Oleh: Dhita Karuniawati )*

Swasembada energi menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, serta tuntutan transisi menuju energi bersih, ketergantungan pada impor energi menjadi kerentanan serius bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan komoditas strategis di sektor energi merupakan langkah krusial untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan energi nasional.

Indonesia sejatinya memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun energi baru terbarukan (EBT). Cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih menjadi tulang punggung pasokan energi nasional, sementara potensi energi terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, tenaga air, surya, dan angin terus menunjukkan prospek menjanjikan. Tantangannya adalah bagaimana mengelola dan mengoptimalkan komoditas-komoditas strategis tersebut secara terintegrasi agar mampu menopang swasembada energi dalam jangka panjang.

Energi tidak sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan industri, dan daya saing bangsa. Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG selama ini telah membebani anggaran negara serta membuat perekonomian rentan terhadap gejolak eksternal. Dalam konteks ini, penguatan komoditas strategis energi menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional.

Komoditas strategis energi mencakup berbagai sumber daya yang memiliki peran vital bagi pasokan energi domestik, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, serta bioenergi berbasis sumber daya lokal. Penguatan komoditas ini tidak hanya menyangkut peningkatan produksi, tetapi juga mencakup aspek hilirisasi, efisiensi distribusi, dan keberlanjutan lingkungan.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki banyak produk turunan, seperti minyak goreng, bahan pangan, sabun hingga energi biodiesel. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop karena kemampuannya dalam menghasilkan berbagai jenis produk turunan yang dibutuhkan oleh masyarakat global.

Prabowo mengatakan, banyak pemimpin dunia yang meminta Indonesia untuk memasok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Negara-negara di Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa Timur sangat bergantung pada pasokan sawit Indonesia. Hal ini menandakan bahwa komoditas tersebut memiliki nilai strategis.

Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia Indonesia harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, bahan baku strategis, termasuk jelantah sawit diarahkan untuk mendukung produksi biodiesel dan avtur dalam negeri.

Menurut Prabowo, pengembangan energi berbasis sawit akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Ia menargetkan Indonesia tidak hanya mandiri dalam biodiesel, tetapi juga menjadi salah satu produsen avtur terbesar di dunia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah fondasi kemerdekaan ekonomi dan syarat utama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah dinamika global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030. Keberadaan DEN dinilai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Jerry Sambuaga mengatakan bahwa kehadiran DEN sebagai bentuk negara hadir untuk mengawal komitmen kedaulatan energi.

Jerry menilai energi merupakan salah satu sektor strategis sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor tersebut.

Presiden Prabowo Subianto melantik delapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan periode 2026-2030 di Istana Negara. Pelantikan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.

Dalam struktur DEN, lembaga itu dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo dibantu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional, dan tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada energi nasional, termasuk mendukung percepatan program kelistrikan dan transisi energi.

Terkait target kerja DEN, Prasetyo menyatakan bahwa Presiden telah menetapkan sasaran khusus dalam jangka pendek, salah satu prioritas utama adalah peningkatan lifting minyak nasional guna memperkuat ketahanan energi dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perubahan pola konsumsi energi menuju sumber energi alternatif seperti biofuel dan biosolar. Program ini dinilai strategis karena sektor energi membutuhkan waktu panjang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi nasional dan kemampuan produksi dalam negeri.

Mendorong swasembada energi melalui penguatan komoditas strategis bukanlah agenda jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan konsistensi kebijakan, dukungan teknologi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas pasokan, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pada akhirnya, swasembada energi bukan hanya soal ketersediaan energi, tetapi juga tentang kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan komoditas strategis yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk berdiri mandiri di sektor energi dan menjadikannya sebagai fondasi kuat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Malik Syahputra )*

Komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi komoditas strategis kembali menjadi sorotan publik seiring dengan menguatnya agenda swasembada energi nasional. Di tengah berbagai kritik dan pandangan skeptis terhadap kebijakan pengembangan kelapa sawit, pemerintah justru menegaskan bahwa komoditas ini merupakan pilar penting dalam membangun kemandirian energi dan memperkuat ketahanan nasional. Melihat kondisi global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi, maka keberanian untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap keraguan yang muncul terkait masa depan industri sawit nasional. Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sendiri, bukan terus bergantung pada impor energi. Strategi besar yang dipaparkan Presiden menempatkan komoditas strategis sebagai fondasi utama menuju swasembada energi, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal negara dari tekanan impor bahan bakar minyak.

Dalam pandangan Presiden Prabowo, pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit merupakan solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dari luar negeri. Selama ini, impor BBM telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan memanfaatkan sawit sebagai sumber energi alternatif, pemerintah menargetkan terciptanya sistem energi nasional yang lebih mandiri, terjangkau, dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang selama ini paling terdampak oleh fluktuasi harga energi dunia.

Arah kebijakan tersebut juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi ingin terjebak dalam pola lama sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Hilirisasi dipandang sebagai jalan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dinikmati secara maksimal di dalam negeri. Untuk itu, sawit tidak hanya diposisikan sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendukung transisi energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Ia menilai bahwa percepatan hilirisasi komoditas pertanian, khususnya kelapa sawit dan kelapa, menjadi kunci untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dinilai terlalu lama menjual bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan, sehingga kehilangan potensi keuntungan besar yang seharusnya dapat dinikmati oleh industri dan masyarakat dalam negeri.

Kondisi masih tingginya impor solar di tengah besarnya volume ekspor minyak sawit mentah menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi nasional. Padahal, sebagian dari komoditas tersebut berpotensi besar untuk diolah menjadi biofuel dan produk turunan bernilai tinggi. Dengan penguatan industri hilir, Indonesia tidak hanya dapat menghemat devisa negara, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif.

Selain sawit, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas kelapa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis sumber daya domestik. Nilai ekspor kelapa yang sudah mencapai puluhan triliun rupiah dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan produk turunan seperti santan, minyak kelapa murni, dan air kelapa kemasan. Industri pengolahan kelapa diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah.

Sementara dari sudut pandang akademik, Prof. Zulkarnain dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menilai bahwa kelapa sawit telah mengalami pergeseran makna dari sekadar produk pertanian menjadi instrumen strategis dalam peta geopolitik dan geoekonomi global. Transisi energi dunia dari energi fosil menuju energi baru terbarukan telah mendorong komoditas berbasis nabati masuk ke dalam arena persaingan kepentingan antarnegara. Dalam dinamika ini, sawit tidak lagi dipahami semata sebagai hasil perkebunan, melainkan sebagai aset strategis yang memengaruhi relasi kekuasaan global.

Kelapa sawit memiliki tingkat produktivitas tinggi dan menjadi penyumbang utama pasokan minyak nabati dunia. Perannya menjangkau berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga industri manufaktur. Dominasi ini menjadikan sawit kerap menjadi sasaran regulasi ketat, kritik lingkungan, dan konflik kebijakan di tingkat internasional. Namun, tekanan tersebut justru menegaskan bahwa sawit telah menjadi komoditas strategis yang memiliki nilai geopolitik tinggi.

Oleh karenanya tantangan global tersebut perlu dijawab dengan penguatan kebijakan berbasis kepentingan nasional. Hilirisasi komoditas strategis menjadi instrumen untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi objek dalam percaturan ekonomi global, tetapi juga subjek yang mampu menentukan arah pembangunan dan kedaulatan energinya sendiri. Penguatan tata kelola, inovasi teknologi, dan keberpihakan pada industri dalam negeri menjadi kunci agar komoditas strategis benar-benar memberi manfaat optimal bagi bangsa.

Swasembada energi melalui pengelolaan komoditas strategis pada akhirnya bukan sekadar soal target produksi atau penghematan devisa. Lebih dari itu, kebijakan ini mencerminkan keberanian negara untuk berdiri di atas kaki sendiri, memanfaatkan kekayaan alam sebagai fondasi kemandirian, serta membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat. Dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi dan geopolitik global, langkah ini menjadi penanda bahwa Indonesia serius menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama pembangunan. )*

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Alexander Royce*)

Indonesia tengah menyaksikan babak baru dalam sejarah pendidikan nasional yang dibangun untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini tersisih dari kesempatan belajar berkualitas. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tidak sekadar membuka ruang belajar baru, tetapi juga memberikan jawaban konkret atas tantangan ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan akses pendidikan di tanah air. Keberpihakan negara terhadap generasi penerus bangsa terlihat jelas dalam upaya ini, yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia sejak usia sekolah dasar hingga menengah atas.

Dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa pemerintah tidak meninggalkan satu pun anak didik meski sarana fisik sekolah mengalami gangguan akibat bencana. Ia menyampaikan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah berjalan normal kembali, dengan dukungan perbaikan infrastruktur yang terus digenjot. Hal ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintah terhadap kesinambungan pendidikan, bahkan di tengah tantangan berat pemulihan pascabencana, suatu bukti nyata bahwa pendidikan adalah tulang punggung menuju Indonesia maju melalui penguatan karakter dan ilmu pengetahuan generasi muda Indonesia.

Momentum peluncuran program Sekolah Rakyat merupakan tonggak penting yang menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan berasrama gratis dengan cakupan layanan pendidikan formal dari tingkat SD hingga SMA, termasuk seluruh kebutuhan siswa seperti tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan dan pembinaan karakter yang ditanggung negara. Ini bukan sekadar teori, tetapi praktik keadilan sosial yang merangkul masyarakat prasejahtera sehingga mereka dapat merasakan hak pendidikan secara penuh tanpa beban biaya. Program ini sejatinya menjadi pintu masuk bagi transformasi sosial berkelanjutan yang mampu melejitkan kehidupan keluarga siswa bahkan hingga mereka dewasa.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah mencatat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di berbagai daerah dengan dukungan ribuan tenaga pendidik dan lebih dari 15.000 siswa. Keberadaan fasilitas ini menjangkau beragam komunitas, termasuk keluarga buruh harian, anak yatim piatu hingga mereka yang sebelumnya sempat putus sekolah, menunjukkan bahwa mekanisme inklusif ini benar-benar mampu menyentuh mereka yang selama ini tidak terdengar suaranya. Pelaksanaan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan.

Jalannya program Sekolah Rakyat juga menunjukkan sinergi yang kuat antarinstansi pemerintah. Pemerintah tidak hanya membangun sekolah baru, tetapi juga mempersiapkan kurikulum yang holistik dan konektivitas digital untuk mendukung pembelajaran abad ke-21. Upaya merangkul teknologi dan keterampilan digital di dalam kegiatan belajar mengajar menjadi bagian dari strategi memastikan anak bangsa memiliki kemampuan bersaing di era transformasi digital yang semakin cepat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, turut menjadi penegas bahwa pendidikan inklusif juga harus sensitif terhadap kebutuhan anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak perempuan dan mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam berbagai forum dan dialog kebijakan, Fauzi menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa diskriminasi, dan layanan pendidikan seperti Sekolah Rakyat harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memperhatikan keselamatan, perlindungan, serta pemberdayaan seluruh siswa agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang percaya diri dan produktif.

Melihat dinamika global, upaya Indonesia memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat juga selaras dengan komitmen regional terhadap pengurangan angka putus sekolah dan percepatan akses pendidikan berkualitas di ASEAN. Forum-forum pendidikan internasional menekankan pentingnya inklusivitas, dan Indonesia telah menjawabnya dengan penyediaan sekolah yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok marjinal dan terpinggirkan.

Dari sisi kebijakan fiskal, keberanian pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk Sekolah Rakyat patut dibaca sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja sosial. Pendidikan yang menyasar kelompok rentan membutuhkan keberlanjutan, konsistensi, dan pengawasan yang kuat agar tidak berhenti sebagai program simbolik. Dengan desain berasrama dan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat membuka peluang terbentuknya generasi yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, dan karakter kebangsaan yang kuat. Ini menjadi pembeda utama dibandingkan model bantuan pendidikan konvensional yang sering kali bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.

Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan gratis, Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen nilai-nilai kebangsaan Indonesia, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pemerataan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah telah membuktikan langkah-langkah konkret untuk tidak meninggalkan anak-anak bangsa di belakang — sebuah langkah yang tidak hanya relevan dengan situasi saat ini, tetapi juga visioner dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, berdaya saing, dan sejahtera.

Dengan konsistensi komitmen ini, Sekolah Rakyat menjadi simbol harapan baru bagi jutaan anak Indonesia dan menegaskan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa memiliki keberpihakan kuat terhadap pemberdayaan pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Rivan Doni Saputra (*

Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional terus bergerak maju melalui langkah-langkah transformasi yang visioner dan adaptif. Pemerintah Indonesia secara progresif mengarahkan pembangunan sektor pertanian menuju pertanian modern yang tangguh dan berdaya saing. Melalui penguatan kebijakan pertanian berkelanjutan, pemerintah mengintegrasikan pemanfaatan inovasi teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menegaskan kesiapan Indonesia dalam membangun sistem pangan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan bangsa.

Salah satu fondasi penting dalam agenda tersebut adalah penerapan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF). Head of Crop Protection Research & Development Asia Tenggara & Pakistan Bayer Crop Science sekaligus Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan bahwa SPMF merupakan kerangka nasional pengelolaan pestisida berkelanjutan yang dirancang untuk memperkuat sistem pertanian Indonesia agar lebih tangguh dan modern. Inisiatif ini lahir dari kolaborasi multipihak, mulai dari Kementerian Pertanian, BRIN, hingga pelaku industri dan relawan lapangan.

Menurut Kukuh, SPMF tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi berbagai program strategis pemerintah yang selama ini telah berjalan, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta perbaikan infrastruktur irigasi. Dengan kerangka ini, penggunaan sarana produksi pertanian menjadi lebih terukur, aman, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada kesejahteraan petani serta daya tahan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan potensi pertanian yang sangat besar. Namun potensi tersebut dihadapkan pada tantangan multidimensi, mulai dari alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tuntutan adopsi teknologi pertanian terkini. Tanpa transformasi yang terencana, potensi besar itu justru berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Di sinilah pentingnya kebijakan yang mampu menjembatani tradisi pertanian rakyat dengan inovasi modern.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Leli Nurhayati, M.Sc. Ia menegaskan bahwa penerapan SPMF sangat relevan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan sekaligus menarik minat petani milenial. Penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dinilai tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memberikan efisiensi biaya produksi serta menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

Isu regenerasi petani menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini, mayoritas petani Indonesia masih berasal dari kelompok usia senior. Tanpa strategi regenerasi yang jelas, ketahanan pangan nasional berpotensi menghadapi masalah serius di masa depan. Melalui dukungan teknologi seperti drone pertanian, digitalisasi perizinan, serta program pendampingan dan pelatihan, SPMF dipandang mampu mendorong lahirnya petani milenial yang profesional, adaptif, dan mandiri.

Komitmen kolaboratif juga terus diperkuat. CropLife Indonesia menegaskan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan relawan di lapangan agar inovasi pertanian modern benar-benar dapat diadopsi oleh generasi muda. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa transformasi pertanian tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.

Di sisi hulu, pemerintah juga melakukan pembenahan serius pada industri pupuk nasional. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa modernisasi pabrik amoniak di PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang diproyeksikan mampu menurunkan harga pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK hingga 20 persen. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam revitalisasi industri pupuk nasional, karena tidak hanya menekan harga, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi.

Lebih jauh, proyek tersebut merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah untuk membangun tujuh pabrik pupuk baru, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung sebelum 2029. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk yang terjangkau dan berkelanjutan sebagai penopang utama produktivitas pertanian nasional.

Keseluruhan kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan pertanian yang semakin terintegrasi. Penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alsintan, perbaikan irigasi, penerapan SPMF, hingga modernisasi industri pupuk merupakan satu kesatuan strategi dalam mentransformasikan pertanian Indonesia dari sistem konvensional menuju pertanian modern yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai pengamat pertanian, langkah-langkah ini patut diapresiasi dan didukung. Tantangan memang tidak ringan, tetapi arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Dengan pengelolaan inovasi secara aman dan bertanggung jawab, serta kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan petani, swasembada pangan bukanlah sekadar slogan, melainkan tujuan yang realistis untuk dicapai.

Pada akhirnya, modernisasi pertanian adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan partisipasi semua pihak. Masyarakat dan pelaku pertanian perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengawal transformasi ini. Dengan dukungan bersama, pertanian modern bukan hanya akan memperkuat swasembada pangan, tetapi juga menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama kemandirian dan ketahanan bangsa di masa depan.
(* Penulis merupakan Pengamat Pertanian Modern

*) Oleh : Febriananta Anita

Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Di tengah tantangan pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, serta tekanan perubahan iklim, sektor pertanian dituntut tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan hadir sebagai jalan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pangan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pendekatan pertanian berkelanjutan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Tanah, air, dan keanekaragaman hayati diperlakukan sebagai modal utama yang harus dijaga kualitas dan ketersediaannya. Praktik seperti pemupukan berimbang, penggunaan bahan organik, serta pengendalian hama terpadu bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan menekan degradasi lingkungan. Dengan demikian, produktivitas pertanian dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan berlebihan pada input kimia.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pertanian berkelanjutan memperkuat peran petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan. Pengetahuan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun, seperti pola tanam bergilir dan tumpangsari, menjadi bagian penting dari sistem pertanian yang adaptif. Ketika kearifan lokal tersebut dipadukan dengan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan lapangan, efisiensi produksi dapat meningkat tanpa menghilangkan karakteristik sosial dan budaya pertanian di daerah. Hal ini sekaligus mendorong kemandirian petani dalam mengelola usahanya.

Ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim merupakan salah satu keunggulan utama dari pendekatan berkelanjutan. Melalui pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, pengelolaan air yang efisien, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, risiko gagal panen dapat diminimalkan. Sistem pertanian yang adaptif mampu merespons dinamika cuaca ekstrem secara lebih baik, sehingga stabilitas produksi pangan dapat terjaga dan fluktuasi pasokan dapat ditekan.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan dari sisi ekonomi, pertanian berkelanjutan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Penggunaan input lokal dan pengurangan ketergantungan pada bahan produksi impor berkontribusi terhadap efisiensi biaya usaha tani. Di saat yang sama, produk pertanian yang dihasilkan melalui praktik berkelanjutan memiliki nilai tambah, baik dari segi kualitas maupun daya saing pasar. Kondisi ini membuka peluang peningkatan pendapatan petani sekaligus memperkuat basis ekonomi perdesaan.

Dalam konteks swasembada pangan, pertanian berkelanjutan berperan sebagai fondasi yang memperkuat kemandirian nasional. Produksi pangan yang stabil dan berkelanjutan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ketahanan pangan di tingkat nasional dan daerah. Lebih jauh, sistem pertanian yang tangguh terhadap tekanan global, seperti krisis pangan dan gangguan rantai pasok, menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertanian berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat kemandirian bangsa. Menurut Presiden, produksi pangan yang stabil dan berkesinambungan adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi dari hasil kerja petani dalam negeri. Presiden juga menekankan bahwa Indonesia harus memiliki sistem pertanian yang kuat dan tahan terhadap berbagai tekanan global, termasuk krisis pangan dan gangguan rantai pasok, agar stabilitas nasional tetap terjaga.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan pangan yang dibangun melalui pertanian berkelanjutan akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dari dalam negeri, gejolak harga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar target produksi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan bangsa, melindungi kesejahteraan rakyat, dan memastikan Indonesia berdiri tegak menghadapi dinamika global.

Keberhasilan penerapan pertanian berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang mendukung, memperkuat layanan penyuluhan, serta memastikan akses petani terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi prasyarat agar praktik pertanian berkelanjutan dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Pada akhirnya, pertanian berkelanjutan merupakan jalan yang tenang namun pasti dalam menguatkan swasembada pangan Indonesia. Pendekatan ini tidak menjanjikan hasil instan, tetapi menawarkan keberlanjutan sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menempatkan petani sebagai aktor utama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berdaya tahan, adil, dan berkelanjutan

*) Penulis merupakan Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Agenda swasembada pangan yang terus diupayakan pemerintah diperkuat melalui penerapan pertanian berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah implementasi sustainable pesticide management framework (SPMF) sebagai kerangka pengelolaan pestisida yang aman, bertanggung jawab, dan berbasis ilmu pengetahuan. Inisiatif ini dinilai mampu menopang ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Head of Crop Protection Research & Development Asia Tenggara & Pakistan Bayer Crop Science sekaligus Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan bahwa SPMF sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

“SPMF dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertanian berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Kukuh Ambar Waluyo.

Menurut Kukuh, pihaknya berpartisipasi aktif dalam pengembangan SPMF bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerangka ini diperkenalkan sebagai pendekatan nasional dalam pengelolaan pestisida berkelanjutan untuk memperkuat sistem pertanian Indonesia yang tangguh, modern, dan berdaya saing.

Ia menjelaskan, SPMF berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya tahan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.

“SPMF melengkapi berbagai program strategis pemerintah yang selama ini telah berjalan,” kata Kukuh. Kerangka tersebut disebut menjadi penguat transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih efisien dan adaptif.

Lebih lanjut, Kukuh menyampaikan bahwa SPMF menggenapi rangkaian kebijakan pemerintah, mulai dari penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga perbaikan infrastruktur irigasi.

“Semua itu merupakan bagian dari upaya besar menuju pertanian modern yang berkelanjutan,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Kukuh, memiliki potensi pertanian yang sangat besar, namun dihadapkan pada tantangan multidimensi seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik global, alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta tuntutan adopsi teknologi terkini.

“Dalam kondisi tersebut, penggunaan sarana produksi pertanian, termasuk produk perlindungan tanaman, harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan berbasis sains,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, mengapresiasi pemanfaatan teknologi drone yang menjadi salah satu komponen dalam SPMF. Menurutnya, teknologi tersebut sangat efektif untuk mendukung sektor pertanian nasional.

“Penggunaan drone membantu menghadapi tantangan iklim yang tidak menentu sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Leli Nuryati.

Ia menambahkan, pemanfaatan drone untuk penyemprotan pestisida dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga aspek keamanan lingkungan. Program ini mendukung swasembada pangan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Jakarta — Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi pertanian berkelanjutan sebagai strategi utama dalam mencapai target swasembada pangan nasional. Upaya tersebut terlihat dari sinergi antara pengembangan inovasi di perguruan tinggi dan transformasi sektor pertanian di daerah, yang sama-sama menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital dan mekanisasi modern.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga, Jawa Tengah, meninjau berbagai inovasi mahasiswa yang berfokus pada teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendukung sektor pertanian.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung hasil riset berupa sensor tanah berbasis AI dan sistem pertanian cerdas (smart farming) yang dikembangkan lintas fakultas di UKSW.

Di sela-sela peninjauan, Gibran menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melahirkan teknologi tepat guna yang dapat langsung diterapkan oleh masyarakat, khususnya petani. Ia menilai integrasi teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian nasional.

“Inovasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target swasembada pangan. Penggunaan AI bukan lagi sekadar tren, tapi kebutuhan agar sektor pertanian kita lebih efisien dan modern,” ujar Gibran.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat dihilirisasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengandalkan transformasi sektor pertanian berbasis teknologi untuk mencapai target swasembada pangan pada 2026.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjelaskan bahwa lahan percontohan seluas 10 hektare di Bukit Biru, petani mampu menghasilkan panen sekitar 6,8 ton. Hasil itu hadir dari pemanfaatan teknologi pertanian modern, mulai dari mekanisasi, pemetaan lahan berbasis teknologi, hingga pemupukan memakai drone.

“Ini bukti kita mampu. Tinggal bagaimana mempercepat pendataan CPCL, verifikasi lapangan, dilanjutkan SID, lalu segera menetapkan denah sawah,” katanya.

Langkah ini ditempuh untuk menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja serta luasnya lahan pertanian di Kaltim. Transformasi digital dan mekanis juga dipandang sebagai cara strategis untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, seiring meningkatnya kebutuhan pangan, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). #

Oleh: Juana Syahril)*

Pemerintah membawa kabar gembira bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, program unggulan Sekolah Rakyat resmi membuka kuota bagi 30.000 siswa baru. Kebijakan ini menandai langkah signifikan dalam memperluas akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa alokasi 30.000 siswa merupakan bagian dari percepatan perluasan Sekolah Rakyat secara nasional. Pemerintah tidak hanya menambah jumlah peserta didik, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, serta sistem seleksi yang transparan dan berbasis data. Dengan demikian, setiap anak yang diterima benar-benar mendapatkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Saat ini, proses seleksi siswa tengah berjalan bersamaan dengan pembangunan gedung sekolah permanen. Kemensos secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan setiap unit sekolah selesai tepat waktu dan memenuhi standar fasilitas pendidikan modern. Sinergi ini menunjukkan kerja lintas kementerian yang solid demi keberhasilan program strategis nasional.

Setiap sekolah permanen dirancang mampu menampung sekitar 300 siswa pada tahap awal, dengan sistem pembelajaran yang menggabungkan pendidikan formal, pembinaan karakter, serta penguatan keterampilan hidup. Selain ruang kelas yang representatif, Sekolah Rakyat juga dilengkapi asrama, fasilitas kesehatan dasar, ruang kreativitas, serta area kegiatan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Kemensos tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rekrutmen guru, tenaga kependidikan, serta pendamping sosial dilakukan secara terencana agar setiap siswa mendapatkan bimbingan akademik dan psikososial yang optimal. Pemerintah ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan masa depan yang lebih cerah.

Proses seleksi siswa dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kemensos bekerja sama erat dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Badan Pusat Statistik di tingkat daerah untuk mengidentifikasi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Mekanisme ini menjamin bahwa program benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.

Penetapan akhir peserta didik dilakukan setelah mendapat rekomendasi resmi dari kepala daerah setempat. Tahapan ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program sosial berskala nasional. Pemerintah juga menegaskan pentingnya integritas tim seleksi agar proses penerimaan siswa bebas dari praktik titipan atau penyimpangan.

Di balik kabar gembira pembukaan kuota tahun ini, pemerintah memiliki visi jangka panjang yang ambisius. Sekolah Rakyat ditargetkan berkembang menjadi jaringan pendidikan berasrama terbesar di Indonesia. Strategi pembangunan dilakukan bertahap namun konsisten, dengan target minimal 100 sekolah permanen baru setiap tahun.

Jika skema ini berjalan sesuai rencana, pada 2029 Indonesia akan memiliki 500 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh provinsi. Setiap sekolah dirancang berkapasitas hingga 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan terpadu. Dengan demikian, total daya tampung nasional dapat mencapai 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Konsep Sekolah Rakyat jauh melampaui model sekolah konvensional. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi tinggal di asrama yang menyediakan lingkungan yang aman, disiplin, dan kondusif. Kurikulum menekankan nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, kepemimpinan, serta keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Program ini juga dirancang inklusif dengan melibatkan orang tua siswa. Keluarga penerima manfaat tidak dibiarkan pasif, tetapi diberdayakan melalui berbagai program prioritas nasional, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi keluarga, dan akses layanan sosial. Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai miniatur pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Jaringan ini mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Sebaran yang luas ini membuktikan bahwa program telah berjalan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat sebagai instrumen utama dalam agenda pembangunan manusia Indonesia. Fokusnya bukan sekadar menambah jumlah sekolah, tetapi memastikan kualitas dampak sosial yang dihasilkan. Setiap anak yang berhasil diselamatkan dari putus sekolah dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Pembukaan kuota 30.000 siswa tahun ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Sekolah Rakyat. Program ini memberikan harapan nyata bagi ribuan anak yang sebelumnya terancam kehilangan kesempatan belajar. Di saat yang sama, kebijakan ini memperkuat prinsip keadilan sosial dalam praktik nyata.

Sekolah Rakyat juga menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Pendidikan tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak dasar yang dijamin pemerintah. Langkah ini menegaskan bahwa pemerataan bukan sekadar retorika, tetapi kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, target 500 Sekolah Rakyat pada 2029 semakin realistis. Kabar pembukaan 30.000 kuota siswa tahun ini bukan sekadar angka, melainkan penanda optimisme bahwa masa depan pendidikan Indonesia semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh Aulia Andini )*

Penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis yang sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa, kehadiran KDMP tidak hanya menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat desa, tetapi juga instrumen nyata untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Target pembangunan puluhan ribu koperasi desa hingga 2026 mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah utama penampung hasil produksi masyarakat desa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap kebijakan, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi utama di tingkat desa. Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih stabil bagi produk pertanian, perikanan, dan usaha rakyat lainnya, sekaligus mengurangi ketergantungan petani dan pelaku usaha kecil pada tengkulak maupun rantai distribusi yang panjang.

Lebih dari itu, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi tulang punggung pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Peran ini menempatkan koperasi desa sebagai simpul penting dalam rantai pasok pangan nasional, mulai dari produksi hingga distribusi. Apabila dikelola dengan baik, koperasi akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, sekaligus memastikan manfaat ekonomi program nasional tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa sebagai produsen utama.

Besarnya peran yang diemban KDMP harus diiringi dengan penguatan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak semata-mata dipahami sebagai badan usaha, tetapi sebagai simpul konsolidasi potensi desa. Dalam perspektif ini, koperasi menjadi penghubung antara produksi desa dengan pasar, serta antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuannya membangun ekosistem usaha desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Penguatan tata kelola koperasi, sebagaimana ditekankan Kementerian Koperasi, setidaknya mencakup tiga aspek utama. Pertama, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas agar koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, koperasi berisiko mengulang berbagai persoalan klasik, seperti lemahnya manajemen, konflik internal, dan rendahnya kepercayaan anggota. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui penyediaan personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di setiap unit KDMP menjadi langkah penting untuk memastikan standar pengelolaan yang memadai.

Kedua, penguatan konektivitas usaha koperasi dengan pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun digital. Di era ekonomi digital, koperasi desa tidak boleh terjebak pada pola usaha konvensional semata. Pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan pemasaran yang lebih luas akan membuka peluang bagi produk desa untuk bersaing dan mendapatkan harga yang lebih adil. Dengan demikian, koperasi dapat benar-benar berfungsi sebagai agregator dan distributor yang memperkuat posisi tawar pelaku usaha desa.

Ketiga, penguatan sinergi antara koperasi, pemerintah desa, dan pemerintah daerah agar koperasi menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan desa. Peran kepala desa sebagai pembina koperasi menjadi sangat krusial. Farida Farichah menekankan bahwa kepala desa tidak hanya berperan dalam fasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, tetapi juga dalam penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan aset desa, serta penggerak partisipasi masyarakat produktif. Kolaborasi antara koperasi, BUMDes, kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci agar ekosistem ekonomi desa dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Aspek pengawasan juga menjadi elemen penting dalam penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Koperasi mendorong pengawasan bersama melalui program Jaga Desa yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kejaksaan Agung. Di tingkat desa, pengawasan operasional koperasi dilakukan secara partisipatif oleh warga sebagai anggota koperasi. Keterlibatan aktif anggota dalam rapat, pelaporan keuangan, dan pengawasan usaha akan memperkuat akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap kelembagaan koperasi.

Optimisme terhadap pengembangan KDMP juga disampaikan Ketua Umum DPP Apdesi 2021-2026, Surta Wijaya, yang meyakini bahwa kolaborasi antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koperasi akan semakin memperkuat pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan para kepala desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini di lapangan, mengingat desa merupakan ruang utama operasional koperasi.

Pengalaman sejumlah koperasi yang telah berkembang di berbagai daerah, menunjukkan bahwa koperasi desa memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pusat layanan ekonomi rakyat. Dengan demikian, mendukung penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya soal membangun bangunan fisik atau mengejar target jumlah unit, tetapi memastikan koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Jika tata kelola yang baik diwujudkan secara konsisten, KDMP akan menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan ekonomi desa, sekaligus pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Juana Syahril)*

Realisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menandai titik balik penting dalam pembangunan ekonomi berbasis desa di Indonesia. Program ini bukan sekadar pembentukan lembaga ekonomi baru, melainkan strategi struktural untuk mengangkat kemandirian desa, memperkuat daya saing lokal, dan memastikan pemerataan kesejahteraan hingga ke tingkat akar rumput. Dengan pendekatan koperasi, desa tidak lagi diposisikan sebagai penerima bantuan semata, tetapi sebagai subjek utama pembangunan ekonomi nasional.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai ekosistem ekonomi baru yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan potensi desa sekaligus etalase produk lokal. Realisasi koperasi ini diharapkan mengubah wajah perekonomian desa dari yang sebelumnya fragmentaris menjadi terintegrasi, terkelola profesional, dan berorientasi keberlanjutan. Seluruh potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, hingga jasa berbasis budaya lokal, akan dihimpun dalam satu wadah kelembagaan yang kuat.

Kehadiran Kopdes Merah Putih tidak hanya memperkuat aktivitas ekonomi desa, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang lebih modern dan akuntabel. Masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai anggota sekaligus pemilik koperasi, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan usaha bersama. Dengan model ini, kemandirian ekonomi desa dibangun dari dalam, bukan dipaksakan dari luar.

Dalam tahap realisasi, pemerintah daerah didorong untuk melakukan pemetaan potensi unggulan di setiap desa. Identifikasi ini menjadi dasar perancangan unit usaha koperasi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Kementerian Koperasi siap memberikan dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas manajerial agar koperasi desa dapat berkembang secara optimal.

Salah satu sasaran utama realisasi Kopdes Merah Putih adalah menciptakan perputaran uang di desa. Selama ini, banyak desa hanya berperan sebagai pasar konsumsi bagi produk luar daerah, sehingga nilai ekonomi mengalir keluar. Dengan koperasi desa, pola tersebut dibalik. Desa didorong menjadi produsen yang aktif, menciptakan nilai tambah, serta mengelola distribusi dan pemasaran produknya sendiri.

Kopdes Merah Putih yang dibangun di berbagai wilayah menjadi simbol baru kemandirian ekonomi desa. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang promosi identitas ekonomi lokal. Produk-produk khas desa, mulai dari hasil pertanian organik, kerajinan tangan, hingga kuliner tradisional, mendapatkan ruang pasar yang lebih luas dan terstruktur.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memastikan akses modal yang lebih inklusif bagi koperasi desa melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menjalankan program inkubasi bisnis yang membantu pelaku usaha desa meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, memperkuat branding, serta mengembangkan pemasaran digital. Langkah ini penting agar produk desa mampu bersaing di pasar modern tanpa kehilangan identitas lokalnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa realisasi Kopdes Merah Putih sejalan dengan arahan presiden agar masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Koperasi dipilih sebagai instrumen utama karena mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan ekonomi, dan kepemilikan kolektif yang berpihak pada rakyat.

Dukungan pemerintah juga diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur fisik koperasi desa. Gedung Kopdes Merah Putih, fasilitas penyimpanan, sarana distribusi, hingga kendaraan logistik disiapkan untuk memperlancar arus barang antardesa. Infrastruktur ini memastikan koperasi tidak hanya eksis secara kelembagaan, tetapi juga kuat secara operasional.

Dalam implementasi regional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dekopinwil Jambi untuk mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih. Jambi diharapkan menjadi model percontohan nasional yang menunjukkan bagaimana koperasi desa dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

Penguatan koperasi bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi amanat konstitusi yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, realisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga masyarakat desa itu sendiri.

Untuk memastikan keberhasilan program, pemerintah membentuk tim bersama yang bertugas mengawal implementasi di desa dan kelurahan yang telah siap membangun Kopdes Merah Putih. Tim ini melakukan asesmen kesiapan kelembagaan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan ekonomi berbasis kemandirian. Menurutnya, koperasi adalah instrumen paling efektif untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, keluarga penerima manfaat yang telah memiliki usaha akan difasilitasi untuk bergabung dengan koperasi desa. Produk mereka akan dipasarkan melalui jaringan Kopdes Merah Putih, sehingga memperoleh akses pasar yang lebih stabil dan menguntungkan. Pada saat yang sama, koperasi juga menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin.

Skema ini menciptakan manfaat ganda bagi masyarakat desa. Mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pemilik dan pengelola koperasi. Setiap anggota berhak atas pembagian hasil usaha, sehingga kesejahteraan meningkat seiring berkembangnya koperasi.

Pemerintah memastikan bahwa koperasi yang terlibat dipilih secara selektif. Hanya koperasi yang telah siap secara fisik, manajerial, dan kelembagaan yang akan diintegrasikan dalam program ini. Selain itu, pendekatan implementasi disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing desa agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.

Secara keseluruhan, realisasi Kopdes Merah Putih menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian ekonomi desa. Program ini tidak hanya memperkuat sektor ekonomi lokal, tetapi juga membangun kepercayaan diri masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.

Dengan sinergi kebijakan, dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi fondasi baru ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Realisasi program ini bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi langkah nyata mengangkat martabat, kemandirian, dan kesejahteraan desa di seluruh Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta