Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2026 menjadi pijakan penting untuk mewujudkan kemandirian pangan yang lebih luas, mencakup komoditas strategis lain seperti jagung dan gula.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan optimisme tinggi terhadap kondisi ketahanan pangan nasional. Stok beras nasional pada awal 2026 tercatat mencapai sekitar 12,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan pasokan pangan nasional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa Indonesia telah berada pada posisi aman dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan beras.

“Pemerintah optimistis ketersediaan beras sangat kuat. Indonesia sudah mencapai swasembada beras,” ujarnya.

Ketut Astawa menjelaskan, stok beras tidak hanya tersimpan dalam cadangan pemerintah, tetapi juga tersebar di masyarakat, penggilingan padi, pedagang, hingga sektor hotel, restoran, dan katering.

“Kondisi tersebut menunjukkan rantai pasok pangan nasional berjalan dengan baik dan mampu menopang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” terangnya.

Optimisme terhadap kemandirian pangan juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keberhasilan swasembada beras merupakan fondasi kuat untuk memperluas swasembada ke komoditas lain.

Prabowo meyakini Indonesia memiliki kapasitas besar untuk mencapai swasembada jagung dan gula dalam beberapa tahun ke depan seiring peningkatan produktivitas pertanian dan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Produksi beras kita adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan swasembada produk pangan lainnya seperti jagung dan gula,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah menilai langkah menuju swasembada pangan tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, tetapi juga sebagai strategi memperkuat kedaulatan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

Dengan produksi yang terus meningkat dan stok yang terjaga, Indonesia diyakini semakin siap menghadapi tantangan global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Ke depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan berbagai program penguatan sektor pertanian agar swasembada pangan tidak hanya menjadi capaian sesaat, tetapi fondasi jangka panjang bagi Indonesia untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

JAKARTA – Perum Bulog menegaskan Indonesia berada pada jalur yang solid dalam menjaga swasembada pangan nasional sekaligus memperluas peran di tingkat global. Kepastian tanpa impor beras selama swasembada terjaga menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan pangan nasional telah memasuki fase yang lebih matang dan berkelanjutan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa kebijakan tanpa impor bukan sekadar keputusan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang bertumpu pada penguatan produksi dan cadangan dalam negeri.

“Bulog sejak 2025 sampai ke depan sepanjang Indonesia swasembada pangan tidak akan merasakan impor beras,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani.

Keberhasilan swasembada beras pada 2025 menjadi pijakan untuk melanjutkan program tersebut pada 2026. Pada tahun mendatang, Bulog menargetkan penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton, meningkat dari 3 juta ton pada tahun sebelumnya. Peningkatan target ini dirancang untuk memperkuat stok nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di seluruh wilayah.

Selain beras, Bulog juga mendapat penugasan strategis untuk menyerap komoditas pangan utama lainnya. Jagung ditargetkan terserap hingga 1 juta ton, sementara kedelai ditetapkan sebesar 70 ribu ton. Langkah ini menegaskan peran Bulog sebagai penopang stabilitas pangan lintas komoditas, bukan hanya beras.

“Harapan agar seluruh penugasan pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik, baik penyerapan beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, maupun kedelai 70 ribu ton,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Di tengah penguatan stok nasional, Indonesia juga diarahkan mengambil peran lebih luas di kancah internasional. Presiden memberikan instruksi agar Bulog menyiapkan stok khusus beras untuk bantuan pangan luar negeri. Sebanyak 1 juta ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang mengalami krisis pangan, terutama di kawasan ASEAN dan wilayah terdampak konflik.

Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, kebijakan tersebut mencerminkan kepercayaan diri pemerintah terhadap ketahanan stok nasional.

“Bulog ditugaskan menyiapkan stok beras satu juta ton untuk diekspor ke negara-negara tetangga dan negara yang sedang membutuhkan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Langkah ini dinilai memberikan manfaat ganda. Di tingkat domestik, kepastian penyerapan memperkuat posisi petani melalui jaminan pasar yang jelas. Sementara itu, di tingkat global, Indonesia mulai menegaskan diri sebagai bagian dari solusi atas tantangan pangan dunia.

Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan tersebut, Bulog memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Pengamanan dan stabilisasi pangan akan terus dijalankan bersama Satgas Pangan, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah,” pungkas Ahmad Rizal Ramdhani.

Dengan fondasi produksi yang kuat, peningkatan cadangan strategis, dan kesiapan membantu negara lain, swasembada pangan tidak hanya menjadi capaian nasional, tetapi juga modal Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam menjaga ketahanan pangan global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional melalui kebijakan strategis di sektor hulu industri pupuk. Dalam kerangka tersebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil peran strategis melalui pengamanan pasokan bahan baku utama pupuk guna menopang ketahanan pangan jangka panjang.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Pupuk Indonesia dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman pengembangan industri fosfat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lekhal di Aljazair.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa rock phosphate merupakan bahan baku utama dalam industri pupuk yang hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, kepastian pasokan menjadi faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

“Kerja sama dengan Somiphos untuk keberlanjutan suplai bahan baku demi mengamankan kebutuhan pupuk dalam negeri, serta bentuk komitmen terhadap swasembada pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Melalui kerja sama ini, Pupuk Indonesia mendapatkan dukungan pasokan rock phosphate hingga 1 juta ton per tahun. Perjanjian tersebut juga bertujuan membangun kemitraan strategis dalam pengembangan peluang kerja sama di bidang fosfat. Terutama peluang investasi bersama dalam kegiatan eksploitasi dan pengolahan fosfat, termasuk pengembangan proyek-proyek turunan berbasis fosfat.

“Karena itu, Pupuk Indonesia menyambut baik kerja sama dengan Somiphos dan Sonarem Group. Kerja sama ini dapat memastikan keberlanjutan swasembada pangan melalui pemenuhan bahan baku pupuk, dalam hal ini fosfat,” ujar Rahmad.

Dukungan terhadap langkah strategis ini juga datang dari pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai kerja sama fosfat dengan Aljazair merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk nasional.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas, negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani,” tegas Sudaryono.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini turut memengaruhi struktur biaya pupuk. Oleh karena itu, kemitraan jangka panjang dinilai penting untuk menekan biaya produksi dan menurunkan harga pupuk di tingkat petani.

Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan melalui dukungan pasokan bahan baku yang aman dan terjamin.

JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) semakin mengukuhkan perannya sebagai garda terdepan dalam mendukung agenda strategis pemerintah menuju swasembada gula nasional yang berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran SGN pada momentum pengumuman swasembada pangan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada awal Januari 2026.

Kehadiran PT Sinergi Gula Nusantara pada momentum pengumuman swasembada pangan nasional mencerminkan komitmen kuat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional yang berkelanjutan. Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa BUMN perkebunan memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 2025. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden. Ia menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kemerdekaan dan kedaulatan negara. “Tidak ada bangsa yang merdeka kalau pangan untuk rakyatnya tidak tersedia dan masih bergantung pada bangsa lain,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Menurutnya, capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. “Keberhasilan ini adalah buah dari sinergi pemerintah, petani, dan BUMN pangan. Tahun ini Indonesia tidak melakukan impor gula putih, sebagai langkah nyata menuju kemandirian gula nasional,” ungkapnya. Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 50 persen produksi tebu nasional saat ini berasal dari Jawa Timur.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, SGN menegaskan fokus pada peningkatan produktivitas tebu, efisiensi industri gula, serta penguatan kolaborasi dengan petani dan para pemangku kepentingan. Langkah ini diposisikan sebagai kontribusi nyata BUMN perkebunan dalam menopang kemandirian pangan nasional dan memastikan keberlanjutan swasembada gula.

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menegaskan bahwa SGN siap menjadi lokomotif transformasi industri gula nasional. “SGN terus memperkuat peran strategisnya melalui peningkatan produktivitas tebu, efisiensi proses industri, serta kemitraan yang berkeadilan dengan petani,” ujarnya. Ia menambahkan, “Komitmen ini merupakan kontribusi nyata PTPN III dalam mendukung visi besar pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada gula nasional yang berkelanjutan.”

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan petani, PTPN III melalui SGN optimistis swasembada gula nasional tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga dijaga secara berkelanjutan sebagai kekuatan strategis bangsa.

Medan — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025 dinilai sebagai lompatan besar dalam penguatan ketahanan pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai figur kunci yang menggagas dan mendorong terwujudnya capaian strategis tersebut melalui kebijakan pertanian yang terarah dan berkelanjutan.

Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utara, Muhammad Fadly Abdina, menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada pangan yang berhasil diraih Indonesia tanpa ketergantungan impor beras medium sepanjang 2025.

“Sebagai bahagian elemen stakeholders sektor pertanian kita sepatutnya menobatkan Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Bapak Swasembada Pangan Indonesia,” ujar Fadly Abdina.

Ia menjelaskan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat dibandingkan produksi tahun 2024 yang tercatat sebesar 30,62 juta ton.

Kenaikan produksi tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor hulu pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Fadly menambahkan, pada 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium. Produksi beras nasional juga melampaui kebutuhan konsumsi tahunan yang diperkirakan sekitar 31,19 juta ton, sehingga mencatatkan surplus yang signifikan.

“Pencapaian Indonesia pada 2025 tidak pernah melakukan impor beras medium dan produksi 2025 juga melampaui kebutuhan komsumsi beras setahun sekitar 31,19 juta ton sehingga Indonesia Surplus 3,52 juta ton atau sekitar 11,28 % oleh karenanya kondisi ini menunjukkan ketahanan pasokan beras nasional relatif aman,” pungkasnya.

Menurut Fadly, capaian swasembada pangan tersebut menegaskan peran Presiden Prabowo sebagai penggagas lompatan besar ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan pertanian dan kemandirian pangan Indonesia ke depan.

JAKARTA – Memasuki tahun 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat optimalisasi lahan dan menjalankan program strategis daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah. Kemenperin juga terus memacu pengembangan usaha dan peningkatan daya saing industri pati ubi kayu nasional melalui diversifikasi spesifikasi, substitusi impor, serta penguatan rantai pasok.

Sebagai wujud komitmen memperluas pasar industri pati ubi kayu dalam negeri, Kemenperin bersama Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) menggelar Business Matching Pati Ubi Kayu di Jakarta. Upaya ini sejalan dengan salah satu key point Strategi Besar Industri Nasional (SBIN) yang berlandaskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni penguatan backward-forward linkaged guna menciptakan rantai nilai industri yang terintegrasi dan efisien.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri pati ubi kayu memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan kinerjanya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan industri pati ubi kayu dapat dipenuhi secara optimal oleh produk dalam negeri melalui upaya mempertemukan industri produsen dengan industri pengguna.

“Saat ini terdapat 125 perusahaan pati ubi kayu dengan tingkat utilisasi 43 persen dan telah menguasai pasar dalam negeri mencapai 79 persen. Kami optimis industri pati ubi kayu dapat ditingkatkan kembali dan mampu melakukan penetrasi pasar lebih luas lagi,” kata Agus di Jakarta.

Menteri Agus menambahkan, meski memiliki potensi besar, industri pati ubi kayu dinilai masih menghadapi tantangan, terutama persaingan harga dan mutu dengan produk impor.

“Kemenperin mendorong penguatan sinergi antara produsen pati ubi kayu dan industri pengguna, salah satunya melalui penerapan mekanisme Neraca Komoditas (NK),” imbuhnya.

Menperin juga mengapresiasi upaya para pelaku industri produsen dan pengguna dalam meningkatkan kinerja, memperluas akses pasar, serta mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dan produk dalam negeri.

“Kemenperin mengakselarasi industrialisasi berbagai sumber daya alam melalui penguatan keterkaitan hulu-hilir pada komunitas strategi pati ubi kayu. Diharapkan industri pati ubi kayu mampu melakukan diversifikasi spesifikasi sesuai kebutuhan industri pengguna,” tutur Agus.

Pati ubi kayu merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Komoditas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk pangan seperti pemanis, bumbu, makanan tingan dan mie. Sementara untuk non pangan, pati ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk produk kertas, bahan kimia, dan ethanol.

Sektor ini ikut mencatatkan prestasi yang baik dengan meningkatnya nilai ekspor pati ubi kayu hingga mencapai US$ 18,7 juta pada bulan November 2025 atau naik hingga 58,34 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, mengatakan memasuki tahun 2026 pihaknya akan terus memperkuat optimalisasi lahan dan menjalankan program strategis daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ucap Eva.

Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. Salah satunya diwujudkan melalui kesepakatan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, dalam pengembangan industri fosfat. Kolaborasi ini diposisikan sebagai upaya jangka panjang untuk mengamankan pasokan bahan baku pupuk sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Kerja sama tersebut dinilai krusial di tengah tantangan global yang memengaruhi rantai pasok dan harga komoditas strategis. Fosfat merupakan salah satu bahan baku utama pupuk yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan pengamanan pasokan yang lebih terjamin, keberlanjutan produksi pupuk nasional dapat dijaga, biaya produksi ditekan, serta ketersediaan pupuk yang stabil bagi petani di seluruh Indonesia dapat dipastikan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk dan menurunkan harga pupuk demi kesejahteraan petani. Menurutnya, negara harus hadir secara nyata dalam memastikan sektor pertanian mendapatkan dukungan penuh dari hulu hingga hilir.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani. Kerja sama fosfat dengan Aljazair ini adalah langkah konkret untuk memperkuat hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi bisa ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah,” ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan, selama ini ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya pupuk nasional. Fluktuasi harga dan gangguan pasokan global berpotensi berdampak langsung pada harga pupuk di tingkat petani. Oleh karena itu, kemitraan jangka panjang dengan negara produsen fosfat seperti Aljazair dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional.

Kerja sama antara Pupuk Indonesia dan Somiphos tidak hanya difokuskan pada pengamanan pasokan bahan baku, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengembangan industri, peningkatan efisiensi, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun industri pupuk yang lebih kuat, modern, dan berdaya saing.

“Hasil dari kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” imbuh Sudaryono.

Melalui sinergi antar-BUMN, pemerintah, dan mitra strategis internasional, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjaga ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Kerja sama fosfat dengan Aljazair menjadi bukti konkret bahwa arahan Presiden Prabowo tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi diterjemahkan ke dalam langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat dan masa depan pangan Indonesia.

Kaltim – Pemerintah ambil langkah strategis wujudkan swaswembada pangan melalui cetak sawah baru di Kalimantan Timur. Perwujudan sawah ini merupakan pilar utama dalam menciptakan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai sepenuhnya pada 2026.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa dari total alokasi 20 ribu hektare yang disiapkan pemerintah pusat, saat ini realisasinya baru mencapai angka 6.600 hektare.

Seno Aji menegaskan perlu ada percepatan untuk dapat segera merealisasikan hal tersebut karena waktu terus berjalan.

“Jika 20 ribu hektare ini berhasil kami cetak dan mampu panen dua kali setahun, swasembada pangan Kaltim bukan mustahil. Kami bisa memproduksi sekitar 350 ribu hingga 400 ribu ton per tahun. Namun, jujur saja progres saat ini masih lambat, padahal target dari pusat sangat ketat,” ujar Wagub Seno Aji saat menerima audiensi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara (24/1/2026).

Dalam audiensi sejumlah hal disampaikan oleh petani. Hal yang mengemuka antara lain terkait keluhan para petani karena terdapat sejumlah kendala teknis, mulai dari penyusutan luasan lahan dari usulan awal hingga risiko gagal panen akibat fluktuasi debit air Sungai Mahakam.

sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, dan kelompok tani adalah kunci utama. Penting juga didukung oleh teknologi modern sebagaimana telah sukses sepertu yang diterapkan di Bukit Biru.

Di Bukit Biru, lahan percontohan sepuluh hektare mampu menghasilkan 6,8 ton gabah berkat mekanisasi, pemetaan digital, dan pemupukan menggunakan drone. Ini bukti teknologi bisa melipatgandakan hasil,” jelasnya

Sementara Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan menambahkan seluruh usulan lahan akan diverifikasi ketat melalui metode overlay peta. Hal ini dilakukan untuk memastikan lahan tidak berbenturan dengan kawasan hutan atau izin lainnya.

“Pertemuan ini mempertegas bahwa cetak sawah bukan sekadar proyek teknis, melainkan strategi kedaulatan pangan Kaltim untuk mencegah kerawanan pangan di masa depan,” jelas Fahmi.

Berdasarkan data provinsi, dari 12,7 juta hektare luas wilayah Kaltim, tersedia 3,6 juta hektare kawasan peruntukan pertanian. Adapun distribusi alokasi cetak sawah berdasarkan radiogram kementerian, meliputi Kutai Barat 11.500 hektare, Kutai Kartanegara 6.500 hektare dan Berau 2.000 hektare (telah memasuki tahap SID).

Davos – Pemerintah menegaskan bahwa agenda swasembada pangan nasional tidak berhenti pada beras. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan target bebas impor juga diarahkan ke komoditas strategis lain seperti jagung, gula, hingga sumber protein dalam empat tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1) lalu. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo memaparkan capaian dan arah kebijakan pangan Indonesia yang semakin agresif.

Presiden menyoroti keberhasilan percepatan swasembada beras yang semula ditargetkan empat tahun, namun berhasil dicapai hanya dalam satu tahun. Atas capaian tersebut, Prabowo optimistis target swasembada komoditas lain juga dapat direalisasikan.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap integrasi ekonomi global. Menurutnya, berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi terus diperluas dengan mitra internasional demi menciptakan pertumbuhan yang saling menguntungkan.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujarnya.

Presiden menambahkan, perdagangan yang adil tidak mengancam kedaulatan negara. Indonesia, kata dia, memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global, sekaligus bebas dari kemiskinan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien.

Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian juga memperluas fokus swasembada ke komoditas kedelai. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyebut pemerintah akan mendorong kemandirian kedelai secara bertahap mulai tahun ini.

“Swasembada beras, jagung, lalu masuk kedelai. Kemudian nanti pangan yang lain,” kata Yudi Sastro, Selasa (20/1) lalu.

Yudi menjelaskan, pada 2026 pemerintah menargetkan perluasan areal tanam kedelai hingga 73 ribu hektare yang difokuskan di sentra produksi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Upaya tersebut didukung melalui bantuan benih, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian guna memperkuat produksi dalam negeri.***

YAHUKIMO-Keberhasilan aparat keamanan menindak tegas kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali tercatat di wilayah Papua Pegunungan. Satuan Tugas Komando Operasi (Koops) TNI Habema sukses merebut dua markas utama OPM Kodap XVI/Yahukimo dalam patroli keamanan terukur di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (22/1/2026). Operasi ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat stabilitas keamanan dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat setempat.

Patroli keamanan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas meningkatnya ancaman dan aksi kekerasan OPM yang selama ini mengganggu aktivitas warga. Wilayah Jalan Gunung diketahui kerap menjadi lokasi penembakan pesawat, penyerangan kendaraan aparat, pembakaran fasilitas pendidikan, hingga aksi kekerasan terhadap warga sipil. Kondisi tersebut mendorong aparat keamanan meningkatkan intensitas patroli demi memulihkan rasa aman.

Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa keberhasilan penguasaan Markas Sisibia dan Markas Yalenang merupakan hasil dari perencanaan matang dan profesionalisme prajurit di lapangan.

“Keberhasilan merebut dua markas OPM Kodap XVI/Yahukimo ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI di medan operasi,” tegas Mayjen TNI Lucky Avianto.

Operasi dimulai sejak Rabu malam (21/1/2026) dengan pergerakan pasukan melalui medan hutan untuk melakukan infiltrasi. Pada Kamis dini hari, kontak tembak terjadi ketika pasukan patroli mendapat serangan dari kelompok bersenjata. Situasi tersebut dapat dikendalikan melalui manuver taktis yang terukur hingga aparat berhasil memukul mundur perlawanan dan menguasai dua markas yang selama ini diduga menjadi pusat aktivitas OPM Kodap XVI/Yahukimo.

Dalam pengamanan lokasi, aparat menemukan berbagai barang bukti yang menguatkan fungsi strategis markas tersebut. Sejumlah senjata api, amunisi, puluhan selongsong peluru, senjata tajam, perlengkapan panah, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, bendera Bintang Kejora, hingga dokumen milik OPM Kodap XVI/Yahukimo berhasil diamankan. Temuan ini dinilai signifikan dalam upaya memutus jalur logistik dan komunikasi kelompok bersenjata.

“Penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo,” ujar Mayjen TNI Lucky Avianto.
Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan ketegasan aparat keamanan dalam menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi masyarakat di wilayah rawan. Dengan penguasaan titik-titik strategis, diharapkan aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang ancaman kekerasan.

Langkah tegas aparat keamanan ini mendapat perhatian luas sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas dan kedamaian di Papua Pegunungan. Patroli keamanan yang berjalan aman dan terkendali diharapkan terus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata serta memperkuat rasa aman bagi masyarakat Yahukimo dan sekitarnya.