Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi intensif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berhasil menunjukkan efektivitas operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan potensi curah hujan di Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Upaya strategis ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena alam seperti Siklon Tropis Senyar yang telah menyebabkan intensitas hujan luar biasa tinggi di Aceh dan wilayah sekitarnya.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan dengan armada pesawat khusus yang menyemai bahan seperti Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) pada ketinggian tertentu di wilayah udara Aceh. Teknologi ini bertujuan mengendalikan pembentukan awan agar intensitas hujan berkurang dan dapat dialihkan ke wilayah yang lebih aman, seperti lautan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menekan risiko bencana dan mempercepat pemulihan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca merupakan respons strategis pemerintah terhadap kondisi cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurut Muhari, OMC dilaksanakan dengan koordinasi intensif bersama BMKG dan dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara untuk penyediaan pesawat dan sumber daya.

“Operasi modifikasi cuaca lintas kementerian dan lembaga ini berfungsi sebagai dukungan mitigasi dan penanganan darurat dengan tujuan utama mengurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana melalui rekayasa pengalihan awan hujan ke wilayah yang lebih aman,” ujar Abdul.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa operasi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan di tengah tantangan cuaca ekstrem. Data terbaru menunjukkan operasi modifikasi cuaca berhasil menurunkan intensitas curah hujan di Provinsi Aceh hingga lebih dari 23 persen dibandingkan potensi curah hujan awal, sehingga mempercepat stabilisasi kondisi cuaca dan membantu proses pemulihan di lapangan.

“Operasi modifikasi cuaca bersama dengan BNPB saat ini aktif di tiga provinsi, dan terbukti menurunkan intensitas curah hujan, bervariasi dari 15% hingga 20%. Secara khusus di Aceh, paparnya, penurunan yang tercatat mencapai 23,35 persen,” ujar Andri.

Pakar klimatologi dari Institut Teknologi Bandung, Prof. dr. Siti Nurhayati, menyatakan bahwa penerapan teknologi modifikasi cuaca yang dipimpin pemerintah Indonesia merupakan bentuk inovasi adaptif terhadap perubahan iklim yang semakin dinamis.

“Langkah pemerintah melalui integrasi data BMKG dan eksekusi BNPB dalam operasi modifikasi cuaca adalah contoh nyata bagaimana negara menggunakan teknologi untuk melindungi masyarakat dari risiko cuaca ekstrem. Ini bukan saja mitigasi bencana, tetapi juga langkah preventif yang mengurangi kost sosial ekonomi dari bencana hidrometeorologi,” ujar Prof. Siti.

Sejalan dengan data terbaru BMKG, prakiraan cuaca untuk Aceh dan wilayah Sumatera Utara kini menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan dominasi curah hujan ringan hingga moderat dalam beberapa pekan terakhir, memberikan ruang bagi percepatan penanganan pascabanjir, termasuk pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Keberhasilan operasi modifikasi cuaca ini menjadi bukti nyata kerja sama antarlembaga di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Dengan sinergi teknologi dan kebijakan yang kuat, pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sekaligus memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman bencana di masa depan.***

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kaum perempuan seringkali berperan sebagai pelaku UMKM dan pekerja di sektor tersebut.

Melihat potensi tersebut, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM perempuan untuk mengakses permodalan melalui penguatan kemitraan dengan negara lain, salah satunya Kanada. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dan berbagi keahlian terkait UMKM dengan para perempuan di Indonesia.

“Jadi, kami berupaya untuk mendukung perempuan di Indonesia di berbagai bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai mengungkapkan, Pemerintah Kanada menggelontorkan 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp 266,4 miliar ke Indonesia untuk lima inisiatif baru, dengan sasaran utama penguatan UMKM yang dipimpin perempuan. Kemitraan ini bertujuan memberikan bantuan teknis sekaligus menarik investasi bagi usaha yang memberdayakan perempuan, khususnya UMKM yang dinilai memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Sarai.

Salah satu sektor prioritas dalam pengembangan UMKM Perempuan ini ialah sektor makanan olahan, agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Proyek-proyek tersebut juga difokuskan pada dukungn promosi perdagangan, peningkatan ketahanan iklim melalui organisasi perempuan dan pemuda, serta perlindungan kesehatan ibu dan bayi.

Dari total alokasi dana itu, dua proyek utama akan diimplementasikan bersama TFO Canada dan Catalyste+, yang secara spesifik menyasar peningkatan kapasitas, daya saing, dan kesiapan ekspor UMKM perempuan.

Proyek pertama, Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dengan total pendanaan 5 juta dolar Kanada (sekitar Rp60,5 miliar) untuk periode enam tahun, mendukung UMKM Indonesia di sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan serta perluasan akses ke teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim.

Kedua, Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang didanai 5 juta dolar Kanada (Rp60,5 miliar) selama enam tahun, mendukung sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring perdagangan.

Menurut Sarai, seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan prioritas pengembangan UMKM dan diversifikasi perdagangan Indonesia, sekaligus mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

“Kami menantikan kesepakatan yang bersifat game-changing ini mulai berlaku tahun ini,” pungkas Sarai.

Oleh: Anggina Kartika Sari*

Industri nasional menunjukkan optimisme tinggi dalam menyambut Program Magang Nasional sebagai salah satu terobosan strategis pemerintah untuk menyiapkan sumber talenta berkualitas dan siap bersaing di tingkat global. Program ini dipandang sebagai langkah konkret yang menjawab kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja muda yang kompeten, adaptif, serta memiliki pemahaman langsung terhadap dinamika industri. Di tengah percepatan transformasi ekonomi dan teknologi, Program Magang Nasional hadir sebagai jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara konsisten menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa keterlibatan aktif dunia usaha dalam Program Magang Nasional merupakan kunci utama keberhasilan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Melalui program ini, industri tidak hanya memperoleh akses terhadap talenta muda potensial, tetapi juga berperan langsung dalam membentuk karakter, etos kerja, dan kompetensi profesional generasi penerus bangsa.

Bagi kalangan industri, Program Magang Nasional memberikan manfaat strategis yang nyata. Perusahaan dapat berkontribusi dalam proses pembinaan lulusan perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan riil sektor usaha dan industri. Proses magang memungkinkan transfer pengetahuan, penguatan keterampilan teknis, serta pembentukan sikap kerja yang profesional sejak dini. Hal ini menjadikan lulusan perguruan tinggi lebih siap terjun ke dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi produktif sejak awal masa kerja.

Keberhasilan Program Magang Nasional tercermin dari capaian jumlah peserta yang melampaui target. Realisasi lebih dari 102 ribu peserta dari ratusan ribu pendaftar pada beberapa batch awal menunjukkan tingginya kepercayaan publik dan industri terhadap program ini. Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kebijakan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dan tuntutan pasar kerja. Keberlanjutan program ini pada tahun 2026 pun menjadi sinyal positif bagi dunia usaha bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan SDM unggul.

Dukungan terhadap Program Magang Nasional juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai program ini sebagai langkah progresif yang memberikan ruang pembelajaran nyata bagi lulusan baru. Menurutnya, magang nasional tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan praktis, tetapi juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Program ini dinilai mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja dan memperkuat daya saing angkatan kerja nasional.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Program Magang Nasional berperan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa keberlanjutan program ini merupakan bagian integral dari Paket Ekonomi yang dirancang pemerintah. Penguatan kualitas tenaga kerja melalui magang nasional diyakini akan memperkuat produktivitas industri, mendorong investasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

Program Magang Nasional juga sejalan dengan berbagai kebijakan pendukung lainnya yang bertujuan melindungi daya beli pekerja dan memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan. Integrasi antara magang nasional, insentif fiskal, perlindungan jaminan sosial, serta program padat karya mencerminkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dunia industri melihat sinergi kebijakan ini sebagai fondasi kuat bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan inklusif.

Lebih jauh, keterlibatan industri dalam Program Magang Nasional turut memperkuat citra dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional. Perusahaan yang berpartisipasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjalankan peran sosial dalam mencetak generasi pekerja yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan industri dan pembangunan SDM dapat berjalan seiring dan saling menguatkan.

Ke depan, antusiasme industri terhadap Program Magang Nasional diharapkan terus meningkat seiring dengan perluasan kuota dan jangkauan program. Dengan sistem yang terukur dan dukungan kebijakan yang konsisten, program ini diyakini mampu menjadi pilar utama dalam menciptakan talenta unggul yang dibutuhkan industri masa depan. Kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Program Magang Nasional tidak hanya dipandang sebagai program ketenagakerjaan, tetapi sebagai investasi strategis bangsa. Industri yang menyambut dan mendukung program ini sejatinya sedang menanam fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan makmur, dengan sumber daya manusia berkualitas sebagai kekuatan utamanya.

*Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Oleh: Juana Syahril)*

Program Magang Nasional mendapat apresiasi luas sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan memberikan pengalaman kerja langsung di industri dan instansi pemerintah, Program Magang Nasional berperan penting dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, terampil, dan siap menghadapi tantangan pasar tenaga kerja.

Capaian Program Magang Nasional pada batch pertama hingga ketiga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 102.696 peserta berhasil direalisasikan dari total 724.880 pelamar, melampaui target awal pemerintah sebesar 100.000 peserta. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan antusiasme besar lulusan perguruan tinggi terhadap program yang memberikan kesempatan peningkatan kompetensi sekaligus pengalaman kerja nyata. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas desain program dalam menjawab kebutuhan generasi muda akan akses dunia kerja yang lebih inklusif.

Keberhasilan Program Magang Nasional menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah untuk melanjutkan Program Paket Ekonomi pada 2026. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa berbagai program utama akan terus dilanjutkan dan diperluas sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Program Magang Nasional dipandang sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan agenda pembangunan ekonomi nasional.

Keberlanjutan Program Magang Nasional juga berjalan seiring dengan kebijakan ekonomi lainnya yang mendukung dunia usaha dan tenaga kerja. Penyesuaian berbagai insentif fiskal dan ketenagakerjaan mencerminkan pendekatan terpadu pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan kompetensi lulusan perguruan tinggi tidak terlepas dari stabilitas ekonomi dan keberlanjutan dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Ir. Yassierli, mengatakan bahwa peserta akan ditempatkan di ribuan perusahaan serta satuan kerja pemerintah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi strategi konkret dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai sekaligus memperkuat posisi lulusan perguruan tinggi di pasar kerja nasional.

Pelaksanaan pemagangan dijadwalkan mulai Oktober 2026 dengan durasi enam bulan. Selama mengikuti program, peserta memperoleh uang saku dari pemerintah dengan besaran setara Upah Minimum di wilayah penempatan. Dukungan ini memberikan kepastian finansial bagi peserta dan memungkinkan mereka fokus mengembangkan kemampuan serta kinerja selama masa magang. Skema tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Selain dukungan finansial, Program Magang Nasional memberikan manfaat utama berupa pengalaman kerja langsung. Peserta terlibat dalam aktivitas kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, baik di sektor industri maupun instansi pemerintah. Proses ini memungkinkan peserta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi ke dalam praktik kerja nyata, sekaligus memperkuat keterampilan teknis dan pemahaman terhadap standar profesional.

Menurutnya, program ini juga mendorong pengembangan keterampilan nonteknis yang menjadi faktor penting daya saing lulusan, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, disiplin, dan pemecahan masalah. Kombinasi keterampilan teknis dan nonteknis tersebut menjadikan lulusan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Setelah menyelesaikan masa magang, peserta memperoleh sertifikat resmi sebagai pengakuan atas pengalaman kerja dan tambahan kompetensi yang dimiliki.

Keterlibatan sekitar 6.000 perusahaan dan 5.000 satuan kerja pemerintah menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Seluruh proses seleksi peserta dilakukan oleh perusahaan atau satuan kerja yang membuka lowongan magang, termasuk penentuan kelulusan akhir. Mekanisme ini memastikan kesesuaian antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi peserta, sehingga hasil pemagangan lebih optimal dan relevan.

Pendaftaran Program Pemagangan Nasional dilakukan secara daring melalui aplikasi SIAPkerja di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi lowongan dan proses pemagangan juga disampaikan melalui website serta aplikasi Maganghub yang terintegrasi dengan sistem Kemnaker. Digitalisasi layanan ini mempermudah akses informasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Program ini menyasar mahasiswa semester enam ke atas atau calon lulusan perguruan tinggi, sehingga berada pada fase transisi yang tepat menuju dunia kerja. Program pemagangan berikutnya juga direncanakan kembali dibuka pada April atau Mei 2026 dengan sistem pendaftaran terbuka. Keberlanjutan ini memberikan peluang yang konsisten bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja.

Selain pemagangan dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka peluang kerja ke luar negeri, terutama pada sektor care economy, keperawatan, dan konstruksi dengan tujuan utama Jepang. Dalam skema ini, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berperan dalam proses penempatan tenaga kerja. Peluang ini memperluas cakrawala karier lulusan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Untuk mendukung optimalisasi program, Kemnaker mendorong peserta aktif memanfaatkan akun SIAPkerja yang dilengkapi berbagai fitur pengembangan kompetensi seperti Skillhub. Di sisi lain, Career Development Center perguruan tinggi didorong untuk berkoordinasi dengan Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan Balai Vokasi Sidoarjo terkait informasi pemagangan, lowongan kerja, hingga pelaksanaan job fair. Sinergi ini memperkuat peran Program Magang Nasional sebagai kebijakan strategis yang layak diapresiasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dinilai efektif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Program ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, khususnya bagi lulusan baru perguruan tinggi yang masih minim pengalaman kerja.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, saat menanggapi pelaksanaan Program Magang Nasional yang terus diperluas oleh pemerintah. Menurutnya, langkah Kemenaker menghadirkan program magang terstruktur merupakan terobosan penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif.

“Kami mengapresiasi jika Kementerian Ketenagakerjaan mampu memberikan pengalaman kepada _fresh graduate,_ para sarjana lulusan perguruan tinggi, untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman melalui Program Magang Nasional,” ujar Netty dalam keterangan persnya di Jakarta.

Netty menilai, selama ini banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan akademik memadai, namun terkendala minimnya pengalaman praktis saat memasuki dunia kerja. Melalui program magang, para peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis sesuai bidangnya, tetapi juga diperkenalkan dengan budaya kerja, etos profesionalisme, serta tuntutan kinerja di lingkungan industri dan dunia usaha.

“Program ini tidak sekadar memberi pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan mental dan kompetensi lulusan baru agar lebih adaptif menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty menyampaikan bahwa program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda dan lulusan baru. Dengan keterlibatan langsung dunia usaha dan industri, peluang peserta magang untuk direkrut menjadi tenaga kerja tetap dinilai semakin terbuka.

“Bukan tidak mungkin Program ini menjadi salah satu milestone untuk menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan bagi fresh graduate mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat magangnya,” ungkap Netty.

Ia juga mendorong agar pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi kurikulum, pendampingan, hingga kesesuaian penempatan magang dengan latar belakang pendidikan peserta. Manurunya, program yang terukur dan berkelanjutan akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM nasional.

“Pemerintah perlu memastikan Program ini berjalan secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga benar-benar menjadi solusi dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global,” pungkasnya.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan penyiapan tenaga kerja muda melalui Program Magang Nasional yang terbukti mampu meningkatkan kompetensi lulusan baru serta membuka jalan masuk ke dunia kerja. Sejumlah pihak menilai program ini menjadi instrumen strategis untuk menekan angka pengangguran usia produktif yang masih didominasi oleh fresh graduate.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang dinilai mampu memberi pengalaman langsung bagi lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, kesempatan magang terstruktur menjadi modal berharga agar anak muda dapat memahami kebutuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing.

“Kami mengapresiasi jika Kementerian Ketenagakerjaan mampu memberikan pengalaman kepada fresh graduate untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman melalui program magang nasional,” kata Netty.

Ia menilai program tersebut tak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi jembatan penting menuju dunia kerja.

“Bukan tidak mungkin program magang nasional ini menjadi salah satu milestone untuk menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan bagi fresh graduate mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat magangnya,” ujarnya.

Ia menegaskan DPR akan terus mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada generasi muda melalui program yang terukur, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dukungan senada datang dari pemerintah. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa realisasi peserta Program Magang Nasional telah mencapai 102.696 orang dari total 724.880 pelamar pada batch pertama hingga ketiga. Capaian ini melampaui target awal 100.000 peserta dan menjadi dasar pemerintah melanjutkan Program Paket Ekonomi pada 2026.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” ujarnya.

Selain magang nasional, paket kebijakan itu juga mencakup perpanjangan insentif perpajakan dan dukungan sosial ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli memastikan program pemagangan nasional Maganghub kembali dibuka tahun ini. Batch selanjutnya akan dimulai pada April, setelah penyelesaian batch pertama.

Pada pelaksanaan sebelumnya, Kemnaker menyediakan 100.000 kuota yang dibagi dalam tiga batch, dengan penempatan di instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Meski demikian, evaluasi menunjukkan lokasi pemagangan masih terpusat di Jawa.

“Ini menjadi PR bagi kami untuk meratakan wilayah penempatan magang,” ujar Yassierli.

Untuk batch berikutnya, Kemnaker menargetkan 100.000 peserta baru dengan jangkauan yang lebih luas hingga luar Pulau Jawa, sebagai upaya memperluas akses kesempatan kerja bagi pemuda di seluruh Indonesia.

Jakarta – Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan kelanjutan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan usaha. Salah satu instrumen utama yang kembali dilanjutkan adalah skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.

Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam Paket Ekonomi 2026 yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi dan alokasi anggaran guna memastikan kelanjutan stimulus ekonomi pada 2026. Sejumlah program strategis tengah digodok agar dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program paket ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, jangka waktu pemanfaatan, dan penerima manfaat insentif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029,” ujar Haryo.

Haryo menambahkan, pemerintah juga menetapkan tiga jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Kedua, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDes bersama, atau perseroan perorangan dengan jangka waktu paling lama empat tahun. Ketiga, bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jangka waktu paling lama tiga tahun pajak.

“Ketentuan mengenai insentif PPh final UMKM telah diatur melalui regulasi atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen akan terus dilanjutkan pada 2026. Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah bahkan telah memberikan kepastian bahwa kebijakan tersebut diperpanjang hingga 2029.

“Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang dihadapi sepanjang 2025. Ia menilai pemerintah berhasil mengantisipasi tekanan tersebut melalui penyaluran paket stimulus secara terukur, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan investasi tetap produktif.

“Kami sudah meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli rumah tangga, dukungan UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif antara lain juga diskon tarif listrik mencapai Rp33,3 triliun,” ucapnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan program insentif UMKM sebagai instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Keberlanjutan insentif ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha, meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tahun 2026 dan seterusnya.

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat proses sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi masyarakat memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat, sejalan dengan besarnya jumlah penerima manfaat program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa belum rampungnya sertifikasi terhadap ribuan unit SPPG dari total lebih dari 20.000 unit yang tersebar di berbagai daerah bukan disebabkan oleh kelalaian atau persoalan teknis keamanan pangan. Menurutnya, kendala utama terletak pada proses birokrasi dan administrasi yang memang memerlukan waktu dalam pengurusan dokumen resmi.

“(Ini) terkait prosesnya yang membutuhkan waktu,” ujar Dadan. Ia menegaskan bahwa hambatan yang dihadapi saat ini murni bersifat administratif dan sedang terus dikerjakan secara bertahap oleh tim teknis di lapangan.

Dadan memastikan bahwa selama proses sertifikasi berlangsung, aspek keamanan dan mutu makanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pengawasan tetap dilakukan secara berlapis agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai standar. Ia juga menekankan bahwa BGN berkomitmen menyelesaikan seluruh proses sertifikasi SPPG dalam waktu secepatnya.

“Secepatnya. (Hanya) masalah administrasi yang membutuhkan waktu,” pungkas Dadan, seraya menegaskan bahwa seluruh unit SPPG ditargetkan segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan mutu dan keamanan pangan dalam program MBG. Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan langsung di lapangan dengan melibatkan petugas kesehatan yang melakukan pendampingan secara berkelanjutan.

“Tugas kami adalah menjaga mutu. Melalui pendampingan petugas Kemenkes di lapangan, akhirnya terbit sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tersebut,” ujar Wamenkes Benjamin.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkes bekerja sama erat dengan Badan Gizi Nasional serta Dinas Kesehatan daerah untuk memantau proses produksi makanan secara real-time, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Pendekatan ini dinilai efektif untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Benjamin menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi bagi dapur yang belum memenuhi persyaratan. Apabila ditemukan fasilitas yang tidak layak atau hasil uji laboratorium yang meragukan, pengelola dapur diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum diizinkan kembali beroperasi.

“Ini penting karena kita melayani 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Angka ini sangat besar, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh main-main,” tegasnya.

Dengan percepatan sertifikasi dan pengawasan ketat lintas kementerian, pemerintah optimistis Program MBG dapat berjalan semakin profesional, higienis, dan berkelanjutan. Sertifikasi dapur SPPG tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi jaminan negara bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, sehat, dan berkualitas.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai kebijakan strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi higiene menjadi standar utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau penyedia MBG dinyatakan mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Penetapan standar ini dilakukan untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan memenuhi prinsip kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“SLSH ini menjadi salah satu cara dalam pengetatan yang dilakukan pemerintah guna menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan makanan bergizi gratis.” tutur Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

Penekanan pada sertifikasi higiene merupakan respons terhadap skala program MBG yang sangat luas dan melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan, dapur produksi, hingga jalur distribusi ke sekolah, fasilitas pendidikan, dan titik layanan lainnya. Dengan jutaan porsi makanan disiapkan setiap hari, aspek keamanan pangan menjadi elemen krusial agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru.

Sertifikasi higiene dalam program MBG mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian makanan. Setiap dapur MBG diwajibkan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat, termasuk kebersihan lingkungan kerja, peralatan masak, sistem pengelolaan limbah, serta kesehatan dan kebersihan tenaga pengolah makanan.

Standar ini disusun untuk meminimalkan potensi kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan konsumen. Pemerintah juga memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ribuan dapur SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mendaftar atau dapur akan ditutup _(suspend)._

“Saya minta Anda para mitra segera mendaftar atau kalau ketahuan belum mendaftar, kami akan suspend. Silahkan menangis karena Rp 6 juta dalam satu hari akan hilang,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Melalui penerapan standar higiene yang ketat dan pengawasan berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pangan dan gizi nasional.

Oleh: Yasir Gema Wirawan)*

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang.

Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi makanan yang diberikan tidak hanya cukup, tetapi juga aman, bergizi, dan higienis. Dalam hal ini, sertifikasi higiene menjadi jaminan penting untuk menjamin kualitas pangan yang diterima oleh masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, menegaskan bahwa pengawasan menjadi salah satu peran utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pelaksanaan program MBG. Kemenkes bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan yang ketat.

Salah satu instrumen penting dalam pengawasan ini adalah sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi penanda bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi syarat untuk memproduksi makanan yang aman dikonsumsi.

Hingga saat ini, 4.535 SPPG telah berhasil lulus sertifikasi, sebuah pencapaian yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan awal pelaksanaan program yang hanya dimulai dengan 38 dapur yang bersertifikat. Peningkatan jumlah SPPG yang terverifikasi ini mencerminkan upaya keras pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat terjaga dengan baik.

Setiap dapur yang ingin memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus melalui serangkaian pemeriksaan yang mencakup uji laboratorium dan penilaian menyeluruh terhadap kebersihan dapur, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan yang diterapkan. Proses ini memakan waktu lebih dari satu minggu untuk memastikan bahwa dapur memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa dengan lonjakan penerima manfaat yang kini mencapai 55,1 juta orang, standar keamanan pangan tidak boleh dibiarkan longgar. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan besar, yakni “zero accident” atau tidak ada insiden keracunan pangan.

Dalam situasi terkini, upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan melalui sertifikasi higienis ini sangat relevan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan target penerima manfaat yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada 2026, pemerintah semakin memperkuat dan menambah ketat pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG. Setiap dapur yang tidak memenuhi standar diharuskan melakukan perbaikan dan akan dikenakan sanksi, bahkan bisa ditutup jika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

Program MBG memang bukan hanya soal memastikan masyarakat menerima makanan gratis. Program ini juga merupakan upaya yang strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan program MBG sepanjang 2026. Dana ini akan memastikan program dapat terus berlanjut, dengan alokasi yang terukur dan tepat sasaran.

Dengan anggaran sebesar itu, selain memastikan penerima manfaat yang semakin banyak, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Pembayaran operasional kepada SPPG dilakukan di awal, memberikan jaminan arus kas yang stabil bagi pelaksana program, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Airlangga, program MBG diprediksi dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7 persen, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, tak hanya dalam hal pendanaan dan penguatan ekonomi, pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pangan juga tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan ketat yang dilakukan Kemenkes dan BGN telah membawa hasil yang positif. Insiden keracunan pangan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian utama, kini menunjukkan penurunan yang signifikan.

Bahkan, pada bulan Desember 2025, tercatat hanya ada 12 kejadian keracunan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode awal pelaksanaan program MBG. Tren insiden keracunan yang menurun ini merupakan indikasi bahwa sistem pengawasan dan perbaikan yang terus dilakukan telah membuahkan hasil yang baik.

Sertifikasi higiene, dalam hal ini, menjadi pengawal utama bagi keberhasilan program MBG. Dengan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, dapur SPPG dapat dipastikan memenuhi standar yang sangat ketat, sehingga masyarakat yang menerima manfaat program ini dapat merasa aman dan yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak hanya bergizi, tetapi juga aman bagi kesehatan mereka. Terlebih lagi, dengan dukungan anggaran yang besar dan pengawasan yang ketat, program MBG ini akan terus diperkuat seiring dengan meningkatnya cakupan dan penerima manfaat di masa depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan