Oleh : Barra Dwi Rajendra )*

Program Sekolah Rakyat tampil sebagai wajah baru pendidikan Indonesia yang menghidupkan kembali harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program tersebut dinilai masyarakat sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif, setara, dan bebas diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga memulihkan mimpi anak-anak yang sebelumnya terhenti oleh kemiskinan, keterbatasan lingkungan, dan minimnya dukungan keluarga.

Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 34 provinsi pada Januari 2026 sebagai penanda keseriusan negara memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program tersebut dirancang dengan konsep sekolah berasrama gratis yang menjamin seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, asupan gizi, hingga layanan kesehatan. Pendekatan menyeluruh tersebut menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan ekosistem pembinaan anak yang utuh.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangga dan haru saat menyaksikan langsung perkembangan siswa Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Kepala Negara menilai capaian para siswa mencerminkan potensi besar anak-anak dari latar belakang sederhana ketika negara hadir memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak. Dalam waktu relatif singkat, siswa Sekolah Rakyat mampu menunjukkan kepercayaan diri, prestasi akademik, hingga penguasaan bahasa asing yang melampaui ekspektasi awal.

Presiden mengamati langsung siswa yang telah menorehkan prestasi setingkat olimpiade meskipun baru menempuh pendidikan selama enam bulan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi tidak pernah menjadi ukuran kecerdasan maupun kapasitas anak bangsa.

Keberanian pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama dinilai menjadi kunci lahirnya capaian tersebut karena anak-anak dapat belajar tanpa dihantui persoalan makan, kesehatan, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Lebih jauh, Presiden menegaskan pentingnya negara memberi penghargaan cepat dan nyata atas setiap prestasi yang diraih peserta didik. Pemerintah membuka peluang beasiswa lanjutan, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri bagi siswa berprestasi. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai jalur mobilitas sosial yang nyata bagi anak-anak kurang mampu.

Dukungan politik terhadap program tersebut juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional Danik Eka Rahmaningtyas menilai Sekolah Rakyat menyasar akar persoalan ketimpangan pendidikan.

Program tersebut tidak hanya menghapus biaya sekolah, tetapi juga mengatasi persoalan gizi, lingkungan belajar, dan minimnya dukungan keluarga yang selama ini membatasi anak-anak miskin.

Danik memandang Sekolah Rakyat sebagai tangga mobilitas vertikal yang memungkinkan anak-anak keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan komprehensif tersebut dinilai mampu mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar membuka pintu formal pendidikan. Negara, melalui Sekolah Rakyat, menghadirkan keadilan substantif dengan memastikan kesempatan yang setara juga menghasilkan hasil yang adil.

Sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Sekolah Rakyat menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan memuliakan keluarga kurang mampu sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang berdaya saing. Target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mempertegas visi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut juga ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Wapres menilai Sekolah Rakyat berperan penting dalam membuka akses pendidikan setara, membangun karakter, dan menumbuhkan kepercayaan diri generasi muda di wilayah dengan tantangan geografis dan ekonomi. Penguatan kualitas pembelajaran, pemenuhan tenaga pendidik, serta perbaikan sarana prasarana menjadi perhatian utama agar tidak ada anak tertinggal.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala Sekolah SRMA 41 Biak Samuel Franklyn Yawan menilai Sekolah Rakyat sebagai harapan besar bagi keluarga kurang mampu di wilayah tersebut.

Program tersebut juga sudah membuka akses pendidikan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh anak-anak dari berbagai distrik yang tengah mengalami kesulitan secara ekonomi.

Meski pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap dan kini masih menghadapi kekurangan guru, namun dari segi operasional sekolah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan dengan juga disertai adanya dukungan pada sarana belajar bagi generasi penerus bangsa yang semakin memadai.

Secara nasional, Sekolah Rakyat telah mampu menjangkau hingga sebanyak ribuan siswa dari berbagai kalangan, khususnya kepada mereka keluarga rentan dengan menghadirkan fasilitas asrama, ruang kelas, dan juga dukungan penuh bagi semua proses pembelajaran yang jauh lebih layak untuk mereka.

Kehadiran program tersebut sekali lagi juga semakin menegaskan bagaimana pentingnya peran secara langsung dari negara dalam memastikan supaya pendidikan memang benar-benar menjadi hak yang mampu diakses secara universal oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan tanpa membedakan latar belakang mereka dalam bentuk apapun.

Salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat ini dinilai oleh berbagai pihak memang telah berhasil menghidupkan kembali harapan dari seluruh anak bangsa yang tengah dalam kondisi kurang mampu sekaligus juga membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif akan mampu mengubah bagaimana masa depan mereka secara nyata dan menjadi jauh lebih bermartabat nantinya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Survei publik terbaru menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap program Sekolah Rakyat sebagai terobosan pendidikan inklusif di Indonesia. Data Litbang Kompas mencatat 94,4 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat, dengan 28,2 persen di antaranya menyatakan sangat setuju.

Angka tersebut menegaskan adanya mandat sosial yang besar bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program pendidikan yang menyasar kelompok paling rentan tersebut.

Dukungan publik tersebut tidak muncul tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi persoalan laten. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas hambatan itu dengan pendekatan yang lebih membumi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai ruang pemulihan kesempatan belajar yang sempat terputus.

Peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati menilai tingginya angka dukungan publik mencerminkan optimisme yang nyata. Dukungan tersebut tidak berhenti pada persetujuan normatif, melainkan disertai keyakinan bahwa Sekolah Rakyat mampu memberi peluang pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Litbang Kompas juga mencatat bahwa optimisme tersebut muncul lintas kelas sosial, tidak hanya dari kelompok bawah sebagai sasaran utama program, tetapi juga dari kelompok menengah dan atas.

Meski demikian, Litbang Kompas mengidentifikasi tantangan pada aspek pemahaman publik. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat rinci Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat strategi sosialisasi agar pesan kebijakan tersampaikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.

Dari perspektif media, Direktur Pemberitaan Kompas TV Yogie Arief Nugroho melihat penerimaan publik terhadap Sekolah Rakyat sebagai sinyal positif. Program tersebut dinilai mudah dipahami masyarakat karena menjawab kebutuhan nyata dan menyentuh persoalan dasar. Model Sekolah Rakyat tidak memposisikan pendidikan sebagai kemewahan, melainkan sebagai hak yang harus dijangkau oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis pemutusan rantai kemiskinan. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar anak-anak dari keluarga pada desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dengan dukungan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar, laboratorium, olahraga, hingga pengembangan keterampilan hidup. Pendekatan tersebut memungkinkan pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian secara lebih menyeluruh.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan asas kesetaraan dan pengembangan potensi. Sistem multi-entry dan multi-exit memberi ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai kemampuan dan ritme perkembangan masing-masing. Pendekatan tersebut menolak standar tunggal keberhasilan akademik dan mengakui keragaman kecerdasan sebagai modal utama pendidikan inklusif.

Gus Ipul juga menyampaikan optimisme terhadap target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 100 sekolah permanen setiap tahun melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Kementerian Sosial memastikan proses seleksi siswa berjalan ketat, transparan, dan bebas dari praktik titipan atau penyimpangan, sehingga program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Hingga awal 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi di 34 provinsi dengan hampir 16 ribu siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan. Pembangunan sekolah permanen juga telah dimulai di lebih dari 100 titik. Data tersebut memperlihatkan bahwa program tidak berhenti pada wacana, melainkan telah bergerak dalam skala nasional.

Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan Tes Talent DNA berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan potensi siswa. Gus Ipul menilai pendekatan tersebut krusial karena Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik.

Pemetaan berbasis teknologi memungkinkan pendidik memahami bakat siswa secara objektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Hasil awal menunjukkan keragaman potensi yang kaya, mulai dari bidang sains dan teknologi, sosial, hingga bahasa.

Perubahan yang sangat positif juga tampak pada berbagai hal lain, seperti pada aspek kesehatan dan karakter siswa. Pemerintah mencatat bahwa telah terjadi peningkatan kebugaran fisik mereka, kemudian adanya penurunan anemia, serta perkembangan sikap disiplin dan kemandirian yang secara nyata dapat dirasakan dan dilihat. Intervensi tidak hanya menyentuh anak, tetapi juga keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial.

Dengan sangat derasnya dukungan dari seluruh publik hingga mencapai sebesar 94,4 persen, maka kini Sekolah Rakyat telah berdiri megah sebagai simbol harapan baru untuk mewujudkan keterjangkauan sektor pendidikan secara jauh lebih inklusif bagi semua pihak tanpa membedakan dan tidak ada diskriminasi sama sekali.

Tantangan implementasi tentu masih ada, namun legitimasi sosial yang sangat kuat dari seluruh masyarakat tersebut telah memberi fondasi penting bagi keberlanjutan program pemerintah itu. Pasalnya, memang Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar menghadirkan ruang belajar semata, tetapi juga sekaligus membuka kembali masa depan bagi ribuan anak yang selama ini masih berada di pinggir sistem pendidikan nasional agar seluruhnya terjangkau dan mampu mengenyam pendidikan secara layak. (*)

)* Kontributor Lembaga Sadawira Utama

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Apresiasi publik terus mengalir deras terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan yang dinilai paling inklusif dan berpihak kepada kelompok masyarakat paling rentan.

Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026, Sekolah Rakyat langsung memantik harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan yang selama bertahun-tahun tertutup aksesnya terhadap pendidikan layak. Program tersebut dipandang sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan tanpa diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak sekadar hadir sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial jangka panjang. Pemerintah merancang program tersebut untuk merangkul anak-anak dari keluarga prasejahtera pada desil satu dan dua, termasuk anak jalanan serta kelompok rentan lain yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Pendekatan tersebut menempatkan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penerimaan siswa, bukan prestasi akademik masa lalu, sehingga peluang belajar terbuka luas bagi mereka yang paling membutuhkan.

Apresiasi datang dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas. Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan penghargaan kepada jajaran kementerian dan pemerintah daerah atas kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan Sekolah Rakyat berdiri dan beroperasi di banyak wilayah. Dukungan tersebut menegaskan bahwa program tersebut bukan proyek sektoral semata, melainkan agenda nasional yang membutuhkan sinergi berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian mendalam Presiden terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan. Menurutnya, negara tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menyediakan akomodasi, lingkungan belajar yang berkualitas, serta program pemberdayaan bagi orang tua.

Pendekatan terpadu tersebut dirancang agar pendidikan anak berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas keluarga, sehingga dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi juga mengangkat kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh. Ia menilai program tersebut sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang istimewa sekaligus warisan kebijakan sosial yang berorientasi jangka panjang.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada konsep holistik yang diterapkan selama dua puluh empat jam. Sekolah tersebut menggunakan sistem berasrama dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung negara, mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan bergizi tiga kali sehari, hingga layanan kesehatan. Pendekatan tersebut memastikan anak-anak dapat belajar tanpa dibebani persoalan dasar yang selama ini kerap menghambat proses pendidikan, seperti kekurangan gizi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Meski menyasar kelompok miskin, Sekolah Rakyat tidak menurunkan standar kualitas. Pemerintah justru membekali sekolah tersebut dengan kurikulum modern berbasis digital serta metode pengembangan bakat yang adaptif.

Penggunaan pendekatan pemetaan potensi, termasuk metode Talent DNA, memungkinkan pendidik mengenali keunikan setiap siswa dan mengarahkan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Konsep tersebut menegaskan bahwa anak dari keluarga miskin memiliki potensi yang sama besarnya untuk berkembang dan berdaya saing.

Dari sisi implementasi, data Kementerian Sosial menunjukkan hingga akhir 2025 telah beroperasi 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa. Program tersebut didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan.

Evaluasi awal memperlihatkan dampak positif yang signifikan, terutama pada kesehatan dan perkembangan akademik siswa. Sistem asrama dengan pemenuhan gizi terukur mendorong peningkatan kebugaran fisik, konsentrasi belajar, serta kedisiplinan.

Apresiasi yang paling kuat justru datang dari lapangan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai perwujudan nyata keadilan sosial.

Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara adil bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ia mengamati perubahan karakter siswa yang sangat nyata melalui pembinaan intensif di lingkungan asrama, mulai dari kedisiplinan, kepercayaan diri, hingga semangat belajar.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat miskin, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada tahap perintisan. Pemerintah telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di lebih dari seratus lokasi baru. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia memastikan proses pembangunan berjalan cepat dan berkualitas sebagai bagian dari komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia sekolah.

Melihat respons publik dan capaian awal tersebut, Sekolah Rakyat semakin dipersepsikan sebagai program yang benar-benar merangkul semua lapisan. Program tersebut tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga membuka kembali masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

Apresiasi yang terus mengalir dari segenap elemen publik tersebut jelas menjadi suatu penanda yang sangat nyata bahwa memang masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar pada terwujudnya pendidikan yang jauh lebih adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua kalangan.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat berdiri sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil sekaligus fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih setara dan berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 197 titik lokasi yang akan digunakan untuk relokasi sekaligus pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut.

Maruarar menyampaikan, percepatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami bergerak cepat dan telah mengusulkan sejumlah titik lokasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk pembangunan hunian tetap,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, khusus di Aceh, total lahan relokasi yang diusulkan seluas 473,09 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 titik lahan telah melalui proses verifikasi lapangan dan dinyatakan layak untuk segera dibangun.

“Khusus untuk Aceh, kami mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 473,09 hektare dan daya tampung mencapai lebih dari 28 ribu unit rumah. Dari jumlah itu, sebagian telah diverifikasi dan dinyatakan layak,” jelasnya.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus aman dari potensi bencana.

“Lokasinya harus aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan sumber kehidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan pendataan kerusakan rumah menjadi fondasi utama percepatan pemulihan pascabencana.

“Kunci percepatan bantuan ada pada data yang jelas, mana rumah rusak ringan, sedang, dan berat di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Mendagri.

Lanjut Tito, Presiden memberikan perhatian besar agar layanan dasar masyarakat segera pulih, khususnya bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa kompensasi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

“Bantuan ini diharapkan bisa segera dimanfaatkan agar warga mulai beres-beres dan kembali beraktivitas,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah memprioritaskan relokasi permanen melalui pembangunan hunian tetap huntap. Selama proses tersebut, masyarakat difasilitasi hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 197 titik pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hunian tetap tersebut akan dibangun di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya bagi korban banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap telah dipersiapkan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga tahapan lelang dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.

Ia merinci, dari total 197 titik yang disiapkan, sebanyak 153 titik berada di Aceh, 16 titik di Sumatra Utara, dan 28 titik di Sumatra Barat. Seluruh lokasi tersebut diproyeksikan menjadi kawasan hunian tetap yang bersifat permanen, bukan sekadar hunian sementara.

Menteri PKP menegaskan pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi hunian harus dekat dengan pusat aktivitas dan ekosistem kehidupan masyarakat.

“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Maruarar mendorong percepatan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap di berbagai titik tersebut dapat mulai dilaksanakan pada Februari 2026.

Selain aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dalam penanganan pascabencana. Menurut Maruarar, keseragaman data menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hunian tetap berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, jumlah rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Kondisi tersebut menjadi dasar percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan mendukung keberlanjutan kehidupan sosial serta ekonomi. #

Oleh : Teuku Rasya )*

Aceh, provinsi yang kaya budaya dan sejarah, kembali menjadi sorotan dalam upaya menghadapi tantangan alam dan sosial. Awal 2026, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat adalah operasi modifikasi cuaca sebagai strategi pengendalian curah hujan ekstrem. Upaya ini bertujuan menekan intensitas hujan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus melindungi keselamatan warga. Melalui ratusan sortie penyemaian awan menggunakan bahan seperti Natrium Klorida dan kapur tohor, pemerintah berupaya mengatur kondisi cuaca di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh dan kawasan sekitarnya.

Masyarakat Aceh menyambut positif langkah modifikasi cuaca yang dipimpin oleh BNPB, bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait lainnya. Bagi warga yang masih dalam proses memulihkan kehidupan pascabencana banjir dan longsor akhir tahun lalu, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat dan penuh tanggung jawab dari pemerintah. Dampak langsung dari modifikasi cuaca adalah berkurangnya potensi gangguan hujan ekstrem yang dapat menghambat proses distribusi bantuan, evakuasi, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga saat ini, sebanyak 4.280 unit huntara telah memasuki tahap pengerjaan fisik. Di Provinsi Aceh, dukungan berbagai pihak telah menghasilkan serah terima 200 unit hunian kepada warga terdampak di sejumlah lokasi prioritas, BNPB juga mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan potensi cuaca ekstrem yang dapat menghambat proses pemulihan.

Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan huntara terus meningkat, sementara intensifikasi operasi modifikasi cuaca (OMC) telah mencapai lebih dari seribu sortie yang tersebar di wilayah Sumatera termasuk Aceh. Hal ini mencerminkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam upaya memastikan pemulihan pascabanjir berjalan secara komprehensif.

Dalam suasana masyarakat yang bersemangat membangun kembali wilayahnya, kekinian muncul pula komitmen kuat warga Aceh untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Seiring dengan semangat pemulihan itu, warga secara tegas menolak segala bentuk eksistensi kelompok separatis yang mencoba mengusik ketentraman dan proses rehabilitasi. Pernyataan ini muncul di tengah momentum pemulihan, di mana masyarakat mengedepankan semangat persatuan dan menolak simbol atau kelompok separatis yang pernah menjadi bagian dari konflik masa lalu. Komunitas masyarakat menyadari bahwa upaya menjaga persatuan bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari proses membangun kembali kehidupan yang lebih baik di Aceh.

Aceh pernah mengalami konflik panjang dengan kelompok separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka hingga tercapainya Perjanjian Damai Helsinki pada 2005. Sejak itu, dinamika politik Aceh bergerak ke arah yang lebih konstruktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski sesekali simbol dan narasi separatis masih muncul di ruang publik, pemerintah dan masyarakat menanggapinya dengan sikap waspada dan penolakan tegas. Bagi warga Aceh, menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan dinilai jauh lebih penting daripada menghidupkan kembali ideologi lama yang berpotensi memecah belah persatuan.

Dukungan warga Aceh terhadap kebijakan modifikasi cuaca serta penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis berangkat dari kesadaran bersama akan pentingnya stabilitas dan kemajuan. Masyarakat menilai fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pemberdayaan komunitas. Pemerintah daerah pun aktif melibatkan warga dalam kegiatan relawan, pembangunan, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Operasi modifikasi cuaca yang dinilai efektif mendapat dukungan luas karena dipahami sebagai bagian penting dari mitigasi bencana di wilayah rawan hujan ekstrem seperti Aceh. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong. Warga berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat mampu mendorong Aceh bangkit lebih kuat dengan ketahanan sosial dan ekonomi yang semakin solid.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengatakan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar Aceh tetap aman, damai, serta fokus pada agenda pemulihan dan pembangunan ke depan. Fokus utama kita saat ini adalah pemulihan dan membantu korban agar dapat bangkit kembali. Persatuan adalah kekuatan Aceh

Lebih jauh lagi, sikap warga Aceh yang menolak eksistensi kelompok separatis di tengah pemulihan bencana menandakan kedewasaan politik dan sosial masyarakat setempat. Alih-alih terpecah oleh isu-isu yang tidak relevan dengan kesejahteraan mereka, masyarakat memilih fokus pada aspek-aspek yang membawa kemajuan dan keamanan. Hal ini menggarisbawahi bahwa Aceh saat ini tidak hanya bangkit secara fisik pascabencana, tetapi juga semakin kuat dari segi persatuan dan integritas nasional.

Seiring berjalannya waktu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di Aceh diyakini akan terus berkembang. Kebijakan modifikasi cuaca yang didukung penuh oleh warga, serta penolakan terhadap upaya separatis yang merugikan, menjadi gambaran nyata bagaimana semangat kebangsaan dan kerja sama bisa menjadi fondasi kuat dalam menghadapi masa depan. Aceh tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga tumbuh sebagai simbol ketahanan masyarakat yang bersatu, resilien, dan penuh harapan.

)* Pengamat kebijakan Publik

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Penanganan banjir di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan perkembangan yang semakin positif, seiring dengan mulai teratasinya sejumlah titik rawan yang sebelumnya kerap terdampak parah. Upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.

Perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana menjadi indikator arah kebijakan yang semakin tepat sasaran. Meski tantangan masih ada, tren penanganan ini memberi harapan bahwa risiko banjir di Sumatra dapat ditekan secara berkelanjutan jika konsistensi tetap dijaga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan sejumlah Menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut intstruksi Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Dari pertemuan tersebut, telah terpetakan situasi terkini setelah masa tanggap darurat. Tito mengatakan, ada daerah yang sudah selesai dipulihkan, namun ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat hingga sekitar 10 hari ke depan.

Tito menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, Sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemulihan ditandai dengan Kembali berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, beroperasinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Kendati demikian, ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian khusus. Mantan Kapolri itu menjabarkan, di Provinsi Aceh sebanyak 11 daerah dari 18 kabupaten/kota sudah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih butuh penanganan lanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi di Sumut dan Sumbar.

Tito mengungkapkan, meski mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, beberapa daerah tetap memerlukan penanganan khusus sesuai tingkat dampak bencana. Ia juga menekankan terkait dengan percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu pendataan keseluruhan rampung ke pemerintah pusat.

Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir kembali pulih dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, tahap pemulihan berangsur dilakukan sejak minggu pertama Januari 2026.

Saat ini sektor kesehatan sudah memasuki tahap ketiga, yakni fase pemulihan. Budi berharap pada akhir Maret 2026 semua fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat pulih Kembali.

Ia mengatakan, tahapan pemulihan ini merupakan yang paling berat karena langkah akhir memastikan fasilitas kesehatan terdampak kembali beroperasi, seperti alat-alat kesehatan harus dipastikan benar-benar bisa dipakai, alat rumah sakit yang tidak murah, dan alat pendukung operasional kesehatan lainnya yang harus juga diganti.

Pemulihan rumah sakit menjadi salah satu prioritas pemerintah karena merupakan layanan yang paling vital untuk dapat menyelamatkan korban terdampak. Sejak bencana terjadi banyak fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi.

Sejak 1 Desember 2025, Kemenkes membentuk Pusat Krisis Kesehatan di tiga provinsi terdampak untuk mendata aset rumah sakit dan Puskesmas. saat ini seluruh 87 RSUD di daerah terdampak bencana mulai dapat beroperasi kembali.

Kemudian pada minggu kedua Desember 2025, proses pemulihan telah dilakukan 867. Dari angka tersebut, 152 di antaranya terdampak parah. Sekarang tinggal tiga lagi yang belum bisa beroperasi, yaitu di Aceh Tengah, Rusip Antara; di Aceh Tenggara, Jambur Laklak; dan di Aceh Timur, Lokop,

Budi menjelaskan, Kemenkes hingga kini telah mengirimkan 4.000 relawan yang ditempatkan di 1.000 pengungsian tersedia. Relawan kesehatan memang diprioritaskan untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir.

Secara keseluruhan, perkembangan penanganan banjir di Sumatra memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mulai berjalan lebih solid dan terarah. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan terpadu mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Meski demikian, perhatian terhadap daerah yang masih berada dalam fase penanganan lanjutan tidak boleh berkurang. Ketepatan data, kecepatan respons, dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan pemulihan antarwilayah.

Pemulihan sektor kesehatan dan perumahan harus terus dikawal karena keduanya menyangkut langsung keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Keberhasilan pada dua sektor ini akan menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Ke depan, penanganan banjir di Sumatra perlu diarahkan tidak hanya pada respons darurat dan rehabilitasi, tetapi juga pada upaya mitigasi jangka panjang. Dengan komitmen yang konsisten dan pengawasan yang kuat, arah positif yang telah terlihat saat ini dapat menjadi fondasi pengelolaan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut menuntut setiap negara untuk memiliki strategi kebijakan yang adaptif, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang. Gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta dinamika suku bunga global menjadi faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia mengambil peran strategis dengan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Danantara hadir sebagai simpul koordinasi yang menjembatani berbagai pemangku kepentingan kebijakan ekonomi. Melalui forum koordinasi lintas lembaga, Danantara mendorong dialog yang intensif antara pembuat kebijakan fiskal dan moneter agar setiap langkah strategis dapat saling menguatkan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan global yang bersifat multidimensi dan bergerak cepat, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang terukur dan terpadu.

Danantara Indonesia memproyeksikan kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi penopang utama perekonomian nasional pada 2026. Dalam laporan Danantara Economic Outlook 2026, arah kebijakan pemerintah mulai bergeser dari fase penyesuaian dan pengetatan menuju strategi yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia berada dalam fase konsolidasi akibat reprioritisasi anggaran, pengetatan likuiditas, serta transisi kebijakan di bawah pemerintahan baru. Kondisi tersebut sempat menekan pertumbuhan kredit dan konsumsi rumah tangga. Namun, memasuki paruh kedua 2025, berbagai indikator mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Danantara menilai perubahan arah kebijakan fiskal akan menjadi salah satu katalis terpenting pada 2026, terutama melalui percepatan belanja negara dan penguatan permintaan domestik. Kebijakan fiskal diperkirakan akan beralih menjadi pro-pertumbuhan, didukung oleh eksekusi yang lebih kuat serta program-program unggulan yang memperkuat permintaan domestik.

Salah satu faktor yang dinilai berperan besar adalah semakin solidnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai tidak hanya mempercepat penyaluran belanja pemerintah, tetapi juga menciptakan dorongan permintaan yang lebih konsisten bagi perekonomian sepanjang 2026.

Di sisi moneter, Danantara melihat dampak pelonggaran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan sepanjang 2025 belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas ekonomi. Pemangkasan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 125 basis poin diperkirakan baru akan memberikan efek yang lebih nyata terhadap pertumbuhan kredit dan kegiatan usaha pada tahun depan.

BPI Danantara Indonesia bersiap melakukan reformasi besar-besaran terhadap perusahan BUMN pada 2026, termasuk bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Danantara, perbankan BUMN yang lebih sehat akan mengurangi kebocoran anggaran negara, sementara peningkatan dividen berkontribusi memperkuat posisi fiskal.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan Danantara telah menyiapkan sejumlah langkah reformasi dengan menajamkan fokus bisnis masing-masing bank, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan dan penyaluran pembiayaan.

Rosan mencontohkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan diperkuat untuk fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ritel, dengan dukungan teknologi sebagai faktor utama.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP), Firmansyah, mengatakan potensi terbesar Danantara tidak berasal dari ekspansi tenaga kerja atau peningkatan belanja jangka pendek. Menurutnya, kontribusi utama Danantara justru terletak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui investasi jangka panjang yang terarah.

Firmansyah menjelaskan, Danantara dirancang sebagai platform investasi strategis, bukan sekadar instrumen penyaluran belanja. Fokus utamanya adalah mendorong proyek-proyek yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional secara berkelanjutan. Potensi terbesar Danantara itu bukan dari menambah tenaga kerja atau belanja sesaat, tetapi dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Firman mengatakan terdapat tiga mekanisme utama yang menjadi sumber kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi. Mekanisme pertama adalah investasi produktif jangka panjang, terutama pada sektor infrastruktur strategis, industri pengolahan, energi, dan pangan. Sebagai platform investasi jangka panjang, Danantara bukan sekadar menghimpun dana lalu membelanjakannya. Dana tersebut diarahkan ke proyek-proyek strategis, seperti infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan.

Menurut Firman, penguatan industri pengolahan memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian. Selain itu, investasi pada teknologi dan logistik juga dinilai krusial, mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang diinisiasi Danantara mencerminkan komitmen untuk menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kokoh. Tantangan global yang kompleks membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak terfragmentasi, melainkan saling terhubung dan saling memperkuat. Dengan sinergi yang solid, kebijakan ekonomi dapat lebih efektif dalam meredam guncangan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan global.

Konsistensi dalam menjaga koordinasi ini menjadi kunci. Dinamika global akan terus berubah, dan respons kebijakan harus senantiasa diperbarui berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Melalui peran strategis Danantara, koordinasi fiskal dan moneter diharapkan tidak hanya menjadi respons jangka pendek terhadap krisis, tetapi juga menjadi kerangka kerja berkelanjutan dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Marliana Tarigan )*

Pembentukan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) nasional menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di era ketidakpastian ekonomi dunia, negara tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter konvensional. Diperlukan instrumen investasi negara yang kuat, profesional, dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan kekayaan nasional dapat dikelola secara optimal. Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, sekaligus menjadi simbol transformasi baru dalam pengelolaan aset dan investasi strategis Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara dibentuk pemerintah sebagai lengan investasi strategis negara yang memiliki peran lebih luas dibandingkan sekadar pengelola dana. Danantara tidak hanya mengatur portofolio investasi, tetapi juga mengoperasikan investasi secara aktif, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara, dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih progresif dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.

Lebih jauh, Rosan menekankan bahwa Danantara dirancang sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional. Mandat utama Danantara adalah mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tercipta sinergi yang lebih kuat antarentitas usaha negara. Indonesia memiliki lebih dari seribu entitas BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di berbagai sektor strategis, mulai dari keuangan, energi, infrastruktur, hingga telekomunikasi. Skala besar ini merupakan potensi luar biasa yang selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan akibat fragmentasi pengelolaan dan kurangnya koordinasi lintas sektor.

Melalui konsolidasi tersebut, Danantara diharapkan mampu memperbesar nilai aset negara dan memastikan setiap keputusan investasi dijalankan secara terintegrasi, profesional, serta berorientasi jangka panjang. Dengan tata kelola yang lebih terpusat dan berbasis prinsip kehati-hatian, Danantara berpotensi menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan daya saing BUMN, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang disoroti Rosan adalah perubahan mekanisme pengelolaan dividen BUMN. Dividen yang sebelumnya langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan kini dapat dikelola secara lebih prudens oleh Danantara. Dana tersebut kemudian diinvestasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan kinerja BUMN sekaligus menopang masa depan perekonomian nasional. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah dalam mengelola keuangan negara, di mana dividen tidak hanya dilihat sebagai sumber penerimaan fiskal, tetapi juga sebagai modal strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peran Danantara semakin krusial dalam mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 28–29 persen. Dengan pengelolaan investasi yang lebih terarah dan terintegrasi, Danantara diharapkan mampu meningkatkan porsi investasi berkualitas yang berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan transformasi struktural ekonomi. Fokus pada sektor-sektor strategis, termasuk energi bersih dan terbarukan, menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission.

Dari sudut pandang analis, kehadiran Danantara juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan investor global. Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo, menilai bahwa momentum kehadiran Danantara dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sangat penting untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia kepada dunia. Menurutnya, kemampuan Danantara dalam mengelola modal negara dalam skala besar menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan para investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dradjad memandang WEF 2026 sebagai panggung strategis bagi Danantara untuk menjelaskan kepada para pemimpin dunia dan inovator teknologi mengenai iklim bisnis yang ingin dibangun Indonesia melalui SWF nasional ini. Kejelasan visi, transparansi tata kelola, serta konsistensi kebijakan akan menjadi faktor penentu dalam menarik minat investasi global. Dengan komunikasi yang tepat dan terukur, Danantara berpotensi menjadi jangkar kepercayaan yang memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Pandangan optimistis juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan periode 2011–2014, Gita Wirjawan. Ia menilai kehadiran Danantara Indonesia dalam forum global seperti WEF berpotensi menjadi magnet bagi pelaku ekonomi dan bisnis dunia. Posisi Danantara sebagai pengelola investasi negara dengan mandat strategis dan skala pengelolaan yang besar memberikan daya tarik tersendiri bagi investor global yang ingin memahami peluang ekonomi Indonesia secara langsung. Menurut Gita, forum internasional tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang membangun jejaring ekonomi global yang saling menguntungkan.

Keberadaan Danantara sebagai alokator modal negara memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia siap berkolaborasi secara setara dengan berbagai institusi dan pelaku ekonomi internasional. Hal akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan membentuk persepsi bahwa Indonesia bisa menjadi mitra strategis jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, kepemimpinan yang profesional, serta visi jangka panjang yang jelas, Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi pilar utama transformasi ekonomi Indonesia dan mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan Danantara dan program Asta Cita menjadi instrumen strategis untuk membebaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) sekaligus mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Program Asta Cita dinilai menjadi flagship dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan dirancang untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang.

Eka menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional saat ini bertumpu pada trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan serta pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Danantara mendorong investasi pada sektor prioritas dengan multiplier effect tinggi,” ungkap Eka.

Eka menilai, Danantara diproyeksikan menjadi katalis utama penguatan struktur ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor-sektor strategis.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas, Ibnu Yahya, yang menyoroti tantangan struktural ekonomi nasional.

“Danantara harus diarahkan untuk meningkatkan kompleksitas produk, tidak hanya di tambang tapi juga produk bernilai tambah tinggi,” jelasnya.

Bappenas sendiri menargetkan porsi industri manufaktur meningkat dari 21,9 persen menjadi 28 persen pada tahap pertama RPJPN, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk berpendapatan menengah.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan makro 2026, Danantara memandang bahwa sinergi fiskal, moneter, dan peran Danantara menjadi trisula ekonomi utama dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat.

Kebijakan fiskal dinilai memberikan dampak paling nyata dengan orientasi pro-growth dan penghapusan hambatan administratif agar pencairan anggaran berjalan lebih cepat.

Program prioritas Makan Bergizi Gratis, misalnya, dengan percepatan pembukaan stasiun makanan di berbagai wilayah, dinilai mampu memastikan dorongan sisi permintaan yang lebih konsisten pada 2026.

Dari sisi moneter, dampak penurunan suku bunga sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 diperkirakan mulai terasa penuh pada tahun berikutnya.

“Permintaan pinjaman modal kerja, khususnya, diperkirakan akan pulih seiring dengan aktivitas bisnis yang diperbarui dan biaya operasional terkait,” sebagaimana tertulis dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026.

Danantara juga menegaskan perannya sebagai katalis domestik, baik melalui penyebaran modal awal oleh Danantara Investment Management (DIM) maupun optimalisasi BUMN oleh Danantara Asset Management (DAM).

Hal ini merupakan pertanda yang menjanjikan, karena model yang dipimpin investasi merupakan jalan teraman bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

[w.R]