Oleh: Dirman Alaika Soleh (*

Upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase yang semakin konkret melalui penetapan skema kompensasi bagi masyarakat terdampak. Kebijakan ini menandai langkah strategis untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang semakin intens di kawasan Sumatra, langkah pemerintah ini merupakan bukti hadirnya negara dalam menjamin keselamatan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh–Sumatra, Amran, menjelaskan bahwa skema kompensasi telah disusun secara sistematis dan proporsional sesuai tingkat kerusakan yang dialami warga. Untuk kerusakan rumah kategori ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan berat Rp60 juta per kepala keluarga.

Selain itu, ada pula bantuan tambahan berupa dukungan pemulihan ekonomi serta kompensasi pengadaan perabotan rumah sebesar Rp3 juta, yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Skema berlapis ini menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah: tidak hanya mengembalikan kondisi rumah warga, tetapi juga memulihkan daya beli, stabilitas keluarga, dan kesinambungan aktivitas ekonomi.

Satgas mencatat bahwa bantuan tahap awal akan difokuskan pada 16 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan paling serius dan menjadi pusat koordinasi pemulihan. Untuk Aceh, daerah prioritas tersebut mencakup Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Bireuen. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Utara, bantuan diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, serta kawasan di sekitar Langkat dan Sibolga. Namun Amran menegaskan bahwa prioritas bukanlah pengabaian. Sebanyak 52 kabupaten/kota terdampaktetap berada dalam radar pemantauan pemerintah pusat. Pendekatan bertahap ini diperlukan agar penyaluran bantuan dilakukan secara valid, akuntabel, dan tidak tumpang-tindih.

Saat ini, sinkronisasi dan validasi data tengah dilakukan secara lintas sektoral, melibatkan BNPB serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Proses verifikasi fisik bangunan dilakukan melalui survei lapangan berjenjang untuk memastikan akurasi data penerima. Model ini sejalan dengan praktik internasional dalam manajemen rehabilitasi pascabencana yang menuntut transparansi dan data-driven decision making. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kooperatif karena seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan sesuai ketentuan teknis dan hasil verifikasi.

Di tingkat kebijakan makro, Ketua Satgas sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa skema kompensasi adalah bagian dari strategi percepatan pemulihan nasional yang menempatkan pengurangan jumlah pengungsi sebagai indikator utama. Menurutnya, semakin cepat warga kembali ke rumah atau hunian layak, semakin cepat pula kondisi sosial kembali stabil dan perekonomian lokal pulih. Tito menyampaikan bahwa validasi pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci keberhasilan implementasi skema bantuan, karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami karakteristik kerusakan di wilayah masing-masing.

Lebih jauh, pernyataan Tito selaras dengan konsep early recoveryyang menjadi standar global dalam penanganan bencana. Pengembalian fungsi dasar kehidupan warga bukan hanya soal membangun kembali struktur fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, kepastian hidup, dan stabilitas psikososial. Dengan kompensasi yang terstruktur, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa pemulihan tidak boleh tertunda oleh hambatan administratif.

Di sisi lain, kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum juga memainkan peran krusial dalam percepatan pemulihan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa skema Padat Karya diterapkan untuk memastikan masyarakat tetap produktif sambil mempercepat proses rehabilitasi. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kembali infrastruktur bukan hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas lokal. Sejak pertengahan Desember 2025, program padat karya dilakukan secara intensif selama 24 jam melalui kerja sama antara Kementerian PU, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat.

Dody menambahkan bahwa mandat Presiden Prabowo Subiantomenekankan prinsip Build Back Better sebagai fondasi pemulihan. Artinya, infrastruktur yang dibangun tidak hanya dikembalikan seperti semula, tetapi ditingkatkan agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Dalam 52 hari sejak kejadian bencana, Kementerian PU telah memobilisasi 1.332 personel, termasuk 402 generasi muda kementerian, serta dukungan dari TNI, Polri, dan 1.366 warga setempat. Selain itu, sebanyak 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung telah dikirimkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memulihkan akses jalan, jembatan, dan layanan sumber daya air. Keberadaan balai teknis di seluruh provinsi membuat respons cepat tersebut memungkinkan.

Sinergi lintas sektor ini bukan hanya menunjukkan efektivitas koordinasi pemerintah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan kompensasi diposisikan sebagai katalis pemulihan ekonomi dan rekonstruksi sosial. Dengan pendekatan terintegrasi yakni menggabungkan bantuan finansial, padat karya, validasi data, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah menunjukkan respons komprehensif yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas.

Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan pascabencana di Sumatra tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Sudah saatnya publik memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan skema kompensasi ini, karena pemulihan yang cepat dan tepat sasaran hanya bisa tercapai melalui kolaborasi erat antara negara dan warganya. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, masyarakat Sumatra dapat bangkit lebih kuat, sementara pemerintah terus bekerja memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

(* Analis Kebijakan Publik Bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Jakarta – Pemerintah pusat memastikan penyaluran kompensasi bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Skema bantuan tersebut telah ditetapkan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh Sumatra, Amran, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran kompensasi berdasarkan tingkat kerusakan rumah atau bangunan yang dialami masyarakat. Untuk kerusakan ringan, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan berat Rp60 juta.

“Skema ini dibuat agar adil dan proporsional sesuai dengan dampak yang dialami masyarakat. Penilaian kerusakan dilakukan melalui pendataan dan verifikasi di lapangan,” kata Amran.

Selain uang kompensasi perbaikan rumah, pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa pembiayaan perabotan rumah tangga serta dukungan peningkatan ekonomi keluarga. Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan perabotan rumah dari Kemensos sebesar Rp3.000.000.

“Kemudian juga ada uang pembiayaan isi rumah atau perabotan dari Kemensos sebesar Rp3.000.000, kemudian juga ada uang untuk ekonomi oleh Kemensos. Kemudian uang pembiayaan perabotan dan juga pengikatan ekonomi keluarga sama dengan yang rusak ringan,” ujar Amran. Ia menambahkan, untuk rumah rusak berat, besaran bantuan perabotan dan penguatan ekonomi keluarga disamakan dengan kategori rusak sedang.

Menurut Amran, dana bantuan tersebut akan disalurkan terlebih dahulu kepada 16 kabupaten/kota yang menjadi fokus utama pemulihan pascabencana. Ia menegaskan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terus memperbarui data setiap hari guna memastikan validitas penerima bantuan.

“Secepatnya. Begitu data sudah valid semuanya. Ini kan percepatan. Satgas setiap hari meng-update dan kita berharap tidak perlu menunggu sampai akhir bulan. Begitu data akurat dan valid, maka akan segera dibayarkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga mengintensifkan pemulihan sosial dengan menyalurkan santunan duka bagi korban meninggal dunia dan bantuan bagi korban luka berat akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, besaran santunan telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ahli waris menerima sebesar Rp15 juta per korban meninggal, sementara yang luka berat adalah Rp5 juta,” kata Gus Ipul.

Kemensos mencatat, proses pendataan dan verifikasi masih terus berjalan sehingga jumlah penerima santunan berpotensi bertambah. Saat ini, ajuan santunan bagi 62 korban di Aceh dan 118 korban di Sumatra Utara tengah diproses melalui sistem perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan demi pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Bantuan dan kompensasi pascabencana di Sumatra tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak korban, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pendataan yang akurat serta pengawasan berlapis diharapkan mampu memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan optimal.

Jakarta — Pemerintah menetapkan skema kompensasi bagi korban bencana di wilayah Sumatra sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian bantuan yang adil, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warganya dari dampak bencana alam yang terjadi secara berulang.

Penetapan skema kompensasi tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas bencana alam di Sumatra dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari banjir bandang dan tanah longsor hingga bencana hidrometeorologi lainnya. Dampak bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada permukiman dan infrastruktur, tetapi juga memicu persoalan sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya jumlah pengungsi dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra telah menyusun rencana pemberian kompensasi rumah bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai ketua satuan tugas menjelaskan bahwa inisiatif ini memiliki fokus utama pada pengurangan jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda penampungan darurat.

“Rencana kompensasi ini dianggap krusial sebagai simbol percepatan pemulihan kondisi pascabencana di ketiga provinsi tersebut.” ujar Tito

Ia juga menekankan pentingnya realisasi skema ini sesegera mungkin dengan tujuan untuk secara signifikan mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.

Skema kompensasi yang disiapkan pemerintah disusun dengan pendekatan berbasis data dan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial telah menetapkan mekanisme kompensasi yang mengacu pada hasil pendataan lapangan yang tervalidasi.

Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan disalurkan secara proporsional dan sesuai kebutuhan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam pelaksanaan di lapangan.

Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh Sumatra, Amran Jamaludin mengatakan bahwa besaran kompensasi diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh masing-masing korban.

“Selain mendapatkan uang kompensasi, pemerintah juga bakal memberikan uang peningkatan ekonomi serta mengisi perabotan rumah sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga.” Ungkap Amran

Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa korban bencana tidak hanya memperoleh hunian yang layak, tetapi juga memiliki dukungan awal untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi rumah tangga.

Oleh: Zikry Pangestu Hanif )*

Ketahanan pangan nasional terus menunjukkan penguatan seiring konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan global yang semakin kompleks, sektor pangan ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.

Arah kebijakan yang tegas ini tercermin dari upaya memperkuat seluruh rantai pasokpangan, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Pemerintah memandang bahwa ketahanan pangan tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi juga membutuhkan jaminan ketersediaan sarana produksi, distribusi yang efisien, serta pengelolaan cadangan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam konteks sektor hulu, ketersediaan pupuk menjadi salah satu penopang utama keberhasilan swasembada pangan. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil peran strategis dengan memastikan pasokan bahan baku pupuk tetap aman demi menjaga kelancaran produksi. Langkah ini dinilai krusial mengingat pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan pasokan rock phosphate. Bahan baku ini merupakan komponen utama dalam industri pupuk dan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan, sehingga kepastian pasokannya sangat menentukan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

Melalui kesepakatan tersebut, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga satu juta ton rock phosphate per tahun. Selain menjamin kebutuhan domestik, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan industri pupuk berbasis fosfat yang terintegrasi, termasuk penjajakan investasi bersama dalam eksploitasi dan pengolahan fosfat di Aljazair. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan BUMN dalam mengamankan sektor strategis pangan dari hulu.

Langkah penguatan sektor pupuk ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin pupuk tersedia tepat waktu dan dengan harga terjangkau.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai kerja sama internasional tersebut merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional untuk memperkuat struktur biaya industri pupuk agar lebih efisien dan berpihak pada petani.

Sudaryono menekankan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga pupuk di tingkat petani. Dengan mengamankan pasokan bahan baku melalui kemitraan jangka panjang, biaya produksi diharapkan dapat ditekan sehingga harga pupuk menjadi lebih terjangkau. Kondisi ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Efisiensi di sektor hulu kemudian diperkuat dengan kebijakan pengelolaan cadangan pangan yang terukur di sektor hilir. Perum Bulog menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, sebagai komoditas strategis nasional. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2025 menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan pangan yang dijalankan secara konsisten.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa selama kondisi swasembada pangan terjaga, impor beras tidak akan dilakukan. Fokus Bulog diarahkan pada optimalisasi penyerapan hasil panen petani dalam negeri guna memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.

Pada 2026, Bulog ditugaskan untuk menyerap hingga 4 juta ton beras sebagai cadangan beras pemerintah. Selain beras, penugasan juga mencakup penyerapan komoditas strategis lain seperti jagung dengan target 1 juta ton serta kedelai sebesar 70 ribu ton. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan pasokan, menstabilkan harga, dan memperkuat posisi petani dalam rantai pangan nasional.

Ahmad Rizal juga menyampaikan bahwa ketahanan stok pangan nasional yang semakin kuat membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi di tingkat global. Pemerintah menugaskan Bulog menyiapkan stok beras khusus yang direncanakan untuk bantuan internasional, terutama bagi negara-negara di kawasan ASEAN maupun wilayah yang mengalami krisis pangan. Langkah ini mencerminkan kepercayaan diri nasional terhadap ketahanan pangan yang telah terbangun.

Peningkatan target penyerapan dan penguatan cadangan pangan ini dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Dengan stok yang memadai, pemerintah memiliki ruang intervensi yang cukup untuk meredam gejolak harga sekaligus memastikan akses pangan yang adil bagi masyarakat.

Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Bulog terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, serta kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan stabilisasi pangan berjalan efektif dari pusat hingga daerah. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan distribusi dan mencegah potensi gangguan pasokan.

Secara keseluruhan, konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan terlihat dari keberanian mengambil langkah strategis, baik melalui kerja sama internasional di sektor hulu maupun penguatan cadangan pangan nasional di sektor hilir.

Dengan dukungan BUMN, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, ketahanan pangan nasional terus menguat sebagai fondasi utama stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Dara Afmajaya )*

Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah.

Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika pasokan terganggu, risiko gejolak ekonomi dan sosial akan meningkat secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional jangka panjang.

Komitmen Presiden Prabowo diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian dan pangan secara menyeluruh. Pangan dipandang bukan semata komoditas ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program-program sosial dan pengendalian inflasi.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Skema pembayaran di awal memberikan kepastian pasar bagi produsen dan mendorong keterlibatan dunia usaha.

Kinerja produksi pangan nasional menunjukkan hasil positif. Pada 2025, produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34 juta ton, menjadikan Indonesia berada pada posisi surplus yang cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Surplus produksi beras berdampak langsung pada stabilitas harga. Airlangga Hartartomenilai kondisi ini turut berkontribusi pada peningkatan nilai tukar petani yang berada di level tinggi, mencerminkan membaiknya kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. Pasokan yang terjaga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen di tengah dinamika ekonomi global.

Dukungan anggaran pada 2026 semakin memperkuat fondasi sektor pangan. Alokasi dana difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM perdesaan yang menjadi bagian penting dari rantai pasokpangan nasional.

Penguatan sistem logistik turut menjadi perhatian. Kelancaran distribusi pangan dan pelaksanaan operasi pasar diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 14 persen dan menyerap hampir sepertiga tenaga kerja Indonesia, menjadikannya tulang punggung ekonomi rakyat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya modernisasi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi. Pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan inovasi dinilai menjadi kunci meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Pendekatan modern juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan efisiensi lahan. Strategi ini penting agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Pengalaman pada 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña terjadi hampir bersamaan, menjadi pengingat bahwa sektor pertanian membutuhkan sistem adaptasi yang kuat. Ketahanan pangan harus dibangun dengan perencanaan berbasis risiko.

Selain fokus pada produksi, pengelolaan pascapanen juga menjadi perhatian serius. Tingginya angka kehilangan dan pemborosan pangan mendorong perlunya sistem pangan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kebijakan ekonomi oleh Airlangga Hartarto, serta transformasi pertanian yang didorong Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusan negara menjaga stabilitas nasional melalui pangan.

Penguatan ketahanan pangan pada akhirnya tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

Keseluruhan langkah ini menegaskan arah kebijakan pangan nasional yang semakin terukur dan berorientasi jangka panjang. Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan anggaran yang kuat, serta pemanfaatan inovasi teknologi, fondasi ketahanan pangan terus diperkuat sebagai penyangga utama stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ketika kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari dalam negeri, tekanan terhadap neraca perdagangan dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Kemandirian pangan memberi ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah. Negara tidak mudah terdampak gejolak harga global atau gangguan rantai pasok internasional yang kerap bersifat tidak terduga.

Di tingkat daerah, peran pemerintah lokal menjadi semakin penting. Optimalisasi lahan tidur, penguatan irigasi, dan pendampingan petani menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi berbasis wilayah.

Kolaborasi dengan pelaku usaha juga terus diperluas. Dunia usaha dilibatkan dalam pembiayaan, pengolahan hasil, hingga distribusi pangan agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu komoditas dinilai berisiko, sehingga pengembangan sumber pangan lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Komoditas seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian mulai kembali didorong. Selain adaptif terhadap iklim, komoditas tersebut berpotensi memperkuat ketahanan pangan di daerah rawan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan nasional menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kemandirian, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga. Sinergi antarkementerian, dukungan dunia usaha, serta peran aktif pemerintah daerah memperkuat ekosistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika global.

) *penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor.

Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras.

Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan untuk memperluas swasembada ke komoditas pangan lain.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global.

Menurut Prabowo, keterbukaan perdagangan justru sejalan dengan sejarah Indonesia sebagai bangsa niaga.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujarnya.

Prabowo menilai perdagangan yang adil bukan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia menuturkan Indonesia memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global dan bebas dari kemiskinan melalui tata kelola yang baik.

“Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien,” lanjut Presiden. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing dan domestik. “Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan keberlanjutan swasembada beras yang telah dicapai pada 2025 diarahkan menuju ekspor.

“Kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan (komoditas beras) di 2025 dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada, tapi bisa ekspor,” kata Sudaryono di Jakarta.

Ia menyampaikan optimisme tersebut usai Rapat Serap Gabah 2026 bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menyepakati target penyerapan gabah setara beras 4 juta ton sepanjang 2026.

Menurutnya, capaian 2025 dijadikan dasar untuk menjaga swasembada sekaligus membuka peluang ekspor.

“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan ekspor beras dengan menyiapkan 1 juta ton beras premium.

“Bulog sudah menyiapkan 1 juta ton untuk ekspor nanti itu dengan kualitas premium,” kata Rizal.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan serapan gabah dan beras nasional pada 2026.

Target serapan ditetapkan mencapai 4 juta ton, didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dan ditopang oleh kondisi produksi yang dinilai kuat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, optimisme tersebut didukung peningkatan luas tanam padi pada Oktober–Desember 2025 yang lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat sepanjang tidak terjadi gangguan signifikan.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,5 persen dibandingkan 2024 sebesar 30,34 juta ton.

Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 berada di angka 3,25 juta ton, setelah sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juli 2025, tertinggi sejak Bulog mendapat penugasan pada 1969.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden terkait target swasembada pangan nasional.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Sebagai penguatan jangka panjang, Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi melalui Permentan Nomor 39 Tahun 2025.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Fadjry Djufry mengatakan keberadaan balai ini memperkuat modernisasi pertanian berbasis teknologi.

“Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber yang bermutu dan tersertifikasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian,” kata Fadjry.*

Oleh: Juana Syahril)*

Nilai tukar rupiah sempat melemah mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa waktu terakhir. Pergerakan tersebut langsung memantik perhatian publik karena angka itu dianggap sebagai batas yang sensitif, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Namun, otoritas moneter dan fiskal menegaskan bahwa kondisi ini masih berada dalam pengawasan ketat dan tidak perlu direspons dengan kepanikan. Pemerintah memastikan seluruh perangkat kebijakan tetap berjalan untuk menjaga stabilitas serta mendukung penguatan rupiah ke depan.

Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terjadi bersifat sementara dan merupakan bagian dari dinamika pasar keuangan global. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa rupiah memiliki ruang untuk kembali menguat, terutama setelah pasar menemukan titik keseimbangan baru. Pergerakan nilai tukar pada dasarnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari sentimen global, kebijakan suku bunga negara maju, hingga aliran modal internasional. Namun, dalam situasi seperti ini, ketahanan fundamental ekonomi domestik menjadi penentu utama, dan Indonesia dinilai berada pada jalur yang solid.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan bahwa pelemahan rupiah sudah mencapai fase yang wajar sebelum memasuki tahap penguatan. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa Bank Indonesia memantau pergerakan rupiah secara komprehensif dan mengandalkan indikator yang terukur. Dalam pandangan otoritas moneter, rupiah bukan hanya bergerak mengikuti persepsi pasar, tetapi juga akan kembali menyesuaikan diri dengan kondisi fundamental serta dukungan kebijakan yang tepat.

Lebih jauh, Destry Damayanti menekankan bahwa optimisme itu didukung oleh langkah-langkah operasi moneter yang sedang dijalankan melalui strategi yang dikenal sebagai smart intervention. Strategi ini dirancang bukan sekadar untuk merespons gejolak sesaat, tetapi untuk menata ekspektasi pasar agar stabilitas dapat terjaga secara konsisten. Dengan pendekatan tersebut, Bank Indonesia berupaya meminimalkan risiko peningkatan volatilitas yang berlebihan, sehingga rupiah tetap bergerak dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Smart intervention yang dilakukan Bank Indonesia melibatkan sejumlah instrumen penting, antara lain operasi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pasar spot, serta pasar surat berharga negara (SBN). Pemanfaatan instrumen ini memperlihatkan kesiapan otoritas moneter dalam merespons dinamika pasar secara cepat dan presisi. DNDF, misalnya, berperan untuk membantu pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai, sekaligus menjaga agar tekanan di pasar valas tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan. Sementara operasi di pasar spot menjaga ketersediaan likuiditas, dan intervensi di pasar SBN membantu menstabilkan aliran modal yang berkaitan dengan investasi portofolio.

Selain langkah Bank Indonesia, koordinasi antarotoritas menjadi faktor yang memperkuat keyakinan publik bahwa rupiah tidak berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Tiga komponen ini saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan melalui pengelolaan anggaran yang kredibel, kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sementara sektor riil menjadi penggerak produktivitas, maka perekonomian memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Keyakinan serupa juga disampaikan dari sisi pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pelemahan rupiah yang hampir menyentuh Rp17.000 per dolar AS tidak serta-merta menjadi sinyal krisis ekonomi dalam negeri. Ia menilai bahwa indikator fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sangat baik, sehingga tekanan nilai tukar tidak perlu diterjemahkan sebagai ancaman besar. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah memandang situasi secara rasional dengan dasar data dan proyeksi ekonomi, bukan semata-mata dipengaruhi fluktuasi harian di pasar.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa kondisi fundamental yang kuat juga tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan bergerak lebih cepat ke depan. Proyeksi ini memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar, sebab pertumbuhan ekonomi yang terjaga akan meningkatkan optimisme terhadap kinerja korporasi, stabilitas fiskal, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam situasi global yang penuh tantangan, narasi optimistis yang berbasis kebijakan dan indikator nyata menjadi penyangga psikologis yang penting bagi pasar keuangan domestik.

Selain itu, optimisme terhadap arus investasi masuk juga didorong oleh indikator pasar modal. Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi salah satu cerminan kepercayaan investor terhadap fondasi ekonomi nasional. Penguatan pasar modal kerap dipandang sebagai sinyal bahwa pelaku pasar melihat peluang pertumbuhan di masa depan. Ketika IHSG bergerak positif, Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor global, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung atau foreign direct investment (FDI), yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh Bank Indonesia melalui smart intervention, ditambah koordinasi yang erat dengan pemerintah, rupiah dinilai memiliki ruang untuk menguat kembali seiring meredanya tekanan pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui kebijakan yang terukur dan komunikasi yang menenangkan. Masyarakat dan pelaku usaha pun diharapkan tetap tenang, tidak terjebak spekulasi, dan tetap fokus pada aktivitas produktif yang mendukung perekonomian nasional. Dalam iklim yang terjaga stabil, kepercayaan akan tumbuh, investasi akan mengalir, dan rupiah akan kembali menemukan momentum penguatan yang lebih sehat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta, Pemerintah memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global, salah satunya melalui pengendalian nilai tukar rupiah yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Di tengah tekanan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara maju, nilai tukar rupiah dinilai masih berada dalam koridor yang aman dan mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat.

Stabilitas nilai tukar menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna memastikan volatilitas nilai tukar dapat dikelola dengan baik. Langkah-langkah stabilisasi dilakukan tidak hanya melalui intervensi pasar valuta asing, tetapi juga melalui penguatan cadangan devisa dan pengelolaan arus modal yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan Pertumbuhan ekonomi berada pada tren stabil di kisaran 4,8-5 persen secara tahunan, dengan inflasi yang terkendali. Cadangan devisa Indonesia juga menunjukkan kekuatan, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang positif.

“Fundamental kita kuat. Yang terjadi adalah sentimen yang harus diperkuat kepada pasar,” ungkap Misbakhun

Fundamental ekonomi domestik yang relatif solid turut menopang pergerakan rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja ekspor yang masih positif menjadi faktor penyangga utama stabilitas nilai tukar.

“Pemerintah terus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal tertentu,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan tetap mengedepankan belanja produktif. Fokus diarahkan pada program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

“Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel, stabilitas makroekonomi dapat terus dijaga tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya menciptakan iklim ekonomi yang aman dan kondusif. Nilai tukar yang terkendali memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan investasi dan produksi, sekaligus melindungi masyarakat dari lonjakan harga barang impor yang berpotensi memicu inflasi.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global dengan memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor. Dengan langkah antisipatif dan komunikasi kebijakan yang jelas, pemerintah optimistis stabilitas nilai tukar dapat terus dijaga, sehingga perekonomian nasional tetap aman, resilien, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Oleh: Aulia Dana Utami *)

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator utama ketahanan ekonomi nasional. Ketika rupiah terjaga, kepercayaan pelaku usaha meningkat, inflasi dapat dikendalikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung dengan lebih aman dan terukur. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah perlu didukung oleh penguatan ekonomi domestik, khususnya di tingkat daerah. Perekonomian daerah yang sehat dan produktif menjadi bantalan penting agar tekanan eksternal tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita sebagai panduan strategis lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan energi menuntut sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital karena langsung bersentuhan dengan pengelolaan potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah sekaligus mendukung target pembangunan nasional. BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, penguatan sektor produktif, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan tekanan inflasi.

Akhmad Wiyagus juga menegaskan bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara berkelanjutan dan profesional. BUMD dituntut memiliki kondisi keuangan yang sehat, mampu berinovasi, menangkap peluang usaha, serta menjalankan visi strategis pemerintah daerah. Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, penerapan digitalisasi, serta perluasan jejaring kerja sama dan investasi menjadi langkah penting agar BUMD mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern. BUMD yang dikelola dengan baik akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan aktivitas produksi dan distribusi.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, peran Bank Pembangunan Daerah menjadi sangat krusial. Sebagai bagian dari BUMD, BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat distribusi pembiayaan, mendukung dunia usaha, serta memperluas akses permodalan bagi UMKM. Penguatan permodalan BPD, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia akan memperkokoh sistem keuangan daerah. Sistem keuangan daerah yang solid berkontribusi langsung pada stabilitas moneter nasional dan membantu menjaga nilai rupiah tetap terkendali.

Selain sektor keuangan, penguatan ekonomi daerah juga sangat ditopang oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menilai pembinaan ribuan desa wisata sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Desa wisata terbukti mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung. Pengembangan desa wisata menciptakan sirkulasi ekonomi yang merata, memperkuat daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, transformasi struktur ekonomi daerah juga menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyoroti pergeseran signifikan struktur ekonomi di daerahnya yang kini semakin bertumpu pada industri kreatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor industri kreatif telah menjadi kontributor utama perekonomian Kalimantan Timur, melampaui sektor sumber daya alam. Pergeseran ini mencerminkan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pertumbuhan ekonomi kreatif yang ditopang oleh generasi muda, seni, budaya, dan UMKM menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif. Seno Aji menegaskan pentingnya penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh anak muda dan pelaku UMKM. Dengan dukungan pemerintah daerah, potensi kreatif lokal dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ekonomi kreatif yang kuat akan memperluas basis ekonomi domestik dan memperkecil ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa menjaga rupiah bukan hanya tugas kebijakan moneter di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan penguatan fundamental ekonomi daerah. BUMD yang profesional, BPD yang kuat, desa wisata yang produktif, serta industri kreatif yang berkembang menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi daerah yang tangguh. Ketika ekonomi daerah bergerak stabil dan inklusif, dampaknya akan terasa pada tingkat nasional berupa inflasi yang terkendali, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan pasar yang terjaga.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas rupiah dapat terus dipertahankan di tengah dinamika ekonomi global. Aktivitas ekonomi daerah pun tetap aman, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah fondasi penting menuju pembangunan ekonomi nasional yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi