Jakarta – Program “Gentengisasi” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai sektor industri, termasuk sektor manufaktur dan konstruksi. Ini bertujuan mengganti atap rumah yang berbahan seng menjadi genteng di seluruh Indonesia.

Program ini sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang juga dipromosikan oleh Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026).

Presiden Prabowo mengungkapkan, program gentengisasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan di Indonesia.

“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ini adalah gerakan yang akan memperindah kota, kecamatan, dan desa kita. Genteng itu ringan, kuat, dan lebih aman dibandingkan seng yang bisa berkarat,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa genteng terbuat dari bahan baku tanah yang dicampur dengan limbah, menjadikannya pilihan ramah lingkungan. Dengan adanya inisiatif ini, industri manufaktur di Indonesia diperkirakan akan mengalami ekspansi signifikan.

“Pabrik genteng yang akan didirikan tidak memerlukan investasi besar, menjadikannya sebuah proyek yang terjangkau dan efisien,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk program ini diperkirakan kurang dari Rp1 triliun. Pemerintah memiliki cadangan fiskal yang cukup untuk membiayai program ini, dengan kemungkinan anggaran dipotong dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau sumber lain.

“Program ini tidak memerlukan anggaran besar karena hanya akan menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng. Angka anggaran yang diperlukan sangat terkendali,” ujarnya di Jakarta.

Di tempat lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa gentengisasi adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui penataan lingkungan dan tata kota. Sektor pariwisata menjadi fokus utama program ini, dengan harapan dapat mempercantik tampilan kota-kota di seluruh Indonesia.

“Keindahan dan kebersihan lingkungan adalah faktor penting yang mendukung daya tarik pariwisata. Presiden melihat pentingnya penataan lingkungan agar Indonesia lebih menarik bagi wisatawan mancanegara,” ucap Prasetyo.

Sejumlah kementerian terkait kini sedang mempersiapkan solusi teknis terkait pelaksanaan program ini, termasuk pengembangan teknologi untuk produksi genteng dalam jumlah besar. Pemerintah juga berencana untuk mendiskusikan lebih lanjut aspek teknis dan pendanaan program melalui berbagai pertemuan lintas kementerian.

Oleh: Nadira Citra Maheswari )*

Wilayah pesisir selama puluhan tahun menjadi penyangga penting perekonomian nasional, khususnya melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya. Namun di balik perannya yang strategis, masyarakat nelayan kerap menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses permodalan, infrastruktur yang minim, hingga ketergantungan pada sistem distribusi yang tidak berpihak. Kondisi ini membuat kesejahteraan nelayan berjalan lambat, meskipun potensi sumber daya laut Indonesia sangat besar. Dalam konteks inilah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hadir sebagai sebuah konsep pembangunan terpadu yang membawa harapan baru bagi kebangkitan ekonomi pesisir.

KNMP dirancang sebagai model penataan kawasan nelayan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga pada penguatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dengan penataan kawasan yang terintegrasi, KNMP diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik di wilayah pesisir seperti permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta lemahnya fasilitas pendukung usaha perikanan.

Implementasi KNMP mulai menunjukkan dampak nyata di sejumlah daerah pesisir. KNMP yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir Maluku Utara, yakni Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba menilai program tersebut mampu menjadi penggerak utama peningkatan ekonomi nelayan, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat pesisir yang selama ini terkendala keterbatasan fasilitas. Kehadiran KNMP akan membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Konsep Kampung Nelayan Merah Putih menggabungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya dalam satu kerangka pembangunan. Di sisi ekonomi, program ini mendorong peningkatan nilai tambah hasil laut melalui pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang lebih efisien. Nelayan tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ikan segar dengan harga fluktuatif, tetapi mulai diarahkan untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih panjang dan menguntungkan. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

Dari sisi perencanaan nasional, pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya bahari kini diarahkan secara lebih terstruktur melalui KNMP. Dengan hadirnya KNMP, pengelolaan kawasan nelayan dilakukan secara lebih terpadu dan berorientasi jangka panjang. Pada tahap pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 65 KNMP yang tersebar di berbagai daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Khusus di Sumatera Barat, KKP mendirikan dua KNMP sekaligus, yaitu di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, dan di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Dari sisi infrastruktur, KNMP menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas dasar yang layak. Penataan dermaga, tempat pelelangan ikan, gudang pendingin, hingga akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi pesisir. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar proses produksi dan distribusi, tetapi juga membuka peluang masuknya investasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kawasan pesisir tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Program KNMP juga diposisikan sebagai upaya negara untuk meningkatkan produktivitas dan rasa aman nelayan dalam bekerja. Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa KNMP bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan langkah konkret agar nelayan dapat bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya merasakan peningkatan kesejahteraan. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sarana yang lebih memadai, mulai dari fasilitas sandar kapal, pelelangan ikan, hingga dukungan penyimpanan hasil tangkapan agar nilai jual meningkat dan penghidupan warga pesisir semakin terjamin.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Pembangunan pesisir tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Program ini mendorong praktik perikanan yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan sampah yang lebih tertib, serta rehabilitasi kawasan pesisir seperti mangrove. Kesadaran menjaga laut sebagai sumber penghidupan jangka panjang menjadi bagian penting dari transformasi sosial yang diharapkan muncul melalui KNMP.

Harapan besar dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih adalah terciptanya ekosistem ekonomi pesisir yang lebih adil dan inklusif. Selama ini, nelayan sering berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi, terutama dalam akses pasar dan penentuan harga. Melalui KNMP, posisi tawar nelayan diperkuat dengan dukungan kelembagaan, sistem distribusi yang lebih transparan, serta fasilitas penunjang yang memadai. Penguatan kelembagaan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan pesisir.

Pada akhirnya, Kampung Nelayan Merah Putih mencerminkan upaya serius untuk mengubah wajah ekonomi pesisir dari kawasan yang selama ini tertinggal menjadi pusat pertumbuhan yang produktif dan berdaya saing. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, KNMP diharapkan mampu mengangkat martabat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi model pembangunan pesisir nasional yang membawa harapan baru bagi masa depan ekonomi maritim Indonesia.

)* Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Balikpapan – Sejumlah pakar menilai langkah pemerintah mendorong swasembada energi melalui pembangunan kilang modern akan memberi efek berganda bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengemuka seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 dan kini menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360.000 barel per hari.

Pakar energi Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, menegaskan RDMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama dalam pengolahan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Menurutnya, keberadaan kilang ini membuat rantai nilai sektor hulu–hilir semakin terintegrasi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Dengan beroperasinya RDMP, kapasitas pengolahan nasional meningkat signifikan, sehingga ruang untuk memenuhi kebutuhan solar dan BBM domestik makin terbuka, tentu dengan komposisi produksi yang optimal,” ujar Andi

Ia mengakui konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari masih lebih tinggi dibanding kapasitas kilang domestik sekitar 1,1 juta barel per hari. Namun, Andi menilai tambahan kapasitas dari RDMP sebagai lompatan besar menuju swasembada energi yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, Andi menekankan kehadiran RDMP menciptakan aktivitas turunan yang menggerakkan ekonomi lokal. Serapan tenaga kerja, meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta tumbuhnya usaha pendukung industri menjadi bukti nyata efek berantai pembangunan kilang.

“Ketika ribuan pekerja terserap, daya beli masyarakat naik dan roda ekonomi daerah ikut berputar,” kata Andi.

Selain itu, Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengatakan RDMP berkontribusi langsung pada stabilitas fiskal dan neraca perdagangan karena berpotensi menekan impor BBM yang selama ini dibayar dalam dolar AS.

“Semakin kecil impor BBM, semakin ringan beban APBN dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Purwadi.

Ia menilai pengalaman krisis 1998 menjadi pelajaran berharga agar Indonesia memperkuat kemandirian energinya.

“Dulu kita belajar pahit saat pelemahan rupiah membuat beban utang membengkak; kini kita melangkah lebih siap,” tegasnya.

Purwadi mendorong pembangunan kilang serupa di daerah lain agar visi swasembada energi dalam Asta Cita Presiden Prabowo benar-benar terwujud, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat lokal melalui kebijakan daerah yang pro-penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul, memandang RDMP sebagai fondasi awal menuju keadilan energi nasional. Ia menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi daerah penghasil sumber daya alam yang menanggung dampak lingkungan jangka panjang.

“Daerah penghasil migas layak mendapat kompensasi lebih besar sebagai bentuk keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Saipul.

Para pakar sepakat, jika dikelola dengan baik, swasembada energi bukan hanya menguatkan negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi, sebuah agenda yang kini menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, dan mendongkrak lapangan pekerjaan.

Target ini semakin mendapat sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto, mengangkatnya sebagai fondasi strategi transformasi bangsa dalam konteks sinergi pembangunan pusat dan daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Dalam arahannya di hadapan para kepala daerah, Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya energi nasional yang kuat sebagai kunci menuju kemandirian bangsa secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa swasembada pangan dan energi tidak sekadar target simbolis, tetapi fondasi nyata untuk memperkuat produktivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Swasembada pangan dan energi adalah fondasi utama dari strategi transformasi bangsa yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan dan energi sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita,” ujar Presiden.

Ketua Harian DEN sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa arah kebijakan energi kabinet kini difokuskan pada empat pilar strategis: kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan akhirnya swasembada energi.

“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, strategi yang digulirkan mencakup peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas domestik, percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan seperti biofuel dan tenaga surya, serta pengembangan infrastructure storage untuk memperkuat cadangan nasional. Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan pemanfaatan campuran bioetanol dalam bahan bakar, yang dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyoroti pentingnya pembentukan DEN sebagai motor percepatan koordinasi lintas sektor dalam mencapai target swasembada energi. Ia menjelaskan bahwa meskipun sejumlah program teknis telah berjalan, sinergi antar lembaga dan daerah melalui DEN akan mempercepat implementasi program prioritas tersebut.

“Harapannya dengan kehadiran Dewan Energi Nasional, semakin bisa mempercepat proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas menuju swasembada energi,” kata Prasetyo.

Ekonom dan pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah ini, menilai bahwa momentum swasembada energi tidak hanya akan menyokong stabilitas pasokan nasional tetapi juga membuka peluang investasi, mendorong value chain industri energi hilir, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor strategis. Sentimen optimistis ini turut diperkuat oleh kebijakan pengembangan biodiesel B40 dan rencana wajib bioetanol 10 % pada tahun 2028.

Dengan langkah strategis yang terukur dan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah yakin bahwa era swasembada energi akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun mendatang. Keberhasilan ini dipandang bukan sekadar capaian teknokratis, tetapi juga dorongan efek berganda yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.*

Oleh : Lestari Notonegoro )*

Komitmen mewujudkan swasembada energi nasional kian menguat seiring konsolidasi para pelaku industri energi, khususnya di sektor hulu minyak dan gas bumi. Optimisme ini tidak lahir dari sekadar retorika, melainkan dari kesadaran bahwa kemandirian energi menjadi prasyarat utama bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Arah kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan dan kemandirian energi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus sarana pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Menjelang penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak, menegaskan bahwa industri hulu migas memiliki kontribusi yang jauh lebih luas dibanding sekadar produksi dan penerimaan negara. Menurutnya, selama ini persepsi publik masih sempit dalam melihat peran sektor hulu migas, padahal terdapat efek berganda signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial.

George menjelaskan bahwa kontribusi tersebut hadir melalui Dana Bagi Hasil, program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), hingga penciptaan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasi. Seluruh instrumen itu, lanjutnya, berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu migas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa PPM harus dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan lagi bantuan sesaat yang berorientasi jangka pendek.

Dalam konteks itu, SKK Migas tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM. George memaparkan bahwa transformasi ini diawali dengan kajian bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas program yang selama ini berjalan. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar program PPM belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan karena masih berorientasi jangka pendek. Oleh sebab itu, PPM kini didorong menjadi bagian integral dari siklus operasi hulu migas, sejajar dengan aspek teknis dan bisnis, demi mendukung keberlanjutan pasokan energi nasional.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach serta diperkuat pilar tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang terukur serta berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dari sisi rantai pasok, Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Ia menyampaikan bahwa perusahaan nasional kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan modal asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi.

Kenneth menjelaskan bahwa KKKS secara aktif melakukan asesmen, pengujian produk dalam negeri, serta pelaksanaan proyek percontohan bersama SKK Migas guna meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya tersebut dinilai tidak hanya memperkuat kemandirian industri, tetapi juga menciptakan efek berganda ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional, meskipun tantangan pembiayaan dan kendala operasional proyek berskala besar masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, menilai sektor hulu migas saat ini berada pada fase krusial untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau di tengah agenda transisi energi. Menurutnya, kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa IPA Convex ke-50 bukan sekadar ajang pertemuan industri, melainkan platform dialog nasional untuk menunjukkan secara transparan kontribusi hulu migas terhadap perekonomian, investasi, transfer pengetahuan, pembangunan daerah, dan ketahanan energi nasional.

Upaya menuju swasembada energi juga tercermin pada penguatan sektor hilir, salah satunya melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Kilang senilai Rp123 triliun yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 itu kini menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360.000 barel per hari. Pakar energi Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Andi Jumardi, menyebut RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan sekitar 100.000 barel per hari, sehingga dinilai strategis untuk memperkuat pasokan BBM dalam negeri.

Andi menjelaskan bahwa konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang domestik masih sekitar 1,1 juta barel per hari. Meski belum sepenuhnya menutup defisit, tambahan kapasitas dari RDMP dinilai menjadi langkah awal penting untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Ia juga menyoroti dampak ekonomi lanjutan dari operasional kilang yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Ia menilai RDMP Balikpapan berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan neraca perdagangan nasional karena impor BBM selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terhadap APBN dan nilai tukar. Menurutnya, pengurangan impor energi akan mengurangi kerentanan ekonomi nasional, meski pembangunan kilang baru di daerah lain tetap dibutuhkan agar target swasembada energi benar-benar tercapai.

Dari Aceh, semangat kemandirian energi juga mengemuka melalui penyelenggaraan The 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar BPMA bersama para KKKS. Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan peluang untuk menciptakan lingkungan bisnis migas yang lebih sehat serta mendorong penyelesaian kontrak yang berdampak langsung pada perekonomian Aceh.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, menegaskan bahwa kolaborasi antarpelaku migas di Aceh memiliki potensi besar menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Dukungan Pemerintah Aceh juga dinilai krusial, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang menekankan bahwa pengelolaan migas harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan ketahanan energi nasional.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, swasembada energi tidak hanya dipahami sebagai target teknis produksi, melainkan sebagai strategi pembangunan yang membuka peluang efek berganda bagi masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, serta menopang ketahanan nasional secara berkelanjutan.

)* Pengamat Energi

Oleh: Gilang Dwi Kusuma )*

Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional yang relevan dengan tantangan zaman. Ketidakpastian global, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga energi dunia menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri menyimpan risiko besar bagi stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi patut dibaca sebagai langkah antisipatif sekaligus progresif. Energi bukan hanya urusan teknis produksi dan konsumsi, tetapi berkaitan langsung dengan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketika energi dikelola secara mandiri, negara memiliki ruang lebih besar untuk melindungi kepentingan publik.

Presiden Prabowo Subianto, baru-baru ini, menyampaikan gagasan besar untuk memperluas lahan sawit sebagai bagian dari strategi menuju swasembada energi nasional. Gagasan ini mencerminkan keberanian pemerintah dalam memanfaatkan potensi domestik secara optimal. Sawit selama ini dikenal sebagai komoditas unggulan ekspor, namun perannya sebagai bahan baku bioenergi memiliki nilai strategis yang lebih luas. Dengan mengolah sawit menjadi energi terbarukan, Indonesia tidak hanya mengurangi impor energi fosil, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya sendiri. Langkah ini menunjukkan bahwa swasembada energi dirancang sebagai kebijakan lintas sektor.

Dari sisi ilmiah dan ekologis, sawit memiliki karakteristik yang sering luput dari perhatian publik. Sawit mampu menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi biomassa dengan volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman komersial lainnya. Biomassa tersebut tersimpan di akar, batang, dan daun, sehingga berkontribusi pada penyerapan karbon secara signifikan. Bahkan, hingga saat ini belum ada komoditas komersial lain yang laju fotosintesisnya melampaui sawit. Fakta ini memperkuat argumen bahwa sawit, jika dikelola secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat menjadi pilar swasembada energi sekaligus instrumen mitigasi perubahan iklim.

Tentu saja, rencana perluasan lahan sawit memunculkan perhatian dan diskursus publik, terutama terkait isu deforestasi. Pemerintah menegaskan bahwa perluasan tersebut tidak akan dilakukan dengan mengorbankan hutan alam. Komitmen ini menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Swasembada energi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Justru di sinilah tantangan kebijakan diuji, yakni bagaimana menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, hijau, dan bertanggung jawab.

Di luar sektor bioenergi, industri hulu minyak dan gas bumi tetap memegang peran penting dalam agenda swasembada energi nasional. Pelaku industri migas berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. George N.M. Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas menegaskan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin dari produksi dan penerimaan negara. Dana Bagi Hasil dan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat menjadi instrumen nyata yang menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor migas juga menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian daerah.

Efek berganda inilah yang menjadikan swasembada energi relevan bagi kesejahteraan rakyat. Ketika industri energi tumbuh, lapangan kerja tercipta, usaha lokal berkembang, dan pendapatan masyarakat meningkat. Program sosial yang dijalankan industri migas turut memperkuat kapasitas masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa swasembada energi bukan semata soal ketersediaan pasokan, tetapi juga distribusi manfaat. Energi menjadi alat pemerataan pembangunan ketika dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Penguatan kapasitas nasional juga menjadi sorotan penting dalam sektor hulu migas. Kenneth Gunawan dari IPA Supply Chain Committee menekankan bahwa optimalisasi rantai pasok dalam negeri adalah kunci kemandirian. Saat ini, perusahaan nasional telah memegang peran signifikan dalam rantai pasok migas, sementara perusahaan asing difokuskan pada sektor yang membutuhkan teknologi tinggi. Pendekatan ini mencerminkan strategi realistis dan berimbang dalam membangun industri energi nasional. Dengan melibatkan pelaku domestik secara maksimal, nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri.

Di tengah fase transisi energi, sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi. Kenneth juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi. Transisi yang terlalu tergesa tanpa kesiapan dapat menimbulkan guncangan ekonomi, sementara stagnasi akan menghambat inovasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mengedepankan keseimbangan patut diapresiasi. Swasembada energi harus dicapai dengan langkah bertahap, terukur, dan adaptif terhadap dinamika global.

Jika ditarik lebih luas, swasembada energi adalah motor penggerak efek berganda bagi perekonomian nasional. Kemandirian energi memperkuat stabilitas fiskal, mengurangi tekanan neraca perdagangan, dan meningkatkan daya saing industri. Pada saat yang sama, rakyat merasakan manfaat melalui harga energi yang lebih stabil dan akses yang lebih merata. Kebijakan Presiden Prabowo dalam memanfaatkan bioenergi sawit, memperkuat migas, dan mendorong kapasitas nasional menunjukkan pendekatan komprehensif. Ini bukan kebijakan sektoral, melainkan strategi pembangunan jangka panjang.

Keberhasilan swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat. Publik memiliki peran penting dalam mendukung langkah pemerintah dengan bersikap terbuka terhadap inovasi energi dan menggunakan energi secara bijak. Swasembada energi adalah upaya kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata proyek negara.

*) Pengamat Energi Baru Terbarukan.

Jakarta – Sejumlah unit Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kini telah beroperasi di berbagai daerah pesisir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kehadiran unit-unit tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi, memperbaiki rantai produksi perikanan, serta mendorong kemandirian masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 19 unit KNMP telah selesai dibangun dan sudah beroperasi penuh. Pada tahap I pembangunan KMNP ini, pemerintah menargetkan sebanyak 65 KMNP telah terbangun pada Mei 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program strategis “Kampung Nelayan Merah Putih” untuk memodernisasi 12 juta kampung nelayan di seluruh Indonesia. Tak hanya infrastruktur, pemerintah juga memfasilitasi berbagai teknologi perikanan.

Dalam rencana besar ini, pemerintah berencana menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5 gross tonnage (GT) hingga 30 GT guna meningkatkan kapasitas melaut dan kesejahteraan nelayan lokal. Presiden menargetkan setidaknya setiap desa nelayan nantinya mampu mengoperasikan satu unit kapal berukuran 30 GT.

“Kita sudah punya pilot project di Biak (Papua) yang telah terbukti meningkatkan hasil petani hampir 60 persen peningkatannya,” kata Presiden Prabowo.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto mengatakan dari 65 unit KMNP yang akan dibangun 19 unit rampung dan sisanya masih dalam proses pembangunan dengan progres 80 persen.

“Dari 65 titik yang kita bangun, 19 sudah selesai 100 persen dan beroperasi. Sisanya rata-rata progresnya sudah mencapai 80 persen,” ujar Doni.

Beberapa lokasi yang telah beroperasi penuh, yaitu Tolitoli, Bumiharjo, Pujiharjo, Lebetawi, Gebang Mekar, Karang Duwur, hingga Poncosari. KNMP Bentenge di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mencatatkan prestasi membanggakan telah mengekspor hampir satu ton ikan segar ke Arab Saudi pada 9 Januari 2026 lalu.

“Sudah ada yang ekspor dari kawasan Indonesia Timur. Komoditasnya tergantung potensi masing-masing daerah,” ucapnya.

Oleh: Bara Winatha )*

Perhatian publik terhadap arah pembangunan ekonomi nasional pada 2026 semakin menguat seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Lembaga ini diproyeksikan menjadi instrumen utama negara dalam memperkuat kedaulatan investasi sekaligus memastikan pembiayaan proyek-proyek prioritas berjalan berkelanjutan. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah keterlibatan Danantara dalam struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia melalui skema demutualisasi guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Di tengah fragmentasi ekonomi global, meningkatnya rivalitas geopolitik, serta kecenderungan proteksionisme di berbagai kawasan, kemampuan negara untuk menjaga kontrol terhadap sumber pembiayaan pembangunan menjadi semakin vital. Ketergantungan berlebihan pada modal jangka pendek berisiko menimbulkan volatilitas, terutama ketika sentimen pasar berubah cepat. Karena itu, kehadiran lembaga investasi negara seperti Danantara tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase krusial bagi lembaga tersebut untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Setelah mulai aktif menempatkan investasi sejak Oktober 2025, Danantara bersiap memperbesar skala penanaman modal di berbagai sektor prioritas.

Menurut Rosan, penguatan peran Danantara tidak dimaksudkan menggantikan swasta, melainkan menjadi katalis yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha. Keberhasilan menarik investasi, ujarnya, tetap sangat bergantung pada kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, Danantara diharapkan berfungsi sebagai jangkar keuangan yang menjaga arus investasi tetap stabil di tengah dinamika global.

Lebih jauh, sovereign wealth fund pada dasarnya merupakan instrumen yang banyak digunakan negara untuk mengelola kekayaan jangka panjang sekaligus meredam guncangan ekonomi. Sejumlah negara berhasil memanfaatkan skema ini untuk mempercepat transformasi struktural dan meningkatkan daya saing industri. Indonesia kini bergerak ke arah yang sama dengan menempatkan investasi negara sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian ekonomi.

Optimisme tersebut sejalan dengan target pemerintah merealisasikan investasi sekitar Rp2.100 triliun pada 2026. Kehadiran Danantara diyakini dapat memperkuat basis penanaman modal domestik sekaligus meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ketika modal dalam negeri menjadi fondasi utama, ruang gerak ekonomi nasional akan jauh lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengungkapkan bahwa target penempatan dana investasi sepanjang 2026 mencapai sekitar 14 miliar dolar AS yang bersumber dari dividen perusahaan portofolio. Lonjakan ini, menurutnya, mencerminkan semakin matangnya strategi investasi serta kesiapan proyek yang akan dibiayai.

Dalam horizon 12 hingga 24 bulan mendatang, fokus investasi diarahkan ke sektor energi terbarukan dan transisi energi, infrastruktur digital, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta hilirisasi industri. Selain berpotensi menghasilkan imbal hasil finansial, sektor-sektor tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Arah ini juga menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sejumlah proyek telah disiapkan untuk memasuki tahap awal pembangunan. Di Kalimantan Barat, misalnya, tengah dikembangkan fasilitas peleburan aluminium dan produksi alumina guna memperkuat rantai nilai industri dari hulu ke hilir. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, direncanakan pengembangan bioavtur untuk mendukung transformasi energi di sektor penerbangan. Adapun fasilitas bioetanol di Banyuwangi ditujukan memperluas kapasitas energi terbarukan nasional.

Di sektor agrikultur, Danantara turut menjajaki pengembangan pabrik garam untuk memasok kebutuhan industri chlor-alkali serta fasilitas budidaya unggas terintegrasi yang diharapkan dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Selain itu, proyek pengolahan limbah menjadi energi di sejumlah kota juga masuk dalam pipeline investasi. Inisiatif pembangunan kawasan layanan haji di Mekkah pun disebut masih berada pada tahap penjajakan kerja sama.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa orientasi Danantara tidak semata pada profit, tetapi juga pada penciptaan dampak ekonomi dan sosial. Penguatan peran di pasar modal dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperbesar kontrol nasional terhadap arah pembangunan. Dengan kata lain, investasi negara diarahkan bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat resiliensi ekonomi.

Ketua Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (BP2EP), Muzayyin Arief, menilai 2026 akan menjadi periode penting untuk menguji rasionalitas kebijakan investasi negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara tidak seharusnya diukur hanya dari besarnya dana kelolaan, melainkan dari ketepatan keputusan investasi awal.

Menurut Muzayyin, sejak awal Danantara perlu diposisikan sebagai instrumen investasi jangka panjang, bukan sekadar perpanjangan fiskal atau proyek berorientasi jangka pendek. Penempatan dana pada aset industri berumur panjang, katanya, akan membantu mengunci nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkokoh fondasi industrialisasi.

Pada akhirnya, kehadiran Danantara mencerminkan evolusi cara pandang negara dalam mengelola pembangunan, dari pendekatan reaktif menjadi lebih strategis dan antisipatif. Ketika investasi ditempatkan sebagai alat untuk membangun kapasitas nasional, bukan sekadar menutup kebutuhan pembiayaan, maka kedaulatan ekonomi tidak lagi menjadi slogan, melainkan arah kebijakan yang terukur.

Dengan pengelolaan aset yang profesional, strategi investasi yang terarah, serta sinergi lintas sektor, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia. Lebih dari sekadar lembaga investasi, kehadirannya merefleksikan komitmen negara untuk membangun kemandirian ekonomi dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Yusuf Rinaldi )*

Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia telah mengambil langkah berani dan strategis dalam menjaga kesinambungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset-aset BUMN yang sebelumnya terpecah dan tersebar di berbagai perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan negara ini dapat dikelola secara optimal, efisien, dan transparan. Salah satu langkah besar yang diambil adalah pembentukan Danantara Indonesia, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara dengan fokus pada konsolidasi dan transformasi BUMN, untuk mencapai laba yang lebih tinggi, memperkuat akuntabilitas, dan memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menekankan pentingnya penyatuan aset BUMN yang tersebar di ribuan perusahaan. Dengan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat yang berhasil dihimpun dalam satu pengelolaan melalui Danantara, upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kekayaan negara dalam satu manajemen terpadu. Sebelumnya, aset-aset negara yang tersebar membuat pengelolaannya menjadi kurang efektif dan efisien, yang berdampak pada kinerja ekonomi nasional yang belum optimal.

Penyatuan ini bukan hanya soal menggabungkan berbagai aset fisik dan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan negara dengan melakukan pemanggilan terhadap mantan pimpinan BUMN yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Selain konsolidasi, Danantara juga fokus pada program transformasi yang melibatkan proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu langkah yang sangat signifikan adalah hilirisasi sumber daya alam Indonesia, seperti pengolahan bauksit menjadi alumina, pengembangan biofuel, dan berbagai proyek hilirisasi lainnya yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pada 2026, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun, seiring dengan selesainya 41 proyek yang tengah dikerjakan, termasuk proyek hilirisasi dan program transformasi yang melibatkan merger dan konsolidasi BUMN. Menurutnya, pencapaian ini akan mendongkrak return on asset serta memperkuat kontribusi BUMN dalam setoran pajak dan peran sosial.

Tak hanya fokus pada sektor manufaktur dan sumber daya alam, Danantara juga mulai membenahi sektor asuransi yang selama ini dianggap memiliki banyak masalah, terutama dalam hal tata kelola yang tumpang tindih. Dalam sektor ini, langkah besar yang diambil adalah pemisahan antara General Insurance dan Credit Insurance (Penjaminan). Langkah ini penting untuk menyelamatkan mandat Askrindo dan Jamkrindo sebagai tulang punggung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM di Indonesia.

Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemisahan bisnis ini bukan hanya soal struktur, tetapi juga terkait dengan risiko yang dihadapi. Jika kedua lini bisnis ini digabungkan, maka akan sulit untuk memisahkan antara risiko asuransi kerugian biasa dengan risiko penjaminan kredit. Oleh karena itu, Danantara melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa bisnis penjaminan tetap terpisah dengan risiko asuransi kerugian.

Konsolidasi sektor asuransi ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan memastikan perusahaan-perusahaan asuransi BUMN berjalan secara efisien dan sehat, baik secara finansial maupun operasional. Dengan pendirian Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding perusahaan asuransi BUMN, Danantara mengharapkan adanya pengelolaan yang terpusat dan profesional, untuk memperkuat kinerja perusahaan asuransi BUMN dan memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Danantara juga berkomitmen untuk memotong jumlah perusahaan asuransi BUMN yang terlibat dalam sektor ini dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan pada 2026. Ini merupakan langkah besar yang diambil untuk memastikan perusahaan-perusahaan asuransi negara memiliki spesialisasi yang jelas dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Langkah konsolidasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki ruang usaha yang jelas dan terstruktur.

Dalam hal ini, Danantara juga melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses pemisahan dan konsolidasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko besar terhadap sistem keuangan negara. OJK juga menyambut baik langkah ini, dengan menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara lini usaha, karena hal ini akan meningkatkan ketahanan modal dan manajemen risiko yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Transformasi besar yang dilakukan Danantara Indonesia merupakan langkah maju dalam menjaga kesinambungan BUMN dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan berbagai proyek hilirisasi, pemisahan lini bisnis di sektor asuransi, dan konsolidasi BUMN, Danantara siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus bergerak cepat memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada dalam kondisi sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Sejak resmi beroperasi, Danantara langsung mengambil langkah strategis melalui konsolidasi aset, penguatan tata kelola, serta optimalisasi investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kesehatan BUMN menjadi prioritas utama lembaga yang dipimpinnya.

“Danantara dibentuk untuk memastikan aset strategis negara dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus kami adalah memperkuat fundamental BUMN agar mampu tumbuh sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai katalis transformasi BUMN. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja, sinergi antarperusahaan pelat merah, serta penataan portofolio investasi agar lebih efisien dan produktif.

“Kami ingin BUMN tidak sekadar bertahan, tetapi menjadi pemain utama di tingkat regional dan global,” tambahnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan laba badan usaha milik negara (BUMN) mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, seiring dengan pelaksanaan puluhan proyek strategis dan percepatan konsolidasi BUMN.

“Untuk tahun 2026, rencana kerja kami menargetkan laba BUMN sekitar Rp350 triliun,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, secara kinerja historis, laba BUMN pada 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun. Namun, angka tersebut disertai dengan pencatatan impairment sebesar Rp55 triliun sebagai bagian dari upaya perbaikan fundamental.

“Laba BUMN 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun, tetapi setelah impairment, realisasinya berada di kisaran Rp280 triliun hingga Rp295 triliun,” katanya.

Ia menegaskan, konsolidasi dan transformasi BUMN ditujukan untuk meningkatkan return on asset serta memastikan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tetap kuat, tidak hanya dari sisi laba, tetapi juga melalui setoran pajak dan peran sosial.

Danantara akan terus mempercepat langkah konsolidasi dan transformasi, sejalan dengan visi pembangunan nasional. Dengan BUMN yang sehat dan kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.