*) Oleh: Naufal Rizki Prakoso

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat karitatif, melainkan sebuah intervensi strategis yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan ketimpangan gizi, stunting, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di sejumlah wilayah, MBG hadir sebagai jawaban konkret yang berbasis pada pendekatan human capital. Program ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pembangunan berbasis fisik menuju pembangunan yang berfokus pada kualitas manusia sebagai aset utama bangsa. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyasar kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merancang fondasi jangka panjang bagi keadilan sosial yang lebih merata. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, investasi pada manusia menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga daya saing nasional.

Selanjutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa fokus utama MBG adalah peningkatan asupan gizi anak, penurunan angka gizi buruk dan anemia, serta pemerataan akses terhadap nutrisi yang layak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami akar persoalan ketimpangan bukan semata pada akses ekonomi, tetapi juga pada kualitas konsumsi masyarakat sejak usia dini. Ketika anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang, maka potensi kognitif dan fisik mereka berkembang secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas di masa depan. Dengan kata lain, MBG berfungsi sebagai intervensi hulu yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini menjadi tantangan laten.

Lebih jauh, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN, Anyelir Puspa Kemala, memandang MBG sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Perspektif ini memperlihatkan bahwa program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada generasi masa depan. Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru melalui rantai pasok pangan, distribusi, hingga pengelolaan program di tingkat lokal. Efek berganda ini memperkuat peran MBG sebagai instrumen pembangunan ekonomi sekaligus sosial. Ketika partisipasi sekolah meningkat akibat terpenuhinya kebutuhan dasar anak, maka kualitas human capital Indonesia akan mengalami akselerasi yang signifikan.

Di sisi lain, komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap keberlanjutan MBG menunjukkan adanya kesadaran politik yang kuat bahwa pembangunan manusia tidak boleh ditunda. Dengan menempatkan MBG sebagai prioritas, pemerintah menegaskan bahwa investasi terbaik bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini mencerminkan keberanian untuk mengambil langkah strategis yang berdampak jangka panjang, meskipun membutuhkan konsistensi anggaran dan tata kelola yang solid. Dalam kerangka ini, MBG menjadi simbol komitmen negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal tersebut sekaligus memperkuat legitimasi negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial.

Namun demikian, menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Presiden menegaskan bahwa program ini akan terus dikembangkan dengan perbaikan yang adaptif terhadap tantangan di lapangan. Pendekatan ini penting mengingat kompleksitas distribusi pangan dan keragaman kondisi geografis Indonesia. Dengan sistem monitoring yang kuat dan transparan, MBG dapat menghindari potensi distorsi kebijakan yang sering terjadi dalam program berskala nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan MBG harus didukung oleh tata kelola yang akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

Lebih lanjut, dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua Umum ReJO for Prabowo Gibran, Ir. HM. Darmizal MS, memperkuat posisi MBG sebagai kebijakan yang memiliki legitimasi sosial. Darmizal menilai bahwa MBG merupakan manifestasi nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, khususnya dalam menjamin pemenuhan gizi generasi masa depan. Penilaian ini relevan dengan konsep keadilan sosial yang menekankan distribusi sumber daya secara merata dan berkeadilan. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi yang mempersempit kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, MBG berkontribusi langsung dalam menciptakan struktur sosial yang lebih inklusif.

Di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu, MBG juga berperan sebagai bantalan sosial yang efektif. Ketika daya beli masyarakat tertekan, program ini memastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi tanpa tergantung pada fluktuasi ekonomi keluarga. Hal ini menjadi krusial dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mencegah munculnya generasi yang terdampak kekurangan gizi akibat krisis ekonomi. Dengan kata lain, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika global. Peran ini semakin mempertegas pentingnya MBG dalam arsitektur kebijakan nasional.

Di samping itu, MBG juga memiliki dimensi pemerataan wilayah yang signifikan. Program ini berpotensi menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dengan distribusi yang merata, kesenjangan antar wilayah dapat ditekan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan inklusif yang menempatkan seluruh wilayah sebagai bagian dari proses pertumbuhan nasional. Dengan demikian, MBG tidak hanya memperbaiki kualitas individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antar wilayah di Indonesia.

*) Analis Evaluasi Kinerja Program MBG.

Oleh: Damar Alamsyah )*

Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan komitmen dalam menjaga generasi muda dari berbagai risiko di dunia maya.

Regulasi PP Tunas hadir sebagai jawaban atas meningkatnya intensitas penggunaan platform digital oleh anak dan remaja. Pemerintah memandang ruang digital tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukan pengaturan serius. Kebijakan negara melalui PP Tunas dirancang untuk memastikan ekosistem digital berjalan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwa keberhasilan implementasi PP Tunas sangat ditentukan oleh kepatuhan platform digital. Pandangan Kawiyan menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dapat terwujud secara optimal.

Kepatuhan platform digital mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan layanan. Kewajiban dalam PP Tunas meliputi klasifikasi usia pengguna, penentuan tingkat risiko layanan, serta pembatasan akses berdasarkan usia sebagai instrumen perlindungan utama. Tanggung jawab platform digital juga mencakup perlindungan data pribadi anak, moderasi konten, dan transparansi algoritma sebagai bagian dari standar operasional baru.

Regulasi PP Tunas menekankan pentingnya edukasi dan literasi digital bagi anak dan orang tua. Peran platform digital tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab meningkatkan pemahaman pengguna terhadap risiko digital. Mekanisme pengaduan dan audit kepatuhan dalam PP Tunas menjadi sarana pengawasan yang memastikan pelaksanaan regulasi berjalan konsisten.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat implementasi PP Tunas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana. Kebijakan turunan tersebut memastikan setiap ketentuan dalam PP Tunas dapat dijalankan secara teknis oleh platform digital. Komitmen pemerintah terlihat dari upaya menyelaraskan kebijakan dengan praktik operasional di lapangan.

Pemberlakuan PP Tunas pada 28 Maret 2026 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan akses anak terhadap platform digital. Ketentuan dalam PP Tunas melarang platform untuk memfasilitasi pembuatan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kewajiban platform digital juga mencakup penonaktifan akun yang dinilai berisiko tinggi bagi kelompok usia tersebut.

Kebijakan PP Tunas diterapkan secara bertahap untuk memberikan ruang adaptasi bagi platform digital. Tahap awal implementasi mencakup sejumlah platform besar seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Roblox sebagai prioritas pengawasan. Langkah pemerintah menunjukkan pendekatan yang terukur dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memberikan pandangan bahwa pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah strategis untuk memperkuat jati diri dan akhlak. Pandangan Nasaruddin Umar menilai bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar pembatasan, melainkan upaya untuk mempersiapkan anak sebelum menghadapi kompleksitas dunia digital.

Dukungan Kementerian Agama terhadap PP Tunas mencerminkan sinergi antar lembaga dalam melindungi generasi muda. Perspektif keagamaan menekankan pentingnya penguatan nilai moral dan etika sebelum anak terpapar konten digital. Peran lembaga pendidikan keagamaan diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Arahan Menteri Agama mendorong keterlibatan guru, orang tua, dan tokoh pendidikan dalam mengawal penerapan PP Tunas. Pendampingan terhadap anak menjadi elemen penting dalam membangun karakter yang kuat di era digital. Kolaborasi antara keluarga dan institusi pendidikan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, memandang PP Tunas sebagai babak baru dalam perlindungan anak di ruang digital. Penilaian Imran Pambudi menekankan bahwa regulasi ini memberikan kerangka yang jelas bagi platform untuk menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Pandangan sektor kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial oleh anak memunculkan berbagai risiko serius. Dampak penggunaan digital yang tidak terkontrol meliputi kecanduan, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan mental. Kebutuhan akan regulasi seperti PP Tunas menjadi semakin mendesak dalam konteks tersebut.

Pendekatan perlindungan dalam PP Tunas tidak hanya berfokus pada pembatasan akses. Desain platform yang lebih etis, peningkatan literasi digital, serta akses layanan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem yang aman. Strategi komprehensif ini memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Data dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya menunjukkan adanya peningkatan kasus terkait paparan konten negatif dan masalah game online pada anak. Fakta tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan anak. Keberadaan PP Tunas menjadi langkah preventif yang relevan dalam menjawab tantangan tersebut.

Pemerintah melalui PP Tunas menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga menjaga kualitas ekosistemnya. Pendekatan kebijakan yang berimbang antara inovasi dan perlindungan menjadi kunci dalam pembangunan digital nasional. Arah kebijakan ini mencerminkan visi jangka panjang yang berkelanjutan.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Digital Nasional

Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel melalui mekanisme peradilan militer yang profesional dan terbuka. Sejumlah pihak menilai bahwa sistem ini, jika dijalankan dengan konsisten, justru mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga integritas institusi negara.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat.

“Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menekankan bahwa prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Menurutnya, mekanisme peradilan militer memiliki perangkat yang cukup untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh anggota aparat, selama dijalankan dengan pengawasan yang baik.

“Kuncinya adalah keterbukaan dan konsistensi dalam penegakan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, melihat kasus ini sebagai momentum penting untuk menguji kredibilitas sistem hukum militer di Indonesia.

“Kasus penyiraman air keras ini menjadi ujian akuntabilitas dan transparansi hukum militer. Jika ditangani dengan terbuka dan profesional, maka kepercayaan publik terhadap institusi akan meningkat,” kata Ginting.

Ia menilai bahwa selama ini peradilan militer kerap mendapat sorotan, namun dengan reformasi yang terus berjalan, sistem tersebut memiliki peluang besar untuk menunjukkan independensinya.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuka proses hukum kepada publik tanpa mengurangi aspek keamanan dan prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Dukungan terhadap transparansi juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penanganan kasus ini agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

“Kami mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan sehingga publik dapat melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” ujar Soleh.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan dari parlemen akan terus dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga,” katanya.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa aparat terkait telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengusut kasus ini, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Pemerintah juga membuka ruang informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Langkah progresif ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada penegakan hukum, tetapi juga pada reformasi sistem peradilan yang lebih transparan dan berkeadilan. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengawasan publik, penanganan kasus ini diharapkan menjadi contoh positif bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan.***

Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang tengah diselidiki oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menjadi sorotan publik dan memicu perhatian luas terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.

Menanggapi kasus ini, Pakar Hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan kasus penyiraman air keras yang dilakukan anggota TNI ke aktivis KontraS Andrie Yunus harus diselesaikan lewat peradilan militer.

“Dasar hukum tersebut diatur secara tegas dalam UU 31/1997 tentang Peradilan Militer. Regulasi ini menyebutkan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer,” kata Frans.

Frans menambahkan bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menegaskan setiap pelanggaran hukum oleh prajurit diproses melalui mekanisme hukum militer, baik untuk tindak pidana umum maupun pelanggaran disiplin. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang TNI serta UU 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur secara komprehensif mekanisme penegakan hukum di lingkungan militer.

“Puspom TNI sampaikan oknum pelaku merupakan anggota TNI aktif, maka secara hukum sudah sangat jelas bahwa proses penyelidikan hingga persidangan menjadi kewenangan institusi militer. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan,” ujar Frans.

Frans pun meyakini, melalui mekanisme peradilan militer, proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan berjalan maksimal, adil dan sesuai undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum penyiraman air keras terus berjalan.

“Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini proses penyidikan terhadap 4 personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saudara AY (Andrie Yunus) sedang berjalan,” jelas Aulia.

Ia menegaskan bahwa TNI tidak akan menoleransi perbuatan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan prajurit. Dia menyebut institusi TNI akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan,” tegas Aulia.

Dengan landasan hukum yang jelas dan komitmen penegakan disiplin, proses penanganan perkara ini diharapkan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Penilaian pakar hukum terhadap upaya TNI dalam menangani kasus ini secara terbuka dan adil turut memperkuat keyakinan bahwa proses hukum dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Oleh: Rovila Putri *)

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan warga negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusutan kasus harus dilakukan secara menyeluruh hingga mampu mengungkap pihak yang bertanggung jawab secara penuh. Arahan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor di balik peristiwa tersebut.

Pemerintah Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama dalam setiap penanganan kasus yang melibatkan kepentingan publik. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga keadilan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Pusat Polisi Militer TNI bergerak cepat dalam menangani kasus ini dengan melakukan penyidikan terhadap prajurit yang diduga terlibat. Proses tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari mekanisme hukum militer yang telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan.

Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menjelaskan bahwa empat prajurit yang terlibat telah diidentifikasi dan sedang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Penanganan ini menunjukkan bahwa institusi militer tidak menutup diri dalam mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Transparansi informasi menjadi salah satu prinsip yang dijalankan dalam proses penanganan kasus ini. Pembukaan identitas serta peran para terduga pelaku kepada publik mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan bahwa proses hukum dapat diawasi secara terbuka.

Undang-Undang tentang TNI memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan militer untuk menangani kasus yang melibatkan prajurit. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku.

Sistem peradilan militer dirancang untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum yang selaras dengan karakteristik institusi pertahanan. Mekanisme ini memungkinkan proses hukum berjalan secara lebih fokus dan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Profesor Kadri, menilai bahwa kasus ini perlu diposisikan sebagai tindakan individu, bukan representasi institusi. Pandangan tersebut mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas publik dalam melihat peristiwa hukum.

Persepsi publik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kepercayaan terhadap institusi negara. Penyampaian informasi yang jelas dan konsisten dinilai mampu mencegah terbentuknya opini yang tidak proporsional terhadap institusi TNI.

Komunikasi publik yang dilakukan secara terbuka oleh TNI dinilai sebagai langkah strategis dalam menghindari kesimpangsiuran informasi. Kejelasan informasi membantu masyarakat memahami proses hukum yang sedang berlangsung secara utuh.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius karena berkaitan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pandangan tersebut memperkuat pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Dukungan lembaga legislatif menunjukkan adanya sinergi antar lembaga negara dalam mengawal proses hukum. Pengawasan yang dilakukan secara konstruktif diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Peradilan militer memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh prajurit. Dalam berbagai kasus sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan mencerminkan konsistensi dalam menjaga disiplin dan integritas institusi.

Sanksi dalam peradilan militer tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga dapat mencakup pemecatan dan penurunan pangkat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer memiliki mekanisme yang komprehensif dalam menegakkan aturan.

Keterbukaan persidangan militer menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Proses persidangan pada prinsipnya dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau jalannya penegakan hukum.

Pemerintah terus mendorong agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan terpercaya.

Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus juga memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga berjalan efektif dalam mendukung penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan DPR memperkuat proses penyelesaian perkara sehingga dapat berjalan lebih akuntabel dan terukur.

Penanganan kasus penyiraman air keras ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa peradilan militer mampu menjamin kepastian hukum. Proses yang berjalan secara transparan dan profesional memperlihatkan keseriusan negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari proses ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pemerintah menempatkan penegakan hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial.

Peradilan militer pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara tepat dan adil. Kepastian hukum yang menjadi prioritas utama mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan menjaga integritas institusi.

Komitmen berkelanjutan dari pemerintah dan institusi militer dalam menyelesaikan kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi penegakan hukum terus berjalan ke arah yang lebih baik. Langkah ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan saat ini, tetapi juga memperkuat sistem hukum nasional dalam jangka panjang.

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh: Elvina Saras )*

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

PP Tunas tidak diarahkan untuk membatasi peran anak maupun orang tua, melainkan menitikberatkan pada tanggung jawab platform digital sebagai penyedia layanan yang selama ini menjadi ruang interaksi utama generasi muda.

Pemerintah memandang bahwa ekosistem digital yang terus berkembang harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Dalam konteks ini, PP Tunas hadir sebagai instrumen yang memastikan penyelenggara sistem elektronik memiliki akuntabilitas yang jelas dalam menjaga keamanan pengguna anak. Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap perlindungan generasi muda di tengah masifnya penetrasi teknologi digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang sebagai penguatan tata kelola platform digital.

Mediodecci menegaskan bahwa fokus pengaturan berada pada penyelenggara sistem elektronik, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memastikan ruang digital aman bagi anak. Penjelasan tersebut menggarisbawahi bahwa tanggung jawab utama berada pada pihak yang mengelola dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas digital.

Menurut Mediodecci, platform digital memiliki posisi strategis dalam ekosistem internet karena menjadi pusat perputaran aktivitas dan nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah menilai wajar apabila beban tanggung jawab perlindungan anak diletakkan pada platform, bukan pada pengguna individu. Perspektif ini memperlihatkan pendekatan regulasi yang adaptif terhadap realitas industri digital global.

Implementasi PP Tunas mendorong platform untuk menyediakan sistem yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Regulasi ini mengharuskan adanya mekanisme perlindungan yang terintegrasi dalam desain layanan digital. Konsep safety by design menjadi salah satu prinsip utama, di mana perlindungan anak tidak lagi bersifat tambahan, melainkan menjadi bagian dari fondasi pengembangan produk dan fitur.

PP Tunas juga mengatur klasifikasi usia pengguna sebagai dasar dalam menentukan akses layanan. Dengan adanya pengelompokan usia, platform dapat menyesuaikan konten dan fitur sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Langkah ini diyakini mampu meminimalkan paparan risiko digital yang selama ini kerap dihadapi anak-anak, mulai dari konten tidak layak hingga interaksi yang berpotensi membahayakan.

Selain itu, kewajiban verifikasi usia menjadi komponen penting dalam memastikan efektivitas perlindungan. Platform dituntut untuk mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi usia pengguna secara akurat. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan standar operasional platform digital di Indonesia agar lebih profesional dan bertanggung jawab.

Pemerintah juga menetapkan batasan tegas terkait penggunaan platform oleh anak di bawah usia 16 tahun. Dalam ketentuan tersebut, platform tidak diperbolehkan memfasilitasi pembuatan akun bagi kelompok usia tersebut. Bahkan, akun yang dikategorikan berisiko tinggi diwajibkan untuk diblokir atau dinonaktifkan. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap untuk memastikan proses penyesuaian berjalan optimal.

Sejumlah platform global mulai menunjukkan respons positif terhadap kebijakan ini. Roblox menjadi salah satu contoh yang melakukan penyesuaian lebih awal dengan memperkuat kontrol komunikasi dan konten bagi pengguna muda. Respons ini dinilai sebagai sinyal bahwa regulasi nasional dapat diikuti oleh pelaku industri global tanpa menghambat inovasi.

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, memandang langkah kepatuhan awal dari platform sebagai perkembangan yang patut diapresiasi. Ia menilai bahwa respons tersebut mencerminkan kesadaran industri terhadap pentingnya perlindungan anak. Ia juga menekankan bahwa seluruh platform, termasuk TikTok, Instagram, YouTube, dan X, perlu menunjukkan komitmen yang sama agar tidak muncul kesan ketidakadilan dalam penerapan regulasi.

Lebih lanjut, Nurul melihat kebijakan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab tantangan era digital. Selama ini, anak-anak sering kali berinteraksi di ruang digital tanpa perlindungan yang memadai. Dengan adanya PP Tunas, negara memberikan kerangka perlindungan yang lebih sistematis dan terukur.

Pemberlakuan regulasi ini juga diperkirakan akan mendorong transformasi di sektor industri digital. Platform dituntut untuk memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan moderasi konten, serta memastikan keamanan layanan secara menyeluruh. Perubahan ini berpotensi menciptakan standar baru yang lebih tinggi dalam operasional platform digital.

Keterlibatan masyarakat turut menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi PP Tunas. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwa partisipasi publik diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh platform, sehingga tercipta mekanisme kontrol yang lebih luas.

Peran tersebut memperkuat pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman. Dengan adanya partisipasi publik, implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga didukung oleh kesadaran kolektif.

Ke depan, konsistensi pengawasan dan evaluasi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan implementasi PP Tunas. Pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh ketentuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, ruang digital Indonesia dapat berkembang secara inklusif tanpa mengorbankan aspek perlindungan anak.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Digital Nasional

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pemborosan, mencegah potensi korupsi, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun.

“Pada tahap awal efisiensi, pemerintah mampu menghemat Rp308 triliun dari belanja yang dinilai tidak produktif. Jika tidak dipangkas, anggaran tersebut berpotensi mengarah pada praktik korupsi,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga didasarkan pada indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi. Menurutnya, tingkat efisiensi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain di kawasan.

“Tingkat efisiensi kita masih lebih rendah dibandingkan negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ini menunjukkan masih adanya pemborosan yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Langkah efisiensi juga diterapkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama TNI, khususnya dalam penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari mitigasi menghadapi dinamika geopolitik global.

“Pemerintah memandang perlunya langkah mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional,” ujarnya.

Menurut Rico, efisiensi dilakukan tanpa mengganggu operasional utama pertahanan.

“Penyesuaian dilakukan secara administratif dan manajerial, dengan tetap menjaga kesiapsiagaan sebagai prioritas utama,” katanya.

Ia menambahkan, penghematan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya, operasional alutsista berbasis prioritas, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Kebijakan serupa juga diterapkan di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan fokus pada efisiensi belanja operasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program bantuan sosial tetap menjadi prioritas.

“Kepentingan masyarakat tetap diutamakan, termasuk bansos reguler, bantuan kebencanaan, dan program atensi bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

“Perjalanan dinas yang tidak prioritas perlu dikurangi agar anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih pro rakyat,” katanya.

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi ini menjadi respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi. Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan anggaran menjadi lebih disiplin, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal dan energi yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan dengan tujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu menghadapi risiko global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga defisit tetap di bawah ambang batas.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa penugasan telah diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat implementasi konversi energi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah volatilitas harga minyak dunia.

Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar akibat mobilitas harian.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Ia menyatakan bahwa kondisi APBN masih cukup kuat untuk menahan tekanan global.

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi lonjakan harga energi, termasuk skenario harga minyak mencapai US$97 per barel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit anggaran melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi darurat energi karena pasokan masih terjaga dan struktur ekonomi yang ditopang sektor swasta menjadi kekuatan utama.

“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” pungkasnya.

Oleh : Zaki Walad )*

Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memperkuat langkah efisiensi ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan ketahanan fiskal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara kini difokuskan pada optimalisasi belanja serta penutupan celah kebocoran penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional di tengah tekanan global seperti konflik kawasan dan fluktuasi harga energi.

Dalam konteks tersebut, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa implementasi GovTech dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam menekan kebocoran anggaran negara hingga mencapai Rp240 triliun. Selain itu, transformasi ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan rasio pajak nasional hingga mendekati level negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kapasitas penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 turut memperkuat optimisme pemerintah. Dalam tiga bulan pertama, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat mencapai sekitar 30 persen secara konsisten. Jika tren ini dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat dari kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen. Peningkatan ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan mulai menunjukkan efektivitas dalam memperluas basis penerimaan tanpa memberikan tekanan berlebih kepada masyarakat.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, pemerintah juga merancang kebijakan efisiensi energi melalui skema kerja fleksibel atau work from home. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas pekerja sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Dengan skema satu hari bekerja dari rumah dalam lima hari kerja, pemerintah memperkirakan penghematan energi dapat mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi normal.

Rencana penerapan kebijakan tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya direncanakan dimulai setelah Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan mekanisme yang masih dalam tahap pematangan. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah adaptif dalam menghadapi tekanan global, khususnya untuk menjaga stabilitas subsidi energi dan daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Meski demikian, perhatian terhadap kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa selama kinerja tetap terukur dan pelayanan publik berjalan optimal, kebijakan efisiensi seperti WFH layak didukung sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal nasional.

Langkah efisiensi juga dilakukan di sektor pertahanan sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak geopolitik global. Kementerian Pertahanan bersama TNI mengimplementasikan penghematan penggunaan bahan bakar dengan tetap menjaga kesiapan operasional. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat administratif dan manajerial, sehingga tidak mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.

Efisiensi di sektor ini difokuskan pada pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas. Penggunaan alat utama sistem persenjataan diatur sesuai kebutuhan operasional, sementara mobilitas dinas juga disesuaikan untuk menghindari pemborosan energi. Selain itu, penyesuaian hari kerja pada fungsi tertentu hingga menjadi empat hari juga dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya optimalisasi sumber daya.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Kebijakan ini dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap agar tetap sejalan dengan kebutuhan masing-masing sektor serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas nasional.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian penting yang menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan global. Stabilitas pertumbuhan ekonomi berhasil dijaga di tengah ketidakpastian, inflasi tetap terkendali dalam kisaran aman, serta nilai tukar rupiah relatif stabil. Selain itu, kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat, yang tercermin dari arus investasi yang tetap positif.

Transformasi digital dalam layanan publik juga menunjukkan kemajuan signifikan. Berbagai inovasi dalam sistem administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Reformasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Upaya efisiensi ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis yang membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global. Dengan kolaborasi yang kuat, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute