Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut terbuka kritik dan unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial. Hal ini berlaku untuk menu yang dinilai baik maupun menu yang bermasalah, termasuk jika dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10.000 per porsi.

“Kami tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” ujar Nanik.

Ia juga mendorong agar setiap unggahan dilengkapi dengan keterangan mendetail, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan.

Menurut Nanik, keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari transparansi program dan perluasan pengawasan, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah unit pelaksana SPPG yang sangat banyak.

“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” tambah Nanik.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan tersebut. Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat saja.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting” katanya.

Sebagai program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, MBG terus diperkuat dari sisi kebijakan dan pengawasan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden juga telah meminta penguatan standardisasi dan kepatuhan pelaksanaan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi.

Setiap laporan masyarakat akan dijadikan bahan verifikasi lapangan dan perbaikan teknis, baik terkait kualitas menu, distribusi, maupun kepatuhan penyedia terhadap standar anggaran dan gizi. Langkah ini diharapkan mempercepat respons korektif serta mencegah terulangnya temuan serupa di kemudian hari.

Dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan luas secara kuantitas, tetapi juga terjaga dari sisi mutu dan akuntabilitas. Keterlibatan publik diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

Bondowoso – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Program MBG sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut. BGN menilai partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang dikonsumsi anak-anak ke media sosial, baik menu yang dinilai sesuai maupun yang dianggap bermasalah. Menurutnya, tidak ada larangan bagi orang tua siswa, guru, atau masyarakat untuk menyampaikan penilaian terhadap pelaksanaan program.

“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik.

Nanik menganjurkan agar setiap unggahan disertai keterangan yang jelas, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan makanan. Informasi tersebut dinilai krusial untuk memudahkan penelusuran apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga pelaksana MBG, Nanik menegaskan bahwa keterbukaan data tersebut bukan untuk kepentingan intimidasi. Sebaliknya, transparansi justru diperlukan agar pemerintah dapat segera melakukan klarifikasi, perbaikan, dan pencegahan terhadap potensi masalah.

“Keterangan yang detail itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan Lembaga dan Kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Nanik menyebut, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan pemerintah. Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 anggota tim pemantauan SPPG yang bertugas mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” kata Nanik.

Dukungan terhadap pelibatan publik juga disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher. Ia menilai keterbukaan pengawasan menjadi keniscayaan mengingat skala program MBG yang menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, maka pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” tegasnya.

Netty menekankan bahwa setiap masukan publik harus ditindaklanjuti secara adil dan proporsional, serta berorientasi pada perlindungan anak sebagai penerima manfaat utama program. #

Oleh : Antonius Googie)*

Pemerintah Indonesia kian mempertegas komitmennya dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui percepatan pengembangan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam siklus keterbatasan ekonomi yang diwariskan lintas generasi. Melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru mobilitas sosial masyarakat pra-sejahtera.

Keseriusan pemerintah terlihat dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretariat Kabinet pada Rabu malam, 28 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan percepatan proyek strategis Sekolah Rakyat sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran pendekatan sosial yang tidak lagi sekadar bersifat karitatif, melainkan transformatif dengan pendidikan sebagai pintu utama perubahan.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul memaparkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah lokasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan akan diperkuat melalui integrasi dengan universitas negeri serta sekolah kedinasan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai pusat transfer ilmu dan nilai, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki standar kompetensi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Sekolah Rakyat sendiri digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan sebagai sebuah ekosistem penyelamat bagi keluarga pra-sejahtera. Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional akibat keterbatasan ekonomi dan sosial. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir secara utuh untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Kebijakan Sekolah Rakyat dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, aksesibilitas yang menjamin pendidikan layak bagi warga tidak mampu. Kedua, peningkatan kualitas hidup melalui transformasi kesejahteraan berbasis penguatan intelektual. Ketiga, ketahanan fisik siswa melalui penyediaan asupan nutrisi dan makanan bergizi yang memadai. Pendekatan komprehensif ini diyakini mampu menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan kemiskinan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Ia menilai bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat harus dilakukan secara bertahap namun konsisten, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan bahwa pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi alat utama bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi dan sosial secara permanen.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sekolah-sekolah tersebut umumnya memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, seperti Sentra dan BP3KS, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Namun, sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026 pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dengan site plan terstandarisasi, di mana lahan disediakan pemerintah daerah dan pembangunan sarana dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Hidayat Nur Wahid menilai bahwa karena pembangunan Sekolah Rakyat permanen dilakukan secara bertahap, maka penentuan wilayah prioritas harus berbasis tingkat kemiskinan. Ia merujuk data Susenas BPS 2025 yang menunjukkan Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat di wilayah tersebut perlu didahulukan dan diperbanyak agar tujuan memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dapat segera terwujud. Ia juga menekankan bahwa pengurangan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat berpotensi memperkuat integrasi bangsa dan ketahanan NKRI, terutama di tengah menguatnya kembali isu separatisme.

Di tingkat daerah, komitmen terhadap Sekolah Rakyat juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara langsung mengawal realisasi program tersebut dengan menemui Menteri Sosial di Jakarta. Ia menilai Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kondisi Ciamis yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan membutuhkan terobosan strategis di sektor pendidikan.

Herdiat menegaskan bahwa Pemkab Ciamis siap mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat, termasuk dengan menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan. Salah satu lokasi yang diajukan berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare yang dinilai strategis dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu, karena seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari sekolah, seragam, asrama, hingga konsumsi harian, disiapkan oleh negara sehingga hak pendidikan dapat dinikmati secara setara.

Pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah memiliki peluang besar untuk segera direalisasikan. Proses pembangunan dapat dimulai sesuai tahapan perencanaan tahun ini. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memutus warisan kemiskinan dan menyiapkan masa depan yang lebih adil bagi generasi penerus bangsa.

)* Pengamat Pendidikan

Oleh: Alexander Royce*)

Isu swasembada energi kembali mengemuka sebagai salah satu agenda strategis nasional di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi dunia, serta meningkatnya kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa, keberlanjutan pembangunan, dan stabilitas sosial. Pemerintahan saat ini menempatkan swasembada energi sebagai prioritas kebijakan, sejalan dengan visi besar memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan energi nasional menunjukkan penegasan yang semakin kuat. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara tentang pengamanan pasokan jangka pendek, tetapi mendorong transformasi struktural sektor energi, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi penting mengingat impor energi selama ini menjadi salah satu faktor utama tekanan terhadap neraca perdagangan dan fiskal negara. Ketika ketergantungan impor dapat ditekan, maka ruang fiskal akan lebih sehat dan kemandirian ekonomi semakin kokoh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa swasembada energi merupakan mandat strategis yang harus dijalankan secara konsisten. Ia menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia secara bertahap menghentikan impor BBM dan memaksimalkan potensi energi domestik. Dalam pandangan Bahlil, Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya yang memadai, baik dari minyak dan gas bumi, batu bara, maupun energi baru dan terbarukan. Tantangan utamanya terletak pada keberanian mengambil keputusan strategis, pembenahan tata kelola, serta memastikan investasi energi berpihak pada kepentingan nasional.

Bahlil juga melihat swasembada energi sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global. Ketika pasokan energi dalam negeri terjamin, Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal. Lebih jauh, kebijakan penghentian impor BBM bukan dimaknai sebagai langkah proteksionis semata, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem energi yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, peran Dewan Energi Nasional menjadi krusial untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan daerah.

Sejalan dengan itu, dukungan dari Badan Usaha Milik Negara dan entitas strategis nasional menjadi faktor penentu keberhasilan agenda swasembada energi. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa Danantara mendukung penuh program prioritas pemerintah, termasuk dalam penguatan ketahanan energi. Menurutnya, ketahanan energi memiliki irisan yang kuat dengan ketahanan pangan dan industri, karena seluruh aktivitas produksi bergantung pada ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau.

Dony memandang swasembada energi sebagai peluang untuk mempercepat industrialisasi nasional. Dengan energi yang lebih mandiri, biaya produksi dapat ditekan, sehingga daya saing industri dalam negeri meningkat. Ia juga menekankan pentingnya peran investasi strategis yang diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi, seperti pengolahan energi di dalam negeri dan pengembangan infrastruktur pendukung. Dalam kerangka tersebut, Danantara menempatkan diri sebagai mitra pemerintah untuk memastikan pembiayaan dan eksekusi proyek berjalan sejalan dengan kepentingan jangka panjang bangsa.

Dari sisi operator energi nasional, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, melihat kebijakan kedaulatan energi sebagai langkah konkret untuk menekan ketergantungan impor. Pertamina, sebagai tulang punggung sektor energi nasional, terus didorong untuk meningkatkan produksi migas, memperkuat kilang dalam negeri, serta mengembangkan energi baru dan terbarukan. Simon menilai bahwa transformasi Pertamina tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan korporasi, tetapi juga menjalankan mandat strategis negara dalam menjamin pasokan energi bagi seluruh rakyat.

Ia juga menyoroti bahwa penguatan kapasitas kilang dan optimalisasi rantai pasok domestik akan memberikan dampak berlapis bagi perekonomian nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan nilai tambah. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan BUMN bergerak seirama untuk melindungi kepentingan nasional. Upaya menekan impor bukan berarti menutup diri, tetapi justru memperkuat fondasi agar Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara lain.

Informasi terkini menunjukkan bahwa pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi swasembada. Proyek-proyek pembangkit energi surya, panas bumi, hingga bioenergi terus didorong, seiring dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Pendekatan ini menegaskan bahwa swasembada energi tidak bertentangan dengan agenda transisi energi, melainkan saling melengkapi. Kemandirian energi hari ini menjadi jembatan menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, swasembada energi adalah agenda besar yang membutuhkan kepemimpinan kuat, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah menunjukkan arah yang jelas dengan menempatkan kedaulatan energi sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan regulasi yang tegas, peran aktif BUMN, serta partisipasi dunia usaha, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian energi. Pada akhirnya, swasembada energi bukan hanya soal angka produksi, melainkan simbol keberanian bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, demi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Di tahun 2026, pemerintah menyiapkan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran, tata kelola program, serta keberlanjutan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.

Perluasan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, tetapi juga untuk memastikan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam berbagai arahan kebijakan sepanjang Januari 2026 menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian bangsa. Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan.

“Negara tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi dan kondisi sosial. Sekolah Rakyat adalah langkah konkret pemerintah untuk memastikan keadilan dan pemerataan pendidikan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program, pemerintah mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi. Kolaborasi ini mencakup pengembangan kurikulum kontekstual, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pendampingan berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga diharapkan berperan dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan di Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Menurutnya, dukungan perguruan tinggi akan memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas dampak sosial program.

“Sekolah Rakyat bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga tentang pemberdayaan sosial. Dengan kolaborasi perguruan tinggi, kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang,” kata Saifullah Yusuf.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mendukung perluasan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah didorong untuk mengusulkan pengembangan Sekolah Rakyat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing, dengan tetap mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Melalui perluasan program dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Pemerintah berharap program ini mampu mencetak generasi muda yang berdaya saing, berkarakter, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.**

Jakarta – Pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi penanda penting dalam mempercepat agenda swasembada energi nasional. Momentum ini menegaskan komitmen negara untuk memperkuat tata kelola energi, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan ketahanan energi berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan DEN bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada energi nasional, termasuk mendukung percepatan program kelistrikan dan transisi energi. Secara teknis, DEN akan memperkuat program menuju swasembada energi yang telah lebih dahulu diinisiasi oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Harapannya dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional hari ini, semakin bisa mempercepat proses-proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa pengelolaan sektor energi merupakan tantangan yang tidak mudah. Pemerintah harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari upaya meningkatkan lifting minyak, pengembangan energi baru dan terbarukan, hingga peralihan ke sumber-sumber energi alternatif.

Terkait itu, Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden sudah memberikan arahan langsung untuk mengakselerasi swasembada energi nasional, diantaranya dengan menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga mencapai swasembada energi.

Bahlil mengatakan, pelatikan DEN menjadi babak baru dalam penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan.

“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” jelas Bahlil.

Ia menerangkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan empat arahan utama kepada DEN. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak mana pun. Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional. Cadangan BBM Indonesia yang saat ini hanya untuk kebutuhan 21 hari akan ditingkatkan hingga tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan (storage).

“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelasnya.

Arahan ketiga, lanjut Bahlil, adalah mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM yang saat ini masih mencapai lebih dari 30 juta Kiloliter per tahun, baik untuk solar maupun bensin. Terakhir adalah mewujudkan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional.

“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” pungkas Bahlil.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat agenda swasembada energi nasional melalui penguatan peran Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai forum strategis perumusan kebijakan energi jangka panjang. Langkah ini ditempuh guna memastikan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri secara optimal dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemandirian bangsa sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Ia menekankan pentingnya perencanaan energi yang terintegrasi dan berbasis kepentingan nasional agar seluruh potensi energi, baik fosil maupun energi baru dan terbarukan, dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita harus mandiri di bidang energi. Tanpa kemandirian energi, sulit bagi Indonesia untuk berdiri kuat dan berdaulat,” tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penguatan Dewan Energi Nasional akan menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Menurutnya, DEN berperan sebagai pusat koordinasi strategis untuk memastikan arah kebijakan energi nasional sejalan dengan visi dan prioritas Presiden.

“Dewan Energi Nasional akan menjadi forum utama dalam merumuskan kebijakan energi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, fokus kebijakan energi ke depan mencakup percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, optimalisasi produksi minyak dan gas bumi dalam negeri, serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membangun sistem energi nasional yang andal, terjangkau, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga, BUMN, serta para pemangku kepentingan di sektor energi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan konsisten. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan kedaulatan energi sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Jakarta — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan tetap memperoleh hak pendidikan. Program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dipandang sebagai terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan bermutu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan keputusan besar negara demi masa depan generasi muda. Sekolah berasrama ini dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal akibat keterbatasan sosial dan ekonomi.

“Sekolah berasrama ini ditujukan bagi anak-anak yang mungkin selama ini tidak memiliki harapan, agar mereka kembali percaya pada masa depan,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan dukungan penuh terhadap percepatan Sekolah Rakyat, khususnya pada aspek akademik dan tata kelola pembelajaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kurikulum adaptif, skema guru, serta sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

“Secara akademik, Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai kurikulum nasional dan memberikan manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan kurikulum multi-entry dan multi-exit untuk mengakomodasi keragaman latar belakang siswa. Guru-guru dibekali pelatihan khusus agar pembelajaran bersifat adaptif, kontekstual, sekaligus berorientasi pada penguatan karakter dan kompetensi dasar.

“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang tumbuh generasi muda agar menjadi bagian dari bangsa yang hebat,” tegasnya.

Dari sisi penyelenggaraan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya integritas dan standar mutu yang tinggi. Dalam Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Gus Ipul mengajak seluruh kepala sekolah membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat harus dikenal karena mutu lulusannya, bukan karena latar belakang siswanya,” ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa negara ingin lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing dan karakter unggul. “Negara ingin mereka unggul, menjadi agen perubahan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat,” katanya.

Hingga 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi, menampung 15.945 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 104 titik turut memperkuat komitmen pemerintah. Melalui percepatan ini, negara memastikan tidak ada lagi anak rentan yang terputus sekolah, sekaligus meneguhkan pendidikan sebagai jalan utama menuju keadilan sosial dan Indonesia yang lebih maju.

Oleh : Antonius Utama*

Di tengah derasnya arus informasi digital, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyebaran konten tidak akurat dan narasi manipulatif yang memengaruhi opini publik. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah menyiapkan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dan kepentingan nasional dari ancaman informasi lintas negara, sekaligus menjawab kompleksitas risiko di era digital.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Hal ini sebagai respons atas semakin masif dan sistemiknya ancaman disinformasi di ruang digital. Arah kebijakan dalam RUU tersebut sudah berada di jalur yang tepat, khususnya dalam membedakan antara misinformasi yang terjadi tanpa unsur kesengajaan dan disinformasi yang dilakukan secara sadar, terorganisir, serta memiliki tujuan tertentu.

Perkembangan RUU ini menunjukkan kesadaran bahwa ancaman informasi manipulatif bukan lagi persoalan lokal, melainkan fenomena global yang memerlukan respons hukum terpadu. Disinformasi dan propaganda asing telah menjadi bagian dari perang digital yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mendorong Indonesia mengikuti langkah banyak negara lain dalam memperkuat ketahanan informasi melalui kerangka hukum yang lebih sistemik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan RUU ini direncanakan akan mengatur pembentukan sebuah badan yang menangani kontra-propaganda dan kontra-agitasi asing. Badan tersebut kemungkinan akan diintegrasikan dengan institusi yang sudah ada, seperti Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Komdigi, dan lainnya

RUU ini diinisiasi di tengah gelombang tantangan informasi lintas batas yang pernah dialami Indonesia. Banyak narasi yang salah kaprah tentang produk unggulan nasional seperti kelapa sawit, minyak kelapa, dan hasil perikanan beredar di ranah publik global dan sering disalahartikan sebagai propaganda untuk melemahkan daya saing Indonesia di pasar internasional. RUU ini hadir bukan untuk mengisolasi atau membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk menciptakan payung hukum yang jelas dalam menangani operasional disinformasi asing yang berdampak luas.

Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga tengah menyusun naskah akademik sebagai dasar RUU ini, yang memetakan kerentanan Indonesia terhadap serangan disinformasi dan propaganda asing serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dokumen tersebut juga mengusulkan pembentukan badan khusus kontra-propaganda yang terintegrasi dengan lembaga intelijen dan keamanan siber, guna memperkuat respons negara dalam menjaga integritas informasi di ruang publik.

Penting untuk dipahami bahwa RUU ini tidak dirancang untuk mengekang kebebasan berekspresi atau membungkam kritik yang sah. Para penggagas RUU menegaskan bahwa media yang mematuhi standar jurnalistik dan kode etik tidak akan diperlakukan sebagai pelaku disinformasi. Di dalam naskah akademik tersebut ditegaskan bahwa informasi yang disampaikan secara kritis dan berdasarkan fakta tetap dilindungi oleh konstitusi serta hak kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama RUU bukanlah kontrol terhadap suara publik yang sah, melainkan pengaturan terhadap konten yang dirancang untuk membingungkan, memanipulasi, atau memecah belah masyarakat demi kepentingan pihak luar.

Respons masyarakat sipil dan sejumlah organisasi juga menjadi bagian penting dari wacana publik seputar RUU ini. Ada pandangan yang mengingatkan agar penguatan ketahanan informasi nasional tidak berujung pada kontrol negara atas ruang informasi dan kebebasan individu. Pendekatan yang seimbang justru menekankan perlunya keterbukaan, edukasi publik, dan penegakan hukum yang transparan agar setiap warga negara dapat menyaring sendiri informasi yang diterima secara kritis dan bertanggung jawab. Namun demikian, pandangan ini senada dengan semangat RUU untuk mendidik masyarakat agar lebih melek digital dan tidak mudah terjerat oleh informasi yang menyesatkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital, terutama kemampuan kecerdasan buatan (AI), telah mempercepat penyebaran konten yang tampak sangat meyakinkan meski sebenarnya palsu atau dimanipulasi. Fenomena deepfake dan bot otomatis yang terus berkembang menjadi contoh nyata bagaimana disinformasi dapat digaungkan dalam skala besar dan cepat. RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menjadi salah satu instrumen penting untuk merespons tantangan teknologi ini dengan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis data.

Meski masih dalam tahap awal, penyusunan RUU ini patut diapresiasi sebagai langkah progresif melindungi masyarakat dari dampak perang digital. Dengan perumusan yang cermat dan berlandaskan hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi, RUU ini berpotensi menjadi fondasi bagi ekosistem informasi yang sehat dan akuntabel, sekaligus mencerminkan dinamika demokrasi melalui dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat
.
Melindungi publik di era perang digital bukan berarti menutup ruang debat, tetapi justru memperkuat daya tahan masyarakat agar dapat menghadapi tantangan baru dengan lebih kritis dan bijak. RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu sebuah upaya positif untuk menjaga integritas informasi nasional, memperkuat ketahanan digital, dan memastikan bahwa suara publik tetap didasarkan pada fakta yang akurat serta bukan pada narasi manipulatif yang merugikan bangsa.

)* Pengamat Kebijakan Publik

*) Bayu Fauzan Nugroho

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser wajah ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman tidak lagi hadir secara kasat mata melalui agresi militer, melainkan menyusup secara sistematis melalui manipulasi informasi, distorsi fakta, dan propaganda asing yang terstruktur. Disinformasi kini menjadi senjata strategis yang bekerja di ruang digital, menargetkan persepsi publik, memecah kohesi sosial, dan melemahkan legitimasi negara. Dalam konteks inilah negara dituntut memperkuat pertahanan non-militer sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan nasional.

Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap serangan informasi. Jumlah pengguna internet yang besar, ditambah dengan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, menciptakan ekosistem yang mudah disusupi narasi menyesatkan. Disinformasi tidak lagi bersifat insidental, melainkan dirancang secara terorganisir dengan tujuan politik, ideologis, dan geopolitik tertentu. Jika dibiarkan tanpa kerangka hukum yang memadai, ruang publik digital akan menjadi arena bebas bagi aktor asing untuk memengaruhi arah kebijakan dan opini nasional.

Kesadaran inilah yang melandasi langkah pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa RUU tersebut bertujuan menangkal berbagai bentuk disinformasi dan propaganda yang secara spesifik diarahkan kepada Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa negara tidak sedang bereaksi berlebihan, melainkan menjalankan fungsi protektifnya terhadap kepentingan strategis nasional. Negara hadir untuk melindungi ruang informasi dari infiltrasi yang merusak.

Penekanan Prasetyo pada tanggung jawab platform digital menjadi poin krusial dalam perdebatan publik. Selama ini, platform daring kerap berlindung di balik dalih netralitas teknologi, sementara dampak sosial dan politik dari konten yang disebarkan diabaikan. Pemerintah menilai bahwa kebebasan digital tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban, ruang digital berpotensi berubah menjadi instrumen destruktif yang merugikan kepentingan nasional.

Lebih jauh, pemerintah membaca perkembangan kecerdasan buatan sebagai tantangan serius dalam perang informasi modern. Teknologi AI memungkinkan produksi konten palsu dalam skala besar, cepat, dan sulit dideteksi. Jika tidak diantisipasi secara hukum, kecanggihan teknologi justru akan mempercepat degradasi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, RUU ini dirancang sebagai respons preventif, bukan sekadar alat penindakan setelah kerusakan terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menempatkan RUU ini dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa banyak informasi keliru dari pihak luar mengenai kondisi Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan propaganda untuk menyudutkan negara. Narasi-narasi tersebut kerap dibangun tanpa dasar objektif, namun dikemas sedemikian rupa untuk membentuk opini global yang merugikan posisi Indonesia. Situasi ini menuntut respons negara yang tegas dan terukur.

Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera memikirkan pembentukan RUU ini menunjukkan kesadaran strategis di tingkat tertinggi. Presiden memahami bahwa kekuatan negara di era modern tidak hanya ditentukan oleh senjata dan pasukan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola informasi. Ketahanan nasional akan rapuh apabila persepsi publik terus-menerus digerus oleh propaganda asing. Dengan demikian, RUU ini merupakan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Yusril juga menegaskan bahwa regulasi semacam ini bukanlah hal baru dalam praktik global. Banyak negara demokrasi telah memiliki undang-undang untuk menangkal disinformasi dan propaganda asing yang mengancam kepentingan nasional mereka. Fakta ini mematahkan anggapan bahwa regulasi informasi identik dengan otoritarianisme. Justru sebaliknya, negara yang membiarkan ruang informasinya tanpa perlindungan hukum akan kehilangan kendali atas narasi nasionalnya sendiri.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan dukungan tegas terhadap inisiatif pemerintah. Ia menilai bahwa ancaman disinformasi saat ini bersifat masif, sistemik, dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan parsial. Apresiasi DPR menunjukkan bahwa RUU ini tidak lahir dari kehendak sepihak eksekutif, melainkan dari kesadaran kolektif negara. Kesamaan pandangan ini penting untuk memastikan legitimasi politik dalam proses pembentukan undang-undang.

Sukamta secara khusus menyoroti pentingnya perbedaan antara misinformasi dan disinformasi dalam RUU tersebut. Perbedaan ini menjadi fondasi agar regulasi tidak bersifat represif dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Disinformasi yang dilakukan secara sadar, terorganisir, dan bertujuan merusak kepentingan nasional memang harus ditindak tegas. Tanpa batasan yang jelas, negara berisiko gagal membedakan antara kesalahan informasi dan kejahatan informasi.

Secara strategis, RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing harus dipahami sebagai instrumen pertahanan non-militer yang esensial. Serangan informasi mampu melumpuhkan negara tanpa perlu konflik bersenjata. Ketika kepercayaan publik runtuh, stabilitas politik terganggu, dan persatuan nasional terpecah, maka pertahanan militer menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan informasi merupakan kebutuhan mendesak, bukan pilihan.

Dukungan publik terhadap penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menjadi kunci keberhasilannya. Masyarakat perlu melihat regulasi ini sebagai upaya melindungi kepentingan bersama, bukan ancaman terhadap kebebasan. Dengan dukungan kolektif, Indonesia dapat membangun instrumen pertahanan non-militer yang kuat, adaptif, dan mampu menjaga kedaulatan di tengah perang informasi global.

*) Pemerhati Ketahanan Informasi Nasional