Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui strategi pemanfaatan pasokan pangan lokal yang terukur dan tepat sasaran, dinilai menjadi kunci keberlanjutan program sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, integrasi antara program MBG dengan sumber pangan lokal seperti sayuran, hasil ternak, dan komoditas petani rakyat tidak hanya memenuhi standar gizi nasional, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal.

“Dengan mengandalkan rantai pasok dari peternakan rakyat dan komoditas pangan lokal, program ini tidak hanya memastikan pemenuhan standar gizi nasional, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal secara inklusif dan bertahap melalui sinergi kebijakan yang lebih efisien,” kata Wijayanto.

Para ahli menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan menjamin ketersediaan bahan pangan setiap hari. Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, Agus Triwinarto, menyatakan bahwa peningkatan keragaman pangan lokal dan penjaminan keamanan serta higienitas makanan akan memastikan menu MBG benar-benar selaras dengan kecukupan gizi.

“Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi,” ujarnya.

Dia mengatakan, kombinasi antara implementasi pengawasan keamanan pangan, higienitas, keragaman pangan lokal yang bernutrisi, juga ketepatan sasaran program diyakini akan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Desain program MBG yang telah menyasar 55,1 juta penerima manfaat setiap hari memang merupakan upaya intervensi pemerintah untuk memenuhi gizi masyarakat,” ucap Agus.

Agus menambahkan bahwa desain program yang sudah menyasar puluhan juta penerima manfaat setiap hari merupakan upaya pemerintah dalam intervensi gizi nasional yang strategis, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Hal ini sekaligus mendukung target menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain aspek gizi, Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini, juga menekankan bahwa pasokan pangan lokal yang kaya protein hewani memperkaya nilai intervensi program.

“Harapannya melalui MBG ini, intervensi gizinya akan menggantikan satu kali porsi makan yang berkualitas. Didukung dengan MBG yang kaya protein hewani, program intervensi gizi ini bisa saling melengkapi,” jelasnya.

Penguatan MBG melalui bahan pangan lokal bukan sekadar soal distribusi makanan, tetapi juga tentang menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah. Dengan bahan yang mudah diakses dan harga relatif lebih stabil, pasokan pangan lokal memberikan kepastian bagi pelaksanaan program ini secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesinambungan MBG, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi komunitas lokal dan sistem ekonomi nasional secara lebih luas.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah akan meningkatkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penilaian sertifikasi di tahun 2026. Hal tersebut untuk meminimalisir kasus keracunan atau keamanan pangan yang terjadi selama program MBG berlangsung.

Pemerintah akan memperbaiki dan mengupayakan secara maksimal agar kasus keracunan atau insiden keamanan pangan yang terjadi selama program MBG tidak terjadi lagi. Caranya, kata dia, dengan menjalankan program sertifikasi pada tahun 2026. “Ini diyakini akan meniadakan atau meminimalisir kejadian menonjol,” ujarnya di Jakarta.

Menurutnya, ada sekitar 3000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengikuti penilaian akreditasi dan sertifikasi. “2025 baru menyasar 3000 SPPG, akan kami lanjutkan agar semua SPPG dinilai ditahun ini,” kata dia.

Berdasarkan data kementerian kesehatan di awal bulan Januari sudah 4.535 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sebanyak 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sekarang sudah 50 SPPG yang mengantongi SLHS. Ini bertambah terus, sesuai dengan bagaimana dapur melengkapi persyaratan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Batam Meldasari di Batam.

Ia menjelaskan, percepatan penerbitan SLHS dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

“Dalam SE tersebut, setiap SPPG wajib memiliki SLHS paing lama sebulan sejak ditetapkan sebagai SPPG. Jadi harus segera melengkapi persyaratan,”pungkasnya.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya diproyeksikan sebagai intervensi gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional berbasis penguatan pangan lokal. Implementasi program ini dinilai mulai menunjukkan dampak berlapis, dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perputaran ekonomi di daerah.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Enggit Clara, menyebut MBG di daerahnya telah memberikan efek langsung bagi pelaku ekonomi lokal.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Belitung tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap langsung hasil petani, peternak, dan nelayan setempat,” ujar Enggit.

Konsistensi pelaksanaan MBG juga ditegaskan pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program tersebut tetap berjalan selama bulan Ramadan tanpa perubahan signifikan.

“MBG tetap diberikan selama Ramadan, terutama di sekolah-sekolah berbasis masyarakat non-muslim serta untuk kelompok ibu hamil dan balita. Program tersebut berjalan tanpa perubahan berarti,” kata Zulkifli Hasan.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

“Program MBG dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect yang nyata pada perekonomian lokal dan mempercepat proses industrialisasi pangan di pedesaan,” ujarnya.

Di daerah, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah mengatakan pemerintah daerah rutin menilai menu dan tingkat konsumsi penerima manfaat.

“Pemerintah terus mengevaluasi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencatatan dan penimbangan sisa makanan anak,” jelas Idah.

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, pakar ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai integrasi MBG dengan potensi pangan lokal merupakan langkah strategis.

“Integrasi program makan bergizi gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal dan inisiatif strategis pemerintah seperti Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG,” ujarnya.

Dukungan logistik pangan juga diperkuat oleh Perum Bulog. Direktur Pemasaran Perum Bulog Febby Novita mengungkapkan penggunaan beras premium sudah diterapkan luas.

“Sebenarnya kalau MBG itu ya, untuk beras premiumnya itu sudah banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan itu banyak banget yang pakai,” ujarnya.

Dari sisi dampak makro daerah, ekonom Sumatera Utara Gunawan Benjamin memperkirakan MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

“MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 1 persen,” katanya.

Berbagai pandangan tersebut menegaskan MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus menyiapkan kualitas generasi Indonesia di masa depan.

Jakarta – Pakar Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengintegrasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal serta inisiatif strategis seperti Program Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian.

Integrasi tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok pangan nasional.

Menurut Wijayanto, pemanfaatan pangan lokal melalui peternakan rakyat dan komoditas daerah tidak hanya mendukung pemenuhan standar gizi nasional, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

Skema ini memungkinkan MBG berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif dan bertahap.

“Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih mudah diakses, segar, dan harganya relatif stabil akan menjamin keberlanjutan jalannya program ini,” ujarnya.

Ia menilai program MBG menghadirkan pendekatan baru dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

“Menurut saya, MBG ini suatu ide yang revolusioner,” tambahnya.

Wijayanto juga menegaskan bahwa MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian nasional, terutama melalui implementasi yang terukur dan konsisten di tingkat daerah.

Penguatan tata kelola program secara berkelanjutan dipandang mampu memastikan integrasi kebijakan pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi lokal berjalan optimal.

Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, Agus Triwinarto menilai pemanfaatan pangan lokal menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlangsungan pasokan harian MBG. Keragaman pangan lokal, menurutnya, dapat memastikan menu MBG sesuai dengan kecukupan gizi sekaligus tetap aman dan higienis.

“Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini menyatakan MBG merupakan bentuk intervensi strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap hari, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah dua tahun.

“Harapannya melalui MBG ini, intervensi gizinya akan menggantikan satu kali porsi makan yang berkualitas. Didukung dengan MBG yang kaya protein hewani, program intervensi gizi ini bisa saling melengkapi,” pungkasnya.

Integrasi MBG dengan pangan lokal dinilai menjadi fondasi penting agar program ini tidak hanya berkelanjutan secara fiskal, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi daerah dan kualitas gizi masyarakat secara simultan. #

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah tidak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi baru yang mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dan mempercepat industrialisasi pangan di pedesaan. Program ini terbukti memberikan dampak nyata melalui efek berganda pada sektor tenaga kerja, pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hingga saat ini, pelaksanaan MBG telah menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja. Angka tersebut berasal dari pengoperasian sekitar 22.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

“Dengan 22.000 dapur saja, sekarang, kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 kali 50 orang, yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, keberadaan dapur MBG tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung, tetapi juga menggerakkan ekosistem ekonomi desa melalui keterlibatan para pemasok bahan pangan. Setiap dapur membutuhkan pasokan rutin berbagai komoditas seperti sayuran, telur, ikan, ayam, hingga daging yang sebagian besar bersumber dari produksi lokal.

“Dapur-dapur itu membutuhkan pemasok, mulai dari tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya di setiap desa. Satu dapur bisa menimbulkan pemasok sampai 10 atau 20 orang. Itu nanti di ujungnya, kalau kita sampai 82 juta penerima, kita akan menciptakan 3–5 juta lapangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect yang kuat bagi perekonomian lokal. Menurutnya, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi pembangunan berbasis industrialisasi pedesaan.

“MBG penting, lapangan kerja penting. Program ini bukan sekadar memberikan ‘ikan’ ke penerima manfaat, melainkan juga memberikan ‘kail’ untuk memutar roda perekonomian,” tegas Rachmat.

Ia menjelaskan, melalui penyerapan produk desa dan dorongan hilirisasi pangan yang memenuhi standar mutu, MBG berhasil mengintegrasikan potensi daerah ke dalam rantai pasok modern. Hingga akhir Januari 2026, lebih dari 60 juta penerima manfaat telah terlayani melalui 22.091 SPPG di seluruh Indonesia. Kehadiran SPPG ini juga menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja.

Program MBG kini menjadi tumpuan pemerintah dalam mengejar dua target sekaligus, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai Trisula Pembangunan serta percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dimulai dari akar rumput pedesaan. (*)

Jakarta – Pemerintah terus melakukan upaya optimal untuk menjamin kualitas mutu layanan MBG. Kondisi tersebut untuk memastikan makan bergizi dapat dilaksanakan dengan baik dan terus meningkat sesuai harapan masyarakat.

Untuk mengejar target peningkatan mutu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG saat ini sudah menggunakan beras premium Bulog. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Febby Novita, menjamin bahwa pasokan beras tersebut stabil, termasuk ketika belum memasuki musim panen.

“Sebenarnya kalau MBG itu ya, untuk beras premiumnya itu udah banyak. Jawa Timur tuh sebagian SPPG tuh sudah pakai. Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan tuh banyak banget. Memang belum terekspos saja gitu ya,” ujar Febby di Jakarta Barat, (1/2/2026).

Febby menyampaikan bahwa stok beras premium Bulog tetap bisa memenuhi kebutuhan nasional, meski banyak permintaan dari SPPG untuk pelaksanaan MBG.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras nasional mencapai sekitar 34 juta ton, sementara untuk konsumsi berada di kisaran 31 juta ton.

“Aman (stok). Kan gini loh, produksi Indonesia tuh kalau lihat data BPS itu kan 34 juta (ton) ya, konsumsi kita 31 (juta ton), masih surplusnya banyak banget. Bahkan Bulog tahun ini ditugaskan 2 juta ton,” jelas Febby.

Secara nasional stok beras premium aman meskipun memasok MBG untuk kebutuhan massal. Di sisi lain, pemerintah juga telah menghitung, program MBG cenderung menggeser konsumsi beras rumahan dengan volume tertentu ke dapur yang dikelola SPPG.

Lebih lanjut Febby menyampaikan “Jadi sebenarnya konsumsinya segitu juga. Konsumsinya 31 (juta ton), artinya masih surplus kalau kita lihat angka produksi dari BPS. Jadi aman sih, apalagi stok Bulog banyak kan,”

Sebelumnya penggunaan beras premium untuk kebutuhan MBG juga di konfirmasi oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ada SPPG di daerah terpencil yang menggunakan beras dari Perum Bulog untuk program MBG.

“Daerah-daerah yang kesulitan suplai (pakai) Bulog, sudah (mulai),”
Pemerintah mentarget penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta di tahun 2026.

Data dari Kemenko Bidang Pangan mencatat jangkauan MBG sampai pada akhir Januari 2026 mencapai lebih dari 60 juta penerima manfaat. Sedangkan serapan tenaga kerja mencapai sekitar 1 juta pekerja untuk memenuhi layanan SPPG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto sampai akhir Januari 2026 telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dan menyerap 1 juta tenaga kerja melalui layanan SPPG.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas gizi, keamanan pangan, serta efektivitas pelaksanaan program nasional tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi jutaan anak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai catatan selama pelaksanaan MBG, termasuk adanya insiden keamanan pangan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh melalui program akreditasi dan sertifikasi yang mulai dijalankan pada tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan standar operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pemerintah akan memperbaiki dan mengupayakan meminimalisir kasus keracunan atau insiden keamanan pangan yang terjadi selama program MBG berlangsung. Ini diyakini akan meniadakan atau meminimalisir kejadian menonjol,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, akreditasi dan sertifikasi akan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar higiene, sanitasi, serta tata kelola pangan yang ketat. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan berlapis sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada pengelola SPPG agar kualitas makanan yang disajikan tetap aman dan bergizi.

Penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dalam pelaksanaan MBG, salah satunya melalui pencatatan dan penimbangan sisa makanan anak. Menurutnya, langkah sederhana ini memiliki nilai strategis untuk menilai efektivitas menu yang disajikan.

“Setiap SPPG harus dilengkapi dengan timbangan yang dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen evaluasi. Setelah makanan dikonsumsi dan ompreng dikembalikan dari sekolah ke SPPG, sisa makanan berupa nasi, lauk, maupun sayur wajib ditimbang,” ujar Idah.

Ia menjelaskan, hasil penimbangan tersebut kemudian dibandingkan dengan data hari sebelumnya. Jika jumlah sisa makanan meningkat, hal itu menjadi indikator bahwa menu yang disajikan kurang diminati oleh anak-anak. “Hasil penimbangan sisa makanan ini menjadi sinyal penting. Jika sisa makanan hari ini lebih banyak, berarti menu kurang disukai,” jelasnya.

Wagub Gorontalo meminta agar proses penimbangan dan pencatatan dilakukan secara rutin dan sistematis. Data yang terkumpul harus dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi menu harian agar jenis makanan yang kurang diminati tidak kembali disajikan dan segera diganti dengan menu yang lebih sesuai dengan selera anak, tanpa mengurangi nilai gizinya.

Pendekatan evaluatif ini dinilai sejalan dengan semangat perbaikan berkelanjutan yang diusung pemerintah pusat. Dengan kombinasi akreditasi, sertifikasi, serta evaluasi menu berbasis data di lapangan, MBG diharapkan semakin adaptif terhadap kebutuhan anak dan kondisi daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan pengawasan MBG bukan semata untuk mencegah insiden, tetapi juga untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda. Dengan pengawasan yang semakin ketat dan kolaborasi pusat-daerah, MBG diproyeksikan menjadi fondasi kuat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi domestik dan belanja pemerintah. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai program sosial untuk pemenuhan gizi anak, tetapi juga memiliki efek lanjutan terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

Ekonom Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai bahwa arah pertumbuhan ekonomi daerah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Dalam konteks ini, peningkatan belanja pemerintah pusat melalui program MBG menjadi faktor penting yang menjaga daya dorong ekonomi.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut masih akan didorong oleh konsumsi domestik, seiring dengan peningkatan dari sisi belanja pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis (MBG),” ujar Gunawan.

Menurutnya, meski terdapat potensi pelemahan di sektor konstruksi akibat pergeseran alokasi belanja pemerintah daerah, MBG justru membuka ruang kompensasi melalui belanja pemerintah yang lebih produktif. Pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan akan terus berlanjut dan menjadi sumber aktivitas ekonomi baru.

“Yang nantinya akan berkorelasi pada belanja pemerintah yang lebih besar. Jika pemerintah mampu mendorong realisasi MBG hingga 1.700-an, maka MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 1 persen,” jelasnya.

Gunawan mencatat, saat ini kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut diproyeksikan sekitar 0,2 persen. Namun, dengan optimalisasi implementasi, program ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Sumut tetap di kisaran 5 persen pada 2026.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menilai MBG memiliki arti strategis bagi daerah, khususnya wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, MBG tidak hanya menyentuh aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Program MBG ini tidak hanya berdampak pada gizi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani dan pelaku usaha lokal,” ujar Devung.

Ia menjelaskan, kebijakan MBG berpotensi menyerap hasil peternakan, perikanan, dan perkebunan masyarakat setempat. Jika dikelola secara optimal, program ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan warga, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Jakarta – Pakar Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengapresiasi integrasi pangan lokal dengan Program Makan Bergizi Gratis, karena dinilai sebagai strategi penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung efektivitas program pemerintah secara berkelanjutan.

“Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dengan potensi pangan lokal, termasuk inisiatif strategis pemerintah seperti Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian, merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG,” ujar Wijayanto.

Wijayanto menilai, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi pangan lokal yang didukung oleh berbagai inisiatif strategis pemerintah menjadi kunci utama agar program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih mudah diakses, segar, dan harganya relatif stabil akan menjamin keberlanjutan jalannya program ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketergantungan pada impor pangan berisiko meningkatkan beban anggaran negara dan membuat program sosial berskala besar seperti MBG rentan terhadap gejolak harga global.

Optimalisasi pangan lokal menekan biaya, menjaga pasokan, mendorong ekonomi, serta memberi manfaat langsung bagi petani, peternak, UMKM, dan memperkuat rantai pasok protein hewani melalui inisiatif Peternakan Ayam Merah Putih nasional berkelanjutan fiskal.

Wijayanto menyatakan Program MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, program tersebut mampu mendorong ekonomi nasional dan merupakan ide revolusioner,

“Apabila implementasi di tingkat lokal mampu dilakukan secara masif, terukur, dan tertarget, lanjutnya, tingkat kesuksesan program untuk mencapai hasil yang diinginkan bisa lebih terpenuhi,” ungkapnya.

Senada, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan Agus Triwinarto menilai pemanfaatan pangan lokal dapat menjamin keberlangsungan pasokan harian Program MBG, karena peningkatan keragaman pangan lokal yang aman dan higienis akan memastikan menu MBG sesuai dengan standar kecukupan gizi yang dibutuhkan.

“Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi,” kata Agus.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan program jangka panjang melalui integrasi pangan lokal.. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat tetap terjaga selama bulan suci Ramadan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, dipastikan tetap berjalan tanpa henti, dengan penyesuaian waktu dan menu agar selaras dengan pelaksanaan ibadah puasa.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kebijakan adaptif ini diterapkan untuk menjamin manfaat program tetap optimal, higienis, dan tepat sasaran. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan bukan untuk mengurangi kualitas layanan, melainkan sebagai bentuk kepekaan negara terhadap kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan.

“Untuk penerima manfaat yang berpuasa, menu makanan basah kita sesuaikan menjadi makanan kering agar aman dikonsumsi saat berbuka. Contohnya kurma, telur rebus, telur asin atau pindang, buah, susu, dan abon,” ujar Dadan Hindayana di Jakarta.

Selain penyesuaian menu, waktu distribusi MBG juga diatur secara fleksibel. Untuk anak sekolah di wilayah dengan mayoritas penduduk berpuasa, makanan dibagikan pada siang hari untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka. Skema ini dinilai sebagai solusi efektif yang tetap menjaga keberlanjutan asupan gizi peserta didik tanpa mengganggu kegiatan belajar maupun ibadah.

“Anak-anak tetap menerima hak gizinya. Makanannya dibawa pulang untuk menu berbuka, ini bentuk pelayanan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat,” jelas Dadan.

Sementara itu, bagi penerima manfaat di pondok pesantren, MBG tetap diberikan dengan menu normal. Penyesuaian hanya dilakukan pada waktu pembagian yang digeser ke sore hari menjelang berbuka puasa. Adapun ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok masyarakat yang tidak menjalankan puasa tetap menerima MBG dengan menu dan jadwal normal, menunjukkan bahwa negara hadir melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga akhir Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 22.091 unit di seluruh Indonesia, dengan total penerima manfaat lebih dari 60 juta orang.

“Ini capaian besar. Lebih dari 60 juta masyarakat sudah merasakan langsung manfaat program MBG,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, cakupan MBG di sekolah-sekolah yang telah memiliki SPPG rata-rata telah mencapai di atas 90 persen. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memperluas jangkauan program, termasuk di lingkungan pesantren.

Ke depan, pemerintah akan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak MBG melalui pengukuran pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Langkah ini menegaskan bahwa MBG tidak sekadar program bantuan, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.