sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks pengendalian defisit tersebut, pemerintah mengandalkan dua instrumen utama, yakni efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara. Dari sisi belanja, langkah efisiensi dilakukan secara menyeluruh di berbagai kementerian dan lembaga dengan menekan pengeluaran operasional yang tidak prioritas. Upaya ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan penataan ulang belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara, termasuk opsi bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, sebagai bagian dari efisiensi energi dan operasional. Skema ini bahkan berpotensi diterapkan di sektor swasta, menunjukkan adanya dorongan perubahan pola kerja yang lebih adaptif dan hemat biaya.

Dari sisi penerimaan, pemerintah melihat peluang besar dari sektor komoditas, khususnya batu bara, yang mengalami kenaikan harga di tengah terganggunya distribusi energi global. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar momentum ini dimanfaatkan secara optimal melalui penyesuaian kebijakan, termasuk revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya batu bara serta pengkajian pajak ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya windfall profit dari sektor tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat ruang fiskal tanpa harus menambah beban utang atau mengorbankan program prioritas.

Langkah strategis lainnya juga diarahkan pada sektor energi, terutama percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, tetapi juga menjadi bagian dari transisi energi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah menugaskan Danantara untuk mempercepat realisasi program tersebut, sebagai bentuk konkret dari komitmen terhadap efisiensi energi sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi dari dampak langsung kenaikan harga energi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat karena kondisi APBN dinilai masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi skenario terburuk, termasuk jika harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi awal. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dengan tetap menjaga daya beli masyarakat.

Efisiensi juga diterapkan secara konkret di tingkat kementerian, salah satunya oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mendorong penerapan sistem kerja fleksibel sebagai bagian dari penghematan energi. Kebijakan satu hari kerja dari rumah dalam sepekan diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik karena layanan tetap dilakukan secara daring dengan standar yang sama. Fadli Zon menekankan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas kinerja, bukan sekadar pemangkasan anggaran semata. Ia juga menginstruksikan pembatasan penggunaan perangkat elektronik dan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya penghematan yang lebih luas.

Langkah-langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi krisis energi global. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan memiliki sense of emergency agar mampu merespons situasi yang terus berkembang dengan cepat dan tepat. Kebijakan efisiensi ini juga diharapkan dapat mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam pelestarian budaya dan penguatan sektor-sektor strategis lainnya.

Secara keseluruhan, langkah efisiensi ekonomi yang ditempuh pemerintah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terukur dalam menghadapi tantangan global. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Dengan menjaga disiplin fiskal, mengoptimalkan potensi penerimaan, serta mendorong efisiensi di berbagai lini, pemerintah berupaya memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga.

Pada akhirnya, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada dukungan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Efisiensi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya kebijakan pemerintah semata. Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran kolektif, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh : Abdul Razak)*

Ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah terus memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia. Lonjakan harga energi, meningkatnya inflasi, hingga terganggunya rantai pasok global menjadi tantangan nyata yang dihadapi banyak negara. Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid dan konsisten.

Fondasi ekonomi nasional terbukti mampu meredam dampak eksternal. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, kinerja ekspor komoditas, serta penguatan sektor industri berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa struktur ekonomi Indonesia semakin adaptif terhadap dinamika global yang tidak menentu.

Salah satu sektor yang menjadi penopang utama adalah industri pertambangan. Di tengah fluktuasi harga komoditas global, sektor ini tetap mampu mencatatkan kinerja impresif. Hal tersebut tercermin dari capaian PT Aneka Tambang Tbk yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp6,61 triliun hingga kuartal III 2025, meningkat signifikan sebesar 197 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan perusahaan mencapai Rp72,03 triliun atau tumbuh 66,7 persen secara tahunan.

Pengamat dari Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari tingginya kepercayaan investor terhadap prospek industri tambang nasional. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan publik memiliki nilai strategis yang mampu mendorong pergerakan ekonomi berbasis kerakyatan menuju kemandirian. Menurutnya, ketika masyarakat percaya pada nilai investasi, maka roda ekonomi nasional akan bergerak lebih dinamis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah juga mulai menunjukkan hasil konkret. Komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini diolah di dalam negeri, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Proyek hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel di berbagai wilayah seperti Maluku Utara, telah berkembang menjadi ekosistem industri yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Romadhon Jasn menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi bisnis, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai langkah tersebut juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi nasional dalam mengelola kekayaan alam secara optimal dan berdaya saing global.

Selain sektor riil, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari kinerja industri perbankan yang tetap solid. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental perbankan nasional berada dalam kondisi yang sehat, meskipun terdapat revisi outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika global dan penyesuaian terhadap peringkat kredit sovereign Indonesia, bukan karena melemahnya kinerja perbankan domestik. Ia menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional tetap positif dengan pertumbuhan yang stabil.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada Januari 2026 mencapai 9,96 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar 13,48 persen. Dari sisi risiko, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14 persen. Selain itu, permodalan perbankan juga berada pada level yang kuat dengan rasio kecukupan modal mencapai 25,87 persen.

Dian Ediana Rae juga menyampaikan bahwa likuiditas perbankan berada dalam kondisi sangat memadai, dengan berbagai indikator yang jauh di atas ambang batas. Hal ini memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap melakukan ekspansi kredit sekaligus menjaga stabilitas di tengah potensi risiko global.

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional juga tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5 persen hingga 5,7 persen, meskipun tekanan global masih berlangsung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi mencapai 5,6 hingga 5,7 persen, didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri. Ia menilai capaian tersebut tergolong baik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa dampak tekanan global sejauh ini masih dapat diredam oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk menjaga stabilitas subsidi energi. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara normal tanpa terbebani lonjakan harga energi global.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen. Ia menilai bahwa peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan menjadi faktor utama yang mendorong optimisme tersebut.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi, hal tersebut masih dalam batas yang terkendali. Ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi secara statistik dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik, setelah sebelumnya terdapat kebijakan diskon yang menekan inflasi pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, stabilitas sektor keuangan, serta kuatnya konsumsi domestik, Indonesia dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global. Ketahanan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan jangka pendek, tetapi juga menunjukkan arah transformasi ekonomi yang semakin matang.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perekonomian nasional diyakini akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Bara Winatha*)

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Fluktuasi pasar global, tekanan geopolitik, serta perubahan arah kebijakan ekonomi di berbagai negara menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara hati-hati. Namun demikian, kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kokoh untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kombinasi kebijakan fiskal, stabilitas sektor keuangan, serta ketahanan permintaan domestik yang tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih disiplin. Ia menjelaskan bahwa langkah pengetatan anggaran dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya usulan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga yang berpotensi membebani keuangan negara. Pengendalian anggaran menjadi penting agar ruang fiskal tetap terjaga dan dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan prioritas.

Kebijakan pemangkasan anggaran bukan berarti menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap memastikan aktivitas ekonomi berjalan normal dengan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga. Disiplin fiskal justru menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran yang positif, didorong oleh momentum konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri. Konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan, sehingga kebijakan pemerintah difokuskan pada upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen, termasuk subsidi energi dan bantuan sosial.

Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya ketepatan dalam realisasi belanja negara. Belanja pemerintah harus dilakukan secara tepat waktu agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah, pemerintah berharap setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat dan resilien. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten serta inflasi yang berada dalam kisaran target. Kemampuan pemerintah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa permintaan domestik masih menjadi kekuatan utama ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat masih berjalan dengan baik. Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan ekspansi yang positif, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas produksi.

Ketahanan fiskal Indonesia juga menjadi faktor penting yang memperkuat fondasi ekonomi. Haryo mengatakan bahwa penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Reformasi perpajakan serta digitalisasi sistem administrasi dinilai mampu meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis penerimaan negara. Lebih jauh, capaian swasembada pada sejumlah komoditas serta penguatan program energi seperti biodiesel, Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak global.

Sementara itu, dari perspektif sektor keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan bahwa industri perbankan nasional tetap menunjukkan kinerja yang solid meskipun terdapat tekanan dari sentimen global. Dian menilai bahwa indikator utama perbankan menunjukkan kondisi yang sehat. Pertumbuhan kredit yang stabil, peningkatan dana pihak ketiga, serta rasio kredit bermasalah yang tetap terkendali menjadi bukti bahwa sektor perbankan masih berada dalam kondisi yang kuat.

Selain itu, tingkat permodalan yang tinggi memberikan ruang bagi bank untuk terus melakukan ekspansi sekaligus menghadapi potensi risiko. Dengan struktur pendanaan yang didominasi oleh dana domestik, ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal relatif rendah. Hal ini membuat perbankan Indonesia lebih tahan terhadap gejolak pasar global dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada modal asing.

Menurut Dian, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan juga tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan simpanan yang signifikan. Ia menilai bahwa kepercayaan ini menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ke depan, OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Pengawasan yang berkelanjutan serta respons kebijakan yang adaptif dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Jika dilihat secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan fiskal yang disiplin, fundamental ekonomi yang kuat, serta sektor keuangan yang stabil menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang cukup kokoh dalam menghadapi tantangan global. Kekuatan fundamental ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas ekonomi nasional bukan hanya ditentukan oleh kebijakan jangka pendek, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga fundamental yang kuat. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang disiplin, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai ekonomi yang tangguh dan adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap berada dalam jalur stabil meskipun dihadapkan pada dinamika dan tekanan global yang terus berkembang, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju. Di tengah tantangan tersebut, berbagai indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dan konsisten.

Berdasarkan proyeksi lembaga nasional dan internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 5,0–5,4 persen. Capaian ini didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, meningkatnya investasi, serta kinerja ekspor yang tetap terjaga. Selain itu, tingkat inflasi nasional berhasil dikendalikan dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terarah dan berpihak kepada masyarakat.

“Fundamental ekonomi kita kuat dan terjaga. Pemerintah akan terus bekerja keras memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil dan percepatan program strategis nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal guna mempertahankan kepercayaan pasar dan investor.

“Kami memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen PDB. Ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Pemerintah juga terus memperkuat fondasi ekonomi melalui optimalisasi belanja negara yang produktif, penguatan sektor industri manufaktur, serta pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam. Di sisi lain, berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digulirkan guna menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi lintas sektor juga diperkuat untuk memastikan respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan tepat sasaran dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah optimistis bahwa ekonomi nasional akan tetap tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia kembali menunjukkan ketangguhannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental industri perbankan nasional tetap kuat dan stabil, meskipun sejumlah lembaga pemeringkat global merevisi outlook bank-bank besar Indonesia menjadi negatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa revisi outlook tersebut bukan mencerminkan penurunan kinerja sektor perbankan dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya penyesuaian outlook peringkat kredit sovereign Indonesia.

“Revisi outlook lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan,” ujar Dian.

Menurutnya, dalam praktik global, peringkat institusi keuangan suatu negara umumnya mengikuti posisi peringkat sovereign. Dengan demikian, perubahan pada level negara secara otomatis berdampak pada persepsi terhadap sektor perbankan, meskipun kinerja fundamental tetap solid.

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia justru terus mencatatkan performa yang positif. Hingga Januari 2026, pertumbuhan kredit mencapai 9,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen yoy. Angka ini mencerminkan aktivitas intermediasi perbankan yang tetap berjalan optimal.

Kinerja impresif juga ditunjukkan oleh kelompok bank besar seperti KBMI 4 dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kredit pada kelompok KBMI 4 tumbuh 13,34 persen yoy, sementara Himbara mencatat pertumbuhan sebesar 13,43 persen yoy. Dari sisi pendanaan, DPK kedua kelompok tersebut meningkat signifikan, masing-masing sebesar 16,32 persen dan 16,38 persen yoy.

“Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga,” jelas Dian.

Ketahanan sektor perbankan nasional juga diperkuat oleh struktur pendanaan yang didominasi oleh dana domestik. Kondisi ini membuat perbankan Indonesia relatif tidak bergantung pada pendanaan eksternal, sehingga lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Selain itu, peringkat kredit bank-bank besar Indonesia masih berada pada level investment grade, yang menunjukkan tingkat kepercayaan investor tetap tinggi.

Ketahanan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan global, tetapi juga siap melangkah lebih jauh sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Oleh : Dian Amanda Sasmita

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan, mulai dari keterbatasan akses modal hingga minimnya jaringan pemasaran, koperasi hadir sebagai solusi yang berbasis kebersamaan. Konsep ini tidak hanya menekankan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas kehidupan masyarakat desa. Dengan pendekatan yang inklusif, koperasi mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh sistem ekonomi formal.

Koperasi Desa Merah Putih menawarkan model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, koperasi ini mengedepankan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Hal ini membuat setiap keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung terpusat, koperasi memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunan ekonomi mereka sendiri. Dengan demikian, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang berdaya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjelaskan salah satu permasalahan utama di desa adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengembangkan usahanya karena terbentur oleh persyaratan perbankan yang rumit. Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi karena skema pembiayaan yang lebih sederhana dan ramah bagi masyarakat. Melalui sistem simpan pinjam yang transparan, anggota koperasi dapat memperoleh modal usaha tanpa harus menghadapi beban bunga yang tinggi. Ini membuka peluang bagi berkembangnya usaha mikro dan kecil di desa.

Selain permodalan, koperasi juga berperan penting dalam memperkuat jaringan pemasaran produk desa. Banyak produk unggulan desa yang sebenarnya memiliki kualitas baik, namun kurang dikenal karena keterbatasan akses pasar. Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi jembatan yang menghubungkan produk-produk tersebut dengan pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan kerja sama antar koperasi, distribusi produk desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kehadiran koperasi juga berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, anggota koperasi dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha. Tidak hanya itu, koperasi juga mendorong munculnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat desa, terutama generasi muda. Hal ini penting untuk mencegah urbanisasi yang berlebihan, karena desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang men janjikan.

Menteri Koperasi, Ferry Julianton menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dalam situasi krisis, seperti pandemi atau gejolak ekonomi global, koperasi terbukti lebih tangguh karena berbasis pada solidaritas anggota. Sistem yang saling mendukung membuat koperasi mampu bertahan dan bahkan membantu anggotanya melewati masa sulit. Ini menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi ekonomi yang kokoh untuk jangka panjang.

Di berbagai daerah, mulai terlihat dampak positif dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat desa mulai merasakan peningkatan pendapatan, terbuka nya lapangan kerja baru, serta tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengelola potensi lokal. Produk-produk desa yang sebelumnya kurang dikenal kini mulai menembus pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadi katalisator perubahan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih juga terus menguat dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Program pendampingan, kemudahan regulasi, serta akses terhadap teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan koperasi di desa. Partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota juga menjadi kunci keberhasilan, karena koperasi pada dasarnya adalah milik bersama yang harus dijaga dan dikembangkan secara kolektif.

Dari perspektif akademis, pengamat sosial dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Firdaus Mirza menjelaskan optimalisasi peran Koperasi Desa Merah Putih memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas lokal perlu difokuskan pada inovasi model bisnis, digitalisasi layanan koperasi, serta peningkatan daya saing produk desa. Dengan langkah tersebut, koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang membawa harapan bagi desa. Dengan mengedepankan nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian, koperasi mampu menjadi solusi nyata bagi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Jika dikelola dengan baik dan didukung secara berkelanjutan, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak yang mempercepat terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Adhika Rachma

Fenomena urbanisasi masih menjadi salah satu dinamika sosial-ekonomi yang terus berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Setiap tahun, terutama setelah momen Lebaran, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung kembali dipadati oleh pendatang baru yang berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik harapan tersebut, realitas yang dihadapi sering kali tidak seindah bayangan. Persaingan kerja yang ketat, tingginya biaya hidup, serta keterbatasan hunian layak justru menjadi tantangan baru bagi para urban. Di sisi lain, desa sebagai daerah asal justru mengalami kehilangan sumber daya manusia produktif yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan lokal.

Dalam konteks inilah, kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi relevan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menahan laju urbanisasi sekaligus memperkuat ekonomi desa. Koperasi ini tidak hanya dimaknai sebagai lembaga ekonomi semata, tetapi juga sebagai gerakan sosial berbasis gotong royong yang berupaya menghidupkan kembali kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tekanan terhadap sektor informal di perkotaan, penguatan ekonomi desa melalui koperasi menjadi solusi yang semakin penting.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberadaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh provinsi, bisa mencegah terjadinya arus urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa menuju kota.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai program penguatan ekonomi desa, mulai dari dana desa, pengembangan UMKM, hingga revitalisasi koperasi. Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar. Banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional, kurang inovatif, serta belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Akibatnya, koperasi sering kali kalah bersaing dengan pelaku usaha besar atau platform digital yang lebih modern dan efisien.

Koperasi Merah Putih hadir dengan pendekatan yang mencoba menjawab kelemahan tersebut. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi ini diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang inklusif. Tidak hanya menyediakan akses permodalan bagi masyarakat desa, koperasi juga berperan sebagai agregator produk lokal, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas.

Salah satu faktor utama yang mendorong urbanisasi adalah keterbatasan lapangan pekerjaan di desa. Banyak generasi muda merasa bahwa peluang untuk berkembang lebih besar di kota dibandingkan di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, upaya menahan arus urbanisasi tidak cukup hanya dengan imbauan moral, tetapi harus disertai dengan penciptaan peluang ekonomi yang nyata. Dalam hal ini, koperasi dapat berperan sebagai inkubator usaha yang mendorong lahirnya wirausahawan baru di desa.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan Minimnya pekerjaan di desa selama ini memicu urbanisasi. Akibatnya, desa kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Padahal, desa menyimpan potensi besar jika dikelola secara kolektif, maka dari itu kopdes Merah Putih menjadi upaya pemerintah mencegah desa kehilangan generasi mudanya. Koperasi ini akan membangun kepercayaan anak muda desa untuk kembali membangun kampungnya melalui kegiatan ekonomi berbasis koperasi.

Koperasi Merah Putih, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian modern, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif. Dengan dukungan teknologi digital, produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas melalui platform daring, sehingga tidak lagi bergantung pada pasar lokal yang terbatas. Hal ini penting untuk mengubah paradigma bahwa bekerja di desa tidak menjanjikan masa depan.

Namun demikian, keberhasilan Koperasi Merah Putih dalam menahan arus urbanisasi sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung serta pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa hal tersebut, koperasi berisiko kembali menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Koperasi pada dasarnya adalah milik bersama, sehingga partisipasi aktif anggota menjadi faktor penentu keberhasilan. Kepercayaan terhadap koperasi harus dibangun melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jika masyarakat merasa memiliki dan mendapatkan manfaat nyata, maka koperasi akan tumbuh secara organik dan berkelanjutan.

Di tengah tren urbanisasi yang masih tinggi, upaya menahan laju perpindahan penduduk dari desa ke kota memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan pendekatan yang tepat, termasuk melalui penguatan Koperasi Merah Putih, peluang untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota tetap terbuka. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang tertinggal, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal dan kearifan masyarakat.

Pada akhirnya, urbanisasi bukanlah fenomena yang harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi perlu dikelola agar tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu simbol upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan menempatkan desa sebagai ruang hidup yang layak, produktif, dan menjanjikan bagi masyarakatnya sendiri.

)*Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta — Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu terobosan penting dalam upaya mempercepat pemerataan akses listrik dan internet di wilayah perdesaan. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap masih adanya kesenjangan infrastruktur dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya dalam hal energi dan konektivitas digital. Dengan pendekatan berbasis komunitas, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa dalam persiapan KDMP, pihaknya menemukan ribuan desa yang masih belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Kondisi tersebut memperkuat urgensi hadirnya solusi berbasis koperasi yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkoordinasi dengan PLN dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil, serta bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom guna mendukung digitalisasi koperasi di daerah terpencil. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar sekaligus memastikan keberlanjutan layanan bagi masyarakat desa.

Melalui skema kolaboratif, KDMP mendorong pengelolaan energi mandiri di desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro. Model ini memungkinkan desa yang sebelumnya belum terjangkau jaringan listrik nasional dapat memperoleh akses energi yang stabil dan terjangkau.

Di sisi lain, akses internet menjadi aspek penting dalam mendorong transformasi ekonomi desa. KDMP menghadirkan solusi penyediaan jaringan internet berbasis komunitas yang mampu menjangkau wilayah terpencil. Dengan dukungan teknologi yang semakin terjangkau, koperasi berperan sebagai penyedia layanan internet lokal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa program pembelian token listrik ini dirancang untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam membeli listrik.

Melalui platform pembayaran ini, agen-agen KDMPdapat mendatangi rumah-rumah warga dan langsung melakukan pembayaran atau pembelian token listrik, ungkap Darmawan.

Dengan memanfaatkan teknologi WhatsApp, agen dari KDMPakan dapat menawarkan layanan pembayaran langsung di rumah-rumah warga.