Oleh: Yohan Yikwa *)

Keberhasilan Satuan Tugas Komando Operasi (Satgas Koops) TNI Habema merebut dua markas utama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo pada 22 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI sekaligus memberikan perlindungan riil kepada masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di bawah ancaman kelompok bersenjata. Operasi yang berlangsung di kawasan Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menunjukkan efektivitas pendekatan negara dalam memenuhi fungsi keamanan dengan tetap memprioritaskan keselamatan masyarakat sipil. Peristiwa ini bukanlah sekadar keberhasilan taktis di medan, tetapi juga refleksi dari kebijakan pemerintah yang konsisten menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap kelompok yang melakukan kekerasan adalah bagian integral dari upaya menciptakan stabilitas dan pembangunan.

Patroli keamanan yang digelar sejak malam hari pada 21 Januari 2026 dan berujung pada penguasaan Markas Sisibia serta Markas Yalenang memperlihatkan kedalaman perencanaan serta disiplin militer yang kuat. Operasi ini dijalankan sebagai respons terhadap berbagai ancaman nyata yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan jalannya layanan publik setempat, termasuk penembakan terhadap pesawat dan kendaraan aparat serta pembakaran fasilitas pendidikan, yang sempat menjadi berita utama lokal beberapa pekan sebelum operasi diluncurkan. Fakta bahwa gangguan-gangguan tersebut terjadi secara berulang menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi bukanlah klaim semu, melainkan tantangan keamanan nyata yang harus ditangani secara tegas dan profesional.

Keputusan pemerintah melalui TNI untuk melakukan tindakan terukur semacam ini sejatinya adalah wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keselamatan warga negara di seluruh penjuru tanah air. Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa penguasaan Jalan Gunung memiliki nilai strategis penting untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga di Kabupaten Yahukimo. Pernyataan ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan keamanan sebagai prasyarat bagi terselenggaranya proses pembangunan sosial-ekonomi di Papua, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini menjadi titik rawan konflik.

Operasi yang berhasil merebut markas OPM tidak dilakukan secara gegabah. Pasukan infiltrasi secara terukur mengidentifikasi dua basis penting kelompok bersenjata di Markas Sisibia dan Markas Yalenang, kemudian memasuki wilayah tersebut pada dini hari. Kontak senjata tidak terhindarkan, namun keberhasilan pasukan TNI menguasai lokasi dan menemukan berbagai bukti materiil, seperti senjata api, amunisi, perangkat komunikasi, serta dokumen organisasi, menunjukkan bahwa dampak operasional ini jauh lebih besar daripada sekadar simbol kemenangan. Bukti-bukti ini menjadi bahan penting bagi aparat untuk melakukan pendalaman intelijen dan merancang langkah lanjutan yang lebih efektif dalam mengatasi jaringan OPM secara struktural.

Salah satu aspek yang layak diapresiasi adalah profesionalisme prajurit TNI di medan operasi. Tidak adanya korban jiwa maupun luka dari pihak TNI mencerminkan tingkat kesiapsiagaan dan standar operasi yang tinggi. Penguasaan markas dilakukan dengan upaya semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko terhadap pasukan sendiri dan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat kredibilitas TNI sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip kebijakan pemerintah yang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan keamanan.

Selain itu, operasi ini mendapat dukungan signifikan dari elemen masyarakat setempat. Dukungan semacam ini penting karena tanpa kepercayaan dan kerja sama warga, mustahil upaya stabilisasi keamanan dapat berjalan efektif. Ketika warga merasakan negara hadir untuk melindungi, bukan justru menjadi ancaman bagi kesejahteraan mereka, maka ruang bagi kelompok ekstrem untuk meraih dukungan sosial akan menyusut. Keberhasilan operasi ini membuka kesempatan lebih luas bagi dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua, untuk bersama-sama membangun kondisi yang damai dan produktif.

Kerja keras TNI di Yahukimo bahkan mencerminkan konsistensi pendekatan komprehensif yang selama ini digulirkan pemerintah di Papua. Misalnya, operasi TNI yang dilakukan beberapa minggu sebelumnya berhasil menyelamatkan belasan pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak di pegunungan Papua Tengah, tanpa kontak senjata, menegaskan bahwa TNI mampu menjalankan beragam tugas, dari aksi kemanusiaan sampai penegakan keamanan, berdasarkan kebutuhan situasi di lapangan. Pendekatan yang bervariasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak semata-mata menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada perlindungan warga dan pemulihan kondisi masyarakat.

Skeptisisme terhadap pendekatan keamanan sering kali muncul dalam perdebatan publik. Namun, dari apa yang terjadi di Yahukimo, jelas bahwa tindakan tegas terhadap kelompok yang secara konsisten menggunakan kekerasan dan intimidasi adalah pilihan yang paling bertanggung jawab dari sisi negara. Negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak warga untuk hidup bebas dari rasa takut. Keberhasilan ini selaras dengan prinsip bahwa stabilitas adalah prasyarat bagi setiap bentuk kemajuan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Keberhasilan Satgas Koops TNI Habema merebut markas OPM Kodap XVI/Yahukimo harus diapresiasi sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan warganya berada pada jalur yang tepat. Ini bukan sekadar soal kekuatan, tetapi integritas negara dalam menegakkan hukum, melindungi warga, dan membuka jalan bagi masa depan yang damai dan sejahtera.

*) Pengamat Sosial/Analis Isu Strategis

Oleh : Sintia Arfi )*

Gagasan Koperasi Desa Merah Putih hadir di tengah realitas ketimpangan ekonomi yang masih menjadi persoalan struktural di Indonesia. Di banyak daerah, aktivitas ekonomi masih terpusat pada kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil hanya menjadi penonton dalam arus besar pembangunan. Negara melalui Koperasi Desa Merah Putih mencoba mengambil posisi lebih aktif, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai penggerak ekosistem ekonomi rakyat. Koperasi ini dirancang sebagai wadah bersama yang memungkinkan masyarakat berproduksi, berdagang, dan mengakses layanan ekonomi secara lebih adil dan terjangkau.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha simpan pinjam, tetapi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan konsep gerai, pergudangan, dan layanan pendukung seperti klinik serta logistik, koperasi ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen kecil. Petani, nelayan, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal bisa langsung terhubung dengan pasar tanpa harus bergantung pada tengkulak atau perantara yang mengambil margin berlebihan. Dalam konteks ini, koperasi menjadi alat negara untuk menghadirkan keadilan ekonomi secara konkret.

Peran negara dalam Koperasi Desa Merah Putih terlihat dari dukungan kebijakan, pembiayaan, hingga pembangunan infrastruktur fisik. Ini menandai pergeseran pendekatan pembangunan yang tidak lagi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Negara menyadari bahwa tanpa intervensi yang tepat, pasar justru memperlebar jurang ketimpangan. Dengan koperasi sebagai instrumen, negara berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.

Dari sisi sosial, Koperasi Desa Merah Putih membawa semangat gotong royong yang selama ini menjadi nilai dasar bangsa. Anggota koperasi tidak diposisikan sebagai konsumen semata, melainkan sebagai pemilik sekaligus pengelola. Pola ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi di lingkungannya sendiri. Ketika keuntungan koperasi kembali ke anggota, maka perputaran ekonomi lokal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Dalam praktiknya, Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi menjadi solusi atas keterbatasan akses modal dan layanan dasar. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan formal karena terbentur persyaratan administrasi. Koperasi dapat menjembatani kesenjangan ini dengan skema yang lebih inklusif dan berbasis kepercayaan. Selain itu, keberadaan layanan logistik dan pergudangan membantu pelaku usaha menjaga kualitas produk serta menekan biaya distribusi, yang selama ini menjadi salah satu sumber ketimpangan.

Namun demikian, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan menjadi kunci agar koperasi tidak sekadar menjadi proyek simbolik. Negara perlu memastikan bahwa koperasi dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, sekaligus diawasi secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang sehat, koperasi justru berisiko kehilangan kepercayaan publik dan gagal menjalankan misi pemerataan ekonomi.

Masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan pola ekonomi kolektif ini. Budaya individualisme dan ketergantungan pada bantuan jangka pendek perlu bergeser menuju kemandirian bersama. Koperasi Desa Merah Putih hanya akan kuat jika anggotanya aktif berpartisipasi, disiplin, dan memiliki kesadaran bahwa keuntungan bersama lebih penting daripada kepentingan sesaat. Pendidikan koperasi dan literasi ekonomi menjadi faktor penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Kekuatan koperasi terletak pada partisipasi aktif dan kedisiplinan anggotanya. Tanpa keterlibatan nyata, koperasi hanya akan menjadi nama tanpa ruh. Kesadaran bahwa keuntungan bersama lebih bernilai daripada kepentingan pribadi jangka pendek menjadi fondasi utama. Karena itu, pendidikan koperasi dan peningkatan literasi ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat benar benar memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya sebagai anggota. Dengan pemahaman yang kuat, koperasi tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh sebagai pilar pemerataan ekonomi di daerah.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih dapat dibaca sebagai jalan negara melawan ketimpangan ekonomi melalui pendekatan yang membumi. Koperasi Desa Merah Putih tidak menawarkan solusi instan, tetapi membangun fondasi ekonomi rakyat secara bertahap dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan konsisten, koperasi ini berpotensi menjadi ruang perjumpaan antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat. Di sanalah keadilan ekonomi tidak hanya menjadi jargon, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Di titik inilah keadilan ekonomi tidak berhenti sebagai jargon kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari hari rakyat Indonesia, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran arus utama pembangunan.

)* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Darma Persada Jakarta

Oleh : Andhika Rachma )*

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi, Indonesia terus mencari solusi yang inovatif dan menyentuh akar rumput. Salah satu inisiatif strategis terbaru yang tengah dijalankan pemerintah adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih , sebuah jejaring koperasi desa dan kelurahan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Program ini bukan sekadar jargon pembangunan, tetapi telah dijalankan secara nyata dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan masyarakat sendiri, sebagai bagian dari upaya negara mempersempit jurang ekonomi yang selama ini masih terasa sangat tajam antara desa dan kota.

Koperasi Desa Merah Putih lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang melihat peran sentral desa sebagai basis ekonomi kerakyatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih , Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan pembangunan koperasi menjadi prioritas lintas kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan surat keputusan badan hukum kepada perwakilan koperasi dari berbagai daerah, menandai dimulainya gerakan besar yang diharapkan menjangkau hingga pelosok tanah air. Esensi dari Koperasi Desa Merah Putih terletak pada fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Kolaborasi strategis dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. Misalnya, dukungan PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui ID FOOD dalam menyediakan pasokan pangan strategis seperti gula, beras, dan minyak goreng bagi koperasi merupakan wujud sinergi antara BUMN dengan ekonomi rakyat. Dukungan ini juga memperlihatkan bagaimana koperasi dapat memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keterjangkauan bagi anggota serta konsumen.

Tidak hanya itu, keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia koperasi menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengetahuan. Kemitraan antara Kementerian Koperasi dan universitas-universitas negeri di Indonesia membuka peluang pengembangan kapasitas pengurus dan anggota koperasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat ketahanan ekonomi dari tingkat paling bawah. Program ini merupakan bagian dari semangat Bantu Rakyat yang menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu lima tahun ke depan. Kolaborasi antara Pemprov Bengkulu, TNI, dan Forkopimda menjadi kekuatan utama dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, sejumlah titik pembangunan koperasi telah berjalan di berbagai wilayah Bengkulu.

Sosialisasi dan implementasi program ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan daerah. Misalnya, Provinsi Bengkulu mencatatkan prestasi signifikan dalam realisasi pembangunan koperasi, menempatkan provinsi tersebut dalam lima besar capaian tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah dan komunitas setempat bersinergi, kemajuan ekonomi berbasis koperasi bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar pembangunan kelembagaan, melainkan transformasi koperasi menjadi entitas bisnis produktif yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa. Dari total 41.000 titik lahan yang telah terinventarisasi, sekitar 23.000 titik telah diverifikasi dan sedang dibangun, dengan target mulai beroperasi pada Maret–April 2026.

Respons masyarakat terhadap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih juga menggambarkan antusiasme dan harapan besar terhadap perubahan ekonomi. Di desa-desa yang menjadi lokasi peluncuran awal, warga menyambut gerakan ini dengan penuh semangat. Mereka melihat koperasi sebagai jawaban atas keluhan harga yang tidak stabil, praktik dagang yang tidak sehat, dan keterbatasan akses terhadap produk kebutuhan pokok yang terjangkau.

Strategi besar Koperasi Desa Merah Putih sejatinya adalah merajut kembali jaringan ekonomi nasional melalui fondasi kerakyatan. Dengan menempatkan koperasi sebagai simpul aktivitas ekonomi lokal yang dikelola secara profesional dan modern, diharapkan generasi muda juga semakin tertarik untuk terlibat. Modernisasi pengelolaan koperasi melalui penerapan sistem digital dan transparansi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk menarik partisipasi generasi produktif, yang selanjutnya akan memperkuat keberlanjutan koperasi di masa mendatang.

Peran koperasi tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Program ini juga diharapkan bisa turut menyelesaikan persoalan sosial lain seperti kemiskinan dan keterbatasan akses ke layanan dasar. Dengan meningkatkan produktivitas masyarakat desa, membuka peluang usaha lokal, dan menyediakan akses permodalan yang adil, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi pendorong utama dalam pencapaian pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.

Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program ekonomi biasa. Ia adalah sebuah strategi nasional yang dirancang untuk mempersempit jurang ekonomi antara desa dan kota, menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan ekonomi kerakyatan, serta meletakkan fondasi kuat bagi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera. Dengan perhatian dan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak, koperasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan transformasi sosial-ekonomi yang membawa kemakmuran ke seluruh lapisan masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

https://sabandungeun.com/wp-content/uploads/2026/01/prabowo-koperasi-desa-merah-putih-300×200.jpg

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan dan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya strategis memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan nasional. Program ini dirancang menjadi tulang punggung baru perekonomian desa dengan menghadirkan ekosistem usaha yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan hingga ke tingkat akar rumput.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 27 ribu Kopdes Merah Putih siap beroperasi pada April 2026. Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 27.191 koperasi desa dan kelurahan tengah dibangun secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Ferry menjelaskan, pembangunan fisik koperasi beserta gudang dan perlengkapan pendukung ditargetkan rampung pada Maret atau paling lambat April 2026. Pemerintah ingin memastikan koperasi dapat langsung beroperasi begitu infrastruktur selesai dibangun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Insyaallah Maret atau paling lambat April sudah selesai bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya,” ujar Ferry.

Selain pembangunan fisik, kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung juga menjadi perhatian utama. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pengawas, pengurus, serta sistem informasi manajemen koperasi agar operasional Kopdes/Kel Merah Putih berjalan profesional, transparan, dan akuntabel sejak hari pertama beroperasi.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi nasional. Dari sisi pendanaan, pemerintah mengombinasikan berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD, Dana Desa, hingga dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu BUMN yang terlibat aktif adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Setiap unit koperasi akan mendapatkan plafon pendanaan hingga Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp2,5 miliar dialokasikan untuk investasi capital expenditure (capex) berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sementara Rp500 juta dialokasikan untuk biaya operasional (opex). Infrastruktur koperasi dirancang lengkap dengan tujuh gerai wajib, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin atau cold storage, serta sarana logistik.

Dari daerah, dukungan terhadap program ini juga terus menguat. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koher, menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penggerak utama ekonomi desa jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Pembangunan Koperasi Desa Koperasi Desa Merah Putih ini sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Saya berharap koperasi ini nantinya dapat menjadi wadah usaha produktif masyarakat serta mendorong tumbuhnya UMKM di Kampung Tanjung Harapan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kampung, dan masyarakat dalam mendukung operasional koperasi. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa harus menjadi fokus utama agar koperasi berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan warga.

Dengan percepatan pembangunan dan dukungan lintas sektor, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi fondasi kuat ekonomi rakyat yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus mendorong investasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah penguatan peran Danantara dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Langkah ini dipandang sebagai solusi terpadu atas dua tantangan besar sekaligus, yakni pengelolaan sampah perkotaan dan kebutuhan energi bersih. Melalui sinergi antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, pemerintah menempatkan PSEL sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi hijau merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai bahwa proyek PSEL tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menjawab persoalan struktural terkait penumpukan sampah di berbagai daerah. Presiden memandang bahwa keterlibatan Danantara dalam sektor ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang mendorong pembiayaan pembangunan berbasis keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa negara harus hadir dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif. Ia melihat PSEL sebagai jembatan antara kebutuhan energi nasional dan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi. Dalam pandangannya, investasi pada teknologi pengolahan sampah menjadi energi membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Presiden menilai bahwa langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan generasi mendatang.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa peran Danantara sebagai lembaga investasi negara harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplikatif. Ia menilai bahwa PSEL merupakan contoh konkret investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong transfer teknologi. Presiden memandang bahwa melalui proyek semacam ini, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga berpotensi menjadi produsen solusi lingkungan yang dapat diadopsi oleh negara lain.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa integrasi antara agenda lingkungan dan ekonomi merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan alam, dan sebaliknya, perlindungan lingkungan harus mampu menciptakan nilai ekonomi. PSEL, menurut Presiden, menjadi simbol paradigma baru pembangunan yang memadukan efisiensi ekonomi, inovasi teknologi, dan tanggung jawab ekologis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa Danantara berkomitmen menempatkan investasi pada sektor yang memiliki dampak strategis dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan Danantara dalam proyek PSEL merupakan bagian dari portofolio investasi hijau yang dirancang untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Rosan menilai bahwa sektor pengelolaan sampah dan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan solusi ramah lingkungan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga menjelaskan bahwa proyek PSEL memberikan kepastian bisnis sekaligus manfaat sosial yang luas. Menurutnya, investasi di sektor ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam membangun ekonomi hijau. Ia menilai bahwa dukungan pemerintah terhadap PSEL menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik minat investor, dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan nasional.

Lebih jauh, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa PSEL merupakan investasi jangka panjang yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap target pengurangan emisi dan transisi energi. Ia melihat bahwa pengelolaan sampah menjadi energi tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghasilkan sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Rosan memandang bahwa sinergi antara pemerintah, Danantara, dan sektor swasta akan mempercepat realisasi proyek-proyek PSEL di berbagai daerah.

Dalam perspektif ekonomi, keterlibatan Danantara dalam PSEL memperkuat struktur pembiayaan nasional yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Investasi ini membuka peluang bagi daerah untuk mengelola sampah secara lebih modern, mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Selain itu, proyek PSEL juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri baru yang berbasis teknologi ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi lingkungan, PSEL memberikan solusi konkret atas persoalan penumpukan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama di banyak kota. Dengan mengubah sampah menjadi energi, proyek ini tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari metode pembuangan konvensional. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Danantara dan proyek PSEL mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang progresif dan visioner. Dengan menempatkan investasi pada persimpangan antara lingkungan dan ekonomi, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Melalui kepemimpinan Presiden dan dukungan lembaga investasi negara, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan secara harmonis.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Pada tahun 2026, Danantara Indonesia semakin mempertegas komitmennya untukmentransformasikan krisis sampah nasional menjadi peluang energi bersih melaluiproyek pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE), dengan target groundbreaking pada kuartal II-2026.

Langkah strategis ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi tetapi jugamenunjukkan bagaimana pengelolaan limbah dapat menjadi bagian tak terpisahkandari agenda ekonomi hijau nasional. Saat ini proyek tersebut berada pada tahapseleksi mitra hingga persiapan kontrak dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Danantara menetapkan kriteria ketat bagi calon mitra proyek WtE. Dari sisikapabilitas teknis, peserta harus memiliki pengalaman mengoperasikan fasilitas WtEdengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Di samping itu, mitra juga diwajibkanmemiliki rekam jejak terbukti dalam operasi dan pemeliharaan pembangkit WtE.

Lead of WtE Danantara Investment Management, Fadli Rahman mengungkapkan, fokus Danantara Indonesia adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko. Fokus tersebut menjadi penting untukmemastikan WtE dapat berjalan denga naman, berkelanjutan, dan diterimamasyarakat sebagai solusi pengelolaan sampah nasional.

Ia menegaskan, keberhasilan WtE sangat ditentukan oleh kualitas tata Kelola sejaktahap perencanaan awal, bukan hanya sekadar memilih teknologi yang digunakan. Selain tata kelola, Danantara juga memastikan teknologi yang digunakan paling mutakhir, namun juga tepat serta sejalan dengan standar perlindungan lingkungandan kesehatan publik.

Menurut Fadli, Indonesia tidak akan lagi menggunakan teknologi incinerator lama, melainkan mechanical-grade incinerator yang dilengkapi sistem penyaringanberlapis untuk menangkap residu emisi agar kualitas udara yang diepas memenuhistandar kesehatan internasional dan rujukan WHO. ‘

Mengingat sudah dekat waktu groundbreaking, Fadli menyampaikan, saat ini ada 4 kabupaten/kota yang siap untuk peletakan batu pertama proyek WtE di akhir kuartalI-2026. Lokasinya antara lain Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi. Danantaranantinya akan mengumumkan mitra yang akan bekerja sama dengan keempatkabupaten/kota tersebut.

Selain itu, Danantara juga akan kembali melakukan proses pemilihan mitra dalamwaktu dekat yang melibatkan 6 kabupaten/kota, yang juga sudah menyatakankesiapannya dalam proyek WtE. Meski baru 10 kabupaten/kota, Fadli mengapresiasiproyek ini bisa dimulai dengan cepat mengingat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan SampahMenjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan baru terbitOktober 2025 lalu.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 (PembangkitListrik Tenaga Sampah) PLTSa hingga tahun 2029, dengan tujuh unit yang akandibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampahper hari dan menghasilkan 20 MW listrik.

Dalam Perpres 109 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kebutuhan investasisekitar Rp 2-3 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dollar Amerika Serikat per kWh guna meningkatkan kelayakanfinansial proyek dan menarik minat investasi swasta.

Pada 2025, Tenggara Strategics mengeluarkan kajian mengenai PengolahanSampah Menjadi Energi Listrik sebagai respons terhadap Perpres Nomor 109 Tahun2025. Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman mengatakan, sejak adanya PSEL negara seperti Swedia hanya membuang kurang dari satupersen sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Singapura juga mengandalkan empat fasilitas WtE untuk mengurangi volume sampah hingga 90 persen, sedangkan China telah meningkatkan jumlah pembangkitlistrik tenaga sampah menjadi 696 unit dan mencapai rasio pengolahan sampah 100 persen melalui PSEL.

Ia menambahkan, PSEL bisa menjadi instrumen lintas sectoral yang dapatdigunakan untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melaluiprinsip 3R (reduce, reuse, recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional. Iapun berharap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasitantangan yang bukan hanya teknologi, tetapi juga integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik.

Peran Danantara dalam proyek WtE mencerminkan pergeseran paradigma darisekadar pengurangan sampah menuju penciptaan nilai tambah energi yang berkelanjutan, dengan tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama. Inisiatif inimenjadi bukti nyata bahwa integrasi kebijakan, teknologi, dan partisipasi pemangkukepentingan mampu mendorong Indonesia menuju model ekonomi hijau yang lebihinklusif, efisien, dan ramah lingkungan.

Ke depan, konsistensi implementasi dan penguatan kepercayaan publik akanmenjadi kunci keberhasilan proyek WtE sebagai solusi nasional pengelolaansampah. Dengan tata kelola yang transparan dan dukungan regulasi yang jelas, Danantara berpeluang menjadi motor penting percepatan ekonomi hijau di Indonesia. Transformasi sampah menjadi energi pun tidak hanya menjawabpersoalan lingkungan, tetapi juga membuka jalan menuju pembangunanberkelanjutan yang bernilai ekonomi.

)* Pengamat Energi Terbarukan

Jakarta — Pemerintah semakin memperkuat langkah strategis dalam menghadapi krisis sampah yang selama puluhan tahun menjadi tantangan serius di berbagai wilayah. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), program modern Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) digalakkan sebagai solusi nasional yang relevan dan maju, menjawab urgensi lingkungan sekaligus mendorong ketahanan energi hijau.

Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memperluas inovasi teknologi dan investasi strategis untuk masa depan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Berbagai langkah konkrit tengah dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah kota prioritas di Indonesia.

Program PSEL kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan nasional. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menunjuk Danantara sebagai penggerak utama dalam pengembangan proyek waste-to-energy di lebih dari 30 kota, dengan target awal pembangunan di empat wilayah yang dipilih berdasarkan kesiapan teknis dan administratif.

Kapasitas tiap unit PSEL dirancang untuk mengolah antara 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari, sehingga ini bukan hanya sekadar solusi sampah, tetapi juga bagian dari strategi transisi energi dan penciptaan sumber energi baru terbarukan.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menegaskan bahwa pendekatan Danantara terhadap PSEL bersifat komprehensif dan didukung tata kelola yang kuat dari hulu hingga hilir.

“Fokus kami adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujar Fadli.

Sejalan dengan itu, Guru Besar IPB, Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono, menekankan pentingnya kesesuaian teknologi yang digunakan dengan karakteristik sampah di Indonesia.

“Teknologi harus dipilih setelah karakteristik sampah diketahui, bukan sebaliknya, sebagai dasar untuk efektivitas pengolahan sampah, terutama karena sampah organik mendominasi komposisi sampah perkotaan,” jelas Arief.

Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, turut menguatkan posisi PSEL sebagai instrumen krusial dalam rangka menyelesaikan persoalan sampah nasional yang saat ini sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

“PSEL merupakan instrumen untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional. Tantangannya bukan hanya teknologi, melainkan integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik,” jelas Intan.

Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah yang mulai menyiapkan lahan dan kolaborasi dalam percepatan pembangunan PSEL. Misalnya, proyek waste-to-energy di Bali, Medan, dan Bekasi diproyeksikan untuk dimulai pada 2026, menandai langkah besar menuju penanganan sampah yang komprehensif di seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui Danantara Indonesia juga telah menyaring dan mempersiapkan tender dengan daftar penyedia teknologi yang memenuhi kriteria global serta mendorong kemitraan antara perusahaan asing dan lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan alih teknologi dan peluang bagi pelaku industri nasional untuk berkembang di sektor energi bersih.

Dengan paduan kebijakan yang kuat, komitmen tata kelola, inovasi teknologi, dan kemitraan strategis, proyek PSEL modern diyakini mampu menjadi jawaban atas darurat sampah di Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Jakarta — Danantara menegaskan komitmennya dalam mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi tinggi. Inisiatif ini tidak hanya menjadi solusi konkret atas persoalan sampah perkotaan, tetapi juga membuka potensi ekonomi baru yang berkelanjutan.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management Fadli Rahman mengungkapkan fokus Danantara Indonesia adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko.

“Fokus ini menjadi penting untuk memastikan pengembangan WtE berjalan berkelanjutan, aman, dan dapat diterima publik sebagai bagian dari solusi nasional pengelolaan sampah,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, keberhasilan WtE tidak hanya ditentukan oleh pilihan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola sejak fase perencanaan. Karena itu, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pemilihan teknologi yang digunakan agar sejalan dengan standar perlindungan lingkungan dan kesehatan publik.

“Kami memastikan teknologi yang digunakan adalah teknologi WtE termutakhir. Indonesia tidak lagi menggunakan insinerator lama, melainkan mechanical-grade incinerator dengan sistem penyaringan berlapis untuk menangkap residu emisi, sehingga udara yang dilepas memenuhi standar kesehatan internasional, termasuk rujukan WHO,” jelasnya.

Selain teknologi, aspek operasional juga menjadi bagian krusial dalam tata kelola WtE. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada proses pembakaran, tetapi mencakup seluruh rantai operasi yang harus diawasi secara ketat.

“Mulai dari proses pengeringan sampah untuk menurunkan kadar air dan air lindi, hingga pengelolaan residu dan pengawasan operasional. Seluruhnya kami dorong sebagai satu kesatuan tata kelola agar WtE benar-benar aman, berkelanjutan, dan menjadi solusi nasional pengelolaan sampah,” kata Fadli.

Sementara itu, Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menambahkan bahwa efektivitas PSEL telah terbukti di mancanegara.

Ia mencontohkan Swedia yang berhasil menekan angka sampah di TPA hingga di bawah satu persen, serta Singapura dan China yang sukses mengintegrasikan teknologi WtE secara luas.

“Saat ini, 66,26 persen sampah di Indonesia masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping yang memicu masalah kesehatan dan emisi gas rumah kaca. PSEL bukan sekadar teknologi, tapi instrumen krusial bagi transisi energi dan perbaikan tata kelola lingkungan,” pungkas Intan.

Melalui pengembangan PSEL berteknologi tinggi, Danantara optimistis dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan sampah modern, mendukung ketahanan energi nasional, serta memperkuat arah pembangunan berkelanjutan Indonesia ke depan.

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bencana alam, khususnya banjir bandang dan tanah longsor, sering kali menghadirkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan material, bencana juga merenggut nyawa dan meninggalkan luka mendalam di hati keluarga korban. Namun, di tengah kesedihandan kesulitan yang dihadapi para korban, ada secercah harapan yang diberikan oleh negara. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama korban bencana, kembali ditegaskan dengan penyaluran kompensasi yang sangat berarti.

Pada Januari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia melalui kerja samadengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, telah menyalurkan dana santunan kepada 355 ahli waris korban yang meninggalakibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Santunan sebesar Rp15 juta per korban meninggaldunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat adalah bagian dari upaya pemulihan bagikeluarga yang ditinggalkan.

Penyaluran kompensasi ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata kepadawarganya, khususnya mereka yang terdampak bencana alam. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran dana santunan ini akan terusberlanjut, bahkan jumlah penerima santunan berpotensi bertambah seiring proses validasi data yang sedang dilakukan.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amran menjelaskan bahwa proses validasi data ini penting untukmemastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tepatwaktu. Validasi melibatkan berbagai lembaga, seperti BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik, untukmemastikan data yang digunakan adalah data yang sah dan sesuai. Amran menargetkan bahwa proses validasi data ini akan rampung paling lambat tanggal 31 Januari 2026, sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada para korban.

Selain santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia, pemerintah juga telahmenetapkan skema kompensasi yang lebih komprehensif bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana. Kerusakan ringan pada rumah akan mendapatkankompensasi sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan beratsebesar Rp60 juta. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupauang untuk perbaikan perabotan rumah tangga dan peningkatan ekonomi keluarga, masing-masing sebesar Rp3 juta per kepala keluarga.

Skema kompensasi yang ditetapkan ini menunjukkan perhatian serius pemerintahdalam memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang terkena bencana. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan untuk membangun kembali rumahyang rusak, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi keluarga yang terdampak, agar mereka dapat bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka. Sebagai langkahpemulihan jangka panjang, bantuan berupa peningkatan ekonomi ini penting untukmendukung masyarakat agar kembali produktif dan mandiri setelah bencana.

Skala bencana yang melanda Sumatra tahun ini memang sangat besar, dengan 52 daerah yang terdampak, namun pemerintah tetap menunjukkan komitmennya untuktidak mengabaikan satu pun daerah yang terkena dampak. Dalam fokus pemulihan, ada 36 kabupaten kota yang menjadi prioritas utama, namun hal ini tidak berartidaerah lainnya dikesampingkan. Pemerintah menjamin bahwa proses pemulihanakan terus berlangsung secara merata di seluruh wilayah yang terdampak bencana.

Keberhasilan penyaluran kompensasi ini juga tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, BNPB, Kemensos, dan pemerintah daerah. Kerjasama ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalammembantu masyarakat yang membutuhkan. Validasi data yang cermat juga memperlihatkan ketelitian pemerintah dalam memastikan bantuan sampai ke tanganyang tepat. Selain itu, proses ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitasyang sangat penting dalam pengelolaan dana bantuan publik.

Tidak bisa dipungkiri, bencana alam dapat datang kapan saja dan tanpa terduga. Namun, apa yang telah dilakukan pemerintah melalui kompensasi inimemperlihatkan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dalam segalakondisi. Dengan adanya bantuan yang tepat sasaran, masyarakat dapat merasalebih tenang dan yakin bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah dalam menghadapi kesulitan akibat bencana.

Kompensasi yang diberikan ini bukan hanya soal angka nominal, tetapi juga mengandung pesan penting bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di saat-saat sulit. Komitmen initidak hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam jangka panjang, melalui skema pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, kita semakin yakin bahwa negara hadiruntuk masyarakat. Kompensasi bagi korban bencana di Sumatra adalah buktikonkret dari komitmen pemerintah untuk melindungi warganya, tidak hanya dariancaman bencana alam, tetapi juga dari ketidakpastian dan kesulitan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintahatas langkah nyata yang telah diambil, dan berharap agar upaya pemulihan ini dapatberjalan lancar dan membawa dampak positif bagi masyarakat yang terdampakbencana.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial