Jakarta, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui berbagai instrumen strategis yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik. Salah satu langkah yang dinilai krusial dalam strategi ekonomi tahun 2026 adalah penguatan peran Danantara sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Kehadiran Danantara diposisikan tidak hanya sebagai lembaga pengelola aset, tetapi juga sebagai motor penggerak nilai tambah ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan dalam kerangka kebijakan ekonomi 2026, Danantara diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Optimalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan aset strategis negara, memperkuat neraca fiskal, serta membuka ruang pembiayaan baru bagi proyek-proyek prioritas pemerintah. Dengan tata kelola yang kuat, Danantara menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset strategis, memperkuat kondisi fiskal nasional, serta menciptakan sumber pembiayaan baru bagi program prioritas pemerintah” ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa peran Danantara sangat strategis dalam mendorong investasi, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian. Melalui pengelolaan portofolio yang terukur dan selektif, Danantara dapat menjadi katalis dalam menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Sinergi dengan BUMN dan pelaku usaha lainnya juga menjadi fokus untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

Guru Besar FEB Undip, Firmansyah mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Danantara juga diharapkan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada sektor infrastruktur, energi, industri pengolahan, dan ekonomi hijau menjadi prioritas yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.

“Dengan pendekatan berbasis nilai tambah dan keberlanjutan, Danantara diharapkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan” katanya.

Danantara diharapkan berperan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan. Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat regulasi, pengawasan, dan akuntabilitas Danantara agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, Danantara diyakini mampu menjadi pilar utama strategi ekonomi pemerintah tahun 2026, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus diperkuat sebagai fondasi layanan kesehatan primer nasional hingga ke tingkat daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan optimisme mampu mencapai target cakupan 46 persen pada 2026, seiring hasil evaluasi pelaksanaan Program CKG 2025 dan meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, Program CKG telah diikuti oleh 70,8 juta orang atau sekitar 24,9 persen dari total populasi Indonesia.

“Proporsi penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia sebesar 46 persen dari total penduduk,” ujar Aji Muhawarman,

Menurut Aji, capaian CKG pada tahun pertama merupakan pencapaian terbesar dalam sistem kesehatan nasional karena untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Penyelenggaraan CKG masih berfokus pada pelayanan di puskesmas dan belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas,” kata Aji.

Ke depan, Kemenkes akan memperluas sosialisasi CKG, memperkuat layanan di luar gedung, serta mengintegrasikan tindak lanjut layanan dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kemenkes menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan lanjutan tanpa kendala finansial,” kata Aji.

Pada daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil signifikan. Dinas Kesehatan setempat mengoptimalkan peran 14 puskesmas untuk memperluas jangkauan Program CKG. Hasilnya, sebanyak 103.028 jiwa atau 40,96 persen dari total penduduk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang 2025, melampaui target nasional sebesar 36 persen.

Administrator Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kolaka, Rahmatiah menegaskan bahwa penguatan layanan tingkat pertama dan strategi jemput bola menjadi kunci keberhasilan.

“Kami terus mengoptimalkan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya. Saat ini ada 14 puskesmas di Kabupaten Kolaka yang aktif melayani PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terjangkau,” ujarnya.

Layanan CKG di Kolaka mencakup pemeriksaan gula darah, kesehatan jiwa, skrining paru-paru, pengukuran lingkar perut, status gizi, hingga pemeriksaan telinga dan mata.

“PKG sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak dini. Jika risiko ditemukan lebih awal, kita bisa melakukan pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah,” katanya.

Sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi efektif di daerah diharapkan memperkuat CKG sebagai instrumen utama peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pendekatan promotif dan preventif di sektor kesehatan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya strategis membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini. Program ini tidak hanya difokuskan pada deteksi penyakit tidak menular, tetapi juga diperluas untuk menjangkau penyakit menular yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, skrining kusta resmi dimasukkan ke dalam Program CKG. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat upaya eliminasi kusta melalui deteksi dini yang lebih luas dan terstruktur.

“Kita tinggal ubah sedikit isinya. Tadinya belum ada skrining lepra, sekarang kita masukkan skrining lepra mulai tahun ini,” ujar Budi di Jakarta.

Menurut Menkes, meskipun kusta merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang relatif rendah, pemerintah tetap berkomitmen aktif untuk menemukan kasus sedini mungkin agar penderita segera mendapatkan pengobatan. Jumlah penderita kusta di Indonesia saat ini tercatat sekitar 13.000 hingga 15.000 orang, namun angka tersebut diyakini masih belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kita harus aktif menemukan penderita. Kalau ketemu, langsung kita obati sampai sembuh,” tegasnya.

Sebagai bentuk dorongan kepada daerah, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi sekaligus menghilangkan rasa takut dalam pelaporan kasus.

Selain integrasi skrining kusta dalam CKG, pemerintah juga memperkuat deteksi melalui pemeriksaan PCR, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah memastikan seluruh pasien kusta mendapatkan pengobatan secara tuntas selama enam hingga 12 bulan, disertai pemberian profilaksis bagi keluarga dan kontak erat guna memutus rantai penularan. Indonesia sendiri menargetkan eliminasi kusta secara nasional pada tahun 2030.

Senada, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, menekankan bahwa persoalan kusta tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat.

“Keberhasilan kebijakan kesehatan pemerintah melalui CKG, memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dampak stigma dapat ditekan secara berkelanjutan,” kata Hasan Ansori.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, mengingatkan bahwa Indonesia masih berada di posisi tiga besar dunia kasus kusta bersama India dan Brasil. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif.

“Pemberantasan kusta tidak bisa hanya dengan pendekatan medis. Kita juga membutuhkan pendekatan sosial dan keagamaan untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang kusta,” jelas Ilham.

Implementasi Program CKG juga menunjukkan dampak nyata di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, misalnya, telah melakukan pemeriksaan terhadap 16.694 ibu hamil melalui CKG sebagai upaya mencegah penularan hepatitis secara vertikal dari ibu ke anak. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menegaskan pentingnya pelaksanaan CKG minimal satu kali dalam setahun. Namun, pemerintah daerah mengakui masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat stigma dan rasa takut mengetahui kondisi kesehatannya.

Melalui perluasan cakupan layanan dan penguatan edukasi publik, Program CKG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya sadar kesehatan, mendorong deteksi dini, serta menekan beban penyakit di masa depan.

(*/rls)

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem kesehatan nasional, khususnya pada aspek promotif dan preventif. Salah satu terobosan utama yang dinilai efektif dan berdampak luas adalah Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang kini menjadi pilar strategis dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan tanpa biaya, tetapi juga mengubah paradigma masyarakat dari berobat saat sakit menjadi menjaga kesehatan sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan CKG sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional. Program yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik dari sisi ekonomi maupun wilayah. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan CKG mencatat capaian yang sangat signifikan dan mendapat apresiasi luas dari publik. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara dalam layanan kesehatan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya.

Data mutakhir Kemenkes menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan CKG telah menembus lebih dari 70 juta peserta. Berdasarkan laporan harian, tercatat sebanyak 70.292.151 orang hadir dari total 73.128.356 pendaftar, atau setara dengan tingkat kehadiran mencapai 96,12 persen. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Capaian tersebut sekaligus menegaskan bahwa CKG bukan sekadar program simbolik, melainkan kebutuhan nyata masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap CKG merupakan indikator meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya deteksi dini penyakit. Menurutnya, banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan metabolik dapat dicegah atau dikendalikan lebih baik apabila terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu, CKG dinilai sangat relevan dalam menekan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan CKG 2025 mencatat bahwa program ini telah menjangkau sekitar 70,8 juta orang atau setara 24,9 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah untuk memperluas jangkauan CKG pada tahun 2026. Kemenkes menargetkan cakupan CKG mencapai 46 persen dari total penduduk, mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Target ambisius ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi kesehatan nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Program CKG juga dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah sistem kesehatan Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah menyediakan layanan cek kesehatan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa biaya, sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan CKG tidak terlepas dari dukungan ribuan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan di 38 provinsi, melibatkan 514 kabupaten/kota, serta didukung oleh lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan di lapangan menjadi kunci utama keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Di tingkat daerah, animo masyarakat terhadap CKG juga terlihat, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menilai CKG sebagai instrumen penting dalam mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menekankan bahwa idealnya CKG dilakukan minimal satu kali dalam setahun oleh setiap warga negara.

Meski demikian, Lana mengakui bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya CKG masih perlu terus ditingkatkan. Fasilitas yang telah disiapkan di puskesmas belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2025, target cakupan CKG di Kota Yogyakarta sebesar 36 persen memang berhasil tercapai, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki stigma negatif, seperti anggapan bahwa lebih baik tidak mengetahui penyakit yang diderita. Padahal, melalui CKG, potensi penyakit tidak menular dapat dicegah dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih serius.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain penyediaan layanan, edukasi publik juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan CKG. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa mengetahui kondisi kesehatan sejak awal justru menjadi langkah bijak untuk menjaga kualitas hidup. Dengan deteksi dini, risiko komplikasi dapat ditekan, biaya pengobatan dapat diminimalkan, dan produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga.

Sebagai salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto, CKG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya sadar kesehatan di tengah masyarakat. Ke depan, perluasan cakupan, penguatan kualitas layanan, serta integrasi data kesehatan nasional akan semakin memperkuat posisi CKG sebagai instrumen strategis pembangunan kesehatan. Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan masyarakat luas, Program Cek Kesehatan Gratis diyakini akan menjadi warisan penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera.
*) Pemerhati kesehatan masyarakat

Oleh : Gavin Asadit )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) semakin menegaskan perannya sebagai fondasi strategis dalam pencegahan penyakit di Indonesia dan bagian integral dari penguatan sistem kesehatan nasional. Memasuki tahun 2026, implementasi CKG tidak hanya menunjukkan capaian jumlah peserta yang signifikan tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma layanan kesehatan dari yang lebih berfokus pada kuratif menjadi preventif dan promotif.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, data resmi menunjukkan bahwa lebih dari 70 juta orang telah memanfaatkan layanan CKG, menyentuh hampir sepertiga total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini berdasar laporan harian Kementerian Kesehatan yang mencatat 70,292,151 peserta hadir dari total 73,128,356 pendaftar hingga akhir Desember 2025. Partisipasi tersebut sangat menggembirakan mengingat cakupan luas yang dijangkau oleh layanan kesehatan pemerintahan di seluruh provinsi Indonesia.

Program CKG dirancang untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat Indonesia di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, sekolah, serta melalui kegiatan jemput bola di komunitas, tempat kerja, dan ruang publik. Pemerintah memandang deteksi dini melalui CKG sebagai langkah penting untuk menurunkan beban penyakit yang dapat dicegah sejak tahap awal, mempercepat diagnosis, dan mengurangi risiko komplikasi serius di kemudian hari. Dengan pemeriksaan yang mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk tekanan darah, gula darah, dan faktor risiko lain, program ini juga membantu masyarakat memahami kondisi kesehatannya dan mengambil langkah pencegahan lebih awal.

Dalam konferensi pers terbaru pada pertengahan Januari 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG juga mengalami perluasan fungsi. Mulai 2026, Kemenkes memasukkan skrining kusta ke dalam CKG sebagai bagian dari strategi percepatan eliminasi penyakit menular tersebut. Hal ini merupakan penyesuaian substansial karena sebelumnya program CKG belum mencakup pemeriksaan tersebut. Langkah ini tidak hanya memperluas cakupan deteksi dini tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintahan untuk memberantas penyakit menular yang masih tersisa secara signifikan di Indonesia.

Menurut Budi, meskipun kusta tergolong penyakit dengan tingkat penularan rendah, pentingnya menemukan kasus sejak dini tidak bisa diabaikan. Kebijakan ini juga didukung dengan program pengobatan lengkap hingga sembuh serta pemberian profilaksis atau pencegahan bagi kontak erat penderita.

Partisipasi publik yang besar ini dianggap sebagai indikator awal bahwa pandemi mentalitas “sehat hanya saat sakit” perlahan mulai berubah. Presiden Prabowo Subianto menempatkan CKG sebagai pilar utama dalam penguatan layanan kesehatan preventif nasional. Menurut Presiden, tingginya beban penyakit yang bisa dicegah sejak dini merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem kesehatan nasional. CKG menjadi salah satu jawaban pemerintah terhadap rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta tingginya biaya pengobatan akibat penyakit yang terdiagnosis pada stadium lanjut.

Perubahan paradigma ini juga tercermin dalam target pemerintah yang lebih ambisius pada 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 46 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan evaluasi hasil program tahun sebelumnya yang telah mencakup 70,8 juta peserta atau sekitar 24,9 persen dari total populasi. Target ambisius ini menunjukkan dorongan kuat untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis di seluruh segmen masyarakat.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga tengah melakukan modernisasi dan integrasi sistem informasi CKG untuk memperbaiki pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan data kesehatan masyarakat secara real time. Meski sempat terjadi gangguan sementara pada layanan SSI/ASIK CKG pada awal Januari 2026 karena pembaruan sistem, perbaikan ini diharapkan memperkuat basis data layanan dan mendukung perencanaan kesehatan di masa depan.

Para ahli kesehatan menilai bahwa upaya memperkuat layanan preventif seperti CKG adalah kunci untuk menekan angka beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, serta mengurangi risiko penyakit menular yang masih ada seperti tuberkulosis dan kusta. Dengan deteksi dini, perawatan lebih awal, serta edukasi kesehatan yang intensif, beban penyakit tidak hanya dapat dikurangi tetapi juga memotong biaya kesehatan jangka panjang yang selama ini menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan nasional.

Seiring dengan perluasan cakupan dan integrasi program serta upaya inovatif dalam deteksi dini, CKG telah menunjukkan bahwa layanan kesehatan preventif bukan hanya idealisme kebijakan tetapi langkah praktis yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa, meminimalkan beban sosial ekonomi penyakit, dan memperkuat daya tahan sistem kesehatan nasional Indonesia di masa mendatang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Kalimantan Selatan – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai langkah awal agenda besar pemerintah memperluas akses pendidikan nasional. Peresmian tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) lalu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan prioritas pemerintah hingga 2029 dengan target pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini kita telah melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah rencana ini akan terealisasi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara nasional dapat menjangkau sekitar 500 ribu peserta didik dari berbagai wilayah Tanah Air.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam cita-cita menghapus kemiskinan ekstrem. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan.

“Saya menghimbau seluruh bangsa Indonesia, ayo bersatu, dan bekerja sama untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis dalam menatap masa depan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan Indonesia berada di jalur yang benar.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf berharap bahwa Sekolah Rakyat diharapkan dapat mencetak generasi unggul.

“Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, di lereng bukit dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” kata Mensos lirih.

Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, meski dampaknya tidak instan.

“Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh mutu pendidikan, relevansi kurikulum, tata kelola yang bersih, serta keterkaitan dengan peluang kerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” pungkasnya. ****

Jakarta – Pakar Politik juga Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tonggak penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang negara dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

“Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya konkret negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan yang lebih berkeadilan,” Ujar Ujang.

Di tengah persoalan struktural tersebut, Ujang menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi jalan paling rasional dan manusiawi untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai memahami esensi tersebut dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu poin krusial dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Presiden Prabowo tampaknya memahami betul esensi tersebut, menjadikan pendidikan salah satu poin krusial dalam Asta Cita sebagai visi strategis pemerintahannya menuju Indonesia Emas 2045.” Tambahnya.

Ujang memandang Sekolah Rakyat sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan yang layak, gratis, dan bermartabat.

“Sekolah Rakyat menjadi simbol penting bahwa negara tidak menutup mata terhadap nasib anak-anak dari keluarga miskin.” Ujarnya.

Lebih dari sekadar program pendidikan, Sekolah Rakyat mencerminkan ikhtiar negara untuk memuliakan martabat manusia dan membuka harapan masa depan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menyampaikan rasa haru atas dampak nyata program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras agar kekayaan negara dapat dirasakan seluruh rakyat, salah satunya melalui pendidikan.

“Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih semua K/L, lembaga, elemen, dukungan Bupati/ Walikota dan Gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan yang berani,” kata Presiden Prabowo pasca peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Surabaya — Pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur Tahun 2026 di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (16/1/2026).

“Bertahun kita tambah 100 insyaallah sesuai targetnya presiden. 100 Sekolah Rakyat permanen,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki fasilitas lengkap dengan daya tampung antara 300 hingga 500 siswa. Setiap sekolah akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan prioritas utama anak-anak dari keluarga desil satu atau kelompok paling rentan secara ekonomi.

Menurut Gus Ipul, saat ini kapasitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah masih bervariasi karena sebagian besar masih menggunakan gedung sementara. Kondisi tersebut membuat jumlah siswa yang dapat ditampung belum optimal. Dengan hadirnya gedung permanen, daya tampung diproyeksikan meningkat signifikan hingga lebih dari seribu siswa dalam tiga tahun untuk jenjang SD dan SMP.

Selain itu, Kementerian Sosial juga menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah menargetkan setiap kabupaten setidaknya memiliki satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung minimal 1.000 siswa jenjang SD dan SMP sebagai bagian dari pemerataan pendidikan nasional.

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang telah diresmikan Presiden Prabowo di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peresmian tersebut, Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terkesima hari ini terus terang saja, bisa ada anak yang pidatonya bisa dalam beberapa bahasa, luar biasa, bahasa Inggrisnya luar biasa,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah memastikan pengembangan Sekolah Rakyat akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan. Evaluasi berkala dilakukan agar program ini benar-benar menjadi instrumen negara dalam menjamin kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. ****

Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah kembali mendapat sorotan positif. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak anak, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat.

Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, Mugiyanto berinteraksi langsung dengan para siswa untuk memastikan rasa aman, kenyamanan, serta kualitas lingkungan belajar. Ia juga meninjau fasilitas asrama dan ruang kelas bersama jajaran Kementerian HAM setempat.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. Anak-anak di sini harus merasa aman, sehat, dan dihargai martabatnya,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pemantauan dilakukan guna memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terimplementasi secara utuh. Hasil monitoring menunjukkan pemenuhan hak dasar siswa, khususnya penyediaan asrama dan makanan, berjalan cukup baik. Meski demikian, Kementerian HAM mendorong penguatan layanan kesehatan dan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh siswa.

Komitmen negara terhadap pendidikan inklusif tersebut sejalan dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan arah pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan komprehensif melalui pendidikan gratis yang terintegrasi dengan layanan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan dukungan menyeluruh.

Pakar politik Ujang Komarudin menilai Sekolah Rakyat sebagai simbol kuat kehadiran negara bagi kelompok rentan. Ia menyebut kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemiskinan dapat diputus melalui pembangunan manusia, sebagaimana konsisten disuarakan Presiden Prabowo sejak lama. ***

Kalimantan Selatan –Pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026). Keberadaan ratusan Sekolah Rakyat tersebut secara langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo dan diharapkan menjadi asa baru bagi pemerataan pendidikan di Indonesia.

Presiden Prabowo mengungkapkan, peresmian ratusan Sekolah Rakyat menjadi terobosan besar di sektor pendidikan selama pemerintahannya, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bagi rakyatnya.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa Pembangunan manusia melalui Pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang memiliki ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta mereka yang sebelumnya terancam putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal.

Melalui program ini, tidak hanya fasilitas pendidikan yang disediakan, tetapi juga dukungan menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi, perlengkapan sekolah, hingga pendampingan sosial dan kesehatan, agar anak-anak dapat belajar dengan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi seluruh Kementerian/Lembaga yang telah bahu-membahu mewujudkan mimpi anak-anak miskin dan kurang mampu untuk bisa bersekolah. Ia mengaku terharu dengan capaian ini.

“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Terus terang saja, saya cukup bahagia, cukup besar hati. Saya terharu sebetulnya melihat dampak dari pada upaya kita,” ucap Presiden Prabowo.

Rasa haru tak hanya dirasakan oleh Presiden Prabowo. Seorang siswi kelas 4 Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya bernama Nusyifa, memberanikan diri menyerahkan sepucuk surat ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo saat peresmian Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) Banjarbaru.

Surat itu dibuat oleh tulisan tangan Nusyifa sendiri. Ia menyampaikan rasa syukurnya karena kini bisa merasakan bangku sekolah berkat hadirnya Sekolah Rakyat.

“Terima kasih Bapak Prabowo karena telah membuat Sekolah Rakyat ini, sehingga saya dan teman-teman bisa merasakan bangku sekolah,” ungkapnya.

Nusyifa juga menuliskan harapannya tentang masa depan dirinya dan teman-teman sekolahnya. Ia meyakini Sekolah Rakyat bisa menjadi ruang untuk merakit mimpi-mimpinya.

“Sekolah ini yang akan merakit kami menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan seperti Bapak,” lanjutnya.