Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mendapat pengakuan sebagai kebijakan strategis yang mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat daya saing generasi muda Indonesia. Berbagai kalangan akademisi menilai bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Ahmad Sulaeman, MS, menegaskan bahwa MBG tidak seharusnya dipandang sebagai beban bagi dunia pendidikan. Sebaliknya, program ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan itu sendiri.

“MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme bagaimana mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Ahmad, pemenuhan gizi harian anak memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah di tingkat internasional. Anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang terbukti memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, daya ingat yang lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil.

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Leni Sri Rahayu, menilai bahwa MBG memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi optimal sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun kognitif.

“Jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program MBG tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. Keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan,” jelasnya.

Leni juga mengingatkan bahwa persoalan gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Dengan adanya MBG, pemerintah dinilai telah mengambil langkah tepat untuk memutus rantai permasalahan gizi sejak dini. Program ini tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Lebih jauh, implementasi MBG diyakini mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat global. Ketika kebutuhan dasar anak terpenuhi, maka fokus belajar dan pengembangan potensi anak bisa lebih maksimal. Kondisi ini tentu akan mendorong peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Melalui sinergi antara kebijakan pendidikan dan intervensi gizi seperti MBG, Indonesia berpeluang besar dalam mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung konsentrasi belajar, meningkatkan kehadiran siswa, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Terkait hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak kita. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan belajar dengan optimal,” ujar Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk keberlanjutan program MBG tetap terjaga.

“Program ini menjadi bagian penting dari investasi sumber daya manusia. Pemerintah memastikan dukungan fiskal yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” ungkap Purbaya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada sektor pendidikan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program MBG agar implementasinya semakin efektif dan berkelanjutan. Penguatan sistem distribusi, peningkatan kualitas menu, serta pengawasan yang ketat menjadi fokus utama dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan optimalisasi program MBG, pemerintah optimistis kualitas pendidikan nasional akan semakin meningkat, seiring dengan terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ke depan, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. *

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan berkeadilan. Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai kebijakan yang adaptif terhadap keberagaman geografis dan sosial ekonomi Indonesia. Upaya ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang optimal sebagai bekal masa depan.

Salah satu terobosan yang kini mendapat perhatian luas adalah program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai pendekatan inklusif yang mengintegrasikan pendidikan dengan pembinaan karakter, kesehatan, serta penguatan kapasitas anak secara menyeluruh. Dengan konsep tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih holistik, sehingga setiap anak dapat berkembang secara maksimal dan berdaya saing.

Lebih dari sekadar lembaga pendidikan alternatif, Sekolah Rakyat merupakan representasi nyata dari komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pendidikan diyakini sebagai kunci utama mobilitas sosial, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari kelompok rentan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari investasi negara terhadap generasi masa depan. Program ini berakar dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian mendalam pada kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Selain penyediaan fasilitas fisik, perhatian terhadap aspek psikososial menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sekolah Rakyat. Menteri PPPA memberikan penekanan khusus pada pencegahan perundungan (bullying) yang kerap menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan. Ia menginstruksikan pihak sekolah untuk menjaga integritas moral serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan suportif. Sekolah harus menjadi ruang yang tidak hanya mendidik, tetapi juga melindungi, sehingga anak-anak dapat belajar dengan rasa nyaman dan percaya diri.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penetapan sasaran ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang secara tepat guna dan berbasis data, sehingga benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara terintegrasi. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan kepada anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Dengan pendekatan berbasis keluarga, diharapkan dampak positif dari pendidikan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data DTSEN secara berkala agar program perlindungan sosial, termasuk Sekolah Rakyat, tetap tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh lebih banyak anak di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Upaya percepatan ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan nasional yang berkeadilan.

Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mencerminkan pelembagaan nilai sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip ini tercermin melalui upaya perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

Menurut Wamen Fajar, Sekolah Rakyat menunjukkan kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berat tetap memperoleh kesempatan belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai “jembatan emas” yang menghubungkan keterbatasan hari ini dengan harapan masa depan yang lebih cerah.

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, Sekolah Rakyat menjadi inovasi yang menjanjikan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan program ini tentu membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Sekolah Rakyat adalah simbol nyata dari keberpihakan negara kepada kelompok yang paling membutuhkan. Program ini mengingatkan bahwa pendidikan bukanlah privilese bagi segelintir orang, melainkan hak yang harus dijamin bagi setiap anak tanpa terkecuali. Dengan pengelolaan yang tepat, transparan, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Lebih dari itu, program ini menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera. Pada 2026, salah satu kebijakan yang menjadi fokus utama adalah penguatan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran yang setara dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan di berbagai wilayah, Program Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret yang menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal. Pemerintah menilai bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan, sehingga kebijakan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan secara langsung dan terukur.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemerataan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga prasejahtera, memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai bagian dari upaya membangun masa depan bangsa yang lebih inklusif.

Program Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan fleksibel yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Pemerintah melalui lintas kementerian mengembangkan model pendidikan berbasis komunitas agar anak-anak tetap dapat mengakses pembelajaran meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi maupun lokasi. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau wilayah terpencil serta kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang Program Sekolah Rakyat sebagai bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan. Ia menilai bahwa program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat secara menyeluruh.

Dalam implementasinya, Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri. Pemerintah mengintegrasikan berbagai dukungan, seperti penyediaan fasilitas belajar, bantuan perlengkapan sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak-anak dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal tanpa terbebani oleh keterbatasan ekonomi.

Selain itu, kurikulum yang diterapkan dalam program ini dirancang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Materi pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan demikian, lulusan Program Sekolah Rakyat diharapkan memiliki kompetensi yang aplikatif dan mampu meningkatkan kemandirian.

Pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan program. Penggunaan platform pembelajaran digital mulai diterapkan di sejumlah daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga pengajar. Pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional yang sejalan dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat inklusivitas sistem pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa peningkatan akses harus diiringi dengan jaminan kualitas pendidikan. Ia memandang bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera berhak mendapatkan standar pendidikan yang setara dengan sekolah formal lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan kualitas antar kelompok masyarakat.

Sepanjang 2026, pemerintah mencatat adanya peningkatan jumlah anak yang berhasil dijangkau melalui Program Sekolah Rakyat. Ribuan anak dari berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, telah kembali mendapatkan akses pendidikan melalui program ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan inklusivitas pendidikan nasional.

Keberhasilan implementasi program ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan partisipatif ini memperkuat keberlanjutan program sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan.

Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam pelaksanaan program masih perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pengajar yang belum merata, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi hambatan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan untuk memastikan efektivitas program.

Dalam jangka panjang, Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menghasilkan generasi muda yang memiliki daya saing dan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Lebih dari itu, program ini sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata sejak dini, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang kuat bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan perannya dalam menghadirkan pendidikan yang berkeadilan. Program ini tidak sekadar membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Dengan komitmen yang konsisten dan dukungan berbagai pihak, Program Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata melalui Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan formal secara optimal.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis negara dalam menjamin masa depan generasi muda.
“Sekolah berasrama ini ditujukan bagi mereka yang mungkin selama ini tidak memiliki harapan, anak-anak dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” jelas Presiden Prabowo.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut, khususnya dalam aspek akademik dan tata kelola pembelajaran. Sekolah Rakyat hadir dalam konsep berasrama untuk memastikan proses pendidikan berjalan lebih terarah dan menyeluruh.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini telah berjalan sesuai kurikulum nasional dan memberikan manfaat nyata.
“Secara akademik, Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan pemerintah dan benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan kurikulum multi-entry dan multi-exit untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Para guru juga dibekali pelatihan khusus agar pembelajaran lebih adaptif dan berorientasi pada penguatan karakter.

Selain itu, keberadaan Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi peserta didik. Dengan sistem berasrama, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, serta keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan masa depan.

Kemendikdasmen turut berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, termasuk pembekalan kepala sekolah dan penugasan guru profesional lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Sekolah Rakyat adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari bangsa yang hebat,” tegas Abdul Mu’ti.

Ke depan, pemerintah memastikan program ini berjalan selaras dengan sistem pendidikan nasional dan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan serta mewujudkan keadilan sosial.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif dan ramah anak melalui percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah serta pengembangan Sekolah Rakyat Tahap II. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perlindungan anak dan pengentasan kemiskinan.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional yang memiliki dampak luas.

“Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Sepanjang 2025, program revitalisasi telah menyentuh 16.167 sekolah, dengan 16.062 unit di antaranya telah rampung hingga Maret 2026. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna menjangkau 11.744 satuan pendidikan, serta tengah mengusulkan tambahan anggaran untuk memperluas cakupan hingga 60 ribu sekolah.

Program ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat sekitar.

“Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” kata Qodari.

Tercatat, lebih dari 238 ribu tenaga kerja lokal terserap dan sekitar 58 ribu UMKM turut bergerak dalam mendukung program tersebut.

Sejalan dengan itu, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus dikebut di 104 lokasi di seluruh Indonesia, dengan target selesai pada Juni 2026 dan siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini dirancang khusus bagi masyarakat rentan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas berbasis asrama.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa aspek perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi anak untuk belajar, berkembang, serta membangun karakter secara positif. Saya berharap para siswa mampu memanfaatkan kesempatan mengakses pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa fasilitas yang tersedia telah memenuhi prinsip ramah anak.

“Anak-anak dapat belajar dengan nyaman, mereka mendapatkan makan tiga kali sehari serta dua kali snack. Fasilitas di Sekolah Rakyat ini sangat representatif dan memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi,” tambahnya.

Di daerah, pemerintah daerah turut mempercepat realisasi program ini. Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai prioritas utama.

“Kita sudah koordinasi, ini harus dipercepat karena ini tugas utama kita. Seluruh pihak harus bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi,” tegasnya saat meninjau proyek pembangunan di Medan.

Zakiyuddin juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti drainase dan penerangan jalan.

“Drainase harus segera dibuat dan lampu penerangan harus dipasang agar lingkungan pendidikan layak dan aman,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan berjalan efektif tanpa pemborosan waktu dan biaya.

Dengan penguatan program ini, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi akses pendidikan bagi kelompok rentan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan anak. Selain itu, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa depan.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah mempercepat operasional Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diarahkan menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi berbasis komunitas melalui penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta distribusi hasil produksi masyarakat secara lebih terintegrasi.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari tingkat desa. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan. “Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Kita ingin desa menjadi pusat pertumbuhan yang mandiri,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pengawasan dan sistem yang kuat menjadi kunci agar program berjalan efektif. “Pengelolaan yang baik akan menentukan keberhasilan koperasi dalam jangka panjang,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa. Ia menyebut koperasi ini akan berperan sebagai penghubung antara produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi desa. “Koperasi ini akan memperkuat distribusi dan memastikan hasil produksi masyarakat terserap dengan baik,” katanya.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru di tingkat desa, terutama bagi generasi muda. Dengan adanya koperasi yang aktif dan produktif, masyarakat tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga bagian dari rantai distribusi dan pemasaran yang lebih luas. Hal ini diyakini dapat menekan urbanisasi sekaligus memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan dan operasional koperasi secara bertahap di berbagai wilayah. Ia menilai kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pendukung menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan optimal. “Dengan dukungan yang tepat, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan percepatan operasional Koperasi Merah Putih, pemerintah optimistis penguatan ekonomi desa dapat berjalan lebih luas dan berdampak nyata. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa.

Jakarta, – Pemerintah memastikan program Koperasi Merah Putih kini memasuki tahap operasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Tahap ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa konsep koperasi berbasis gotong royong dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan potensi lokal dengan dukungan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan penguatan kapasitas masyarakat desa.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam mendukung implementasi tahap operasional, mulai dari penguatan regulasi, pendampingan kelembagaan, hingga penyediaan akses pembiayaan. Selain itu, digitalisasi koperasi juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta daya saing koperasi di era ekonomi modern.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional dari akar rumput.

“Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, kita ingin memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses terhadap pembiayaan, pasar, dan penguatan usaha secara berkelanjutan,” ujar Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, koperasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema implementasi yang terstruktur untuk memastikan koperasi dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

“Kami memastikan setiap koperasi memiliki tata kelola yang baik, didukung oleh pendampingan yang intensif serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Ini penting agar koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ungkapnya.

Tahap operasional ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat rantai pasok berbasis lokal. Keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem koperasi menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.

Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi pengelolaan, serta akuntabilitas menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan program.

Dengan dimulainya tahap operasional Koperasi Merah Putih, pemerintah optimistis program ini akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ke depan, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi pilar ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Oleh Maulidia Atma Wiranti )*

Kehadiran Koperasi Merah Putih sebagai model intervensi ekonomi berbasis desa menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Program ini tidak sekadar membentuk lembaga koperasi secara administratif, melainkan menghadirkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari legalitas kelembagaan, pembangunan infrastruktur fisik, hingga penguatan ekosistem usaha berbasis potensi lokal. Dengan skala yang masif dan pendekatan yang sistematis, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah sekaligus memperkuat kemandirian desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik koperasi telah mencapai angka signifikan, dengan 34 ribu unit gerai, gudang, dan fasilitas pendukung yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 2.500 di antaranya telah selesai sepenuhnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi, tetapi juga memastikan keberadaan sarana fisik yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Proses pembentukan koperasi yang diawali melalui musyawarah desa khusus juga mencerminkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi lokal. Hal ini menjadi penting karena koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi juga wadah kolektif yang merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari kesepakatan bersama yang memperkuat legitimasi sosialnya.

Lebih jauh, pembangunan koperasi ini tidak hanya berorientasi pada satu jenis usaha. Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi desa akan berfungsi sebagai gerai sembako, penyedia barang bersubsidi, layanan kesehatan melalui klinik desa, lembaga keuangan mikro, hingga pusat logistik dan pergudangan. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi setiap desa untuk mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi lokalnya. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman ekonomi dan sumber daya di tiap wilayah.

Perkembangan di Jawa Timur menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan implementasi program ini. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Timur Saiful Islam mengungkapkan bahwa hingga Februari 2026 terdapat 8.494 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum. Capaian ini memperlihatkan bahwa aspek legalitas menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola koperasi sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan dan kemitraan usaha. Lebih dari itu, digitalisasi juga telah mulai diterapkan, dengan ribuan koperasi memiliki akun Simkopdes yang memungkinkan pengelolaan data dan integrasi usaha secara daring.

Langkah digitalisasi ini menjadi krusial di tengah tuntutan ekonomi modern yang semakin berbasis teknologi. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jaringan usaha hingga ke tingkat nasional. Fakta bahwa ratusan koperasi telah mengajukan kemitraan dengan BUMN menunjukkan adanya potensi besar dalam membangun rantai pasok yang lebih inklusif, di mana pelaku usaha desa dapat terhubung langsung dengan pasar yang lebih luas.

Selain itu, pengembangan unit usaha yang telah menghasilkan ribuan gerai aktif di Jawa Timur memperlihatkan bahwa Koperasi Merah Putih tidak berhenti pada tahap pembentukan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari gerai-gerai tersebut secara langsung berkontribusi terhadap perputaran uang di desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa penguatan koperasi memerlukan strategi yang berkelanjutan dan terarah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirawan Ahmad menekankan pentingnya tiga langkah strategis, yaitu peningkatan jumlah koperasi aktif, percepatan pembangunan gerai, dan integrasi digital. Penekanan pada kualitas, bukan sekadar kuantitas, menjadi kunci agar koperasi benar-benar mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Upaya percepatan pembangunan gerai dan integrasi ke dalam sistem digital menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memastikan koperasi tidak hanya eksis secara administratif, tetapi juga berfungsi secara optimal. Digitalisasi melalui Agrinas yang telah mencakup ratusan koperasi di NTB menjadi langkah maju dalam menciptakan tata kelola berbasis data. Dengan sistem ini, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan koperasi dapat ditingkatkan, sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini merupakan fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Koperasi Merah Putih mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi desa yang tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini menggabungkan aspek kelembagaan, infrastruktur, digitalisasi, dan kemitraan dalam satu kerangka yang utuh. Koperasi Merah Putih tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun fondasi kemandirian yang berkelanjutan.

Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat desa sendiri, menjadi kunci agar program ini terus berkembang dan memberikan dampak nyata. Dengan semangat gotong royong dan penguatan kelembagaan yang modern, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi model intervensi ekonomi yang tidak hanya sukses di tingkat nasional, tetapi juga dapat menjadi rujukan dalam membangun ekonomi berbasis komunitas yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh: Salsabila Ayudya)*

Koperasi Merah Putih hadir sebagai simbol perubahan pendekatan pembangunan, yang menempatkan desa sebagai subjek utama pertumbuhan melalui penguatan kemandirian dan semangat gotong royong. Perkembangan program ini menunjukkan kemajuan Indonesia yang semakin nyata.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menginformasikan bahwa pembangunan fisik sebanyak 3.135 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah selesai sepenuhnya. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan penyelesaian sekitar 34.000 unit lainnya dalam waktu dekat. Skala pembangunan ini mencerminkan percepatan upaya pemerataan ekonomi berbasis desa, sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi yang dilakukan telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi yang luas.

Koperasi Merah Putih menghidupkan kembali nilai kolektivitas yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Kerja sama yang sebelumnya berjalan secara informal kini diperkuat dalam sistem ekonomi yang lebih terorganisir. Melalui koperasi, masyarakat memiliki wadah untuk mengelola potensi bersama, memperluas akses terhadap modal, serta meningkatkan posisi tawar dalam rantai distribusi. Hal ini menciptakan peluang bagi desa untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar yang sering kali kurang berpihak.

Koperasi berperan sebagai penghubung yang membuka akses pembiayaan, pelatihan, hingga distribusi hasil produksi. Dalam konteks ini, sistem ekonomi desa menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh barang subsidi akan dapat diakses langsung oleh rakyat melalui Koperasi Merah Putih, sehingga menghilangkan celah penyelewengan dan kebocoran distribusi.

Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk pola pikir baru di tengah masyarakat. Orientasi yang sebelumnya berfokus pada kebutuhan jangka pendek mulai bergeser ke arah perencanaan yang lebih berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi semakin berkembang. Desa pun mulai dipandang sebagai ruang yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berinovasi.

Dari sisi sosial, koperasi memperkuat kohesi masyarakat. Interaksi yang sebelumnya cenderung individual kini berkembang menjadi kolaboratif. Setiap anggota memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan usaha bersama, sehingga tercipta rasa memiliki yang kuat. Kondisi ini turut memperkecil kesenjangan ekonomi sekaligus mempererat hubungan antarwarga. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat solidaritas.

Pengembangan konsep Koperasi Merah Putih juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan keberadaan Kopdes Merah Putih sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Yandri, Kopdes Merah Putih merupakan terobosan ekonomi desa dengan konsep retail modern yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pupuk, sembako, hingga LPG, namun dengan orientasi manfaat yang berbeda dari sektor swasta. Ia juga menekankan bahwa Kopdes menjadi alternatif model ekonomi yang berbeda dari jaringan retail modern, karena seluruh keuntungan usaha dikembalikan kepada masyarakat desa.

Kehadiran koperasi juga membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda. Di tengah arus urbanisasi, desa kini menawarkan peluang baru yang tidak kalah menjanjikan. Anak muda memiliki kesempatan untuk berinovasi, mengembangkan usaha, serta berkontribusi langsung terhadap pembangunan komunitasnya. Hal ini berpotensi menahan laju migrasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi desa.

Transformasi ini semakin diperkuat oleh dukungan infrastruktur yang terus berkembang. Akses terhadap listrik, internet, dan transportasi memungkinkan produk desa menjangkau pasar yang lebih luas. Digitalisasi menjadi alat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus menghubungkan masyarakat dengan peluang di luar wilayahnya. Dengan konektivitas yang semakin baik, desa tidak lagi terisolasi, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, koperasi menunjukkan daya tahan yang kuat. Sistem yang berbasis kebutuhan anggota membuatnya lebih adaptif terhadap perubahan. Keuntungan tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari manfaat sosial yang dihasilkan. Hal ini menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun demikian, proses adaptasi terhadap sistem baru tetap membutuhkan waktu. Pendidikan, pendampingan, serta penguatan tata kelola menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan jangka panjang. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan, baik di internal koperasi maupun di tingkat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih mencerminkan arah baru pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Desa tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi pusat pertumbuhan yang memiliki peran strategis. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat, pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Harapan yang muncul dari inisiatif ini semakin menguat seiring dengan berbagai capaian yang telah diraih. Desa mulai menunjukkan wajah baru yang penuh peluang, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan. Koperasi Merah Putih menjadi jembatan yang menghubungkan potensi dengan kesejahteraan, sekaligus membangun narasi baru bahwa masa depan ekonomi nasional dapat tumbuh dari desa.

*) Penulis adalah Content Writer di Bhumi Pertiwi Economic Forum