Jayapura – Tokoh agama, adat, dan masyarakat di Papua terus menunjukkan peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Komitmen bersama tersebut menjadi cerminan kuatnya semangat persatuan serta dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan penuh toleransi.

Tokoh agama dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Pdt. Benny Karubaba, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas berbagai program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Ia menilai kehadiran negara melalui bantuan sosial dan pelayanan publik menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah melalui berbagai program, mulai dari BLT, PKH, MBG, hingga bantuan bagi para lansia. Bantuan ini sangat membantu dan membawa harapan bagi masyarakat,” ujar Pdt. Benny Karubaba.

Dalam khotbah Ibadah Minggu, Pdt. Benny juga menyampaikan doa khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden agar senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa. Ia mengajak seluruh tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keamanan, toleransi, dan kedamaian di Papua.

“Menjelang Nataru 2025, mari kita jaga Papua sebagai tanah damai. Dengan persatuan dan kasih, kita bisa menciptakan suasana perayaan yang penuh sukacita dan keharmonisan,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Adat (Ondofolo) Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Richard Ohee, menegaskan bahwa Natal merupakan momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Ia menilai nilai-nilai kasih dan persaudaraan menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

“Natal mengingatkan kita bahwa kasih adalah landasan dari setiap tindakan dan pilihan hidup. Inilah saatnya kita mempererat persaudaraan dan menjaga Papua tetap damai,” ujar Richard Ohee.

Dalam rangkaian ibadah Natal yang dikemas melalui kegiatan Silaturahmi Kampung Damai, bantuan dari pemerintah pusat juga disalurkan kepada masyarakat, khususnya para janda dan keluarga yang membutuhkan. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat.

Sementara itu, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika, Lucky Mahakena, S.Sos., M.Si., menyampaikan optimisme terhadap situasi keamanan Papua yang semakin kondusif. Ia mengapresiasi kerja profesional Satgas Operasi Damai Cartenz yang dinilai berhasil menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Dengan situasi yang aman dan stabil, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan dengan tenang. Ini modal penting untuk menyambut Natal dengan damai dan penuh sukacita,” ujar Lucky Mahakena.

Ia menegaskan bahwa momentum Nataru 2025 harus menjadi ajang memperkuat persatuan, kebersamaan, serta dukungan terhadap program pemerintah demi Papua yang aman, damai, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Papua kembali menjadi perhatian nasional. Bukan karena konflik atau gejolak, melainkan karena konsistensi berbagai elemen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tengah meningkatnya mobilitas warga, aktivitas ibadah, serta dinamika sosial akhir tahun, Papua menunjukkan wajah yang semakin dewasa dalam merawat kedamaian. Kondusivitas ini tidak lahir secara instan, tetapi merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas.

Perwakilan Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Pdt. Benny Karubaba menyampaikan apresiasi atas program-program pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga toleransi dan kedamaian menjelang Nataru. Doa dan seruan moral dari tokoh agama menjadi fondasi spiritual yang memperkuat upaya negara menjaga Papua tetap aman dan sejuk.

Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua saat ini berada dalam situasi yang sangat kondusif karena ditopang kolaborasi lintas elemen. Keterlibatan komunitas ojek, satpam, nelayan, petani, organisasi komunikasi masyarakat, UMKM, hingga relawan sosial menunjukkan bahwa keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan hasil gotong royong seluruh warga. Model pengamanan partisipatif ini menjadi kekuatan khas Papua yang patut diapresiasi dan dijaga secara berkelanjutan.

Optimisme serupa juga ditunjukkan menjelang puncak perayaan Nataru. Kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai kemungkinan kontinjensi menandakan negara hadir dengan pendekatan profesional dan terukur. Namun, yang lebih penting adalah pesan moral yang disampaikan, bahwa keamanan ideal tercipta ketika kesiapsiagaan aparat berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat. Pendekatan ini memperkuat rasa aman tanpa menciptakan ketegangan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang keamanan.

Di Papua Barat, penguatan sinergi juga diwujudkan melalui pendekatan humanis. Kapolda Papua Barat, Irjen Po. Johnny Eddizon Isir menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga harkamtibmas. Tatap muka antara Polda Papua Barat dan Ormas se-Papua Barat bukan sekadar agenda seremonial, tetapi ruang konsolidasi sosial untuk memperkuat persatuan menjelang Nataru. Apresiasi terhadap kontribusi Ormas menunjukkan pengakuan negara terhadap kekuatan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas wilayah.

Sikap terbuka Polri yang disertai pengakuan terhadap perlunya evaluasi internal juga memperkuat legitimasi institusi di mata publik. Komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan mencerminkan semangat reformasi berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pendekatan ini sangat relevan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dalam pembangunan keamanan.

Di Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis dengan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoaks. Bupati Mimika, Johannes Rettob menekankan bahwa informasi palsu berpotensi menciptakan keresahan dan merusak situasi kondusif yang telah dibangun. Imbauan ini menjadi krusial di era digital, ketika media sosial kerap menjadi ruang subur penyebaran disinformasi. Sikap tegas pemerintah daerah, didukung aparat kepolisian, menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi ruang publik dari narasi yang memecah belah.

Upaya menjaga stabilitas juga mendapat dukungan kuat dari unsur legislatif dan tokoh masyarakat. Ajakan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau untuk menghentikan konflik dan menjaga Mimika sebagai tanah damai menegaskan bahwa penyelesaian masalah harus mengedepankan hukum, dialog, dan nilai persaudaraan. Pesan ini sejalan dengan semangat Natal yang menjunjung perdamaian dan kasih, sekaligus memperkuat optimisme menyongsong tahun baru.

Dukungan masyarakat sipil semakin nyata melalui deklarasi damai yang digelar di Manokwari. Ketua DPD Gerakan Cinta Indonesia (GERCIN) Papua Barat, Napoleon Fakdawer menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan Nataru tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat. Seruan untuk menghindari miras, petasan, dan tindakan anarkis mencerminkan kedewasaan sosial yang semakin tumbuh. Deklarasi damai menjadi simbol kesadaran kolektif bahwa keamanan adalah kebutuhan bersama.

Dari perspektif adat, pesan damai juga digaungkan secara konsisten. Ketua Dewan Adat Papua Daerah Teluk Wondama, Adrian Worengga mengajak masyarakat adat menjaga ketertiban menjelang Hari HAM Internasional, Natal, dan Tahun Baru. Penekanan pada nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan martabat manusia memperlihatkan bahwa adat dan negara berjalan searah dalam menjaga stabilitas sosial. Papua ditampilkan sebagai tanah peradaban yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan.

Hal serupa disampaikan Tokoh Adat Sentani, Seppy Ibo, yang mengingatkan pentingnya keterlibatan adat dalam penyelesaian persoalan sosial. Kolaborasi antara aparat dan struktur adat menjadi kunci menjaga harmoni, khususnya di wilayah dengan kearifan lokal yang kuat. Seruan menjaga kamtibmas juga diperkuat oleh tokoh adat dan pemuda Sentani sebagai bentuk tanggung jawab moral menyambut Natal dengan sukacita.

Sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat akar rumput membentuk jejaring kewaspadaan dan kepedulian sosial yang kokoh. Inilah Papua tanah damai yang dirawat bersama melalui dialog, kepercayaan, dan gotong royong. Dengan kekuatan kolaborasi elemen bangsa ini, Papua tidak hanya siap menyambut Nataru secara aman dan tertib, tetapi juga menghadirkan pesan optimisme bahwa stabilitas dan kedamaian dapat terwujud ketika seluruh komponen bangsa berjalan seirama menjaga rumah bersama.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan dan sosial di Papua

Oleh : Loa Murib

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Papua menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif stabil, sebagai hasil nyata sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Tokoh Agama Papua, Pdt. Benny Karubaba dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap bantuan pemerintah pusat yang diterima masyarakat Papua, termasuk melalui program BLT, PKH, MBG, dan bantuan untuk lansia, yang dianggap turut memperkuat stabilitas sosial. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta stakeholder terkait untuk bersinergi menjaga keamanan, kedamaian, dan toleransi antarwarga. Dalam pandangan tokoh agama ini, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi penting bagi terciptanya momen Natal dan Tahun Baru yang aman dan harmonis.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa situasi Kamtibmas di Papua saat ini sangat kondusif, bukan hanya karena kerja kepolisian, tetapi karena keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas ojek, satpam, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM. Kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi potensi situasi darurat juga terus diperkuat sehingga masyarakat dapat merayakan momen Nataru dengan aman, nyaman, dan damai.

Kondisi kondusif di Papua ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor yang terbangun selama ini. Polda Papua Barat Daya, misalnya, telah menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda untuk memperkuat stabilitas kamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, aparat keamanan menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan koordinasi yang intens antara kepolisian dan masyarakat. Direktur Binmas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Muhammad Erfan menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Selain itu, langkah-langkah konkret aparat keamanan yang berpadu dengan kegiatan sosial terbukti efektif menjaga stabilitas. Gerakan pangan murah yang digelar Polda Papua Barat Daya, misalnya, tidak hanya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat menjelang Nataru, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan antara aparat dan masyarakat lintas sektor. Kegiatan ini menghadirkan suasana yang positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Kepala Suku Seram Bagian Timur, Mustafa Fesanlauw, menyambut baik upaya aparat keamanan tersebut, namun juga menekankan perlunya implementasi Perda terkait peredaran minuman keras secara nyata, agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban sosial.

Kesiapan aparat kepolisian sebagai penopang utama keamanan di Papua juga patut diapresiasi. Wakapolri menegaskan bahwa Polda Papua telah mempersiapkan personel, sarana, dan kemampuan untuk menghadapi setiap situasi kontinjensi. Patroli intensif, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan fungsi intelijen dan komunikasi publik menjadi strategi utama dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat meminimalisir potensi konflik. Langkah-langkah humanis melalui silaturahmi, dialog, dan kegiatan sosial turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, sehingga tercipta suasana kondusif yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Peran aktif masyarakat menjadi faktor penting lainnya dalam menjaga stabilitas Papua. Keterlibatan komunitas lokal, mulai dari pemuda, perempuan, tokoh adat, hingga pelaku UMKM, menunjukkan kesadaran kolektif bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Momentum Nataru menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menegaskan solidaritas, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Program bantuan sosial dan gerakan pangan murah turut menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, sehingga potensi gesekan sosial dapat diminimalkan.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Peredaran minuman keras yang belum tertangani sepenuhnya menjadi salah satu isu yang perlu perhatian serius. Koordinasi lintas sektor antara aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah nyata yang dirasakan langsung oleh warga. Kepedulian masyarakat terhadap situasi keamanan dan kemampuan aparat dalam merespons dinamika sosial menjadi kombinasi yang kuat untuk menjaga Papua tetap kondusif.

Menjaga Papua tetap aman menjelang Nataru bukan sekadar tanggung jawab kepolisian atau pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta pelaku UMKM membuktikan bahwa keamanan yang berkelanjutan membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama aktif. Sinergi lintas sektor ini juga menjadi modal penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Papua, sekaligus menunjukkan bahwa keamanan dan kedamaian adalah hasil kerja bersama yang melibatkan seluruh masyarakat.

Dengan kesiapan aparat, kesadaran masyarakat, serta dukungan aktif berbagai tokoh dan stakeholder, Papua siap menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi kondusif. Keterlibatan semua elemen masyarakat menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukan milik satu pihak, tetapi milik bersama. Situasi yang aman dan tertib ini menjadi refleksi kematangan masyarakat Papua dalam menjaga harmoni, toleransi, dan stabilitas, sehingga momentum Nataru dapat dijalani dengan penuh rasa aman, nyaman, dan damai. Papua yang kondusif juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi, serta kegiatan keagamaan dan budaya yang harmonis.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menempatkan pembangunan hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai agenda utama. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan langsung Presiden.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak segera dituntaskan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, setelah peninjauan langsung ke lokasi bencana.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera harus secepat mungkin selesai terbangun,” tegas Prabowo Subianto.

Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebutkan bahwa Presiden ingin penanganan berjalan paralel, tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

“Presiden meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dipastikan terpenuhi secara menyeluruh,” ujar Teddy Indra Wijaya.

Dalam konteks lapangan, pemerintah menyiapkan tambahan alat berat, distribusi air bersih, hingga penyediaan toilet portabel, terutama di titik-titik dengan dampak terparah. Pendekatan ini dinilai penting agar aktivitas pemulihan tidak terhambat oleh persoalan logistik dan sanitasi.

Dari sisi teknis kebencanaan, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Model hunian sementara tipe 36 disiapkan dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam enam bulan.

“Hunian sementara akan dibangun secara bertahap, sementara hunian tetap disiapkan dengan anggaran lebih besar agar warga dapat kembali hidup layak,” ujar Suharyanto.

Seiring itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang rumahnya tidak lagi memungkinkan untuk dihuni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa tanah negara akan digunakan sebagai lokasi relokasi yang telah diinventarisasi di berbagai daerah terdampak.

“Tanah-tanah negara yang tersedia akan dialokasikan sebagai titik relokasi bagi masyarakat terdampak,” kata Prasetyo Hadi.

Selain relokasi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak juga tengah dihitung secara detail, mencakup kategori kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Pemerintah telah menyetujui anggaran renovasi sebesar Rp60 juta per rumah, dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi terkini.

“Anggaran perlu dihitung dengan memperhatikan kenaikan harga dan inflasi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya sistematis negara dalam memastikan pemulihan Sumatera berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.

Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada dalam kendali, sejalan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kemampuan negara menangani keadaan darurat. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas kuat untuk menangani situasi tanpa bantuan asing. Hal itu ia sampaikan usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar.

“Beliau (Presiden Prabowo) sudah mengambil suatu evaluasi, bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri,” ujar Sjafrie. Menurut dia, pemerintah mampu menggerakkan seluruh armada logistik melalui jalur darat, laut, maupun udara secara terkoordinasi. Ia juga memastikan stok obat-obatan untuk daerah terdampak dalam kondisi aman. “Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan… dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sjafrie menilai penanganan bencana kali ini jauh berbeda dengan tsunami Aceh 2004, ketika Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional. Kini, kata dia, negara jauh lebih siap. “Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ucapnya.

Sikap pemerintah yang belum membuka mekanisme bantuan asing turut dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam konferensi pers di Jakarta, Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengandalkan kapasitas nasional. “Saat ini kita belum membuka,” katanya. Ia menekankan dukungan internasional hanya akan diminta bila kemampuan dalam negeri sudah tidak mencukupi. “Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan semua kekuatan yang ada,” ujarnya.

Optimisme pemerintah ini sejalan dengan persepsi publik. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat yakin pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing. Sebanyak 54,2 persen responden menyatakan yakin, dan 12,3 persen menyatakan sangat yakin. Dalam survei yang sama, 56,4 persen responden menilai komitmen pemerintah dalam menjadikan penanganan bencana sebagai agenda nasional sangat kuat.

“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas,” dikutip dari laporan Kompas.id. Meski demikian, 41,6 persen responden menilai komitmen tersebut masih perlu diperkuat, menunjukkan ruang evaluasi tetap terbuka.

Dengan dukungan publik yang signifikan dan kesiapan nasional yang terus diperkuat, pemerintah optimistis proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan semakin mandiri.

Jakarta — Negara kembali menunjukkan kehadirannya secara penuh dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kebijakan cepat, tegas, dan terukur diambil pemerintah untuk memastikan penyintas mendapatkan perlindungan maksimal, mulai dari kebutuhan dasar hingga relokasi jangka panjang.

Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana ini turut terlihat dari hasil jajak pendapat terbaru. Litbang Kompas mencatat 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing, sebuah sinyal kuat bahwa masyarakat percaya Indonesia siap berdiri di kaki sendiri.

Hasil survei ini juga selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan kesiapan Indonesia menangani bencana secara mandiri. Di lapangan, respons cepat pemerintah langsung terlihat melalui arahan Presiden.

“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Instruksi itu menjadi dasar percepatan pembangunan shelter dan hunian permanen yang kini sedang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga.

Tak hanya hunian, pemerintah juga membuka jalan relokasi dalam skala besar.

“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Inventarisasi ini memastikan bahwa relokasi dilakukan tanpa hambatan administratif dan meminimalkan risiko warga kembali tinggal di daerah rawan.

Presiden Prabowo juga menegaskan garis merah dalam situasi bencana tidak boleh ada korupsi.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.

Peringatan keras ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran di tengah bencana besar.

Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, Presiden memastikan bantuan tiba cepat dan tepat. Dalam kunjungan kerja terbaru, ia memerintahkan tambahan armada logistik.

“Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel,” demikian laporan resmi pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah, terutama dengan memfungsikan dapur Program MBG sebagai dapur umum darurat.

“Langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum merupakan kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Kebijakan ini memperlihatkan fleksibilitas program nasional untuk bergerak cepat ketika rakyat membutuhkan.

Respons publik yang positif, kecepatan operasi lapangan, relokasi yang disiapkan negara, hingga larangan keras terhadap korupsi—semuanya menunjukkan satu pesan besar negara hadir.

Di tengah bencana besar, pemerintah memperlihatkan kemampuan teknis, kecepatan mobilisasi, dan keberpihakan total kepada rakyat.

Jakarta – Pemerintah memastikan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana bantuan banjir dan longsor di Sumatera guna mencegah praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap terlibat langsung mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah situasi darurat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya integritas seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan agar dana kemanusiaan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. “Kami mengingatkan agar tidak main-main dengan dana kemanusiaan ini,” kata Setyo.

Menurutnya, KPK akan menurunkan unit terkait untuk memastikan pengawasan berjalan efektif di lapangan. “Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian, apakah korsup atau pencegahan, untuk melihat langsung agar tidak terulang penyimpangan berkaitan dengan bantuan dan donasi masyarakat,” ujarnya.

Setyo menjelaskan, penanganan bencana memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi karena banyaknya jalur masuk bantuan, baik dari pemerintah maupun donasi publik.

“Permasalahannya, pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi, ada yang langsung, ada yang melalui lembaga tertentu,” katanya. Karena itu, kehadiran KPK dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada korban.
Sebagai langkah konkret, KPK turut menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar penyaluran donasi masyarakat lebih terstruktur dan mudah diawasi. “Ini menjadi salah satu upaya kami mendukung pemerintah supaya proses penyaluran bantuan sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Setyo.

Sikap tegas KPK tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penanganan bencana bebas dari korupsi. Dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (7/12/2025) malam, Presiden menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan.

“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya. Kita butuh setiap kemampuan dan butuh setiap uang kita ini untuk hadapi kesulitan rakyat,” tegas Prabowo.

Presiden juga meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memastikan proyek penanganan bencana berjalan bersih.

“Kepolisian semua pihak, periksa juga Pemda, catat, kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” ujarnya.

Ia turut memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan korban bencana.*

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di tengah situasi darurat bencana. Pernyataan ini disampaikan sejumlah pejabat tinggi negara menyusul bencana alam yang melanda kawasan Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap upaya memperkaya diri sendiri atau melakukan penyelewengan dana bantuan di masa bencana akan ditindak tegas. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar pekan lalu, Presiden mengatakan bahwa situasi bencana justru menuntut pengelolaan sumber daya yang bersih dan transparan demi membantu masyarakat terdampak.

“Jangan ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegas Prabowo, sekaligus menginstruksikan aparat kepolisian dan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana dan logistik bantuan.

Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi pemerintah dalam pengawasan dan pemulihan bencana. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang tersedia harus dialokasikan semata-mata untuk kepentingan pemulihan dan bantuan kepada korban.

“Saya tidak mau ada pihak yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” ujar Presiden.

Mendukung pernyataan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan ultimatum keras kepada seluruh bawahannya. Amran menegaskan tidak akan segan memecat siapa pun yang terbukti mengorupsi atau memanipulasi bantuan bencana di lingkungan kerjanya.

“Di saat kondisi kita susah begini, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, saya pastikan 1×24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami akan laporkan ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” ucap Amran menjelaskan sikap tegasnya.

Amran juga memberikan klarifikasi terkait kekeliruan atas pemberitaan jumlah bantuan yang sempat beredar. Ia memastikan kesalahan tersebut hanya berupa kekeliruan penulisan satuan, bukan karena penyimpangan data atau manipulasi anggaran.

Pernyataan tegas dari kedua tokoh itu mendapat respons dari pihak legislatif. Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan dukungannya terhadap ultimatum keras Presiden, sekaligus menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Ia menambahkan bahwa korupsi dalam konteks bencana adalah sebuah pengkhianatan terhadap tujuan kemanusiaan.

Penegasan ini muncul di tengah upaya besar pemerintah dalam penanganan bencana di lapangan, termasuk pelepasan ratusan truk logistik bantuan untuk korban banjir di Sumatra. Kementerian Pertanian juga berhasil menghimpun dana bantuan lebih dari Rp75 miliar melalui aksi donasi nasional sebagai bagian dari solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan aksi tegas dan pengawasan intensif yang dijanjikan pemerintah, diharapkan pengelolaan dana dan bantuan bencana berjalan efektif, transparan, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran menteri terkait untuk segera mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya pemulihan nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, Presiden Prabowo meminta agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatera untuk segera diselesaikan.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana untuk melihat kondisi lapangan secara langsung.

Dalam agenda penanganan bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dalam merealisasikan pembangunan hunian bagi warga yang terdampak, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan dilibatkan dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana.

Huntara tipe 36 tersebut direncanakan dibangun dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Pembangunan hunian tetap disiapkan dengan anggaran Rp60 juta per unit.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dengan menyatakan kesiapan mencabut atau mengurangi sementara Hak Guna Usaha (HGU) demi penyediaan lahan.

“Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana, ini kepentingan rakyat yang lebih penting. lahan harus ada,” tegas Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi secara menyeluruh. Ia meminta agar pemerintah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak bencana.

Penambahan alat berat dan truk pengangkut air minum, penyediaan air bersih, serta toilet portabel diminta dilakukan secara maksimal, khususnya di lokasi yang mengalami dampak paling parah, guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi selama masa tanggap darurat.

Secara keseluruhan, instruksi Presiden Prabowo menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan memastikan ketersediaan hunian layak bagi warga terdampak sebagai prioritas utama demi pemulihan kehidupan dan stabilitas sosial masyarakat. [-RWA]

Hambalang – Masyarakat luas memiliki keyakinan dan haqul yakin bahwa terhadap pemerintahan Prabowo mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa bantuan asing. Hal ini tergambar dalam Hasil jajak pendapat Litbang Kompas beberapa waktu lalu.

Hasil jejak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing. Sementara itu, sebanyak 25,2 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah dapat mengatasi bencana tersebut tanpa dukungan dari pihak luar.

Kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah menjadi modal yang besar dalam merumuskan kebijakan untuk pemulihan dampak Sumatra.

Menteri Pertahanan Safrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Indonesia masih sepenuhnya mampu menangani bencana tersebut tanpa perlu menerima bantuan asing resmi. Bantuan yang datang dari beberapa negara (Malaysia dan China) bukan merupakan bantuan dari negara ke negara melainkan dukungan itu diberikan dalam hubungan personal kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

“keseluruhan proses penanggulangan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap ditangani oleh pemerintah Indonesia” ujar Safrie.

Menindaklanjut perkembangan bencana Sumatra, Presiden Prabowo Subianto mengumpul para menteri setelah Presiden melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi terdampak beberapa waktu sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (14/12/2025), membahas dari penanganan bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga persiapan menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pemanggilan sejumlah menteri Kabinet untuk percepatan pemulihan terdampak di Sumatra. Presiden menyampaikan pentingnya segera melakukan percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut Teddy menjelaskan, dalam pembahasan terkait penanganan bencana, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” jelasnya.

Presiden juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Presiden meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak.

Dalam kesempatan lain Ketua MPR RI, Ahmad Muzani apresiasi sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Sebagai pimpinan MPR, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang begitu serius menangani musibah di Sumatera. Beliau telah beberapa kali datang langsung ke lokasi bencana dan terus memberikan perhatian serius,” tegas Muzani.

Tanpa bantuan asing mampu menangani bencana di Sumatra, hal ini yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga perlu memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam menangani bencana ini.