JAKARTA — Pemerintah terus memacu percepatan konversi energi bersih sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan harga minyak global dan dinamika geopolitik.

Dalam berbagai kesempatan sepanjang Maret 2026, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kebijakan ini dinilai sebagai respons konkret atas tingginya biaya operasional PLTD serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada impor energi. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dalam hal energi,” tegas Presiden.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan ini.

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Airlangga.

Transformasi ini semakin diperkuat dengan pandangan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang menilai bahwa penggunaan PLTD di berbagai wilayah masih cukup tinggi dan perlu segera dikurangi secara bertahap.

Ia menegaskan bahwa peralihan ke PLTS akan memberikan manfaat signifikan, baik dari sisi efisiensi biaya maupun keberlanjutan lingkungan.

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Presiden menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai koordinator Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil.

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong pengembangan PLTS secara masif dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW), sekaligus memperluas pemanfaatannya hingga ke sekolah dan desa.

“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” katanya.

Langkah penghentian bertahap penggunaan PLTD juga mulai dijalankan, digantikan oleh energi bersih seperti tenaga surya dan panas bumi. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga mengurangi beban subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara.

Dukungan terhadap kebijakan ini turut disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinan Hutahaean. Ia menilai bahwa percepatan konversi energi berbasis listrik, termasuk penggunaan kompor listrik di rumah tangga, akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional.

“Konversi ke kompor listrik dapat menekan konsumsi elpiji sekaligus menyerap kelebihan pasokan listrik nasional, sehingga beban subsidi bisa ditekan,” ujarnya.

Ferdinan menambahkan, konversi satu juta rumah tangga saja berpotensi menghemat jutaan tabung elpiji per bulan dan menekan subsidi hingga ratusan miliar rupiah.

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Pengelolaan perkotaan di Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif seiring meningkatnya urbanisasi dan kebutuhan layanan publik yang lebih modern. Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah dan pemenuhan energi secara terpadu. Dalam konteks tersebut, pendekatan integratif menjadi kebutuhan mendesak, salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang didukung oleh skema pembiayaan strategis seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Sebagai instrumen pembiayaan nasional, Danantara memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Dalam pengembangan PLTSa, Danantara dapat menjadi katalisator yang menjembatani kebutuhan investasi besar yang selama ini menjadi kendala utama. Proyek PLTSa membutuhkan biaya awal tinggi, teknologi yang kompleks, serta kepastian regulasi. Melalui dukungan pembiayaan yang terstruktur, proyek-proyek ini dapat direalisasikan lebih cepat, khususnya di kota-kota dengan produksi sampah tinggi.

Permasalahan sampah di perkotaan selama ini masih didominasi pendekatan konvensional kumpul-angkut-buang. Model ini tidak lagi memadai untuk menghadapi lonjakan volume sampah, sehingga banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami kelebihan kapasitas. Dampak lingkungan yang ditimbulkan juga semakin serius, mulai dari pencemaran hingga emisi gas rumah kaca. Dalam kondisi tersebut, PLTSa menjadi solusi strategis karena mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.

PLTSa bekerja dengan mengonversi sampah menjadi energi melalui teknologi seperti insinerasi, gasifikasi, dan pengolahan biologis. Pendekatan ini mengubah sampah dari beban lingkungan menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Selain membantu pengurangan sampah, PLTSa juga berkontribusi terhadap ketahanan energi melalui diversifikasi energi baru terbarukan, sekaligus mendukung upaya penurunan emisi karbon.

Namun, implementasi PLTSa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan investasi, kesiapan teknologi, hingga penerimaan masyarakat. Di sinilah peran Danantara menjadi krusial dalam menyediakan skema pembiayaan inovatif yang mampu mengurangi risiko dan meningkatkan kelayakan proyek. Melalui pendekatan pembiayaan terintegrasi, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan dapat diperkuat untuk mempercepat pembangunan PLTSa.

Danantara memastikan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang akan dikembangkan memenuhi standar emisi yang ketat guna menekan risiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat. Lead of Waste to Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman mengatakan teknologi insinerasi modern yang dipilih berbeda dengan teknologi lama yang selama ini kerap menimbulkan kekhawatiran publik terkait emisi dan limbah berbahaya. Ia menjelaskan, proses pembakaran dilakukan pada suhu tinggi sekitar 850 hingga 1.100 derajat Celsius untuk menghancurkan patogen dan senyawa berbahaya, termasuk dioksin, yang berpotensi berdampak pada kesehatan manusia.

Penekanan terhadap standar emisi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Selama ini, kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan pencemaran udara menjadi hambatan utama dalam pengembangan PLTSa. Dengan penerapan teknologi modern yang lebih aman dan efisien, proyek PLTSa diharapkan dapat diterima sebagai solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan.

Selain aspek teknologi, keberhasilan PLTSa juga sangat ditentukan oleh pengelolaan sampah dari hulu. Peneliti Senior Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman mengatakan, pemilahan sampah di hulu menjadi prasyarat penting untuk menjaga efisiensi pembakaran dan menekan biaya operasional PLTSa. Ia menambahkan, pemilahan juga memungkinkan pengolahan sampah organik basah menjadi kompos sehingga volume sampah yang harus dibakar dapat dikurangi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa PLTSa harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pemilahan sejak sumber tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sampah secara lebih luas. Dengan demikian, beban pada fasilitas PLTSa dapat ditekan sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sampah.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Arief Sabdo Yuwono menekankan, pemilihan teknologi PLTSa harus disesuaikan dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia yang didominasi sampah organik basah. Menurut dia, keberhasilan PLTSa juga bergantung pada pengawasan lingkungan yang berkelanjutan untuk melindungi kesehatan masyarakat di sekitar fasilitas.

Karakteristik sampah yang didominasi kandungan organik basah memang menjadi tantangan tersendiri. Kadar air yang tinggi dapat memengaruhi efisiensi pembakaran, sehingga diperlukan penyesuaian teknologi yang tepat. Selain itu, pengawasan lingkungan yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan operasional PLTSa tetap aman bagi masyarakat.

Melalui dukungan pembiayaan seperti blended finance, Danantara dapat mendorong proyek PLTSa menjadi lebih layak secara finansial. Pembagian risiko yang proporsional akan meningkatkan minat investor sekaligus mempercepat realisasi proyek. Dukungan ini juga mencakup penguatan kapasitas teknis dan manajerial agar proyek dapat berjalan secara berkelanjutan.

Akselerasi pembangunan PLTSa memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pengurangan volume sampah akan menekan pencemaran lingkungan dan menciptakan kota yang lebih bersih dan sehat. Di sisi lain, listrik yang dihasilkan dapat menjadi sumber energi tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan implementasi yang terintegrasi dan dukungan berbagai pihak, PLTSa berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh Aulia Andini Rahmah )*

Transformasi pengelolaan sampah menjadi energi bersih kini memasuki fase strategis dalam agenda pembangunan nasional. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai motor penggerak investasi menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengelolaan limbah menuju pemanfaatan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Danantara tidak hanya memposisikan diri sebagai lembaga investasi, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang mendorong integrasi antara kepentingan lingkungan, energi, dan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap kapasitas pengelolaan sampah di kota-kota besar serta kebutuhan mendesak untuk memperluas bauran energi hijau nasional.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menempatkan proyek pengolahan sampah menjadi energi sebagai salah satu pilar utama dalam portofolio investasi lembaga. Penegasan ini mencerminkan kesadaran bahwa limbah bukan lagi sekadar residu pembangunan, melainkan potensi energi yang dapat dioptimalkan secara sistematis. Transformasi limbah menjadi sumber listrik produktif dirancang untuk mengurangi beban ekologis di berbagai wilayah strategis, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yaitu krisis pengelolaan sampah dan kebutuhan energi yang terus meningkat.

Dukungan penuh dari pemerintah semakin memperkuat arah kebijakan ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat langsung kepada Rosan Perkasa Roeslani untuk mempercepat pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga sampah di berbagai kota besar. Instruksi tersebut menegaskan urgensi penanganan sampah sebagai isu nasional yang tidak bisa lagi ditunda. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa percepatan ini difokuskan pada wilayah padat penduduk seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Bali, yang selama ini menghadapi tekanan volume sampah yang sangat tinggi. Arah kebijakan ini mencerminkan pendekatan terintegrasi antara pengelolaan lingkungan dan penyediaan energi alternatif.

Permasalahan sampah di kota besar memang telah mencapai titik kritis. Volume sampah harian yang mencapai ribuan ton, seperti yang terjadi di Jakarta, menggambarkan betapa mendesaknya solusi yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena ini, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik hadir sebagai jawaban yang tidak hanya menyelesaikan persoalan limbah, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi melalui produksi energi. Transformasi ini pada dasarnya merupakan bentuk inovasi kebijakan yang mengubah beban menjadi peluang, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Danantara menggandeng mitra strategis internasional yang memiliki pengalaman dan teknologi mumpuni. Perusahaan Wangneng Environment Co., Ltd. ditunjuk sebagai operator fasilitas pengolahan limbah di Bekasi, sementara Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. dipercaya mengelola proyek di Denpasar Raya dan Bogor Raya. Kehadiran mitra global ini diharapkan mampu menghadirkan transfer teknologi, khususnya dalam pengolahan limbah termal yang efisien dan ramah lingkungan. Kolaborasi lintas negara ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah modern membutuhkan sinergi global untuk menghasilkan solusi yang optimal.

Di sisi lain, langkah Danantara membuka pendaftaran gelombang kedua bagi calon mitra proyek waste to energy menunjukkan komitmen untuk memperluas partisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Direktur Investasi PT Danantara Investment Management, Fadli Rahman, mendorong keterlibatan perusahaan yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengembangan proyek pengolahan sampah modern. Proses pembentukan Daftar Penyedia Terverifikasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa mitra yang terlibat memiliki standar kualitas yang tinggi. Dengan mekanisme ini, proyek-proyek yang dikembangkan diharapkan mampu berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Sementara dari sisi target, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan ambisi besar dengan mendorong sedikitnya 18 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2028–2029. Empat proyek tahap awal di Denpasar, Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta telah memasuki tahap kontrak dan siap memulai pembangunan. Sementara itu, tahap kedua akan mencakup sekitar 14 proyek tambahan di kota-kota besar lainnya. Target ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari strategi energi nasional.

Ke depan, keberhasilan proyek-proyek awal ini akan menjadi cetak biru bagi pengembangan infrastruktur energi berbasis limbah di seluruh Indonesia. Evaluasi terhadap performa operasional di wilayah percontohan akan memberikan pelajaran berharga dalam menyempurnakan model bisnis, teknologi, dan tata kelola. Dengan pendekatan yang terukur, dukungan modal yang kuat, serta kemitraan lintas sektor, Danantara memiliki peluang besar untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

Transformasi sampah menjadi energi bersih bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga representasi dari perubahan cara pandang dalam pembangunan. Ketika limbah diperlakukan sebagai sumber daya, maka tercipta peluang untuk mengurangi tekanan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peran Danantara menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara visi pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan potensi investasi global. Dengan akselerasi yang terus didorong, harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan bukan lagi sekadar wacana, melainkan tujuan yang semakin nyata untuk diwujudkan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan energi

Jakarta – Pemerintah melalui Danantara terus mendorong percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai kota besar di Indonesia, sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya volume sampah perkotaan yang kian kompleks.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Danantara diminta untuk mempercepat pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di kota-kota besar seperti Jakarta serta Tangerang.

“Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program waste to energy [WtE] atau program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik [PSEL] di kota-kota besar dan padat penduduk. Seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” kata Teddy.

Sementara itu, Director of Investment Danantara Investment Management (DIM), Fadli Rahman mengatakan Danantara membuka kesempatan bagi badan usaha nasional maupun internasional yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan kapabilitas dalam pengembangan proyek PSEL untuk mengikuti proses pembentukan Daftar Penyedia Terverifikasi (DPT) yang berfungsi sebagai daftar prakualifikasi bagi perusahaan yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi.

“Pembukaan pendaftaran baru ini merupakan bagian dari upaya Danantara Indonesia dalam memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern,” ujarnya.

Proyek ini diproyeksikan membuka peluang investasi baru serta menciptakan lapangan kerja di sektor energi dan pengelolaan limbah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

“Seluruh proses pembangunan PLTSa akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, termasuk kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat. Jadi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem,” tambahnya.

Dengan mengolah sampah menjadi energi, volume limbah yang menumpuk dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mengurangi dampak lingkungan seperti pencemaran tanah dan emisi gas rumah kaca. Pengembangan PLTSa diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) yang selama ini menjadi solusi utama pengelolaan sampah.

Ke depan, percepatan pengembangan PLTSa menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kota-kota cerdas dan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah optimistis bahwa sinergi antara berbagai pihak akan mampu mempercepat realisasi proyek ini dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di berbagai kota besar sebagai solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dalam upaya mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

“Kepala Danantara Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program waste to energy [WtE] atau program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik [PSEL] di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” kata Teddy.

Ia menjelaskan, proyek PSEL menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal di berbagai daerah.

Selain mengurangi timbunan sampah, program ini juga diharapkan mampu menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Presiden Prabowo menginginkan pemerintah pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” lanjutnya.

Pemerintah menilai percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di kota-kota besar menjadi langkah penting mengingat volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Dengan pendekatan waste to energy, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 18 proyek PSEL dapat berjalan hingga periode 2028–2029.

Empat proyek tahap awal yang berada di Denpasar, Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta telah memasuki tahap kontrak dan direncanakan mulai konstruksi dalam waktu dekat.

Pada tahap berikutnya, pemerintah akan menambah sekitar 14 proyek baru di kota-kota besar lainnya, termasuk Jakarta yang menjadi prioritas utama. Tingginya volume sampah harian di ibu kota menjadi alasan kuat percepatan implementasi proyek ini.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program waste to energy merupakan bagian penting dalam strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi.

“Kami membahas perkembangan program Waste to Energy (WTE) sebagai solusi pengelolaan sampah menjadi energi dan penguatan ketahanan energi nasional,” tulis Bahli dikutip dari akun Instagram pribadinya.

[w.R]

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Efisiensi anggaran kerap dipersepsikan sebagai langkah penghematan semata, namun dalam konteks yang lebih luas, ia merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, hingga ketegangan geopolitik, kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya fiskalnya secara cermat menjadi penentu utama stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Efisiensi anggaran bukan hanya tentang memangkas pengeluaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian.

Dalam kerangka tersebut, efisiensi anggaran dapat dipandang sebagai benteng pertahanan ekonomi yang kokoh. Ketika belanja negara diarahkan secara tepat sasaran, risiko pemborosan dapat ditekan, sementara dampak pembangunan dapat dimaksimalkan. Pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk merespons berbagai tantangan, baik yang bersifat jangka pendek seperti gejolak harga pangan, maupun jangka panjang seperti transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, efisiensi anggaran memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi krisis tanpa harus mengorbankan agenda pembangunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan menjalankan skema efisiensi anggaran pada tahun ini dalam tiga tahap. Efisiensi ini dilakukan sebagai strategi antisipasi dampak rambatan tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah. Nilai efisiensi anggaran yang telah dirancang senilai Rp 81 triliun. Dengan strategi efisiensi ini, pihaknya memastikan pemerintah dapat menjaga stabilitas fiskal dengan defisit di kisaran bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara 3% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Lebih jauh, efisiensi anggaran juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan disiplin fiskal menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor. Dalam iklim investasi yang kompetitif, kredibilitas fiskal menjadi faktor penting yang dapat menarik arus modal masuk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di sisi lain, efisiensi anggaran juga membuka peluang untuk inovasi dalam pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi sistem anggaran, pemanfaatan data yang lebih akurat, serta evaluasi berbasis kinerja memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan responsif. Program-program yang kurang efektif dapat segera diperbaiki atau dialihkan, sementara inisiatif yang terbukti memberikan dampak positif dapat diperluas. Dengan demikian, efisiensi bukanlah hambatan, melainkan katalisator bagi peningkatan kualitas belanja negara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya meminta kepala daerah mengurangi perjalanan dinas. Terutama perjalanan dinas yang tidak mendesak agar anggaran dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan praktik efisiensi pada masa pandemi Covid-19 yang dapat diterapkan kembali, seperti mematikan lampu dan AC ketika tidak digunakan. Selain itu, pengawasan terhadap pegawai yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) juga dinilai penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak justru meningkatkan konsumsi BBM.

Kemudian di sisi lain, dalam konteks Indonesia, langkah-langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur menjadi bukti bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi peran negara, melainkan mengoptimalkannya. Setiap kebijakan anggaran diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi rakyat, terutama kelompok rentan yang paling membutuhkan dukungan.

Efisiensi anggaran juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan pengelolaan yang prudent, defisit anggaran dapat dikendalikan, sementara rasio utang tetap berada pada tingkat yang aman. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap ekspansif ketika diperlukan, tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan bagi perekonomian. Dalam jangka panjang, keberlanjutan fiskal menjadi kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak terbebani oleh kebijakan hari ini.

Tak kalah penting, efisiensi anggaran juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini pada akhirnya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan optimisme. Dengan fondasi yang kuat ini, perekonomian nasional tidak hanya mampu bertahan dari tekanan eksternal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk tumbuh lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah perubahan zaman yang terus berkembang. Dengan alokasi anggaran yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan, pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan. Daerah-daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan. Dalam hal ini, efisiensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Pada akhirnya, efisiensi anggaran bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan zaman. Ia adalah benteng yang melindungi perekonomian dari guncangan, sekaligus jembatan yang menghubungkan visi pembangunan dengan realitas di lapangan. Dengan komitmen yang kuat, tata kelola yang baik, dan inovasi yang berkelanjutan, efisiensi anggaran akan terus menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang terukur dan strategis. Ketegangan geopolitik yang melibatkan kawasan Timur Tengah, termasuk konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi ini, negara dituntut untuk adaptif, responsif, sekaligus disiplin dalam mengelola keuangan publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah merancang skema efisiensi anggaran dalam tiga tahap sepanjang tahun ini. Kebijakan tersebut bukan sekadar penghematan, melainkan langkah preventif untuk mengantisipasi risiko ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas domestik. Dengan pendekatan yang hati-hati, pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan fiskal tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Target penghematan yang dicanangkan mencapai Rp81 triliun, sebuah angka yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional. Arahan tersebut juga ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Langkah efisiensi ini bukan berdiri sendiri. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan relokasi anggaran dalam skala besar mencapai Rp800 triliun atau setara dengan sekitar US$70 miliar. Kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam melakukan reformasi fiskal secara menyeluruh. Anggaran yang sebelumnya tersebar pada berbagai pos kini difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan strategi berlapis tersebut, pemerintah optimistis bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dapat dijaga dalam batas aman. Proyeksi defisit tahun 2026 berada di level 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh di bawah ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengelolaan fiskal Indonesia tetap sehat di tengah tekanan global.

Efisiensi anggaran pada dasarnya bukan sekadar upaya mengurangi pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa belanja negara menjadi lebih produktif dan tepat sasaran. Pemerintah berupaya menghindari pemborosan serta mengalihkan sumber daya ke sektor yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, efisiensi justru menjadi instrumen penguatan ekonomi, bukan penghambat pertumbuhan.

Di sisi lain, tekanan global juga mendorong perlunya efisiensi di sektor energi. Kenaikan harga energi dunia sebagai dampak konflik geopolitik berpotensi meningkatkan beban subsidi negara. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang, Genius Umar, menilai bahwa kondisi ini harus disikapi secara serius. Menurutnya, efisiensi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang harus segera diwujudkan.

Pembengkakan subsidi energi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menggerus alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk melakukan penataan ulang prioritas anggaran secara sistematis. Langkah ini penting agar keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

Dalam konteks ini, efisiensi energi menjadi bagian integral dari strategi besar penguatan ekonomi nasional. Pemerintah tidak hanya berupaya mengendalikan konsumsi energi, tetapi juga mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus membuka peluang untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah ekonomi jangka panjang.

Lebih jauh, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah mencerminkan kematangan tata kelola ekonomi nasional. Negara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kemampuan menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pelayanan publik menjadi indikator utama ketahanan sebuah negara.

Efisiensi juga menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dalam membangun kepercayaan publik dan investor. Ketika anggaran dikelola secara disiplin dan transparan, kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Tidak dapat dipungkiri, tantangan ke depan masih akan terus muncul. Namun, dengan strategi efisiensi yang terarah, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai risiko eksternal. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya yang bijak demi kepentingan rakyat.

Dengan demikian, efisiensi negara bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan kekuatan strategis yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global, langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga terus bergerak maju dengan penuh keyakinan menuju masa depan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah efisiensi anggaran sebagai upaya strategis untuk mencegah kebocoran ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini dinilai penting sebagai respons terhadap dinamika geopolitik, khususnya dampak rambatan dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Melalui pendekatan yang terukur dan bertahap, pemerintah optimistis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahap sepanjang tahun berjalan. Pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), tetap berada di bawah ambang batas 3% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

“Kan tahap satu, tahap dua, tahap tiga kita jalankan nanti. Yang jelas anggarannya sudah clear. Jadi APBN saya bisa dikendalikan, enggak tembus 3%,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan telah disesuaikan dengan perencanaan fiskal jangka menengah. Total nilai efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp81 triliun, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Pemerintah telah melakukan relokasi anggaran dalam jumlah besar untuk memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. Pengendalian defisit menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa selain efisiensi sebesar Rp81 triliun, pemerintah telah lebih dahulu melakukan realokasi anggaran hingga mencapai sekitar Rp800 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat struktur fiskal dan memastikan belanja negara lebih produktif.

“Sudah dapat Rp80 triliun. Di luar yang sudah kita realokasi. Total kurang lebih US$70 miliar. Yang sudah direalokasi kurang lebih mencapai Rp800 triliun, di luar itu bapak perintahkan efisiensi kembali sudah dapat sekitar Rp81 triliun,” jelas Prasetyo.

Dengan kombinasi efisiensi dan realokasi tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas belanja negara sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengelola keuangan negara secara prudent, transparan, dan akuntabel.

Di tengah tantangan global yang kompleks, langkah efisiensi anggaran diyakini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang bijak, adaptif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia.
Upaya penghematan meluas dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mendorong pemerintah daerah menghemat belanja operasional. Di Kemensos, efisiensi difokuskan pada BBM dan belanja operasional tanpa mengganggu pelayanan publik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program bantuan sosial tetap menjadi prioritas utama.

“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti bansos reguler, bansos kebencanaan, maupun program atensi, termasuk respons cepat terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” kata Saifullah Yusuf

Efisiensi dilakukan dengan memangkas anggaran non-prioritas seperti kegiatan seremonial dan belanja yang dapat ditunda, lalu dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penghematan juga mencakup operasional seperti listrik, AC, alat tulis kantor, dan pelaksanaan rapat.
Langkah ini menunjukkan hasil positif, dengan Kemensos mampu menghemat sekitar Rp 1 miliar dari penggunaan listrik pada tahun sebelumnya, dan berpotensi meningkat melalui efisiensi yang lebih menyeluruh..

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya efisiensi di tingkat pemerintah daerah. Ia secara tegas meminta kepala daerah untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak agar anggaran dapat dialihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Untuk efisiensi kepala daerah, terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi, uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat,” ujar Tito.

Pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan work from home (WFH) juga diperketat untuk memastikan kebijakan tersebut tidak meningkatkan konsumsi BBM dan membebani anggaran.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menegaskan efisiensi BBM merupakan langkah antisipatif atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut kebijakan ini berbasis perkembangan situasi global, khususnya di Eropa dan Timur Tengah, dengan tetap menjaga dukungan operasional strategis..

“Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas,” kata Rico.

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan program prioritas dengan menekan belanja tidak mendesak dan mengalihkannya ke sektor produktif serta pro-rakyat, sekaligus menjadi sinyal positif bahwa pengelolaan ekonomi dilakukan secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab sehingga kepercayaan publik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kunci utama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pengelolaan anggaran yang cermat bukan hanya pilihan, melainkan keharusan strategis.

Program MBG tidak sekadar berbicara tentang distribusi makanan, tetapi juga tentang bagaimana setiap rupiahnya digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata. Tanpa perencanaan yang efisien, potensi pemborosan justru dapat mengurangi jangkauan dan kualitas program itu sendiri.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menerima laporan terkait upaya efisiensi dalam program MBG. Hasil evaluasi menunjukkan potensi penghematan anggaran dapat mencapai puluhan triliun rupiah.

Purbaya menyatakan, efisiensi program MBG berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Nilai penghematan ini dinilai cukup besar dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara tanpa mengurangi manfaat bagi penerima.

Efisiensi ditempuh melalui penyempurnaan skema penyaluran program MBG. Salah satunya dengan menyesuaikan intensitas penyaluran dalam periode tertentu, yakni dengan mengurangi jumlah hari operasional dari enam hari menjadi lima hari sepekan.

Menurutnya, usulan tersebut menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global. Ia memastikan usulan pemotongan anggaran itu langsung diberikan oleh BGN karena mempertimbangkan celah efisiensi di tengah kondisi saat ini.

Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan efisiensi harus menjadi fondasi dalam implementasi MBG di berbagai daerah. Dengan tata kelola yang cerdas, program ini tidak hanya mampu menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Efisiensi anggaran MBG belum termasuk dalam total nilai efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp81 triliun. Pengumuman kebijakan efisiensi rencananya akan langsung diumumkan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Usulan efisiensi program MBG mendapatan respons positif dari Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto. Menurutnya, Langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiscal.

Pulung menuturkan, di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada kondisi keuangan negara, langkah efisiensi merupakan hal yang bijak sehingga perlu dipertimbangan secara cermat.

Di samping itu, efisiensi bisa menjadi ruang untuk mengalokasikan sumber daya ke program lain yang mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional, seperti menjaga daya beli masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi fiskal secara objektif serta tidak mengurangi tujuan utama program MBG. Target besar pemerintah dalam menjalankan program MBG patut diapresiasi, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Selain aspek efisiensi, Pulung menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia berharap agar penyediaan makanan tidak bergeser pada produk ultra-proses yang berpotensi berdampak kurang baik bagi kesehatan dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap operasional dapur penyedia MBG, termasuk memastikan standar kualitas bahan makanan yang digunakan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan agar program berskala besar seperti MBG dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi berpendapat, efisiensi anggaran MBG bisa menjadi salah satu opsi kebijakan darurat apabila tekanan fiskal semakin besar. Anggaran dapat direalokasi untuk menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global.

Wacana realokasi anggaran dari program MBG perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan fiskal yang lebih luas. Langkah ini harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada program tersebut.

Meski begitu, ia menilai, realokasi semacam itu secara rasional dimungkinkan karena program seperti MBG bersifat jangka panjang dengan implementasi bertahap. Dengan demikian, penyesuaian tempo belanja tidak serta-merta mengganggu tujuan utama program tersebut.

Pada akhirnya perlu dipahami bersama bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan strategi untuk memastikan keberlanjutan program MBG dalam jangka panjang sekaligus tetap menjaga ketahanan ekonomi nasional. Setiap langkah rasional dalam pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa luas manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas agar tujuan utama peningkatan gizi tetap tercapai. Penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan standar nutrisi yang menjadi inti dari program ini.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam mengawal implementasi efisiensi MBG. Dengan pengawasan yang kuat, kepercayaan publik dapat terus terjaga sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat di lapangan menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi contoh kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi