Banjarbaru – Pemerintah menegaskan komitmen membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dengan meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Indonesia. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, menjadi penanda kuat kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas nasional.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama. Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan berkualitas.” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan rasa haru dan bangganya setelah melihat langsung perkembangan para siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini lahir dari keberanian negara mengambil langkah yang tidak lazim namun sangat dibutuhkan rakyat.

“Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik. Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” lanjut Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan agar para siswa tidak pernah merasa rendah diri terhadap latar belakang keluarga, serta menegaskan bahwa setiap pekerjaan orang tua adalah mulia karena dilakukan dengan kejujuran dan kerja keras.

““Hormati orangtuamu, kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orangtuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Sekolah Rakyat, menurutnya, tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga pemenuhan gizi, layanan kesehatan, dan pembinaan karakter.

“Ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi, semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat, (maka) masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” ujarnya.

Rini menambahkan, meskipun berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian PANRB berperan memastikan tata kelola dan pemenuhan sumber daya manusia berjalan optimal dengan mengedepankan prinsip sistem merit agar program berkelanjutan.

“Inilah semangat reformasi birokrasi yang kita dorong, yaitu birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral,” ucap Rini.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat menegaskan tekad pemerintah untuk menghadirkan negara secara nyata, membuka harapan baru, serta memastikan anak-anak dari keluarga tertinggal memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Banjarbaru – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Tanah Air.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat kecil. Ia menyebut pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah berlangsung lintas generasi.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah ikhtiar negara agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Prabowo saat peresmian.

Prabowo juga mengaku terharu ketika melihat langsung kondisi para siswa yang kini bisa mengenyam pendidikan secara layak. Ia menilai program ini sebagai langkah awal menuju pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Saya melihat sendiri semangat anak-anak ini. Terus terang saya sangat terharu, bahkan sulit menahan air mata. Inilah alasan negara harus hadir secara nyata,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang menggabungkan pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga. Menurutnya, program ini menyasar anak-anak yang selama ini berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat adalah model pengentasan kemiskinan terpadu dari Presiden. Anak-anak yang masuk di sini berasal dari keluarga miskin ekstrem, dan negara mengambil alih tanggung jawab pendidikan mereka,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, melalui sistem berasrama dan pendampingan intensif, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membentuk karakter, keterampilan, serta membuka peluang masa depan yang lebih luas bagi para siswa.

“Ini bukan sekadar sekolah, tetapi tempat menanam harapan. Presiden ingin memastikan kemiskinan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya,” lanjutnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menyebut program ini sebagai upaya strategis membangun sumber daya manusia unggul sejak dini.

“Sekolah Rakyat adalah investasi bangsa. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan agar Indonesia lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.

Dari daerah, dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh pemerintah daerah. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menilai kehadiran Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin yang selama ini mengalami keterbatasan.

“Ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat kurang mampu. Anak-anak kini bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya,” ujar Fairid.

Saat ini, Sekolah Rakyat telah menampung ribuan siswa dengan dukungan ribuan guru dan tenaga pendidik. Pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah hingga ratusan titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

JAKARTA — Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Program ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang menilai kehadiran Sekolah Rakyat selaras dengan agenda besar pembangunan manusia di bawah payung Asta Cita pemerintah.

Rini mengatakan, Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan layanan pendidikan gratis, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang menyentuh seluruh kebutuhan dasar pelajar. Mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga penguatan karakter. Menurut dia, pendekatan ini sejalan dengan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perumahan Rakyat.

“Ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dan rakyat, masyarakat akan semakin merasakan peningkatan kesejahteraan,” ujar Rini.

Ia menambahkan, meskipun Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, pelaksanaan program melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga. Kementerian PANRB, kata Rini, berperan memastikan tata kelola, kebutuhan SDM, serta penerapan prinsip sistem merit berjalan secara konsisten guna menjamin keberlanjutan program.

“Inilah semangat reformasi birokrasi yang kita dorong, yaitu birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai peresmian Sekolah Rakyat sebagai momentum penting yang menegaskan kehadiran negara dalam memberikan pemerataan layanan pendidikan. Ia menyebutkan, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Hari ini bukan hanya peresmian Sekolah Rakyat, tetapi momentum bagi kita semua bahwa negara hadir, pemerintah hadir,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Pemerintah tetap melanjutkan implementasi Sekolah Rakyat meski pada awalnya sempat menuai keraguan dari sejumlah pihak. Prasetyo memastikan bahwa program tersebut berjalan bersamaan dengan upaya memperkuat sekolah reguler.

“Tahun ini kita targetkan renovasi minimal 60.000 sekolah. Guru-guru juga terus kita perbaiki kualitasnya, fasilitas pembelajaran pun kita tingkatkan,” kata Prasetyo.

Selain itu, pemerintah telah mendistribusikan 288.000 panel interaktif ke sekolah-sekolah pada 2025 sebagai bagian dari modernisasi sarana pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa,” ujarnya.

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Pemulihan ekonomi pascabanjir di wilayah Sumatera menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada infrastruktur dan permukiman, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan jumlah UMKM terdampak yang diperkirakan mencapai 2,3 juta unit usaha, pemerintah mengambil langkah percepatan pemulihan ekonomi secara terintegrasi agar roda perekonomian daerah kembali bergerak dan daya beli masyarakat segera pulih.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan langkah awal pemulihan difokuskan pada aktivasi pasar serta pembersihan warung dan toko milik warga di wilayah terdampak banjir. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak. Ia menegaskan, Kementerian UMKM akan terus melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh agar program pemulihan ekonomi berjalan komprehensif di ketiga provinsi tersebut.

UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga. Ketika banjir melanda, banyak pelaku UMKM kehilangan tempat usaha, peralatan produksi, bahan baku, hingga akses distribusi. Gangguan tersebut menyebabkan terhentinya aktivitas usaha dalam jangka waktu tertentu, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan sirkulasi ekonomi lokal. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk bertindak cepat melalui berbagai kebijakan pemulihan yang bersifat responsif dan berkelanjutan.

Percepatan pemulihan ekonomi pascabanjir dilakukan dengan pendekatan lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Fokus utama diarahkan pada pemulihan sarana dan prasarana dasar yang menjadi penopang aktivitas ekonomi, seperti jalan, jembatan, pasar rakyat, sentra UMKM, serta jaringan listrik dan telekomunikasi. Dengan infrastruktur yang kembali berfungsi, distribusi barang dan jasa dapat berjalan normal, sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk kembali berproduksi dan memasarkan hasil usahanya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Tito menyampaikan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.

Selain pemulihan infrastruktur fisik, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek permodalan dan keberlanjutan usaha UMKM. Banyak pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal akibat kerusakan aset dan berkurangnya omzet selama masa bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai skema pembiayaan dan stimulus ekonomi disiapkan guna membantu UMKM bangkit kembali. Dukungan ini diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha, mencegah gelombang penutupan usaha, serta melindungi lapangan kerja yang bergantung pada sektor UMKM.

Pemerintah daerah di Sumatera memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan ekonomi di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pendataan UMKM terdampak, penyaluran bantuan, serta pendampingan usaha. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program pemulihan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah percepatan pemulihan ekonomi juga diarahkan untuk mendorong konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya aktivitas UMKM, perputaran uang di tingkat lokal akan kembali menggeliat. Pasar tradisional, pusat kuliner, dan sentra kerajinan yang sempat terdampak banjir diharapkan kembali menjadi ruang interaksi ekonomi yang hidup. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai konsumen.

Pemerintah juga menempatkan pemulihan UMKM sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sumatera memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui sektor pertanian, industri pengolahan, maupun perdagangan. Dengan mendorong 2,3 juta UMKM di Sumatera kembali bergerak, pemerintah berupaya memastikan bahwa dampak bencana tidak menimbulkan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan.

Seiring berjalannya waktu, keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi pascabanjir di Sumatera akan tercermin dari kembalinya aktivitas usaha, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, serta pulihnya daya beli masyarakat. Dengan UMKM yang kembali bergerak, kehidupan ekonomi di berbagai daerah di Sumatera diharapkan berangsur normal dan bahkan tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Proses ini menjadi bukti bahwa kolaborasi, ketangguhan, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat merupakan kunci utama dalam menghadapi dampak bencana dan membangun masa depan ekonomi yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Alex Pratama *)

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi pilar utama strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah secara konsisten menempatkan UMKM bukan sekadar sebagai penyangga ekonomi rakyat, tetapi sebagai mesin pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerja sama Indonesia dan Kanada yang berfokus pada penguatan UMKM, khususnya yang dipimpin perempuan, patut dipandang sebagai langkah strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas basis pertumbuhan, meningkatkan daya saing, serta memperdalam integrasi ekonomi global.

UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah berbagai guncangan. Namun, tantangan struktural masih membayangi, terutama terkait akses pembiayaan, kapasitas usaha, dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Perempuan sebagai pelaku utama di sektor ini sering kali menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan modal hingga minimnya akses jejaring bisnis. Kesadaran atas persoalan inilah yang mempertemukan kepentingan Indonesia dan Kanada dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dukungan Kanada diarahkan untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha. Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Program Impact Investment Readiness in Indonesia (IIRI) yang digagas Global Affairs Canada bersama Impact Investment Exchange (IIX) menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi internasional dapat menjawab kebutuhan domestik secara tepat sasaran.

Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai, menilai Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan kekuatan utama di Asia Tenggara. Dalam kerangka tersebut, perempuan dipandang berada di jantung pertumbuhan ekonomi, mengingat jutaan UMKM di Indonesia dijalankan dan digerakkan oleh mereka. Dukungan terhadap UMKM yang dipimpin perempuan bukan hanya persoalan kesetaraan, melainkan strategi ekonomi yang rasional untuk memperluas produktivitas, memperkuat komunitas lokal, dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

Pendekatan yang diambil melalui IIRI menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan UMKM. Akses terhadap pinjaman, ekuitas, layanan keuangan digital, serta jaringan bisnis diposisikan sebagai satu kesatuan ekosistem. Ketika hambatan ini dikurangi, UMKM memiliki ruang untuk meningkatkan skala produksi, mengadopsi teknologi, memasuki pasar baru, dan menciptakan pekerjaan yang layak. Efek berantai dari proses tersebut secara langsung mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Dimensi pemerataan wilayah juga menjadi nilai tambah penting dari kerja sama ini. Pendiri dan CEO IIX, Durreen Shahnaz, menyoroti bahwa aliran investasi selama ini terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Jawa dan Bali, sementara banyak daerah lain tertinggal dari sisi akses pendanaan. Dengan membawa modal dan pendampingan ke kawasan seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku, program IIRI sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di luar pusat-pusat ekonomi tradisional. Transformasi UMKM di daerah-daerah tersebut akan memperkuat kohesi ekonomi nasional sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Komitmen Kanada tidak berhenti pada satu program. Pemerintah Kanada mengalokasikan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima inisiatif baru di Indonesia yang mencakup penguatan UMKM, promosi perdagangan, ketahanan iklim, hingga kesehatan ibu dan bayi. Dua program utama, yakni Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dan Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE), secara khusus mendukung UMKM perempuan agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Fokus ini selaras dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam mendorong diversifikasi ekspor dan pembangunan ekonomi hijau.

Kerja sama tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Kanada (ICA-CEPA). Dukungan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang disiapkan Kanada menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan bebas tidak dipandang semata sebagai instrumen tarif, tetapi sebagai alat transformasi struktural yang memerlukan kesiapan pelaku usaha domestik, khususnya UMKM. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk mengaitkan UMKM dengan agenda perdagangan internasional mendapatkan dukungan nyata dari mitra strategis.

Pengalaman pelaku usaha seperti Lastiana Yuliandari dari Aliet Green menggambarkan secara konkret tantangan yang dihadapi UMKM perempuan dalam mengakses pembiayaan. Usaha sosial yang ia bangun bersama ribuan perempuan petani gula kelapa menunjukkan potensi besar UMKM berbasis komunitas, sekaligus kebutuhan akan dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas. Ketertarikan terhadap program yang didukung Kanada memperlihatkan bahwa kebijakan kolaboratif ini menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar wacana di tingkat elit.

Kemitraan Indonesia dan Kanada dalam penguatan UMKM mencerminkan sinergi kebijakan yang konstruktif. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan internasional untuk mempercepat agenda inklusi ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan pemerataan pembangunan, sementara Kanada memperkuat perannya sebagai mitra pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran bersama. Dengan pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan, kerja sama ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan nasional Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global.

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Internasional

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mencegah terjadinya banjir susulan di Provinsi Aceh dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Pemerintah mengambil langkah ini sebagai respons atas tingginya curah hujan yang masih terjadi pada Januari 2026 serta kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih pascabanjir besar pada akhir tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan proses pemulihan di daerah terdampak bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara aktif menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menggunakan pesawat khusus untuk melakukan penyemaian awan. Tim pelaksana menaburkan bahan semai seperti natrium klorida ke awan potensial di wilayah perairan dan area tertentu agar hujan turun lebih awal sebelum awan bergerak ke daratan. Hingga pertengahan Januari 2026, BNPB telah mengerahkan ratusan sortie penerbangan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai daerah prioritas penanganan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa pemerintah menjalankan OMC berdasarkan analisis dan peringatan dini cuaca dari BMKG. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memanfaatkan modifikasi cuaca sebagai langkah preventif untuk menekan risiko hujan ekstrem yang dapat memicu banjir susulan.

“Upaya ini membantu pemerintah menjaga kelancaran distribusi bantuan, mempercepat pembangunan hunian sementara, serta melindungi infrastruktur vital yang sedang dalam tahap pemulihan”, jelasnya.

Data BNPB menunjukkan bahwa banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir 2025 berdampak pada ratusan ribu warga. Di Provinsi Aceh, beberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang masih menghadapi ancaman genangan akibat kapasitas sungai yang belum kembali normal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mempercepat rehabilitasi dengan memperbaiki tanggul, membersihkan sungai, membangun jembatan darurat, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa pemerintah daerah secara aktif mendukung langkah pemerintah pusat dalam melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca. Ia menyebutkan bahwa operasi ini memberikan dampak positif dalam menurunkan intensitas hujan dan membantu daerah mengendalikan potensi banjir susulan.

“Masyarakat Aceh agar tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, dan berpartisipasi menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana”, tegasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca selama potensi cuaca ekstrem masih berlangsung. Melalui koordinasi yang kuat antara BNPB, BMKG, TNI Angkatan Udara, dan pemerintah daerah, pemerintah berkomitmen menjalankan mitigasi bencana secara aktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Oleh: Syamsul Huda )*

Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan indikator penting kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga terdampak. Bencana banjir dan longsor di Sumatra tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka sosial yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah sinergis pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar proses rehabilitasi tidak terfragmentasi. Pendekatan terpadu memastikan bahwa pemulihan tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan berlanjut hingga masyarakat kembali hidup layak. Kebijakan pembangunan hunian tetap mencerminkan orientasi pemerintah pada solusi jangka panjang yang berkeadilan.

Komitmen pemerintah terlihat dari pernyataan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebanyak 2.603 unit hunian siap dibangun pada tahap awal sebagai bagian dari program pemulihan pascabencana yang terintegrasi. Kebijakan ini menunjukkan keberanian administratif dan ketegasan politik untuk mempercepat pemulihan. Pemerintah tidak menunggu seluruh prosedur rampung untuk bergerak, namun tetap memastikan tata kelola dan akuntabilitas berjalan. Langkah ini menandai perubahan paradigma penanganan bencana yang lebih responsif.

Sinergi lintas sektor menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan hunian tetap tersebut. Keterlibatan kementerian dan lembaga, termasuk PLN dan BNPB, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar sejak awal. Penyediaan listrik, akses air bersih, serta dukungan penanggulangan bencana lanjutan harus berjalan paralel dengan pembangunan fisik hunian. Selain itu, pemerintah daerah memegang peran penting dalam penyediaan lahan dan penerbitan sertifikat tanah. Dengan koordinasi yang solid, hambatan klasik pascabencana dapat diminimalkan secara signifikan.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan verifikasi lahan dilakukan secara cermat untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan hunian tetap. Sebanyak 104 unit hunian direncanakan segera dibangun sesuai dengan lahan yang telah tersedia. Kolaborasi dengan pemerintah pusat mempercepat proses perencanaan dan pendanaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak mengurangi efektivitas, justru memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal.

Langkah verifikasi lahan memiliki arti strategis dalam mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Banyak program pascabencana tersendat akibat ketidakjelasan status tanah, yang akhirnya merugikan korban. Dengan memastikan aspek legal sejak awal, pemerintah daerah memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat. Selain itu, kejelasan lahan memungkinkan pembangunan dilakukan sesuai standar teknis dan tata ruang. Praktik ini patut diapresiasi sebagai bentuk tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tidak hanya pemerintah sipil, institusi keamanan juga menunjukkan peran aktif dalam pemulihan pascabencana. Polri mengambil inisiatif membangun hunian tetap bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Pembangunan dilakukan di lahan perkebunan PTPN I di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Keterlibatan Polri menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara. Kehadiran institusi ini memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Percepatan pembangunan memang sangat penting, meski beberapa dokumen administratif masih berproses. Penekanan pada kesiapan lahan dan perencanaan logistik yang terukur mencerminkan pendekatan pragmatis tanpa mengabaikan prinsip tata kelola. Langkah ini bertujuan meminimalkan hambatan birokrasi yang kerap memperlambat pemulihan. Dalam situasi darurat, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci selama tetap berada dalam koridor hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kecepatan dan akuntabilitas.

Pembangunan hunian tetap tidak sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali martabat dan harapan masyarakat terdampak. Hunian yang layak memungkinkan warga kembali produktif, anak-anak kembali bersekolah, dan roda ekonomi lokal berputar. Oleh karena itu, kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas. Pemerintah perlu memastikan standar bangunan tahan bencana diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, hunian tetap benar-benar menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar respons sementara.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi masyarakat dan transparansi pelaksanaan. Pelibatan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan rasa memiliki dan mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat memahami tahapan dan target pembangunan, dukungan publik akan menguat. Sinergi negara dan warga menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam pemulihan pascabencana.

Dukungan masyarakat menjadi elemen penting agar pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatra berjalan optimal. Masyarakat diharapkan terus mengawal, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemulihan. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dan sinergi lintas sektor yang kuat, kini saatnya publik memperkuatnya dengan kepercayaan dan kolaborasi. Dengan dukungan bersama, hunian tetap tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi simbol kebangkitan dan solidaritas nasional. Langkah kolektif inilah yang akan memastikan pemulihan berjalan adil, cepat, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh : Lailani Yunzi Anggraini )*

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan pemerintah di wilayah Aceh dan sejumlah provinsi di Pulau Sumatra patut mendapat apresiasi luas sebagai langkah strategis dalam menekan risiko banjir ekstrem susulan. Di tengah dinamika cuaca yang masih berada pada puncak musim hujan, kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara yang sigap, berbasis sains, serta mengedepankan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Upaya pengendalian curah hujan melalui teknologi atmosfer bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi juga bagian dari manajemen risiko bencana yang semakin adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam beberapa waktu terakhir, Sumatra menghadapi tantangan cuaca ekstrem akibat pengaruh siklon tropis di kawasan sekitarnya. Curah hujan tinggi yang terjadi berulang kali memicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi tersebut menuntut langkah cepat agar dampak tidak meluas dan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal. Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga kemudian mengaktifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengalihkan potensi hujan dari wilayah daratan ke laut, sehingga debit air di sungai dan kawasan rawan banjir dapat ditekan.

Pihak Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menegaskan bahwa operasi ini dijalankan sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan curah hujan di wilayah terdampak. Pemerintah memandang percepatan surutnya banjir sangat penting agar evakuasi warga, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas publik dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, meskipun salah satu siklon tropis penyebab hujan ekstrem telah mereda, kewaspadaan tetap dijaga karena masih terdapat potensi gangguan cuaca lain di wilayah utara Sumatra. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian sekaligus kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ketidakpastian iklim.

Efektivitas operasi modifikasi cuaca juga diperkuat oleh evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB menilai bahwa pelaksanaan OMC selama sekitar satu bulan berhasil menurunkan intensitas hujan di sejumlah wilayah terdampak. Data menunjukkan bahwa jumlah hari tanpa hujan tercatat lebih banyak dibandingkan hari hujan dalam periode tersebut. Meski hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi secara sporadis di beberapa titik, kondisi ini dipahami sebagai konsekuensi dari cuaca yang sangat dinamis pada puncak musim hujan. Namun secara umum, tekanan terhadap risiko banjir ekstrem susulan dapat dikendalikan.

Koordinasi antara BNPB, BMKG, dan unsur TNI terus diperkuat untuk memastikan pengendalian potensi hujan berjalan optimal. Hingga evaluasi terakhir, tidak ditemukan tambahan korban jiwa maupun dampak baru di luar kejadian banjir dan longsor yang telah terjadi sebelumnya. Fakta ini menjadi indikator penting bahwa langkah mitigasi yang ditempuh berada pada jalur yang tepat dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mulai memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.

Lebih dari sekadar teknologi, keberhasilan operasi modifikasi cuaca juga ditopang oleh sinergi dan gotong royong berbagai pihak. Pemerintah daerah, relawan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat setempat terlibat aktif dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa mitigasi bencana yang efektif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan keterpaduan antara kebijakan nasional, kapasitas daerah, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, OMC menjadi instrumen pendukung yang memperkuat kerja-kerja kemanusiaan di lapangan.

Apresiasi terhadap OMC juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ketangguhan bencana jangka panjang. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, sehingga pendekatan konvensional tidak lagi memadai. Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca menunjukkan komitmen pemerintah untuk beradaptasi dengan tantangan baru tersebut. Namun, ke depan, langkah ini perlu dilengkapi dengan penguatan sistem peringatan dini, penataan tata ruang yang berkelanjutan, serta edukasi publik mengenai kesiapsiagaan bencana.

Di sisi lain, operasi modifikasi cuaca tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Pemerintah tetap perlu memastikan bahwa upaya struktural seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta rehabilitasi daerah aliran sungai berjalan seiring. Dengan demikian, risiko banjir tidak hanya ditekan saat kejadian darurat, tetapi juga dicegah sejak hulu melalui kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Integrasi antara teknologi, infrastruktur, dan kesadaran sosial akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan.

Secara keseluruhan, operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatra mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi warganya dari ancaman bencana hidrometeorologi. Penurunan risiko banjir ekstrem susulan, kelancaran proses evakuasi, serta stabilitas kondisi pascabencana menjadi bukti nyata manfaat kebijakan ini. Dengan evaluasi berkelanjutan dan penguatan kolaborasi lintas sektor, operasi modifikasi cuaca dapat terus dikembangkan sebagai bagian integral dari strategi nasional pengurangan risiko bencana. Apresiasi publik terhadap langkah ini menjadi penting agar semangat kolektif dalam membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana alam semakin menguat.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi intensif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berhasil menunjukkan efektivitas operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan potensi curah hujan di Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Upaya strategis ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena alam seperti Siklon Tropis Senyar yang telah menyebabkan intensitas hujan luar biasa tinggi di Aceh dan wilayah sekitarnya.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan dengan armada pesawat khusus yang menyemai bahan seperti Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) pada ketinggian tertentu di wilayah udara Aceh. Teknologi ini bertujuan mengendalikan pembentukan awan agar intensitas hujan berkurang dan dapat dialihkan ke wilayah yang lebih aman, seperti lautan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menekan risiko bencana dan mempercepat pemulihan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca merupakan respons strategis pemerintah terhadap kondisi cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurut Muhari, OMC dilaksanakan dengan koordinasi intensif bersama BMKG dan dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara untuk penyediaan pesawat dan sumber daya.

“Operasi modifikasi cuaca lintas kementerian dan lembaga ini berfungsi sebagai dukungan mitigasi dan penanganan darurat dengan tujuan utama mengurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana melalui rekayasa pengalihan awan hujan ke wilayah yang lebih aman,” ujar Abdul.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa operasi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan di tengah tantangan cuaca ekstrem. Data terbaru menunjukkan operasi modifikasi cuaca berhasil menurunkan intensitas curah hujan di Provinsi Aceh hingga lebih dari 23 persen dibandingkan potensi curah hujan awal, sehingga mempercepat stabilisasi kondisi cuaca dan membantu proses pemulihan di lapangan.

“Operasi modifikasi cuaca bersama dengan BNPB saat ini aktif di tiga provinsi, dan terbukti menurunkan intensitas curah hujan, bervariasi dari 15% hingga 20%. Secara khusus di Aceh, paparnya, penurunan yang tercatat mencapai 23,35 persen,” ujar Andri.

Pakar klimatologi dari Institut Teknologi Bandung, Prof. dr. Siti Nurhayati, menyatakan bahwa penerapan teknologi modifikasi cuaca yang dipimpin pemerintah Indonesia merupakan bentuk inovasi adaptif terhadap perubahan iklim yang semakin dinamis.

“Langkah pemerintah melalui integrasi data BMKG dan eksekusi BNPB dalam operasi modifikasi cuaca adalah contoh nyata bagaimana negara menggunakan teknologi untuk melindungi masyarakat dari risiko cuaca ekstrem. Ini bukan saja mitigasi bencana, tetapi juga langkah preventif yang mengurangi kost sosial ekonomi dari bencana hidrometeorologi,” ujar Prof. Siti.

Sejalan dengan data terbaru BMKG, prakiraan cuaca untuk Aceh dan wilayah Sumatera Utara kini menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan dominasi curah hujan ringan hingga moderat dalam beberapa pekan terakhir, memberikan ruang bagi percepatan penanganan pascabanjir, termasuk pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Keberhasilan operasi modifikasi cuaca ini menjadi bukti nyata kerja sama antarlembaga di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Dengan sinergi teknologi dan kebijakan yang kuat, pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sekaligus memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman bencana di masa depan.***

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kaum perempuan seringkali berperan sebagai pelaku UMKM dan pekerja di sektor tersebut.

Melihat potensi tersebut, pemerintah berupaya mempermudah pelaku UMKM perempuan untuk mengakses permodalan melalui penguatan kemitraan dengan negara lain, salah satunya Kanada. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dan berbagi keahlian terkait UMKM dengan para perempuan di Indonesia.

“Jadi, kami berupaya untuk mendukung perempuan di Indonesia di berbagai bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai mengungkapkan, Pemerintah Kanada menggelontorkan 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp 266,4 miliar ke Indonesia untuk lima inisiatif baru, dengan sasaran utama penguatan UMKM yang dipimpin perempuan. Kemitraan ini bertujuan memberikan bantuan teknis sekaligus menarik investasi bagi usaha yang memberdayakan perempuan, khususnya UMKM yang dinilai memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Sarai.

Salah satu sektor prioritas dalam pengembangan UMKM Perempuan ini ialah sektor makanan olahan, agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Proyek-proyek tersebut juga difokuskan pada dukungn promosi perdagangan, peningkatan ketahanan iklim melalui organisasi perempuan dan pemuda, serta perlindungan kesehatan ibu dan bayi.

Dari total alokasi dana itu, dua proyek utama akan diimplementasikan bersama TFO Canada dan Catalyste+, yang secara spesifik menyasar peningkatan kapasitas, daya saing, dan kesiapan ekspor UMKM perempuan.

Proyek pertama, Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dengan total pendanaan 5 juta dolar Kanada (sekitar Rp60,5 miliar) untuk periode enam tahun, mendukung UMKM Indonesia di sektor makanan olahan melalui penguatan layanan pendukung perdagangan serta perluasan akses ke teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim.

Kedua, Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) yang didanai 5 juta dolar Kanada (Rp60,5 miliar) selama enam tahun, mendukung sekitar 400 UMKM Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar ekspor melalui peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring perdagangan.

Menurut Sarai, seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan prioritas pengembangan UMKM dan diversifikasi perdagangan Indonesia, sekaligus mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

“Kami menantikan kesepakatan yang bersifat game-changing ini mulai berlaku tahun ini,” pungkas Sarai.